Hukum Harta Perkawinan PERKAWINAN Perkawinan ialah ikatan lahir

Hukum Harta Perkawinan

PERKAWINAN Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sahnya Perkawinan dilakukan menurut hukum masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan).

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundanganyang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan) Perkawinan dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (Pasal 34 ayat (2) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan). Pelaporan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA (Pasal 34 ayat (4) UU No. 23/2006 tentang Adminstrasi Kependudukan). Asas Monogami, kecuali bagi mereka yang menurut hukum dan agamanya mengijinkan seorang suami beristri lebih dari seorang.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 30 -34 UU Perkawinan, antara suami dan istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat Pasal 31, (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32, (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34, (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. (2) Istri wajib memgatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atauistri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

MASALAH ORANG TUA DAN ANAK/KEKUASAAN ORANG TUA Pasal 42 -49 UU Perkawinan : -bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua putus. -bahwa orang tua wajib menguasai/memelihara pula anaknya sampai berumur 18 tahun atau belum kawin. Kekuasaan tersebut meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan kalau orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali. Pasal 48 UU Perkawinan, bahwa orang tua dilarang memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki. Kekuasaan orang tua dalam KUHPerdata : 1. kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak (pasal 298 -306 KUHPerdata) 2. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak (Pasal 307 -319 KUHPerdata) 3. Hubungan orang tua dengan anak tanpa memandang umur anak dan tidak terbatas pada orang tua itu saja (dari pahak ayah dan ibu) (Pasal 320 -329 KUHPerdata.

KEBAPAKAN DAN KETURUNAN ANAK-ANAK a. anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan) b. pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pengakuan anak, adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut (Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan). Pengesahan anak, adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut (Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adopsi (S. 1917 No. 129 Jo 1924 No. 557), bahwa orang tua dari anak yang hendak diadopsi tersebut harus memberikan pernyataan yang berhubungan dengan masalah warisan di dalam akta adopsi. Pernyataan harus menegaskan bahwa mereka : 1. melepaskan hak nya atas warisan anaknya, orang tua dari sang anak tidak akan menjadi ahliwaris dari anaknya. Sedangkan bagi orang tua yang mengadopsi anak sebagai anaknya, apabila mereka meninggal terlebih dahulu dari anak adoptifnya, maka keturunannya akan menjadi ahli waris sang anak adoptif, jika ia meninggal tanpa meninggalkan keturunan. 2. masih dianggap sebagai orang tua sang anak.

Sang anak akan tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya yang asli dan dari orang tua yang mengangkatnya kecuali bila ditentukan lain dalam akta adopsinya. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan akta otentik. Hubungan kebapakan dengan anak yang dilahirkn diluar perkawinan yang sah, bahwa akan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya jika dapat dibuktikan secara genetik (DNA), demikian berdasarkan Putusan MK RI No. 46/PUU -VIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus di baca :

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

PENGANGKATAN ANAK Adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perwalian, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan (Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan). PP No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 : Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 2 : Pengangkatan anak adalah suatiu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Permen Sosial No. 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak : Pasal 1 angka 2 : pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pasal 39 UU Perlindungan Anak : (1) pangengkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (4) pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (5) dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat Pasal 40 UU Perlindungan Anak (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya (2) pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 19 PP 54/2007 Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pasal 22 PP 54/2007 : (1) Permohonan pengangkatan anak WNI oleh WNA yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait. Kseimpulan : 1. berdasarkan Stb. 1927 -129 jis 1919 -81, 1924 -557. 1925 -92, Notaris berwenang membuat Akta Adopsi 2. Notaris diperbolehkan untuk membuat Berita Acara Penyerahan Anak sebelum dilakukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri.

HUBUNGAN DARAH DAN PERIPARAN/SEMENDA Hubungan darah diartikan sebagai hubungan antar orang yang mempunyai leluhur yang sama (stamvader) (Pasal 292 ayat (1) KUHPerdata). Hubungan antara orang-orang dalam sistem ini, dihitung dari jumlah kelahiran. Setiap kelahiran dinamakan satu derajat (graad) (Pasal 292 ayat (2) KUHPerdata). Rangkaian derajat dinamakan garis (linie) (Pasal 291 KUHPerdata). Periparan/semenda ialah hubungan antara salah seorang dari suami istri dengan anggota keluarga sedarah dari pihak lain (Pasal 295 KUHPerdata) demikian pula sebaliknya Hubungan periparan tidak disebabkan oleh kelahiran, tetapi karena perkawinan, maka dalam hubungan ini tidak dapat diadakan perhitungan derajat seperti dalam menghitung hubungan antara anggota-anggota keluarga sedarah.

Hubungan darah/Periparan dan semenda ini perlu diketahui oleh notaris, karena Pasal 52 UUJN melarang notaris untuk membuat akta dalam hubungan darah derajat (linie) tertentu, yaitu : (1) notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

(2) Ketentuan ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut dalam ayat (1) kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditanda-tangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada ybs.

MINDERJARIHEID DAN PERWALIAN Minderjariheid merupakan batasan umur seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, kecuali UU tidak menentukan lain. Batasan umur seseorang agar dianggap minderjarig, tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdata. 1. jika antara minerjarig dan meedrjariheid, yaitu 21 tahun kecuali jika : a. anak tsb sudak kawin sebelum mencapai 21 tahun b. karena perlunakan (handlichting atau veniaaetatis) Pasal 419 KUHPerdata. 2. bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, tidak berpengaruh thdp status minderjariheid, yang telah diperolehnya. 3. bahwa mereka yang masih meinderjarig dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan berada dibawah perwalian.

Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh UU. Anak yang berada dibawah perwalian adalah : a. anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasannya sebagai orang tua b. anak sah yang orang tuanya telah bercerai c. anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

PERLUNAKAN ATAU PENDEWASAAN (HANDLICHTING) Pasal 419 KUHPerdata, dengn pendewasaan, seorang anak yang dibawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa. Perlunakan adalah suatu upaya hukum yang digunakan untuk meniadakan keadaan minderjarigheid, baik untuk keseluruhannya maupun untuk hal-hal tertentu. Atau suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa (420432 KUHPerdata).

Ada 2 macam pendewasaan yaitu : a. pendewasaan sempurna atau pendewasaan penuh Dengan pendewasaan ini orang yang belum cukup umur lalu boleh dikatakan sama dengn orang yang sudah cukup umur. Pendewasaan ini diperoleh dengan surat pernyataan “sudah meerderjarig” (Venia Aetatis), oleh Gubernur Jenderal setelah mendengarkan dan mendapat pertimbangan Hoogerechtshof atau presiden setelah memperoleh pertimbangan dan MA yang dapat mengajukn dlh orang yang sudah mencapai 20 tahun penuh. Dengan adanya pendewasaan yang sempurna ini, maka orang tersebut dianggap sama dengan orang dewasa dan cakap untuk melaksanakan semua perbuatan hukum.

Untuk pendewasaan penuh syaratnya ialah sudah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPerdata). Untuk pendewasaan penuh, prosedurny ialah ybs mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengarkan pertimbangan MA, memberikan keputusannya Keputusan Pernyataan Dewasa Penuh (Venia Aetatis) ialah status hukum ybs sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi apabila ingin melangsungkan perkawinan, ijin orang tua masih diperlukan (Pasal 420 sd 424 KUHPerdata).

b. pendewasaan terbatas. Dengan pendewasaan terbatas, orang yang belum cukup umur hanya dalam hal-hal tertentu atau perbuatan tertentu saja sama dengan orang dewasa, sedang di tetap di bawah umur. Permintaan pendewasaan terbatas ini bisa diajukan oleh orang yang sudah berumur 18 tahun. Pendewasaan terbatas diberikan oleh pengadilan atas permintaan orang yang belum dewasa, dan hanya diberikan kalau orang tua/walinya tidak keberatan. Pendewasaan terbatas ini memberikan hak-hak tertentu seperti orang yang sudh dewasa dan dapat dicabut oleh pengadilan apabila ternyata disalahgunakan atau ada alasan yang kuat disalahgunakan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah ybs mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. PN setelah mendengar keterangan orang tua atau wali ybs memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan -perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan. Agar akibat dari pendewasaan itu berlaku bagi pihak ketiga, maka pendewasaan tst harus diumumkan dengan penempatannya dalam Berita Negara RI.

LARANGAN JUAL BELI DAN HIBAH SUAMI -ISTRI Jual beli antara suami istri dilarang oleh UU, diatur dalam Pasal 1467 KUHPerdata, meskipun terdapat perjanjian perkawinan (pisah harta) dalam praktek BPN menolak untuk membaliknama jualbeli tersebut. Hibah antara suami-istri dilarang, diatur dalam Pasal 1678 KUHPerdata, dan hibah haru dibuat dalam akta otentik, tidak bisa dibuat dalam akta dibawah tangan (Pasal 1682 KUHPerdata.

Pasal 168 KUHPerdata mengatur : “dalam mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri, yang satu kepada yang lain dan/atau sebaliknya, diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukannya pengurangan pada hibah tadi, sekedar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka, yang menurut UU berhak atas suatu bagian mutlak.

LARANGAN MEMBUAT PERJANJIAN WARISAN YANG BELUM TERBUKA Dilarang membuat perjanjian tentang warisan yang belum terbuka, yaitu jika pewaris masih hidup. Hal tersebut dapat dipahami, karena belum muncul hak atas nama ybs. Bahwa orang tidak melakukan suatu tindakan hukum apapun jika tidak ada kewenangan pada dirinya. Dapat dilihat dari pertama : asas nemo plus juri transfere potest quam ipse habel yaang berarti tiada seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dipunyai. Kedua : asas nemo sibi ipse causam possesionis mutare potest, artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya.

NOTARIS/PPAT DILARANG UNTUK MEMBUAT AKTA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN PARA PENGHADAP Dalam praktek notaris/PPAT ditemukan, untuk kemudahan notaris/PPAT membuat akta yang ada hubungan darah dengan para penghadap sendiri. Peraturan perundangan yang berlaku untuk notaris/PPAT telah melarang notaris/PPAT untuk membuat akta untuk para penghadap yang ada hubungan darah dengan notaris/PPAT dalam derajat tertentu (keatas/kebawah atau kesamping). Memang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris/PPAT tidak menyebutkan alasannya, mungkin kalau ditafsirkan bahwa notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya harus menjaga keseimbangan dan keadilan untuk para pihak.

Jika notaris melakukan tindakan seperti itu, telah ada pengaturannya yaitu berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, bahwa : 1. notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa.

2. ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditanda-tangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada ybs.

Jika PPAT melakukan tindakan seperti itu, telah ada pengaturannya yaitu berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998, bahwa : PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum ybs, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain.

APAKAH PENGHIBAHAN (HIBAH) HARUS DISETUJUI ANAK/ANAK-ANAK Pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup. Bahwa hibah atas barang-barang bergerak dpat dilakukan dengan akta notaris dan barang-barang tidak bergerak (tanah) dengan akta PPAT.

Hibah merupakan kehendak bebas dari pemilik barang/harta (penghibah) untuk menghibahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pemberi hibah secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada Penerima hibah. Meskipun hibah merupakan kehendak bebas pemilik barang dan tidak dapat ditarik kembali, tapi dalam keadaan tertentu jika hibah tersebut melanggar bagian mutlak (LP) anak sebagai ahli warisnya, dan LP ini dilindungi UU. Dalam hukum waris barat jika hibah tsb melanggar LP pada ahli warisnya, maka dapat dilakukan inkorting (pemotongan) atas hibah tersebut untuk memenuhi LP para ahli warisnya. Dan dalam huum wari Islam, bahwa hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh harta Pemberi Hibah.

Dalam pasal 913 KUHPerdata menegaskan bahwa LP adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh UU untuk bagian masing-masing ahli waris. Dalam pasal 881 ayat (2) KUHPerdata ditegaskan pula bahwa dengan sesuatu pengangkatan ahli waris atau hibah yang demikian, yang mewariskan/menghibahkan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak. Bagian mutlak tersebut sesuai dengan golongan ahli waris ybs. Untuk yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 209 KIH dan SKB MA dengan Menag No. 07/KMA/1985 dan QS 33 : 4 -5. Bahwa dalam pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah.

Oleh karena dapat dipahami jika dalam pemberian hibah dari kedua orang tua kepada anaknya atau kepada pihak lainnya agar anak-anaknya memberika persetujuan kepada penghibah, agar tidak melanggar bagian mutlak para ahli warisnya. Meskipun demikian persetujuan tersebut tidak merupakan keharusan (imperatif), karena yang merasa dirugikan dikemudian hari (setelah pemberi hibah meninggal dunia) dapat menuntutnya ke Pengadilan umum/agama. Pada sisi lain jika ada anak yang tidak menyetujuinya maka kehendak bebas pemberi hibah tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian persetujuan tersebut bersifat fakultatif saja.

Persetujuan tersebut akan jadi rumit (mungkin juga tidak konsisten), jika orang tua yang akan memberikan hibah kepada anaknya dan harus mendapat persetujuan dari anak-anaknya, ternyata anaknya masih ada yang masih dibawah umur. Sangat berlebihan jika untuk menghibahkan harus meminta persetujuan dari anak yang masih dibawah umur dengan penetapan ke pengdilan. Meskipun demikian untuk kehati-hatian, dapat saja notaris/PPAT ketika membuat akta hibah tersebut agar tidak melanggar hak para ahli waris meminta persetujuan terlebih dahulu dari para anak-anaknya tapi bukan keharusan (bukan kewajiban PPAT untuk dilakukan.

Batasan Usia Dewasa Pasal 1 -3 KUHPerdata, tiap-tiap manusia itu berstatus orang dalam hukum, artinya tiap-tiap manusia berwenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Pasal 1 KUHPerdata, menikmati hak-hak keperdataan tidaklah bergantung pada hak-hak kenegaraan. Bahwa semua orang baik yang alami (naturlijk persoon) maupun badan hukum (rechtpersoon) didalam melaksanakan haknya adalah sama, baik mengenai luasnya maupun kewenangannya.

Hak-hak keperdataan dimulai sejak kelahirannya dengan pengecualian yang dinyatakan dalam Pasal 2 KUHPerdata. Anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap memenuhi isi Pasal 2 KUHPerdata, kalau memenuhi 2 syarat, yaitu : a. dilahirkan hidup b. anak tersebut sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat suatu fakta/peristiwa hukum itu terjadi. dan hak keperdataan akan berakhir pada saat kematiannya.

Pasal 3 KUHPerdata, bahwa tiada suatu pidanapun (hukuman) yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya hak-hak keperdataan atas seseorang. Hak-hak keperdataan subjek hukum (orang) yang masih hidup hanya dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan umum. Subjek hukum (orang) yang dipidana (berada dalam tahanan/penjara) tidak hilang hak-hak perdatanya. Jika subjek hukum (orang berada dalam tahanan/penjara untuk tindakan hukum memerlukan tanda-tangan yang bersangkutan, lebih baik Notaris/PPAT dapat ke Lembaga Pemasyarakatan dan terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan pada waktu tanda-tangan dihadiri/dihadapan semua pihak yang berkaitan dengan akta tersebut

Jika subjek hukum (orang) dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit untuk tindakan hukum yang memerlukan tanda-tangan yang bersangkutan, lebih baik notaris/PPAT dapat ke rumah sakit yang bersangkutan dan terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan dokter yang merawatnya, dan pada waktu tanda-tangan dihadiri/dihadapan semua pihak yang berkaitan dengan akta tersebut

Jika subjek hukum (orang) berada dalam tahanan/penjara dalam kasus-kasus tertentu (tindak pidana korupsi) yang ternyata berdasarkan keputusan pengadilan semua harta bendanya disita, baik harta benda yang disita tersebut dicantumkan dalam amar putusan atau tidak disebutkan (tidak disita), sangat dianjurkan (atau tidak dipenuhi) untuk notaris/PPAT tidak melayani yang bersangkutan jika ingin menjual harta bendanya meskipun tidak disita. Jika hal ini dilakukan oleh notaris/PPAT, maka notaris/PPAT dapat dikategorikan pihak yang membantu menyamarkan atau menyembunyikan (atau sebagai nexus) hasil tindak pidana korupsi atau TPPU

PEMBATALAN AKTA PPAT Akta PPAT termasuk akta jual beli dapat dibuat akta pembatalannya sepanjang belum didaftarkan di BPN, Pasal 45 ayat 10 huruf g PP 24/1997, yaitu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan. Substansi dari ketentuan tersebut ada 2 pembatalan akta PPAT yaitu : 1. pembatalan dilakukan sebelum pendaftaran ke kantor pertanahan 2. pembatalan setelah dilakukan atau dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan

Pembatalan akta PPAT dengan alasan sebagaimana tersebut oleh para pihak sendiri dapat dilakukan sebelum pendaftaran di Kantor Pertanahan dengan akta notaris. Hal tersebut dapat dilakukan karena tindakan hukum yang mereka lakukan dengan akta PPAT dalam ruang lingkup hukum perdata. Sesuai dengan prinsip dalam hukum perdata, ketika dilakukan pembatalan, maka semua keadaan tersebut harus dikembalikan kepada keadaan semula ketika belum terjadi perbuatan hukum yang tersebut dalam akta ybs. Jika terjadi pembatalan seperti ini dan sudah ada pembayaran BPHTB dan atau PPH, maka hal tersebut sudah merupakan resiko yang harus ditanggung oleh para penghadap sendiri.

Pembatalan tersebut menjadi sangat sulit untuk dilakukan jika menyangkut akta SKMHT/APHT, meskipun belum dilakukan di Kantor Pertanahan setempat, tetapi jika uang (pinjaman) sudah cair dari kreditur kepada Debitur, maka yang perlu diatur mengenai mekanisme atau tatacara pengembalian pinjaman tersebut dari debitur kepada Kreditur. Jika pembatalan dilakukan setelah berkas diterima oleh Kantor Pertanahan setempat (dalam proses pendaftaran), maka harus diajukan permohonan terlebih dahulu untuk membatalkannya atau menarik kembali berkas. Hal ini bisa dilakukan jika mereka yang bertransaksi sepakat untuk melakukan pembatalan secara damai. Tetapi jika tidak terjadi kesepakatan diantara mereka, terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembatalan tersebut.

Setelah keluar surat persetujuan dari Kantor Pertanahan. Setelah surat tersebut diterima kemudian dibuat akta pembatalan dengan akta notaris. Jika terjadi pembatalan seperti ini dan sudah ada pembayaran BPHTB dan PPH, maka hal tersebut sudah merupakan resiko yang harus ditanggung oleh para penghadap sendiri. Apakah BPHTB dan PPH tersebut dapat ditarik kembali atau tidak dari instansi yang berwenang? Hal ini akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jika ini dilakukan, maka bukan dan tidak menjadi urusan Notaris/PPAT, tetapi setidaknya notaris/PPAT harus menjelaskan kepada para pihak atas risiko tersebut.

Dalam pendaftaran setelah berkas diterima, maka akan ada dua tindakan hukum, yaitu hukum perdata yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (dalam jual beli), hal ini merupakan tindakan/perbuatan hukum dua pihak, dan tindakan hukum administrative dari kantor pertanahan setempat. Maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah tindakan hukum perdatanya berupa kesepakatan pembatalan perbuatan hukum yang tersebut dalam akta tersebut, jika tidak ada yang sepakat harus dengan putusan pengadilan. Jika tindakan hukum perdata tersebut telah selesai, maka untuk selanjutnya permohonan pencabutan pendaftaran tersebut dari kantor pertanahan, dan atas hal tersebut, ada tindakan hukum administrasi dari kantor pertanahan berupa surat keputusan pembatalan/pencabutan pendaftaran tersebut.

BATASAN HAK KEPERDATAAN SUBJEK HUKUM (ORANG) Pasal 1 -3 KUHPerdata, tiap-tiap manusia itu berstatus orang dalam hukum, artinya tiap-tiap manusia berwewenang untuk mempunyai hak-hak, khususnya berwewenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Pasal 1 KUHPerdata, menikmati hak-hak keperdataan tidaklah bergantung pada hak-hak kenegaraan. Bahwa semua orang baik yang alami (natuurlijk persoon) maupun badan hukum (rechtpersoon) di dalam melaksanakan haknya adalah sama, baik mengenai luasnya maupun kewenangannya. Hak-hak keperdataan dimulai sejak kelahirannya dengan pengecualian yang dinyatakan dalam Pasal 2 KUHPerdata.

Anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap memenuhi isi Pasal 2 KUHPerdata, kalau memenuhi 2 syarat, yaitu : 1. dilahirkan hidup 2. anak tersebut sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat suatu fakta/peristiwa hukum itu terjadi. Dan hak-hak keperdataan akan berakhir pada saat kematiannya. Pasal 3 KUHPerdata bahwa tiada suatu pidanapun (hukuman) yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya hak-hak keperdataan atas seseorang. Hak-hak keperdataan subjek hukum (orang) yang masih hidup hanya dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan umum.

Subjek hukum (orang) yang dipidana (berada dalam tanahan/penjara) tidak hilang hak-hak perdatanya. Jika subjek hukum (orang) berada dalam tahanan/penjara untuk tindakan hukum yang memerlukan tanda-tangan ybs, lebih baik notaris/PPAT dapat ke LP dan terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan Kepala LP (Kalapas) dan pada waktu tanda-tangan dihadiri/dihadapan semua pihak yang berkaitan dengan akta tersebut. Jika subjek hukum (orang) yang dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit untuk tindakan hukum yang memerlukan tanda-tangan ybs, lebih baik notaris/PPAT dapat ke rumah sakit ybs dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan dokter yang merawatnya, dan pada waktu tandatangan dihadiri/dihadapan semua pihak yang berkaitan dengan akta tersebut.

Jika subjek hukum (orang) berada dalam tahanan/penjara dalam kasus-kasus tertentu (tindak pidana korupsi) yang ternyata berdasarkan keputusan pengadilan semua harta bendanya disita, baik harta benda yang disita tersebut dicantumkan dalam amar putusan atau tidak disebutkan (tidak disita), maka notaris/PPAT tidak boleh melayani membuat akta apapun, meskipun harta bendanya tidak disita. Jika hal tersebut dilakukan oleh notaris/PPAT, maka notaris/PPAT dpat dikategorikan pihak yang membantu menyamarkan atau menyembunyikan (atau sebagai nexus) hasil tindak pidana korupsi atau TPPU (UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

PENGAMPUAN (CURATELE) Seseorang yang sudah cukup umur karena keadaan mentl dan fisiknya kurang sempurna untuk melakukan tindakan sebagaimana orang dewasa maka diberi kedudukan sama dengan orang yang tidak mampu melakukan tindakannya sendiri. Alasan-alasan pengampuan Pasal 433 sd 462 KUHPerdata 1. boros 2. lemah akal dan budinya (idiot) 3. kekuarangan daya pikir 4. sakit ingatan (permanen atau sementara) 5. dungu 6. dungu disertai mengamuk

Alasan-alasan pengampuan sebagaimana tsb, merupakan alasan-alasan yang ada/ditemukan saat KUHPerdata dibuat, tetapi sesuai perkembangn jaman alasan-alasan tesb dapat berkembang, misalnya karena sakit yang terus menerus di rawat di ICU rumah saki atau sakit lain yang tidak memungkinkan hak keperdataannya bisa dilakukan secara normal. Pasal 436 KUHPerdata yang berwenang menetapkan pengampuan adalah PN setempat yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada dibawah pengampuan.

Yang berhak mengajukan pengampuan : 1. bagi yang boros, setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke 4 dan istri/suaminya. 2. bagi yang lemah akal budinya, pihak yang bersangkutan merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri. 3. bagi yang kurang daya pikir : a. setiap anggota keluarga sedarah istri atau suami b. jaksa, dalam hal kurandus tidak mempunyai istri atau suami atau keluarga sedarah di wilayah Indonesia.

Berakhirnya Pengampuan : Secara absolut a. curandus meninggal dunia b. adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan dibawah pengampuan telah dihapus Secara relatif a. curator meninggal dunia b. curator dipecat atau dibebas tugaskan c. suami diangkat sebagai curator yang dahulunya berstatus sebagai curandus (dulu dibawah pengampuan curator karena alasan-alasan tertentu).

KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID) Kadang-kadang terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama waktu tertantu untuk suatu keperluan/suatu kepentingan atau suatu peristiwa tanpa memberi kuasa terlebih dahulu pada seseorang untuk mengurus kepentingannya. Dalam hal demikian maka dikatakan ia sedang tidak ada ditempat atau tidak hadir, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada hubungan dengan orang tsb. Keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah mengehentikan status sebagai subjek hukum.

Dalam pasal 463 KUHPerdata disebutkan bahwa “seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”. Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya sedang ia tidak atau tidak sempurna mewakilkan kepentingannya pada seseorang.

Dalam KUHPerdata dikenal ada 3 masa (tingkatan) keadaan tidak hadir yaitu : 1. Pengambilan Tindakan Sementara Masa ini diambil jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekyaannya. Tindakan sementara ini dimintakan kepada PN oleh orang yang mempunyai kepentingan thdp harta kekayaannya. Misalnya istrinya, kreditur, jaksa. Dalam tindakan sementara ini hakim memerintahkan BHP untuk mengurus seluruh harta kekayaan serta kepentingan dari orang tidak hadir. Adapun kewajiban BHP adalah : -membuat pencatatan harta yang diurusnya -membuat daftar pencatatan harta, surat-surat lain uang kontan, kertas berharga dibawa ke kantor BHP -memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak (Pasal 464 KUHPerdata) -tiap tahun memberi pertanggungjawabab pada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek (Pasal 465 KUHPerdata). BHP berhak atas upah yang besarnya sama dengan wali (Pasal 411 KUHPerdata)

2. Masa Adanya Kemungkinan Sudah Meninggal Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal jika : -tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan surat kuasa (Pasal 467 KUHPerdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima. -tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya (Pasal 470 KUHPerdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tsb atau sejak kabar terakhir diterima. -tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau peswat udara (S. 1922 Nomor 455), dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya. -tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sejak tanggal terjadinya peristiwa.

Dalam PP No. 9/1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian. Akibat-akibat dari masa kemungkinan sudah meninggal bagi para ahli waris dan penerima hibah wasiat (legataris) adalah -menuntut pembukaan surat wasiat -mengambil (menerima) harta orang yang tak hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harta yang diambil serta memberi jaminan yang harus disetujui oleh hakim (Pasal 472 KUHPerdata). -meminta pertanggungjawaban oleh BHP bila BHP dahulu mengurusnya

-mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak hadir. Pasal 488 KUHPerdata). Para ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerima harta warisan secara terbatas (pasal 277 KUHPerdata) -pada umumnya mereka bertindak sebagai orang yang mempunyai hak pakai hasil (Pasal 474 KUHPerdata). -berhak mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan harta tetap tidak dapat dijual kecuali dengan ijin haim (Pasal 478 dan 481 KUHPerdata). Keadaan “mungkin sudah meninggal” berakhir : -jika orang yang tidak hadir kembali atau ada kabar baru tentang hidupnya. -jika si tak hadir meninggal dunia -jika masa “pewarisan definitive” termaksud dalam Pasal 484 KUHPerdata dimulai.

3. Masa Pewarisan Definitive Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal “mungkin sudah meninggal” atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir. Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitive : -semua jaminan dibebaskan ; -para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitive -hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.