HUKUM PERUSAHAAN HUKUM PERUSAHAAN 1 Pengertian Perusahaan a

HUKUM PERUSAHAAN

HUKUM PERUSAHAAN 1. Pengertian Perusahaan a. Menurut pemerintah Belanda: Yaitu sekelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mendapat laba. b. Menurut Molen Graaff Adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan/memperoleh barang-barang atau dengan mengadakan perjanjian dagang.

PERUSAHAAN • Pasal 1 UU No. 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan • Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba

• Pasal 1 (1) UU No. 8/1997 Tentang Dokumen Perusahaan • Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara republik indonesia • Perusahaan dari segi hukum Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperolah keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan

2. Pengertian Menjalankan Perusahaan a. Menurut Menteri Kehakiman Belanda Dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkempentingan bertindak secara tidak terputus–putus dan terang-terangan, serta didalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba-rugi bagi dirinya sendiri. b. Menurut Molen Graaff Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Terus-menerus atau tidak terputus-putus Secara terang-terangan (karena hubungannya dengan pihak ketiga) Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan) Menyerahkan barang-barang Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan Harus bermaksud memperoleh laba.

3. Pengertian Hukum Perusahaan Kompleks peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yantg bersifat memaksa, yang mengatur perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dalam kedudukan tertentu dilingkungan perniagaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA A. Jika dilihat dari subyeknya, maka Subyek Hukum : • Pribadi kodrati • Pribadi hukum B. Jika dilihat dari obyeknya, maka: Dapat berupa benda baik berwujud atau immaterial C. Jika dilihat dari hubungan hukumnya, maka Berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang –undang

Dari ketiga hal tersebut dapar disimpulkan bahwa letak atau kedudukan hukum perusahaan ada dihukum perdata, tepatnya diatur dalam hukum pribadi dan hukum harta kekayaan.

HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN DENGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA • Bila hukum perusahaan diartikan sebagai komplek hukum yang mengatur organisasi dan kegiatan perusahaan untuk mencari keuntungan, maka secara paradigma dapat digambarkan sbb: - Hubungan hukum perusahaan dengan hukum dagang adalah : Lex Specialis Derogat Lex Generalis - Hubungan hukum dagang terhadap hukum perdata adalah : Lex Specialis Derobat Lex Generalis

YANG DIATUR HUKUM PERUSAHAAN 1. Bentuk Usaha Adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. (misal PT, CV dsb) 2. Jenis Usaha Adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa dan bidang keuangan (pembiayaan).

USAHA • Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. • Pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. • Unsur-unsur usaha dalam hukum perusahaan: 1. Dalam bidang perekonomian 2. Dilakukan oleh pengusaha 3. Tujuan memperoleh keuntungan

SUMBER HUKUM PERUSAHAAN • • • KUH Perdata, KUHD Peraturan Perundang-undangan Perjanjian Yurisprudensi Hukum Kebiasaan

SISTEM EKONOMI sistem yg dipilih suatu negara dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki utk kepentingan masy. 1. Sistem Ekonomi Kapitalis 2. Sistem Ekonomi Sosialis 3. Sistem ekonomi Campuran

1. SISTEM EKONOMI KAPITALIS • Hak individu mutlak dan penuh terhadap harta dan penggunannya • Hak individu cukup dominan • Negara tidak berhak ikut campur dan terlibat langsung terhadap kebebasan tindakan ekonomi individu • Semangat bersaing antara pelaku ekonomi sangat tinggi dan kebersamaan sosial menjadi lemah di antara pelaku ekonomi dalam masyarakat • Amerika, inggris (diterapkan di negara 2 liberal)

2. SISTEM EKONOMI SOSIALIS • Individu tidak berhak dalam kepemilikan atas harta benda atau kekayaan, serta penggunaannya • Kebersamaan sosial dan ekonomi masyarakat sepenuhnya di atur secara penuh oleh negara • Hak-hak individu benar-benar dibatasi dan tidak terdapat kesempatan yang maksimal atau layak optimal bagi masyarakat untuk berkreasi dan untuk mengadakan kegiatan produktif di masyarakat • Akses kepada sosial sangat kuat, dan segala kebutuhan dan keinginan masyarakat atas suatu barang atau jasa dikontrol dan di atur serta dikendalikan oleh Negara • Negara 2 komunis( china, korea utara)

SISTEM EKONOMI CAMPURAN • Merupakan gabungan antara Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis, karena sekarang tidak ada Negara yang murni menganut Sistem Ekonomi Kapitalis atau Sistem Ekonomi Sosialis.

FUNGSI NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI CAMPURAN • • Negara sebagai penyedia Negara sebagai pengusaha Negara sebagai pengatur Negara sebagai wasit

PELAKU EKONOMI • Pemerintah/Negara • Swasta • Koperasi

PELAKU EKONOMI 1. Perusahaan Negara Adalah perusahaan yang modal usaha seluruhnya atau sebagian besar milik negara (= > 51 %) 2. Perusahaan Swasta Adalah perusahaan yang modal usaha seluruhnya atau sebagian besar milik swasta (= > 51 %) 3. Koperasi Adalah perusahaan yang modal usahanya milik anggotanya

1. PERUSAHAAN NEGARA Pasal 33 UUD’ 45 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang- undang

BADAN USAHA MILIK NEGARA • Diatur menurut UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara • Menurut Pasal 1 (1) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

(2) Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimilki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (4) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan dan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

Pasal 2 UU No. 19/2003 (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah. (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan

2. PERUSAHAAN SWASTA Dilihat dari kepemilikan modal: 1. Perorangan 2. Kelompok Dilihat dari bentuk badan usaha: 1. Badan Hukum 2. Bukan Badan Hukum

• Perusahaan Perorangan Adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang (PO) • Perusahaan Kelompok Adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh dua orang atau lebih (Fa; CV; PT dsb)

PERUSAHAAN HOLDING (Holding Company, Parent Company atau Controlling Company) • Adalah perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN HOLDING 1. Prosedur Residu 2. Prosedur Penuh 3. Prosedur Terprogram

1. PROSEDUR RESIDU Perusahaan asal dibagi-bagi sesuai dengan masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang telah dibagi-bagi menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan holding, yang juga memegang saham pada pembagian perusahaan tersebut

X X 1 P Q X 2 R A B C X 3 P Q R A B C

KETERANGAN DIAGRAM X X 1 : Perusahaan asal : Bagian dari bisnis perusahaan asal yang tidak perlu dimandirikan X 2 : Bagian dari Bisnis perusahaan yang perlu dimandirikan P, Q, R : Pecahan dari perusahaan X 2 yang sudah mandiri A, B, C : Perusahaan yang telah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang sama/berhubungan dengan pemilik X, dan sahamnya akan dialihkan ke X X 3 : Perusahaan holding yang terbentuk akibat proses residu

2. PROSEDUR PENUH • Prosedur penuh sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpencar-pencar, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan holding. Yang menjadi perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri sebagai calon perusahaan holding dapat berupa: 1. Dibentuk perusahaan baru; atau 2. Diambil dari salah satu perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan; atau 3. Diakuisisi perusahaan lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai hubungan satu sama lain

Tipe A I. A B C D X II. A B C D

Tipe B I. A II. B C D A B C D

Tipe C I. A B C Y A B C

KETERANGAN DIAGRAM A, B, C, D : Perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan yang sama/saling berhubungan X : Perusahaan baru dibentuk yang dipersiapkan untuk menjadi perusahaan holding Y : Perusahaan lain dengan kepemilikan yang berbeda/tidak saling berhubungan : Saham perusahaan anak yang dipegang oleh perusahaan holding Tipe A : Tipe pembentukan perusahaan baru Tipe B : Tipe pengambilan perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau saling berhubungan Tipe C : Tipe pengakuisisi terlebih dahulu perusahaan yang sudah ada dan dengan kepemilikan yang berlainan/tidak saling berhubungan

3. PROSEDUR TERPROGRAM Perusahaan yang sejak awal pendirian sudah merencanakan tentang pentingnya perusahaan holding, sehingga perusahaan pertama yang didirikan dalam grupnya adalah perusahaan holding. Kemudian untuk setiap akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, di mana perusahaan holding sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan perusahaan lain sebagai partner bisnis

I. A II. A 1 B C D X Y Z

KETERANGAN DIAGRAM A : Calon Perusahaan Holding A 1 : Perusahaan Holding B, C, D : Perusahaan baru dibentuk (anak perusahaan) X, Y, Z : Perusahaan lain dengan kepemilikan yang berbeda/tidak saling berhubungan B, C, D : Memegang saham dari awal terbentuk perusahaan X, Y, Z : Pemegang saham secara akuisisi

KELOMPOK PERUSAHAAN HOLDING 1. Grup Usaha Vertikal Masing-masing perusahaan tergolong sama, hanya mata rantainya yang berbeda. 2. Grup Usaha Horisontal Masing-masing anak perusahaan tidak ada hubungan sama sekali. 3. Grup Usaha Kombinasi Ada kombinasi antara grup vertikal dan grup horisontal

KEUNTUNGAN & KERUGIAN A. Keuntungan 1. Kemandirian Risiko Masing-masing perusahaan bertanggung jawab sendiri-sendiri. 2. Hak Pengawasan Lebih Besar Perusahaan Holding dapat melakukan kontrol kepada anak perusahaan 3. Pengontrolan Lebih Mudah dan Efektif Perusahaan holding dapat mengontrol seluruh anak perusahaan 4. Operasional Lebih Efisien Atas prakarsa perusahaan holding, masing-masing anak perusahaan dapat saling bekerja sama

5. Kemudahan Sumber Modal Apabila masing-masing anak perusahaan bonafid dalam satu perusahaan holding, maka kemungkinan mendapatkan dana dari pihak ketiga relatif lebih besar 6. Keakuratan Keputusan Yang Diambil Karena keputusan di ambil secara sentral oleh perusahaan holding

B. Kerugian 1. Pajak Ganda Karena adanya kemungkinan pemungutan pajak ketika dividen diberikan kepada perusahaan holding sebagai pemegang saham 2. Lebih Birokratis Karena harus diputuskan oleh manajemen perusahaan holding 3. Management One Man Show Berbahaya terhadap kelompok usaha horisontal, atau model kombinasi 4. Conglomerate Game Yang berkonotasi negatif, misal: manipulasi income perusahaan 5. Penutupan Usaha Apabila terjadi kerugian 6. Risiko Usaha Besarnya risiko kerugian sejalan dengan membesarnya keuntungan perusahaan

KLASIFIKASI PERUSAHAAN HOLDING Klasifikasi perusahaan holding akan memperlihatkan variasi hubungan hukum antara perusahaan holding dengan anak perusahaan 1. Keterlibatan Perusahaan Holding dalam Berbisnis a. Perusahaan holding semata-mata b. Perusahaan holding beroperasi 2. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan a. Perusahaan holding investasi, karena a. 1. Perusahaan holding tidak mempunyai keinginan terhadap bisnis anak perusahaannya a. 2. Perusahaan holding hanya pemegang saham minoritas a. 3. Mitra usaha anak perusahaan lebih mampu/terkenal

b. Perusahaan holding manajemen Ikut pengambil keputusan anak perusahaan, karena: b. 1. Operasionalisasi hak veto; b. 2. Ikut serta dalam Dewan Direksi secara langsung; b. 3. Ikut serta dalam Dewan Direksi; dan b. 4. Ikut serta dalam kepengurusan/komisaris secara tidak langsung. 3. Keterlibatan equity a. Perusahaan holding afiliasi Perusahaan holding memiliki saham < 51 % b. Perusahaan holding subsidiari Perusahaan holding memiliki saham ≥ 51 %

c. Perusahaan holding non kompetitif memiliki saham < 51 %, karena: c. 1. Jika pemegang saham lebih dari 2 pihak, dan pemegang saham dengan % tertinggi c. 2. Walaupun perusahaan holding memegang saham < dari yang lainnya, tetapi mempunyai hubungan tertentu dengan pemegang saham lainnya c. 3. Perusahan holding diberikan hak veto oleh AD/ART perusahaan d. Perusahaan holding kombinasi Adalah kombinasi antara perusahaan holding afiliasi, subsidiari dan non kompetitif

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSH. HOLDING DGN ANAK PERSH. • Menurut “Doktrin Keterbatasan Tanggung Jawab”, secara prinsipil setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab

PERLUASAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM • Prinsipnya tanggung jawab hukum perusahaan holding sebagai pemegang saham hanya sebatas nilai sahamnya, namun dalam hal-hal tertentu hukum memperkenankan tanggung jawab hukum pemegang saham melebihi dari tanggung jawab sebatas sahamnya (Piercing the corporate veil)

WARALABA (FRANCHISE) • Diatur berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007 tentang “Waralaba” • Pasal 1 (1) PP No. 42/1007 Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba

PARA PIHAK WARALABA • Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba • Pasal 1 (2) PP No. 42/2007 • Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba • Pasal 1 (3) PP No. 42/2007 • Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemeberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba

KRITERIA WARALABA Pasal 3 PP No. 42/2007 • Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki ciri khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan; c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d. mudah diajarkan diaplikasikan; e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar

PENJELASAN PASAL 3 a. “Ciri khas usaha” adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. b. “Terbukti sudah memberikan keuntungan” adalah menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan. c. “Standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis” adalah standar secara tertulis supaya penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (Standard Operational Procedure)

d. “Mudah diajarkan diaplikasikan” adalah mudah dilaksanakan sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba. e. “Dukungan yang berkesinambungan” adalah dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus. f. “Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar” adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di Insatnsi yang berwenang

UNSUR-UNSUR WARALABA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hak Khusus, ciri khas usaha Pemberi dan Penerima Waralaba Hak Pemanfaatan dan/atau Penggunaan Perjanjian Royalti Memasarkan Barang dan/atau Jasa

PERJANJIAN WARALABA Pasal 4 PP No. 42/2007 (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Pasal 6 PP No. 42/2007 (1) Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain (2) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba

PERJANJIAN • Menurut Pasal 1313 KUHPer. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya (atau saling mengikatkan dirinya) terhadap satu orang lain atau lebih.

SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal

AZAS-AZAS PERJANJIAN 1. 2. 3. 4. Konsensualisme Kebebasan Berkontrak Mengikatnya Perjanjian Good Faith

KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA Pasal 7 PP No. 42/2007 (1) Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran (2) Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memuat paling sedikit mengenai: a. data identitas Pemberi Waralaba; b. legalitas Pemberi Waralaba; c. sejarah kegiatan usahanya; d. struktur organisasi Pemberi Waralaba; e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f. jumlah tempat usaha; g. daftar Penerima Waralaba; dan h. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba