HUKUM DAN EKONOMI Ilmu hukum dan ekonomi merupakan

HUKUM DAN EKONOMI Ilmu hukum dan ekonomi merupakan ilmu sosial, namun memiliki karakteristik, tujuan, serta landasan filosofis yang berbeda. Ilmu hukum bersifat normatif, ideal yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, ideologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik; sedangkan ilmu ekonomi secara sederhana dapat dikatakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.

A. Definisi Ilmu Ekonomi M. Manulang mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai berikut : “Suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran”. Apa yang dimaksud dengan kemakmuran ? Kemakmuran adalah suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa. Selanjutnya apa saja kebutuhan manusia yang esensial dan universal, Abraham Maslow memberikan jawaban melalui “Teori Hierarki Manusia’. Dalam Teori ini digambarkan secara stratified dan berjenjang dari kebutuhan yang paling dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi.

Adapun hierarki tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kebutuhan aktualisasi diri; 2. Kebutuhan harga diri; 3. Kebutuhan sosial kemasyarakatan; 4. Kebutuhan rasa aman; 5. Kebutuhan Jasmaniah (fisiologi);

B. Definisi sistem Ekonomi Sistem ekonomi yang menjadi model atau pola perekonomian ada dua sistem, yakni sistem ekonomi bebas dan sistem ekonomi terpimpin. Dalam kesempatan ini kita akan mengelaborasi pengertian sistem ekonomi yang ditulis oleh para ahli ekonomi yang dikutip oleh Winardi dalam bukunya Kapitalisme Versus Sosialisme, yaitu sebagai berikut :

1. George N. Halm “. . . Economic systems differ, are socialist or capitalist, planned or unplanned according to their institution”. 2. Theodore Morgan “Every economic system is part of constellation of economic, social and political institution and ideas and can be understood only as a part of this whole”. 3. Theo Suranyi-Unger “. . . Economic system comprise the ways and means by which economic welfare can be secured within framework of social relation”.

C. Defenisi Ilmu Hukum Para pakar sepakat bahwa dengan kompleksitas dan multiperspektif hukum tidak dapat didefinisikan secara komprehensif dan representatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Van apeldoorn, “Tidaklah mungkin memberi suatu definisi untuk hukum”. Pernyataan tersebut bukanlah suatu pandangan yang pesimistis, tetapi didasarkan pada kenyataan betapa kompleks dan multiperspektif untuk mendefinisikan hukum.

Ahli hukum lainnya, yakni Gustav Radbruch, menjelaskan bahwa hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Sementara itu, Prof. Sudiman Kartohadiprodjo memberikan beberapa definisi hukum yang dikutip dari berbagai pendapat ahli hukum, di antaranya sebagai berikut :

1. Aristoteles Partikular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature. (Suatu hukum adalah sesuatu dimana masyarakat mentaati dan menerapkannya terhadap anggotanya sendiri, hukum yang universal adalah hukum alam). 2. Grotius Law is a rule of moral action obliging to that which is right (Hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan pada suatu yang benar). 3. Hobbes Where as law, properly is the world of him, that by right had command over others. (Hukum sebagai suatu kebenaran dimana dunia hukum melalui kebenaran mengandung perintah terhadap yang lainnya).

D. Sistem Hukum Eric L. Rishard, pakar hukum global business dari Indiana University, menjelaskan sistem hukum yang utama di dunia (The world’s major legal systems) sebagai berikut : 1. Civil Law, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (Roman Law) yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas jajahannya. 2. Common Law, hukum yang berdasarkan custom atau kebiasaan berdasarkan preseden atau judge made law. Sistem hukum common law dipraktekkan di negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.

3. Islamic Law, hukum yang berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. 4. Socialist Law, sistem hukum yang dipraktekkan negara-negara sosialis 5. Sub-Saharan Africa Law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara Afrika yang berada disebelah selatan Gurun Sahara. 6. Far East Law, sistem hukum timur jauh merupakan sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.

E. Tujuan Hukum Secara umum tujuan hukum meliputi sebagai berikut : 1. The goal of promoting morality (untuk menegakkan moral) 2. The goal of reflecting custom (untuk merefleksikan kebiasaan) 3. The goal of Social Welfare (untuk mensejahterakan masyarakat) 4. The goal of serving power (untuk melayani kekuasaan)

F. Defenisi Hukum Ekonomi 1. Menurut Prof. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, yaitu :

a. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan; dan b. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut.

Lebih lanjut Prof. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi sebagai berikut : Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional. Hukum ekonomi sosial yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dengan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

2. Menurut Rochmat Soemitro, hukum ekonomi sebagai keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana saling berhadapan kepentingan masyarakat. Dari uraian di atas tampak jelas adanya perbedaan pendapat, antara Sunaryati Hartono dengan Rochmat Soemitro mengkritisi pendapat Sunaryati Hartono yang mengkotomi/memisahkan antara hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hal ini dipandang kurang tepat sebab kata pembangunan dapat menyesatkan seolah-olah bidang-bidang yang dimasukkan dalam hukum ekonomi pembangunan saja yang mendukung pembangunan, padahal hukum ekonomi sosial juga ikut dalam pembangunan.

Penilaian II. a • • Mid test Final Test Absensi Tugas A B C D E : : : : 30% : 20% diatas 80 70 – 79 60 - 69 50 - 59 dibawah 50 Bagi rekan mhs yang absensimnya kurang dari 75% maka akan diberikan nilai E.