Hukum Dagang Purwosutjipto n Hukum perikatan yang timbul

Hukum Dagang Purwosutjipto : n Hukum perikatan yang timbul khusus dalam lapangan perusahaan. Achmad Ichsan : n Hukum yang mengatur masalah perdagangan/perniagaan, yaitu masalah yang timbul karena perbuatan manusia (persoon) dalam perdagangan/perniagaan.

Lanjutan… Soekardono : q Himpunan peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan terutama yang terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPer. n Serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.

Hubungan Hukum Dagang – Hukum Perdata n Pasal 1 KUHD: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. ” n Subekti : Kedudukan KUHD terhadap KUHPerdata adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum.

Lanjutan… n Sudiman Kartodiprojo : KUHD merupakan lex specialis terhadap KUHPerdata, dan KUHPerdata sebagai lex generalis terhadap KUHD. n Purwosutjipto : Secara historis, hukum dagang merupakan hukum perdata khusus bagi pedagang.

n Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari (pasal 2 KUHD lama). n Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual kembali (pasal 3 KUHD lama).

n Corpus iuris civilis+ kebiasaan n Koopmansrecht n Ordonance du commerce (1673) n Ordonance de la marine (1681) n 1807 code de commerce – code civil n BW – Wetboek van Koophandel (Wv. K)

Pengaturan Hukum Dagang n n KUHPerdata: - Buku I (subjek hukum : manusia dan badan hukum) - Buku III (perikatan) KUHD terdiri dari 2 buku, tentang dagang umumnya & tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran.

n Peraturan Perundang-Undangan: n Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; n Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; n Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

n Kebiasaan Digunakan apabila dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian tidak mengatur tentang sesuatu hal. Syarat: tidak bertentangan dengan UU dan kepatutan, diterima para pihak secara sukarela, terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta bersifat keperdataan.