HUKUM PERIKATAN 1 PERTEMUAN 13 Pengertian Perikatan PERIKATAN

HUKUM PERIKATAN 1 PERTEMUAN 13

Pengertian Perikatan • PERIKATAN, adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal (prestasi) dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (prestasi)

Jenis Perikatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perikatan bersyarat Perikatan dengan ketetapan waktu Perikatan alternatif/mana suka Perikatan tanggung menaggung Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan bersyarat • Adalah perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik dengan cara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUHPerdata)

• Perikatan bersyarat terbagi 2, yaitu: 1. Perikatan dengan suatu syarat tangguh, adalah perikatan yang lahir apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Misalnya, saya berjanji menyewakan rumah, kalau saya betul dipindahkan ke luar Jakarta. Jadi, perikatan itu terjadi bila betul saya dipindahkan ke luar Jakarta. Dalam perjanjian jual beli, dibolehkan menyerahkan harganya kepada perkiraan seorang pihak ketiga dan bila pihak ketiga itu tidak mampu membuat perkiraan tersebut maka tidaklah terjadi pembelian. Jual beli semacam ini tergolong perikatan dengan syarat tangguh.

2. Perikatan dengan suatu syarat batal, adalah perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau dibatalkan bila yang dimaksud terjadi. Contohnya, saya menyewakan rumah kepada Ali, dengan ketentuan perikatan akan berakhir kalau anak saya yang di luar negeri kembali ke tanah air. Jadi, perikatan (persewaan) itu akan berakhir secara otomatis kalau anak saya kembali ketanah air.

Perikatan dengan ketetapan waktu • Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (termijn) tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian, melainkan hanya menangguhkan pelaksanannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. (Pasal 1268 KUHPer)

Perikatan alternatif/mana suka • Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang. (Pasal 1272 KUHPer)

Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi • Perikatan ini terjadi ketika di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak kreditur, maka tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah satu kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa kreditur, maka terserah kepada siberutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu kreditur. Ingat : tiada perikatan dianggap tanggung menanggung, kecuali hal itu dinyatakan (diperjanjikan) secara tegas.

• Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi semata-mata menyangkut prestasinya, apakah dapat dibagi atau tidak. Misalnya perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau hasil bumi merupakan perikatan yang dapat dibagi, sedangkan menyerahkan seekor kuda, merupakan perikatan yang tidak dapat dibagi. Mengenai dapat atau tidak dapat dibagi suatu perikatan, barulah mempunyai arti bila perikatan itu terdiri atas lebih dari seorang debitur. Oleh karena itu, bila suatu perikatan terdiri dari seorang debitur maka perikatan itu harus dianggap tidak dapat dibagi, walaupun prestasinya dapat dibagi.

Perikatan dengan ancaman hukuman • Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa debitur, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. • Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh kreditur, karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

• Menurut Badrulzaman, maksud ancaman sebagaimana Pasal 1304 KUHPerdata itu bertujuan : a. untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi; b. untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu, apabila terjadi wanprestasi dan menghindari pertengkaran tentang hal itu. • Sedangkan Subekti didalam bukunya menyatakan bahwa tujuannya adalah : a. mendorong atau menjadi cambuk bagi debitur agar memenuhi kewajibannya b. untuk membebaskan kreditur dari pembuktian tentang jumlah dan besarnya kerugian yang diderita.

Sumber-sumber Perikatan

Perikatan yang lahir dari UU (Pasal 1352 KUHPdt) • 1352 : Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang sebagai akibat perbuatan orang. • Perikatan yang lahir dari undang-undang saja, contohnya adalah kelahiran, kematian, perkawinan. • Perikatan yang lahir dari UU karena perbuatan manusia, contohnya perwalian sukarela (1354) dan pembayaran tidak wajib (1359)

• PMH (1365 KUHPdt) : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

10 CARA HAPUSNYA PERIKATAN (Ps. 1381 KUHPer) 1. Pembayaran; 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi); 3. Pembaharuan utang (novasi); 4. Perjumpaan utang (kompensasi); 5. Percampuran utang (konfusio); 6. Pembebasan utang; 7. Musnahnya barang terutang; 8. Batal/pembatalan; 9. Berlakunya suatu syarat batal; dan 10. Lewatnya waktu (daluarsa).

Pembayaran (1382 KUHPerdata) • Pasal ini mengandung makna bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja, baik yang berkepentingan (debitur) maupun orang yang tidak berkepentingan. Yang berkepentingan yaitu : a. penanggung utang; b. orang yang turut berutang secara tanggung menanggung; yang tidak berkepentingan, yaitu : a. pihak ketiga yang bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur; b. pihak ketiga yang bertindak atas nama sendiri tetapi tidak menggantikan hak-hak kreditur

• Pembayaran harus dilakukan kepada (1385 KUHPerdata) : 1. Kreditur; 2. Orang yang dikuasakan oleh kreditur; 3. Orang yang dikuasakan oleh hakim untuk menerima pembayaran bagi kreditur; 4. Orang yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. (contoh: curator) • Apabila pembayaran dilakukan kepada selain keempat pihak tersebut diatas, maka pembayaran tersebut hanya sah jika : 1. Kreditur telah menyetujuinya; 2. Kreditur telah nyata-nyata mendapat manfaat atas pembayaran tersebut.

• Pembayaran harus dilakukan, berturut-turut sebagai berikut : (Pasal 1393 KUHPerdata) : 1. Di tempat yang ditentukan dalam perjanjian; 2. Di tempat dimana barang itu berada pada saat perjanjian itu dibuat; 3. Di tempat tinggal kreditur, jika tetap berada dalam kabupaten yang sama pada waktu perjanjian dibuat; 4. Di tempat tinggal debitur.

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi) • Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si kreditur menolak pembayaran. • Penawaran pembayaran dengan diikuti penitipan hanya mungkin pada perikatan untuk membayar sejumlah uang/menyerahkan barang bergerak.

• Pasal 1404 KUHPerdata – Pasal ini bermakna bahwa jika kreditor menolak pembayaran dari debitur, maka debitur berhak melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya tersebut, dan apabila kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan pembayaran tersebut ke PN. – Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan pembayaran di PN tersebut berlaku sebagai pembayaran bagi debitur dan membebaskan debitur dari utangnya asal penawaran itu sesuai dengan undang-undang (sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1405 KUHPerdata), dan apa yang dititipkan di PN sebagai pembayaran tersebut adalah atas tanggungan kreditur.

• Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan atau penyimpanan akan membebaskan debitur dan berlaku sebagai pembayaran yang sah. • Pembebasan tersebut mengakibatkan : 1. debitur dapat menolak tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi atau pembatalan persetujuan; 2. debitur tidak lagi berutang bunga sejak hari penitipan; 3. sejak penitipan kreditur menanggung risiko atas harganya.

Pembaharuan Utang (novasi) • • Adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lain yang menjadi pengganti perikatan semula. Menurut Pasal 1413 KUHPerdata, ada 3 macam jalan untuk melaksanakan novasi : 1. apabila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya. 2. apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya; 3. Apabila sebagai akibat perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa debitur dibebaskan perikatannya.

Pembaharuan Utang (novasi) • • Adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lain yang menjadi pengganti perikatan semula. Menurut Pasal 1413 KUHPerdata, ada 3 macam jalan untuk melaksanakan novasi : 1. apabila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya. (Novasi Objektif) 2. apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya; (Novasi Pasif) 3. Apabila sebagai akibat perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa debitur dibebaskan perikatannya. (Novasi Aktif)

Percampuran Utang (Konfusio) • Keadaan ini terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur bersatu dalam diri seseorang. • Hal ini dapat terjadi misalnya debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh kreditur atau debitur kawin dengan kreditur dalam suatu persatuan harta kawin. • Hapusnya hutang piutang dalam hal percampuran hutang ini adalah betul-betul demi hukum, dalam arti bahwa pencampuran ini terjadi secara otomatis

Pembebasan utang • Adalah suatu perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. • Pasal 1442 menerangkan bahwa dengan dibebaskannya debitur, maka penanggungnya pun ikut bebas. • Namun demikian pembebasan utang yang diberikan kepada penanggung utang tidak membebaskan debitur utama • Dan pembebasan yang diberikan kepada salah satu penanggung utang tidak membebaskan penanggung lainnya.

Musnahnya barang terutang • Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. • Bahkan seandainya debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misalnya terlambat), ia pun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannnya dan barang tersebut juga akan mengalami nasib yang sama meskipun sudah berada ditangan kreditur.

Batal/ Pembatalan • Adalah suatu perikatan akan menjadi hapus dengan adanya suatu pembatalan. • Walaupun disebutkan batal dan pembatalan, namun apa yang diatur oleh pasal 1446 dan selanjutnya dari KUHPerdata kesemuanya adalah mengenai “pembatalan”. Hal ini dikarenakan perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (1320 KUHPerdata) sehingga perjanjian tersebut tidak akan pernah lahir (terlaksana) dan sehingga tidak bisa juga di hapus.

• Pembatalan perjanjian karena kurangnya syarat subjektif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 1. secara aktif menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim; 2. dengan pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian, dan di situlah baru mengajukan kekurangan perjanjian itu.

Lewatnya waktu (daluarsa) • Adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang (Pasal 1496 KUHPerdata). • Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluarsa “acquisitif”, sedangkan daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (suatu tuntutan) dinamakan daluarsa “extinctif”.

PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA PERJANJIAN • Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal (prestasi) dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (prestasi). • Pihak yang berhak menuntut disebut Kreditur (si berpiutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu disebut debitur (si berutang).

• Pasal 1233 KUHPer Perikatan, lahir karena suatu persetujuan/ perjanjian atau karena undang-undang. Akibatnya: Lahirnya seseorang atau pihak sebagai kreditur, dan/atau sebagai debitur, bisa karena mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan hak atau keawajiban itu dan juga bisa hak dan kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undang-undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.

• Bentuk perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.

Hubungan Perikatan dan Perjanjian PERIKATAN adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. PERJANJIAN adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini muncul perikatan.

Asas-asas dalam Hukum Perjanjian • Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. • Kelima asas itu adalah : 1. Asas Kebebasan Berkontrak 2. Asas Konsensualisme 3. Asas Kepastian Hukum 4. Asas Itikad Baik 5. Asas Kepribadian

Asas Kebebasan Berkontrak • Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. • Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dapat dianalisis dari pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang menyatakan : “Semua Perjanjian yang dapat dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

• Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : a. membuat atau tidak membuat perjanjian; b. mengadakan perjanjian dengan siapapun; c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas Konsensualisme • Asas yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. • Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPdt • Pada pasal tersebut, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. • Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Asas Kepastian Hukum (Pacta sunt servanda) • Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. • Artinya dibutuhkannya suatu peraturan ataupun hukum yang mengatur dan digunakan pada perkara yang terjadi di luar perjanjian.

• Asas kepastian hukum yang juga disebut asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. • Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. • Asas pacta sunt servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang”

Asas Itikad Baik • Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. ” • Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas Kepribadian • Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. • Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt. • Pasal 1315 KUHPdt menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. ”

• Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. • Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPdt menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. ” • Dan pasal 1340 KUHPdt yang berbunyi : “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. ”

Syarat Sahnya Perjanjian • Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu: (Pasal 1320 KUHPdt) 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Si penjual menginginkan uang sedang si pembeli mengingini sesuatu barang. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum (1330 KUHPdt).

3. Suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian juga harus ditentukan jenisnya. 4. Sebab yang halal Yang dimaksud sebab yang halal bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tetapi mengenai isi perjanjian itu sendiri dimana isinya bukan sesuatu yang terlarang, misalnya si penjual bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.

• Dua syarat yang pertama (syarat 1 dan 2) dinamakan Syarat Subjektif, karena mengenai orang-nya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. • Sedangkan dua syarat kedua (syarat 3 dan 4) dinamakan Syarat Objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Jenis Perjanjian 1. Perjanjian Sepihak Suatu perjanjian dengan mana hak dan kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja. (misal : perjanjian hibah/pemberian, dalam hal ini yang dibebani kewajiban hanya salah satu pihak, yaitu pihak yang memberi, dan pihak yang diberi tidak dibebani kewajiban untuk berprestasi kepada pihak yang memberi). 2. Perjanjian Timbal balik Suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. (misal : perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, dll. ).

3. Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai 4. Perjanjian Asas Beban Perjanjian asas beban adalah perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

5. Perjanjian Bernama Perjanjian-perjanjian yang disebut serta diatur di dalam Buku III KUHPer atau di dalam KUHD, seperti : perjanjian jual-beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dll. 6. Perjanjian tidak Bernama Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPer dan KUHD, antara lain : perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual-beli dengan angsuran/cicilan.

7. Perjanjian Konsensuil Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (consensus) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Misalnya jual beli, sewa menyewa 8. Perjanjian Riil Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/ tindakan nyata. Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak. Misalnya Perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai

9. Perjanjian Obligatoir Suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian itu baru menimbulkkan perikatan. Misalnya jual beli, sewa menyewa 10. Perjanjian Kebendaan Perjanjian penyerahan benda atau levering yang menyebabkan seorang yang memperoleh itu menjadi mempunyai hak milik atas benda yang bersangkutan.

Wanprestasi • WANPRESTASI adalah tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.

Macam-macam Wanprestasi 1. 2. 3. 4. tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan Akibat Wanprestasi 1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti -rugi); 2. pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian; 3. peralihan resiko; 4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Ganti Rugi • Dalam hal ganti rugi, terdapat 3 hal, yakni biaya, rugi dan bunga. 1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Contoh nya jika seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan dan pemain tersebut tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan lain-lain.

2. 3. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya rumah yang baru diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah konstruksinya, hingga merusak perabot rumah. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya, dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

TERIMA KASIH