Hukum Dan HAM Oleh Hananto Widodo Peraturan Perundangan

Hukum Dan HAM Oleh Hananto Widodo

Peraturan Perundangan • UUD 1945 • UU No. 39 Tahun 1999 • UU No. 26 Tahun 2000

Pengertian HAM • Hak Asasi Adalah Seperangkat Hak Yang Melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap org demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

HAM menurut perkembangan sejarahnya • Perkembangan konsep HAM di barat - Abad XVIII : Mengutamakan individu - Abad XIX : Mengutamakan kelompok

HAM menurut Konsepsi Barat • Kebebasan Individu

HAM menurut konsepsi Sosialis • Kewajiban Warga Negara Terhadap Negara

Konsep Dunia Ketiga • Punya Kekhasan.

Perbandingan HAM menurut Pancasila, Barat Dan Sosialis • Pancasila=Keseimbangan Hak Dan Kewajiban

Peran Negara Dalam HAM • How to Protect • How to fulfill • How to Promote

Negara Hukum Ada 2, Yakni : Rechsstaat Dan Rule Of Law

Rechsstaat • Lahir Dari Suatu Perjuangan Menentang Absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Konsep Rechsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yg disebut civil law atau modern law. Karakteristik Rechsstaat adalah Administratif

Fase Dalam Rechsstaat • Negara Jaga Malam • Negara Hukum Liberal • Negara Hukum Formal • Negara Hukum Material

Unsur Negara Hukum Formal • Asas Legalitas • Pemisahan Kekuasaan • Perlindungan Terhadap Hak-Hak Dasar • Pengawasan Oleh Peradilan

The Rule Of Law • Berkembang Secara Evolusioner. Bertumpu Pada Sistem Hukum Yang Disebut Common Law. Karakter The Rule Of Law adalah Judicial

Unsur The Rule Of Law • Supremasi Hukum • Persamaan Di Hadapan Hukum • HAM

Pembahasan HAM dalam UUD 1945 • Soepomo menawarkan 3 teori : 1. Liberalisme, (John Locke) 2. Sosialisme (Marx) 3. Integralistik (Hegel, Spinoza dan Muller

Pandangan Negara Integralistik • Soepomo menegaskan bahwa integralistik yang cocok dg bangsa Indonesia

HAM Pasca Amandemen UUD 1945 • Perubahannya cukup signifikan. Dengan adanya penambahan dari Pasal 28 A – 28 J

Isu Retroaktif • Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000

Pasal 28 I ayat 1 • Non Derogable Right

Pemerintahan Transisional • Keadilan Transisional • Dilema Pemerintahan Transisi

Keadilan Transisional 1. 2. 3. 4. 5. Keadilan Pidana Keadilan Historis Keadilan Reparasi Keadilan Administratif Keadilan Konstitusional

Dilema Pemerintahan Konstitusional • Perspektif Idealis • Perspektif Realis