HUKUM PEMBUKTIAN SISTEM PEMBUKTIAN DAN BARANG BUKTI Sistem
HUKUM PEMBUKTIAN SISTEM PEMBUKTIAN DAN BARANG BUKTI
Sistem peradilan pidana Inquisitor (digunakan di Eropa abad 13 -19) Accusatoir (berkembang steelah abad 19) Menitikberatkan pada pengakuan tersangka Pengakuan tidak menjadi satunya AB Pemeriksaan dilakukan secara rahasia Pemeriksaan tersangka/ terdakwa secara terbuka Tidak ada jaminan terhadap perlindungan HAM Adanya perlindungan HAM
Adversary System Non Adversary System Merupakan sengketa (dispute) Pemeriksaan bersifat formal dan adanya presumption of guilt Tujuan: menyelesaikan sengketa Menetapkan adanya TP dan hukuman yang akan dijatuhkan Adanya “pleadings”, lembaga jaminan dan perundingan Penmeriksaan bukti dilakukan secara tidak terbatas oleh hakim Kedudukan para pihak sama (X vs State) Kedudukan para pihak tidak otonom dan sederajat Dapat menggunakan semua sumber informasi terpercaya
SISTEM PEMBUKTIAN POSITITVE WETTELIJK BEWIJSTHEORIE L’CONVICTION RAISONNEE (VRIJE BEWIJSTHEORIE) SISTEM PEMBUKTIAN CONVICTION INTIME NEGATIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE
Mengikat hakim secara ketat menurut UU Tidak membutuhkan adanya keyakinan hakim Pembuktian berdasarkan UU POSITIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE
Kekurangannya : • Kebebasan hakim terlalu besar • Penggunaan media lain, misalnya dukun • Berakibat pada putusan yang aneh. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis Conviction Intime Pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim semata Indonesia pernah menggunakan sistem ini pada pengadilan distrik, pengadilan kabupaten (masa kolonial), serta, pengadilan adat dan pengadilan swapraja.
L’CONVICTION RAISONNEE Berdasarkan keyakinan Berdasarkan dasar pebuktian Adanya kesimpulan (conclusive) Didukung oleh ilmu pengetahuan hakim NEGATIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE Berdasarkan keyakinan hakim Bertolak dari UU secara limitatif Kesimpulan hanya berdasarkan UU Tidak membolehkan penggunaan ilmu pengetahuan hakim lainnya
ALAT BUKTI SURAT AHLI SAKSI TERDAKWA ALAT BUKTI PETUNJUK
B. yang digunakan untuk melakukan TP Informasi dalam Arti Khusus BARANG BUKTI B. yang merupakan tujuan satu TP B. yang digunakan untuk membantu melakukan TP B. yang tercipta dari suatu TP
PASAL 39 KUHAP (BENDA YANG DAPAT DIKENAKAN PENYITAAN ) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunaka n secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiap kannya; benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana; benda lain benda yang khusus dibuat mempunyai atau hubungan diperuntukkan langsung melakukan dengan tindak pidana; pidana yang dilakukan
BARANG BUKTI (RUU KUHAP) Barang bukti dikategorikan sebagai Alat Bukti (Pasal 175 ayat (1) huruf a) Barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi obyek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana (Pasal 176 RUU KUHAP)
Perlakuan terhadap barang bukti Perampas an Pemusnah an barang bukti Dimanfaatka n untuk kepentingan negara Pengembali an BB Dijual lelang untuk dimasukkan ke kas negara (RUU KUHAP) Digunakan untuk perkara lain Dijual lelang
TERIMA KASIH
- Slides: 13