HUKUM PERDATA I PENGERTIAN HUKUM PERDATA Sebelumnya terlebih

HUKUM PERDATA - I PENGERTIAN HUKUM PERDATA Sebelumnya terlebih dahulu. Hukum Perdata itu dibedakan atas dua macam, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum Perdata materil biasa disebut hukum perdata saja sedangkan hukum perdata formil biasa disebut hukum acara perdata. Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan ( pribadi ). SUBJEK HUKUM Subjek hukum adalahpendukung hak dan kewajiban

KEWENANGAN BERHAK DAN KEWENANGAN BERBUAT KEWENANGAN BERHAK Hukum Perdata mengatur tentang hak keperdataan. Dalam hukum perdata setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama , setiap manusia pribadi wenang untuk berhak , karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban bukan pada hak. Kewenangan berbuat pada hakekatnya adalah melaksanakan kewajiban. Orang yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi , sedangkan orang yang melalaikan haknya tidak apa-apa. Manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan , bahkan sejak dalam kandungan ibunya , asal ia dilahirkan hidup apabila kepentingannya menghendaki ( Pasal 2 KUHPdt ). Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan/ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam Pasal 3 KUHPdt yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang.

Sedangkan hak perdata itu diberikan oleh kodrat. Contoh hak publik ialah hak KEWENANGAN BERBUAT Untuk mengetahui apakah seseorang itu wenang berbuat atau tidak , ada beberapa faktor yang membatasi seperti umur, kesehatan , perilaku. Wenang berbuat ada dua pengertian , yaitu : 1. Cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum ( bekwaam, capable ) , kecakapan atau kemampuan berbuat karena memenuhi syarat hukum ( bekwaamheid , capacity ). 2. Kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum ( bevoegd , competent ) , kekuasaan atau kewenangan berbuat (bevoegdheid , competence ). 3. Walaupun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum (rechtspersoonlijkheid ) , tetapi tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum ( rechtsbekwaamheid ). Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa , yaitu seseorang yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ( Pasal 1330 KUHPdt jo Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 ). 2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan , yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu , gila , mata gelap , dan pemboros ( Pasal 1330 KUHPdt jo. Pasal 433 KUHPdt ) 3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu , misalnya orang yang dinyatakan pailit ( Pasal 1330 KUHPDT jo UU Kepailitan ). Jadi orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang - undang untuk melakukan perbuatan - perbuatan hukum tertentu.

Kepentingan orang yang belum dewasa diurus oleh orang tuanya ( Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 ) dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan ( curatele ) dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya , walinya , atau pengampunya ( curator ). Sedangkan penyelesaian hutang piutang orang-orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan ( Weeskamer ). Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap atau tidak mampu menurut hukum adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum. Perbuatan hukumyang tidak sah dapat dimintakan pembatalan melalui Hakim ( vernietigbaar ) Dengan demikian setiap orang adalah subjek hukum (rehtspersoonlijkheid )yaitu pendukung hak dan kewajiban , namun tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid ) tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum ( rechtsbevoegheid ).

Tidak setiap orang yang belum dewasa dinyatakan tidak wenang melakukan perbuatan hukum. Ada perbuatan hukum tertentu dapat dilakukan oleh orang yang belum dewasa karena diakui oleh hukum. Anak perempuan yang berumur 16 tahun dan anak pria yang berumur 19 tahun dapat melakukan perkawinan , walaupun mereka belum dewasa menurut hukum , karena hukum mengakui perbuatan mereka itu ( Pasal 7 ayat (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Orangyangberumur 18 tahunwenangmembuatsurstwasiat, walaupun ia belum dewasa menurut hukum , karena hukum memberi hak dan mengakui perbuatan itu ( Pasal 897 KUHPdt). Begitu juga anak yang belum dewasa wenang menabung dan menerima kembali uang tabungannya itu ( Pasal 7 Stb. 1934 -653). Orang dewasa yang tidak berkepentingan tidak wenang melakukan perbuatan hukum, misalnya seorang penyewa rumah tidak wenang menjual rumah yang disewanya itu kepada pihak lain karena rumah itu bukan miliknya. Kecuali ia memperoleh kuasa atau diberi hak oleh pemiliknya untuk menjualkan rumah itu , maka ia berwenang melakukan perbuatan hukum menjual rumah tersebut , karena diakui oleh hukum walaupun rumah itu bukan miliknya. Jadi orang dewasa pun belum tentu wenang melakukan setiap perbuatan hukum. Dengan demikian rechtsbekwaamheid adalah syarat umum sedangkan rechtsbevoegheid adalah syarat khusus untuk melakukan perbuatan hukum.

KEDEWASAAN DAN PENDEWASAAN Dalam sistem hukum perdata (BW) , mereka yang belum dewasa tetapi harus melakukan perbuatan-perbuatan hukum seorang dewasa, terdapat lembaga hukum pendewasaan (handlichting) , yang diatur pada Pasal-Pasal 419 s/d 432 KUHPdt. Pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun. Maksudnya adalah memberikan kedudukan hukum (penuh atau terbatas)sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa. Hal ini dapat ditinjau dari tiga konsep hukum , yaitu : 1. Menurut konsep hukum perdata barat 2. Menurut konsep hukum adat 3. Menurut konsep Undang-Undang Republik Indonesia Ad 1. Konsep hukum perdata barat. Istilah kedewasaan menunjuk kepada keadaan sudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah pendewasaan menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Untuk mengetahui pengertian dewasa atau belum dewasa yang diatur dalam Pasal 330 KUHPdt, Stb. 1924 -556, Stb 1924 -557, Stb 1831 -54. Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdt belum dewasa (minderjarig) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah melangsungkan perkawinan Apabila mereka melangsungkan perkawinan sebelum berumur 21 tahun itu bercerai , mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Dalam staatsblad yang berlaku bagi orang timur asing seperti disebutkan di atas tadi , apabila di dalam perundang-undangan dijumpai istilah belum dewasa ( minderjarig ) , itu berarti belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin

Apabila mereka yang kawin sebelum berumur 21 tahun penuh itu bercerai , mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang -undang ini disebut kedewasaan Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu (bekwaam, capable) melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian , melangsungkan perkawinan, membuat surat wasiat. Kecakapan hukum ini berlaku penuh selama tidak ada faktor-faktor yang mempengaruh iatau membatasinya, misalnya keadaan sakit ingatan , keadaan dungu , pemboros ( Pasal 433 jo. Pasal 1330 KUHPdt). Dengan demikian KUHPdt (BW) memakai kriteria umur untuk menentukan dewasa atau belum dewasa. Adakalanya diperlukan kedudukan orang yang belum dewasa ini disamakan dengan kedudukan orang dewasa. Maksudnya supaya orang yang belum dewasa itu mempunyai kewenangan mengurus kepentingannya sendiri atau melakukan beberapa perbuatan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu orang yang belum dewasa itu oleh hukum dinyatakan dewasa. Pernyataan ini disebut pendewasaan (handlichting). Pendewasaan itu ada dua macam yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya ialah sudah berumur 20 tahun penuh , sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPdt).

Untuk pendewasaan penuh , prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengarkan pertimbangan mahkamah agung, memberikan keputusannya yaitu keputusan pernyataan dewasa ini disebut venia aetatis. Akibat hukum adanya pernyataan dewasa penuh ( venia aetatis ) ialah status hukum yang bersngkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi apabila ingin melangsungkan perkawinan , izin orang tua masih diperlukan ( Pasal 420 s/d 424 KUHPdt ). Untuk pendewasaan terbatas , prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang dilampiridengan aktakelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan negeri setelah mendengarketerangan orang tua atau waliyang bersangkutan memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan , misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan , membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan hukum tertentu ( Pasal 426 s/d 430 KUHPdt ).

2. Konsep hukum adat. Hukum adat tidak mengenal batas umur untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasa. Hukum adat menentukan secara insidental apakah seseorang itu menurut umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Dengan demikian batas antara dewasa dan belum dewasa hanya dapat dilihat dari belum cakap dan cakap melakukan perbuatan hukum. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Peralihan dari keadaan tidak cakap sama sekali kepada keadaan cakap penuh itu berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan. Dalam hukum adat Jawa , seorang yang sudah mandiri dan berkeluarga(mentas) cakap penuh untuk melakukan segala perbuatan hukum. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa orang yang belum mandiri dan belum berkeluarga itu tidak cakap melakukan hukum apa saja.

Apabila kedewasaan ini dihubungkan dengan perbuatan melangsungkan perkawinan , apabila seorang pria dan seorang wanita itu melangsungkan perkawinan dan memperoleh anak dalam perkawinan itu , mereka dikatakan sudah dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Tetapi apabila dalam perkawinan itu mereka tidak memperoleh anak karena masih sangat muda sehingga belum mampu melakukan hubungan seksual mereka dikatakan belum dewasa, misalnya dalam kawin anak /kawin gantung. 3. Konsep Undang-Undang Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia pengertian dewasa apabila sudah berumur 21 tahun penuh atau walaupun belum berumur 21 tahun tapi sudah pernah melangsungkan perkawinan dan belum dewasa apabila belum berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai dewasa dan belum dewasa terdapat dalam: 1. Pasal 330 KUHPdt bagi warga negara Indonesia keturunan Eropah 2. Stb. 1924 -556 bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing bukan Cina 3. Stb. 1924 -557 bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing Cina 4. Stb. 1931 -54 bagi warga negara Indonesia asli (Bumiputera)

Berlakunya undang-undang tersebut di atas didasarkan pada aturan peralihan UUD 1945 , bahwa sebelum dibentuknya undang-undang baru berdasarkan undang ini, semua peraturan hukum perundang-undangan yang sudah ada tetap dinyatakan berlaku. Undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang Republik Indonesia belum ada yang merumuskan pengertian belum dewasa sebagai pencabutan keempat undang-undang yang disebutkan terdahulu. Undang –Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang : 1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun ( Pasal 6 ayat 2), 2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1), 3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin , berada dibawah kekuasaan orang tua ( Pasal 47 ayat 1), 4. Anak yang belum mencapai berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang belum dewasa dan dewasa. Dengan demikian undang-undang yang merumuskan belum dewasa dan dewasa masih tetap berlaku. Apabila dalam undang-undang ditemukan istilah belum dewasa (minderjarig) , itu berarti belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sebaliknya apabila dalam undang-undang ditemukan istilah dewasa (meerderjarig) , berarti sudah berumur 21 tahun penuh , atau walaupun belum berumur 21 tahun penuh , sudah pernah melangsungkan perkawinan.

Pengertian sudah berumur 21 tahun penuh atau sudah pernah kawin disebut dewasa undang-undang atau dewasa hukum , sedangkan dewasa biologis atau dewasa seksual untuk melangsungkan perkawinan, yaitu sudah berumur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Mereka yang dewasa biologis ini apabila sudah melangsungkan perkawinan berubah menjadi dewasa hukum. PENCATATAN PERISTIWA HUKUM Untuk memastikan status perdata seseorang , ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan orang yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu peristiwa : 1. Kelahiran , untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum , yaitu pendukung hak dan kewajiban, 2. Perkawinan , untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum , 3. Perceraian , untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda , yang bebas dari ikatan perkawinan, 4. Kematian , untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris , sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah , 5. Penggantian nama , menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum. Kepastian hukum menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum itu , sebagai contoh : 1. Kepastian hukum mengenai kelahiran menentukan status perdata mengenai dewasa atau belum dewasa seseorang. 2. Kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidak melangsungkan perkawinan dengan pihak lain lagi. 3. Kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. 4. Kepastian hukum mengenai kematian , menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan waris. 5. Kepastian hukum mengenai nama , untuk menentukan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum , karena dari nama itu dapat diketahui keturunan siapa yang bersangkutan. Fungsi pencatatan itu adalah pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu benar telah terjadi. Untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum , diperlukan surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum pada hari , tanggal, bulan , tahun , di tempat tertentu atas nama seseorang. Surat keterangan ini diberikan oleh pejabat /petugas yang berwenang untuk itu.

Sebagai contoh : 1. Surat keterangan kelahiran diberikan oleh dokter atau bidan rumah sakit/klinik yang menangani peristiwa kelahiran itu. 2. Surat keterangan melangsungkan perkawinan dibuat oleh petugas yang menyaksikan peristiwa perkawinanitu. 3. Surat keterangan perceraian berupa putusan pengadilan diberikan oleh pengadilan negeri bagi yang bukan beragama Islam dan oleh pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam. 4. Surat keterangan kematian diberikan oleh dokter rumah sakit yang merawatnya atau oleh kepala desa/kepala kelurahan di tempat tinggal yang bersagkutan. 5. Surat keterangan ganti nama diberikan oleh pengadilan negeri dalam bentuk surat ketetapan. Untuk melakukan pencatatan dibentuklah lembaga khusus yang disebut Catatan Sipil (Burgerlijke Stand). Catatan sipil artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Catatan sipil meliputi kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk semua warga negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam mengenai perkawinan dan perceraian. Lembaga Catatan Sipil yang berlaku umum secara struktural berada di bawah Departemen Dalam Negeri.

Lembaga catatan sipil yang berlaku khusus untuk yang beragama Islam secara struktural berada dibawah departemen agama. Untuk menyelenggarakan tugas pencatatan , lembaga catatan sipil umum mempunyai kantor disetiap kabupaten. Sedangkan lembaga catatan sipil khusus merupakan bagian tugas dari kantor departemen agama di daerah. Kantor catatan sipil mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, 2. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, 3. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian , 4. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian, 5. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak, dan akta ganti nama. Untuk dapat dilakukan pencatatan peristiwa hukum perlu dipenuhi syarat yaitu adanya surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum yang bersangkutan. Surat keterangan ini dibuat oleh pihak yang berhak mengurus, menangani atau mengeluarkannya. Surat keterangan tersebut kemudian dibawa oleh yang berkepentingan kepada pejabat kantor catatan sipiluntuk dicatat atau didaftarkan dalam buku akta yang disediakan untuk setiap peristiwa hukum. Apabila peristiwa hukum itu telah lampau waktu untuk didaftarkan , untuk dapat dilakukan pencatatan /pendaftaran perlu ada surat penetapan dari hakim. Misalnya penetapan hakim pengadilan negerimengenai kelahiran, penetapan hakim pengadilan agama mengenai perkawinan orang yang beragama Islam.

Sebagai bukti telah dicatat/didaftarkan , pejabat kantor catatan sipil menerbitkan kutipan akta , seperti kutipan akta kelahiran , kutipan akta perkawinan, kutipan akata kematian , kutipan akta perceraian. Kutipan akta ini bersifat otentik karena dikeluarkan oleh pejabat resmi ( akta ambtelijk). Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang catatan sipil di Indonesia , sebagai berikut: 1. Reglemen Catatan Sipil Stb. 1849 -25 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan Eropah. 2. Reglemen Catatan Sipil Stb. 1917 -130 jo Stb. 1919 -81 tentang Pencatatn Perkawinan dan Perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan Cina. 3. Reglemen Catatan Sipil Stb. 1933 -75 jo. Stb. 1936 -607 tentang Pencatatn Perkawinan dan Perceraian bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen di jawa , Madura , Minahasa , Ambon dsb. 4. Reglemen Catatan Sipil Stb. 1904 -279 tentang Pencatatan Perkawinan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran. 5. Reglemen Catatan Sipil Stb. 1920 -751 jo. Stb. 1927 -564 tentang Pencatatan Kelahiran dan Kematian bagi warga negara Indonesia asli Jawa dan Madura. 6. B. W Stb. 1847 -23 yang mengatur pencatatan sipil lainnya. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah , Talak dan Rujuk bagi warga negara Indonesia beragama Islam.

Berdasarkan undang-undang mengenai catatan sipil diatas dapat dibedakan atas tiga macam catatan sipil , yaitu: 1. Catatan sipil untuk warga negara Indonesia tentang : a. Kelahiran b. Kematian c. Penggantian nama 2. Catatan sipil untuk warga negara Indonesia non Islam tentang: a. Perkawinan b. Perceraian 3. Catatan sipil untuk warga negara Indonesia beragama Islam tentang: a. Perkawinan b. Perceraian Untuk penyelenggaraan catatan sipil di Indonesia , pada tahun 1966 dikeluarkan instruksi Presiden Kabinet Nomor 31/U/IN/12/66 ditujukan kepada menteri kehakiman dan kantor catatan sipil diseluruh Indonesia untuk tidak menggolongkan penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 I. S. Kantor catatan sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dengan membedakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Untuk mempertegas instruksi tersebut , menteri kehakiman dan menteri dalam negeri menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 51/I/3/J. A: 2/2/5 tanggal 28 Januari 1967 yang pada pokok isinya menghilangkan pembatasan berlaku, dalam arti diberlakukan untuk semua

penduduk Indonesia (WNI dan WNA) di seluruh Indonesia yang tergolong dalam masing Stb. , berikut ini: 1. Stb. 1920 -751 jo Stb. 1927 -564 mengenai pendaftaran kelahiran dan kematian, 2. Stb. 1933 -75 jo Stb. 1936 -607 mengenai pendaftaran perkawinan dan perceraian. Dengan berlakunya staatsblad-staadsblad tersebut di atas untuk seluruh Indonesia , tercapailah keseragaman hukum catatan sipil mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. Stb. 1920 -751 jo Stb, 1927 -564 mengenai pendaftaran kelahiran dan kematian bagi semua warga negara Indonesia dan warga negara asing di Indonesia, 2. Stb. 1933 -75 jo Stb. 1936 -607 mengenai pendaftaran perkawinan dan perceraian bagi semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bukan agama Islam di Indonesia, 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah , Talak , dan Rujuk bagi warga negara Indonesia beragama Islam. Untuk menyelenggarakan keseragaman peraturan–peraturan tersebut dan pembinaan catatn sipil , diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh menteri dalam negeri dengan Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Pemko. Dalam Pasal 4 ayat 1 S. K. Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 ditetapkan tiga tipe organisasi kantor catatan sipil, yaitu:

1. Organisasi kantor catatan sipil tipe A, 2. Organisasi kantor catatan sipil tipe B, 3. Organisasi kantor catatan sipil tipe C. Catatan sipil tipe A dan tipe B mempunyai kantor tersendiri dan mempunyai kepala kantor sendiri , sedangkan tipe C mempunyai kantor yang masih bergabung dengan Bagian Pemerintahan Kabupaten /Pemko , kepalanya dirangkap oleh Kepala Bagian Pemerintahan. KEADAAN TAK HADIR Yang dinyatakan sebagai keadaan tak hadir (afwezigheid) adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergiann atau meninggalkan tempat kediaman baik dengan izin atau tanpa izin , dan tidak diketahui di mana tempat ia berada. Dalam definisi ini ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan , sebagai berikut: 1. Seseorang , ini menunjuk kepada salah satu anggota keluarga mungkin suami , mungkin istri , mungkin anak, 2. Tidak ada ditempat kediaman , artinya tidak ada di lingkungan keluarga dimana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum,

3. Bepergian atau meninggalkan tempat kediaman , artinya menuju dan berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan , 4. Dengan izin atau tanpa izin , artinya dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh anggota keluarga, 5. Tak diketahui dimana tempat ia berada , artinya tempat lain yang dituju dan dimana ia berada tidak diketahui sama sekali, karena yang bersangkutan tidak memberi kabar atau karena sulit. Tidak memberi kabar mungkin karena ada halangan misalnya terjadi perang , pemberontakan , kecelakaan , bencana alam , sakit gila , dan lain-lain atau memang dengan sengaja supaya tidak berurusan lagi dengan keluarganya (putus asa). Pengaruh keadaan tak hadir itu adalah: 1. Penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan , 2. Status hukum yang bersangkutan sendiri atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai perkawinan dan pewarisan. Ada tiga tahap dalam penyelesaian mengenai keadaan tak hadir dalam KUHPerdata , yaitu : 1. Tahap tindakan-tindakan sementara, 2. Tahap pernyataan barangkali meninggal dunia , 3. Tahap pewarisan secara definitif.

Ad. 1. Tahap tindakan-tindakan sementara. Menurut Pasal 463 KUHPdt , tindakan-tindakan sementara dapat diambil apabila orang yang meninggalkan tempat kediaman itu tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya , atau jika kuasa yang diberikan itu sudah berakhir. Tindakan sementara itu berupa pemberian tugas oleh pengadilan negeri kepada balai harta peninggalan (BHP), atau keluarga sedarah atau semenda atau istri atau suami orang yang tak hadir itu , atas permohonan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan , untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya baik seluruh atau sebagian. Ad. 2. Tahap pernyataan barangkali meninggal dunia. Jika seseorang telah meninggalkan tempat kediamannya dan lama sekali tidak muncul tanpa ada kabar apapun dari yang bersangkutan maka ada alasan untuk menyangka yang bersangkutan tidak akan kembali lagi karena meninggal dunia. Lama meninggalkan tempat kediaman itu lima tahun , yang kemudian dengan Stb. 1926 -344 dapat diperpendek sampai satu tahun. Sebelum meninggalkan tempat kediamannya , yang bersangkutan tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta kekayaannya dan kepentingannya. Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia , hakim pengadilan negeri memberi izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tak hadir itu melalui surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan negeri , sebanyak tiga kali berturut-turut. Pengeluaran pernyataan tersebut tidak perlu lebih dulu diadaka tindakantidakan sementara menurut Pasal 463 KUHPerdata.

Setelah dilakukan pemanggilan terhadap orang yang tak hadir itu sesuai dengan prosedur , tetapi ternyata tidak juga muncul , pengadilan negeri kemudian dapat mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia , dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum itu treutama peralihan hak-hak kepada para ahli waris nya yang sifatnya sementara dan dengan batasan -batasan tertentu. Ad. 3. Tahap pewarisan secara definitif. Dalam tahap ini persangkaan barangkali meninggal dunia itu menjadi sedemikian kuat , sehingga terjadi keadaan yang lebih definitif. Keadaan ini mengakibatkan pewarisan menjadi definitif. Keadaan definitif diperoleh apabila diterima kabar kepastian meninggal dunia orang yangtak hadir itu (Pasal 485 KUHPerdata). Jika tidak ada kabar kepastian meninggal dunia orang yang tak hadir itu, keadaan definitif terjadi apabila lampau tenggang waktu 30 tahun sejak hari pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan pengadilan negeri , atau apabila tenggang waktu 30 tahun belum lampau , tetapi sudah lewat 100 tahun sejak hari lahir orang yang tak hadir itu (Pasal 484 KUHPerdata). Akibat hukumnya ialah para ahliwaris atau orang yang memperoleh hak mempunyai hak (berhak) menuntut pembagian warisan atas harta kekayaan orang yang tak hadir itu. Suami atau istri yang ditinggalkan oleh orang yang tak hadir itu dapat kawin lagi dengan pihak lain (Pasal 493 KUHPerdata). Ini berarti perceraian. Menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 keadaan tak hadir merupakan alasan untuk bercerai apabila ketidakhadiran itu dua tahun berturut-turut.

HUKUM BENDA Dalam Pasal 499 KUHPerdata yang diartikan dengan zaak adalah semua barang dan hak. Hak adalah bagian dari harta kekayaan. Harta kekayaan meliputi barang , hak , dan hubungan hukum mengenai barang dan hak yang diatur dalam buku III KUHPERdata. Zaak yang meliputi barang dan hak diatur dalam buku II KUHPerdata. Barang sifatnya berwujud , sedangkan hak sifatnya tidak berwujud. Dalam literatur hukum , zaak diterjemahkan dengan benda sesuai dalam bahasa Belanda. Dengan demikian pengertian benda mencakup barang berwujud dan barang tidak berwujud (hak). Barang adalah objek hak milik. Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Dalam hukum yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan , dapat diperalihkan kepada pihak lain. Hukum benda ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Peraturan tersebut meliputi pengertian benda, pembedaan macam-macam benda , dan hak-hak kebendaan. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup,

Artinya harus dipatuhi , dituruti , tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan. Selain dari buku II KUHPerdata , hukum benda juga diatur dalam undang lain , seperti: 1. Undang-Undang Pokok Agararia Nomor 5 Tahun 1960 dan semua peraturan pelaksananya. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak kebendaan yang berkenaan dengan bumi, air dan segala kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Undang-undang ini mencabut berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai bumi, air dan segala kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, kecuali mengenai hipotik dalam buku II KUHPerdata. 2. Undang-Undang Merek Nomor. 15 Tahun 2001. Undang-undang ini mengatur tentang hak atas merek perusahaan dan perniagaan. Hak atas merek adalah benda tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak milik. 3. Undang-Undang Hak Cipta Nomor. 28 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta sebagai benda tidak berwujud, yang dapat dijadikan objek hak milik. Peralihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis.

Menurut sistem hukum perdata benda dapat dibedakan atas : 1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud 2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak 3. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis 4. Benda sudah ada dan benda akan ada 5. Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan 6. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi 7. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar 8. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Ad. 1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud Arti penting pembedaan ini adalah terletak pada cara penyerahannya apabila benda itu dipidahtangankankepada pihak lain , misalnya dalam hal jual beli , pewarisan , pemberian. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud berupa benda tetap dilakukan dengan balik nama. Penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dilakukan menurut berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata: a. Piutang atas nama (op naam) dengan cara cessie b. Piutang atas tunjuk (aan toonder) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan

1. Piutang atas nama (op naam) adalah surat pengakuan hutang yang diterbitkan ditandatangani oleh debitur dan diserahkan kepada kreditur dengan maksud untuk tidak diperjualbelikan. Surat pengakuan hutang atas nama ini berisi pengakuan debitur bahwa dia telah berutang kepada kreditur sejumlah uang tertentu dan akan dikembalikan dengan bunga tertentu pada suatu saat dan tempat tertentu pula. Piutang atas nama adalah tagihan yang hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja. Misalnyadari surat pengakuan hutang atas nama adalah surat deposito berjangka , surat tabungan. Surat perintah hutang atas nama misalnya bilyet giro. 2. Piutang atas tunjuk atau atas pembawa(aan toonder) adalah surat pengakuan hutang , bila nama kreditur tidak disebut dalam surat atau disebut dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata atau pembawa. 3. Piutang atas pengganti (aan order) adalah surat pengakuan hutang bila nama kreditur disebut dengan jelas dalam surat tambahan kata-kata atau pengganti. 4. Cessie menurut Prof. Subekti adalah pemindahan hak piutang yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama , yang dalam hal ini disebut cedent, dengan seorang berpiutang baru , yang dalam hubungan ini disebut cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan ; jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap siberutang , akta cessie tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (betekend). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat , jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan kepada si

berutang. 5. Endosemen : perbuatan andosan untuk menyerahkan piutang kepada pemegang (Pasal 112 KUHD).

c. Piutang atas pengganti (aan order)dengan cara endosemendan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan. Ad. 2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ada dua golongan benda bergerak yaitu: 1. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya sepeda, meja , kursi , buku, dan sebagainya. (Pasal 509 KUHPerdata) 2. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak atau hak-hak yang melekat atas benda bergerak. Misalnya hak memetik hasil dan hak memakai , hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang , hak menuntut dimuka hakim agar uang tunai atau barang bergerak diserahkan kepada penggugat, saham-saham dari perseroan dagang, dan surat-surat berharga lainnya. Benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506, 507, dan 508 KUHPerdata. Ada tiga golongan benda tidak bergerak, yaitu: 1. Benda yang menurut sifatnya tidak bergerak, yang dibagi atas tiga macam: a. tanah segala b. sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang masihbelum dipetikdan sebagainya

c. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah itu yaitu karena tertanam dan terpaku. 2. Benda yang menurut tujuannya/tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tidak bergerak, seperti: a. Pada pabrik : segala mesin-mesin, ketel-ketel, dan alat-alat lain yang dimaksudkan agar terus menerus berada disituuntuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik, b. Pada suatu perkebunan: segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk bagi tanah , ikan dalam kolam, dan lain-lain, c. Pada rumah kediaman: segala kaca, tulisan-tulisan , dan lain-lain serta alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding, d. Barang-barang reruntuhan dari sesuatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu. 3. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tidak bergerak, seperti: a. Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tidak bergerak, b. Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas.

Perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing golongan benda tersebut yang terletak pada: a. Mengenai penguasaan (bezit) b. Mengenai pembebanan (bezwaring) c. Mengenai penyerahan (levering) d. Mengenai daluwarsa (veryaring) e. Mengenai penyitaan (beslag) Ad. a: Mengenai penguasaan (bezit). Pada benda bergerak berlaku asas dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa barangsiapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Jadi bezitter dari benda bergerak adalah eigenaar dari benda tersebut. Pada benda tidak bergerak asas tersebut tidak berlaku. Ad. b : Mengenai pembebanan (bezwaring). Pada benda bergerak dilakukan dengan pand (gadai) yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan hipotik diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata.

Ad. c: Mengenai penyerahan (levering). Mengenai benda bergerak menurut Pasal 612 KUHPerdata menentukan bahwa penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dalam Pasal 616 KUHPerdata menentukan bahwa penyerahan benda tidak bergerak dilakukan denga balik nama. Ad. d: Mengenai daluwarsa (verjaring). Pada benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sebab yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, sedangkan pada benda tidak bergerak dikenal daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdata sebagai berikut: 1. Dalam hal ada alas hak , daluwarsanya 20 tahun 2. Dalam hal tidak ada alas hal , daluwarsanya 30 tahun Ad. e: Mengenai penyitaan (beslag). Revidicatoir beslag adalah penyitaan untuk menuntut kembali barangnya sendiri hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak. Kemudian executoir beslag yaitu penyitaan untuk melaksanakan keputusan pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak. Apabila tidak mrncukupi untuk membayar hutang tergugat kepada penggugat, baru executoir beslag itu dilakukan terhadap barang-barang tak bergerak.

Ad. 3. Benda yang dipakai habis dan benda yang tidak dipakai habis. Pembedaan ini terletak pada pembatalan perjanjian. Perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Penyelesaiannya ialah harus digantikan dengan benda lain yang sejenis dan senilai Contoh benda dipakai habis : sabun , roti , beras dll. Perjanjian yang objeknya benda tidak dipakai habis apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pada pemulihan dalam keadaan semula, karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali. Misalnya pembatalan jual beli televisi , kendaran bermotor, perhiasan emas dll. Ad. 4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjian dapat dipenuhi dengan penyerahan bendanya. Benda yang akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang , dan perjanjian yang objeknya benda yang akan ada dapat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak mungkin dilaksanakan sama sekali (Pasal 1320 KUHPerdata : syarat ketiga).

Ad. 5. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Pembedaan ini terletak pada pemindahtanganan karena jual beli atau karena pewarisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas , dapat diwariskan kepada ahli waris. Benda di luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Tidak dapat diperjualbelikan atau tidak dapat diwariskan itu mungkin karena tujuan peruntukkannya , misalnya benda wakaf, mungkin karena tujuan yang dilarang undang-undang misalnya narkotika, mungkin juga karena bertentangan dengan ketertiban umum , misalnya memperdagangkan manusia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, atau karena bertentangan dengan kesusilaan, misalnya memperdagangkan kalender gambar wanita tanpa busana. Ad. 6. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Pembedaan ini terletak pada pemenuhan prestasi suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya benda dapat dibagi prestasi dapat dilakukan secara sebagian , misalnya satu ton beras dapat dibagi tanpa merubah arti dan sifatnya sebagai beras. Dalam perikatan yang objeknya benda tidak dapat dibagi , pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan sebagian demi sebagian , melainkan harus secara utuh. Misalnya prestasi seekor sapi untuk membajak sawah tidak dapat dibagi menjadi separoh sapi diserahkan sekarang dan separoh lagi kemudian. Jika seekor sapi diparoh bukan sapi lagi namanya dan tidak berfungsi lagi untuk membajak sawah.

Ad. 7. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Pembedaan benda ini terletak pada pembuktian pemilikannya , untuk ketertiban umum dan kewajiban membayar pajak. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya , sehingga mudah dikontrol pemilikannya , pengaruhnya terhadap ketertiban umum , kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak serta kewajiban masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain. Misalnya benda terdaftar adalah kendaraan bermotor , tanah , bangunan , kapal , perusahaan , hak cipta , hak paten , telepon , televisi, pemancar radio. Benda tidak terdaftar disebut juga benda tidak atas nama, umumnya benda bergerak tidak sulit pembuktian pemilikannya karena berlaku azas yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya. Di samping itu , tidak begitu berpengaruh/berbahaya bagi ketertiban umum dan tidak begitu berpengaruh bagi pemiliknya untuk membayar pajak. Misalnya alat-alat rumah tangga , pakaian sehari-hari , perhiasan , sepeda , hewan piaraan. Ad. 7. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Perbedaan antara benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti ini tidak disebut secara tegas dalam KUHPerdata, akan tetapi perbedaan itu ada dalam KUHPerdata, misalnya dalam pasal yang mengatur perjanjian penitipan barang.

Menurut Pasal 1694 KUHPerdata pengembalian barang oleh yang dititipi harus in natura artinya tidak boleh diganti dengan benda yang lain. Oleh karena itu perjanjian penitipan barang pada umumnya hanya mengenai benda yang tidak akan musnah. Bila benda yang dititipkan berupa uang , maka menurut Pasal 1714 KUHPerdata , jumlah yang dikembalikan harus dalam mata uang yang sama seperti yang dititipkan , baik mata uang itu telah naik atau turun nilainya. Lain halnya jika uang tersebut tidak dititipkan , tetapi dipinjam-menggantikan , maka yang meminjam hanya diwajibkan mengembalikannya sejumlah uang saja, sekalipun dengan mata uang yang berbeda daripada waktu perjanjian pinjam mengganti diadakan. HAK KEBENDAAN Untuk memahami hak kebendaan menurut sistem KUHPerdata , terlebih dahulu perlu dipahami tentang hak perdata. Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak perdata itu yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif. Hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sedangkan hak yang bersifat relatif memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum ).

Hak perdata yang bersifat absolut meliputi : a. Hak kebendaan (zakelijkrecht), diatur dalam buku II KUHPerdata; b. Hak kepribadian (persoonlijkheidsrecht) , yang terdiri dari : 1. Hak atas diri sendiri , misalnya hak atas nama, hak atas kehormatan , hak untuk memiliki, hak untuk melangsungkan perkawinan; 2. Hak atas diri orang lain , yang timbul dalam hubungan hukum keluarga antara suami dan istri , antara orang tua dan anak , antara wali dan anak. Semua hak kepribadian diatur dalam buku I KUHPerdata. Hak perdata yang bersifat relatif adalah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Hak relatif disebut persoonlijkrecht, diatur dalam buku III KUHPerdata. Dikatakan bersifat relatif , karena hak ini hanya dapat ditujukan dipertahankan terhadap pihak dalam hubungan hukum Misalnya hak untuk memakai barang , hak untuk membeli barang , hak untuk menyewa barang , hak untuk memperoleh ganti kerugian. Hak persoonlijk adalah hak untuk memperoleh suatu benda berdasarkan perikatan. Buku II KUHPerdata yang mengatur hak-hak kebendaan menganut sistem tertutup sedangkan buku III KUHPerdata yang mengatur hak-hak perseorangan menganut sistem terbuka.

Hak yang melekat atas suatu benda disebut hak atas benda , hak atas benda disebut hak kebendaan (zakelijkrecht). Hak kebendaan ialah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Orang yang berhak bebas menguasai bendanya. Hak kebendaan bersifat absolut (mutlak). Hak kebendaan misalnya hak memungut hasil , hak sewa, hak pakai , hak gadai , hak hipotik , hak cipta. Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Mutlak , artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun juga , misalnya hak milik, hak cipta; b. Mengikuti benda , di atas mana hak itu melekat , misalnya hak sewa , hak memungut hasil , mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada; c. Yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi, misalnya di atas sebuah rumah melekat hak hipotik, kemudian melekat pula hak hipotik berikutnya, maka kedudukan hipotik pertama lebih tinggi daripada hipotik kedua, dengan kata lain dalam penyelesaian hutang , hipotik pertama diselesaikan lebih dulu daripada hipotik kedua; d. Lebih diutamakan , misalnya hak hipotik atas rumah , jika pemilik rumah pailit , maka hipotik memperoleh prioritas penyelesaian tanpa memperhatikan pengaruh pailit itu; e. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu benda itu; f. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapa pun juga.

Hak perseorangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Hak perseorangan bersifat relatif (nisbi) artinya hak perseorangan hanya berlaku terhadap orang tertentu. 2. Hak perseorangan umumnya ditujukan untuk pemenuhan prestasi dalam waktu yang tidak terlalu lama , yaitu dengan dipenuhinya prestasi tersebut hak perseoranganpun lenyap. 3. Hak perseorangan jumlahnya tidak terbatas pada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang, karena hak perseorangan timbul dari berbagai macam perjanjian yang dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang , kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 maka penguasaan secara bebas atas hak kebendaan dapat dibatasi. Setiap orang yang mempunyai hak atas suatu benda tidak boleh semaunya saja menguasai benda itu. Penguasaan benda disesuaikan dengan kepentingan umum. Hak milik mempunyai fungsi sosial. Penguasaan dan penggunaan hak kebendaan dibatasi oleh kepentingan orang lain. Misalnya: 1. Hak menguasai dan menggunakan radio , walaupun radio itu hak milik sendiri , pemiliknya tidak boleh membunyikan radio itu semaunya saja , sehingga mengganggu ketentraman orang lain. Dengan demikian menurut sistem hukum kita sifat mutlak atas suatu benda dibatasi oleh kepentingan orang lain atau kepentingan umum. 2. Hak sewa atas sebuah rumah , penguasaan rumah berdasarkan hak sewa tidaklah bebas bagi penyewa untuk menjadikan rumah tersebut sebagai rumah bordil yang akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian , hak sewa sebagai hak kebendaan tidaklah bersifat mutlak , seperti hak kebendaan dalam KUHPerdata. Buku II KUHPerdata telah dicabut berlakunya sepanjang mengenai bumi , air , dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali hipotik Hak-hak yang berhubungan dengan tanah yang sudah dicabut itu adalah : 1. Hak milik (eigendom) 2. Hak guna usaha (erfpacht) 3. Hak guna bangunan (opstal) 4. Hak pakai pekarangan (servituut) 5. Hak memungut hasil ( vruchtgebruik) 6. Hak sewa bangunan ( hak sewa tanah untuk bangunan) 7. Dan semua hak berkenaan dengan tanah lainnya , kecuali hipotik. Hak-hak yang berhubungan dengan tanah ini sudah diatur oleh UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan menjadi objek hukum agraria, kecuali mengenai hipotik tetap berlaku buku II KUHPerdata. Sebenarnya yang menjadi objek hukum agraria ialah prosedur atau tatacara memperalihkan dan memperoleh hak kebendaan , sedangkan perjanjian yang menjadi dasar peralihan dan perolehan hak kebendaan menjadi objek hukum perdata.

Hak-hak atas tanah yang diatur oleh UUPA dan peraturan pelaksanaannya adalah: 1. Hak milik 2. Hak guna usaha 3. Hak guna bangunan 4. Hak pakai 5. Hak sewa untuk bangunan 6. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan 7. Hak guna air , pemeliharaan dan penangkapan ikan 8. Hak guna ruang angkasa 9. Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Hak–hak kebendaan yang masih tersisa dalam buku II KUHPerdata dapat dibedakan atas : a. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (zakelijkgenootsrecht) , yang terdir dari: 1. Bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri misalnya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak penguasaan(bezit) atas benda bergerak;

2. Bersifat memberi kenikmatan atas benda milik orang lain , misalnya bezit atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah , hak memungut hasil atas benda bergerak atau benda bukan tanah , hak pakai dan mendiami atas benda bukan tanah, hak pakai atas benda bergerak. b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (zakelijkzekerheidsrecht), yang terdiri dari: 1. Gadai (Pand), sebagai jaminan ialah benda bergerak, diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. 2. Hipotik , sebagai jaminan adalah benda tidak bergerak (benda tetap) diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata. kreditur. Hak jaminan ini termasuk dalam hak jaminan khusus, yaitu mengenai benda tertentu saja. Khusus hak kebendaan yang bersifat jaminan atas benda tetap, sejak tahun 1960 atau sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan , tidak lagi mendapat dasar hukum dalam Buku II KUHPerdata tentang benda. Privilege diatur dalam titel 19 Buku II KUHPerdata. Dalam Pasaal 1133 KUHPerdata menentukan hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang

Terbit dari hak istimewa (privilege), gadai (pand), dan dari hipotek (hak tanggungan). KUHPerdat membedakan dua macam privilege , yaitu: 1. Privilege khusus yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdata. 2. Privilege umum yang diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdata. Hak retensi ini bukan hak kebendaan tapi menyerupai gadai karena memberikan jaminan dan bersifat accessoir. Artinya ada atau tidak nya tergantung dari adanya utang piutang pokok dan utang pokok ini ada hubungan dengan benda yang ditahan. Jdi hak retensi sama dengan hak untuk menahan suatu benda , sampai pada suatu piutang yang bersangkutan dengan benda itu dilunasi.

Azas –Azas hak kebendaan: 1. Azas hukum pemaksa (dwingen recht). Azas ini mempunyai arti bahwa tidak boleh mengadakan hak kebendaan selain yang sudah diatur oleh undang-undang. 2. Azas dapat dipindah tangankan. Semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan.

3. Azas individualitas Objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual , yang merupakan kesatuan , misalnya sebuah rumah yang terletak di jl. Aman No. 8 , sebuah unit mobil Toyota Kijang Innova BK 6789 AB, satu stel kursi tamu. Objek hak kebendaan tidak boleh ditentukan menurut jenis dan jumlah , misalnya 10 buah kendaraan bermotor , 100 ekor burung. 4. Azas totalitas Hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan ( Pasal 500, 588, 606 KUHPerdata), misalnya hak jaminan piutang atas sebuah unit mobil Toyota Kijang Innova BK 6789 AB harus utuh sebagai satu kesatuan. 5. Azas tidak dapat dipisahkan Orang yang berhak tidak boleh memindahtangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Misalnya pemilik sebuah mobil tidak boleh memindahtangankan sebagian kekuasaannya atas mobil itu kepada orang lain , sedangkan pemilik rumah yang menyewakan sebuah kamar kepada orang lain tidak termasuk dalam pengertian ini. Hak miliknya tetap utuh.

6. Azas publisitas Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan didaftarkan dalam register umum , misalnya hak milik , hak guna usaha. Sedangkan hak kebendaan atas benda bergerak tidak perlu diumumkan dan tidak perlu didaftarkan , kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang bahwa hak kebendaan itu harus didaftarkan , misalnya hak milik atas kendaraan bermotor. Cara Memperoleh Hak kebendaan. Ada beberapa macam cara memperoleh hak kebendaan seperti yang diuraikan berikut ini : 1. Dengan pengakuan Benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) kemudian didapatkan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Misalnya menangkap ikan di sungai/laut, berburu rusa di hutan bebas, mendapat intan dari tempat penggalian bebas , dll. 2. Dengan penemuan Benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya , misalnya karena jatuh di jalan , atau karena ditemukan oleh seseorang dan dia tidak mengetahui siapa pemiliknya. Penemu benda tersebut dianggap sebagai pemilik karena ia menguasai benda itu (Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata.

3. Dengan penyerahan Hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak (rechtstitel) tertentu, misalnya jual beli , sewa menyewa , hibah , warisan. Dengan adanya penyerahan itu , hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak. 4. Dengan cara daluwarsa (lampau waktu) Daluwarsa benda bergerak dan benda tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak , misalnya dengan cara menemukan di jalan , hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu (Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata). Untuk benda tidak bergerak , daluwarsa sebagai berikut: a. Dalam hal ada alas hak 20 tahun b. Dalam hal tidak ada alas hak 30 tahun Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik (Pasal 1967 KUHPerdata). 5. Dengan pewarisan Hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisanmenurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris adat , hukum waris Islam , hukum waris KUHPerdata.

6. Dengan cara penciptaan Orang yang menciptakan benda baru memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Pengertian menciptakan disini meliputi menciptakan barang baru dari barang-barang yang sudah ada atau menciptakan barang baru sama sekali , yang tadinya belum ada. Misalnya menciptakan rumah berupa benda baru yang diciptakan dari benda-benda yang sudah ada yaitu batu , semen , pasir, air , besi. Hak paten , atas penemuan televisi, hak cipta atas suatu lukisan, lagu , buku. 7. Dengan cara ikutan/turunan Orang yang membeli sapi yang sedang hamil , kemudian sapi itu melahirkan anak. Pemilik sapi tersebut mempunyai hak milik pula atas anak sapi yang baru lahir itu. Tanam tumbuh di atas tanah dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah. Yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tanam tumbuh yang ada di atasnya. Hak Kebendaan Hapus/Lenyap Hak kebendaan dapat hapus/lenyap karena hal-hal sebagai berikut: 1. Karena bendanya lenyap/musnah Dalam hal demikian hak kebendaan atas benda tersebut ikut lenyap/musnah. Misalnya hak pakai atas sebuah rumah , karena rumah itu terbakar habis , maka

hak pakai juga lenyap. Hak gadai lenyap apabila barang jaminan itu hilang. 2. Karena dipindahtangankan Hak kebendaan hapus apabila bendanya dipindahtangankan. Misalnya hak milik , hak menguasai , hak memungut hasil atas sebuah rumah menjadi hapus apabila rumahnya dijual kepada orang lain. Hak itu hapus karena berpindah kepada pemilik baru. 3. Karena pelepasan hak Hak kebendaan hapus apabila ada pelepasan hak. Dalam pelepasan hak biasanya yang berhak sengaja melepaskan haknya atas benda. Misalnya televisi rusak kemudian dibuang ke bak sampah karena biaya reparasinya mahal. Dalam hal ini ada pelepasan hak. Sebagian pekarangan dibiarkan untuk dibuat jalan raya. Dalam hal ini ada pelepasan hak. 4. Karena lampau waktu Karena daluarsa , hak kebendaan lenyap/ hapus. Daluarsa terjadi apabila selama jangka waktu 20 tahun atau 30 tahun pemilik benda tidak mau tahu lagi mengenai hak miliknya atas benda tertentu itu. Atau pemiliknya ingin memperoleh kembali bendanya itu, tetapi terhalang karena komunikasi yang sulit, misalnya karena perang yang berkepanjangan , sehingga dia tidak mungkin lagi menguasai benda tidak bergerak miliknya itu.

Bagi benda bergerak daluarsa itu tiga tahun sejak benda itu dikuasai oleh orang yang menemukannya. Apabila dalam waktu tiga tahun pemilik benda itu tidak mengajukan gugatan/tuntutan pengembalian (revindikasi) benda miliknya itu , maka haknya atas benda tersebut menjadi hapus karena daluarsa. 5. Karena pencabutan hak Penguasa dapat memperoleh hak kebendaan (hak milik) dengan cara pencabutan hak. Sedangkan pemiliknya kehilangan hak atas bendanya yang dicabut itu. Pencabutan hak harus dengan memenuhi syarat-syarat: a. Berdasarkan undang-undang b. Dilakukan untuk kepentingan umum c. Dengan ganti kerugian yang layak (patut)

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu , sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Misalnya suatu peraturan hukum yang mengatur tentang kewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam sampai ada seseorang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. Kematian orang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Akibat hukum merupakan kelanjutan-kelanjutan dari suatu peristiwa hukum. Misalnya mengenai sewa menyewa , maka kelanjutan –kelanjutan tersebut diantaranya berupa kenikmatan yang dipetik oleh salah satu pihak yaitu sipenyewa. Agar akibat hukum bisa timbul dibutuhkan syarat tertentu. Syarat itu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yaitu adanya