HUKUM BISNIS Selasa 2 Juni 2020 Jam 11

HUKUM BISNIS Selasa 2 Juni 2020 Jam 11. 00 Dr Christianus Manihuruk SE MM MH

PASAR MODAL Pasar Modal (Capital Market) adalah suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang yang diperdagangkan tsb diujudkan dalam bentuk surat-surat berharga. Jenis surat berharga yang diperjual belikan di pasar modal memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun yang diperdagangkan biasanya utang yakni Obiligasi (bond), sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri berupa saham biasa (commond stock) dan saham preferen. Pasar modal dalam arti sempit adalah sautu tempat (dalam pengertian fisik) yang terorganisir dimana surat berharga (efek-efk) diperdagangkan, yang kemudian disebut bursa efek (stock exchange) 2

Manfaat Pasar Modal 1. Jumlah dana yang dihimpun bisa berjumlah besar 2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana 3. Sovabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan 4. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil 5. Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan 6. Emisi saham cocok untuk membiaya perusahaan yang berrisiko tinggi 7. Tidak ada beban finansial yang tetap 8. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas 9. Tidak dikaitkan dengan kekayaan sebagai jaminan tertentu 10. Profesionalisme dalam menagemen meningkat 3

RISIKO INVESTASI DI PASAR MODAL 1. Risiko daya beli (purchsing power) Risiko initerkait dengan kemungkinan terjadinya Inflasi yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil 2. Risiko bisnis Risiko menurunnya kemampuan peusahaan memperoleh laba, sehingga pada golirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan deviden 3. Risiko tingkat bunga Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berhaga, sehigga biasanya harga surat berharga akan turun 4. Risiko Pasar Apabila pasar bergairah pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi bila pasar lesu, maka harga saham cenderung menurun 5. Risiko Likuditas Berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjual belikan tanpa mengalami kerugian yang berarti 4

PEMBERIAN KREDIT MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN Pemohon kredit merupakan subjek hukum - Pendukung hak - Pendukung kewajiban Pendukung Hak dan Kewajiban : - Perorangan - Badan Hukum Kriteria Subyek Hukum Bank

SUBYEK HUKUM MANUSIA PRIBADI (ORANG) Mampu dan Cakap melakukan tindakan hukum : §Telah dewasa (genap berusia 21 tahun atau telah menikah) §Tidak ditaruh di bawah pengampuan (boros / sakit jiwa) §Untuk dirinya sendiri §Mewakili subyek hukum lainnya : ° Selaku ayah ° Selaku wali / kurator Dari orang dibawah pengampuan ° Selaku kuasa dari subyek hukum lainnya wakil/juru kuasa ° Menjalani jabatannya dari Badan Hukum/Badan Usaha

KEDEWASAAN § Orang yang belum dewasa telah membuat perikatan / persetujuan dapat menuntut pembatalan perikatan / persetujuan yang dibuatnya § Bila berdasarkan peraturan ditafsirkan ‘ telah dewasa’ maka kewenangan dari wali atau orang tua dianggap tidak pernah ada

SUBYEK HUKUM BADAN HUKUM § Badan Hukum ° Perseroan Terbatas ° Koperasi ° Yayasan ° Dana Pensiun ° BUMN Persyaratan Badan Hukum : ° Harta kekayaan terpisah dengan pengurus ° Mempunyai tujuan tertentu ° Mempunyai kepentingan sendiri ° Mempunyai organisasi teratur

BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM § Perseroan/Persekutuan Perdata (Maatschaap) - Didirikan dengan persetujuan dua orang atau lebih - Tanggung jawab sampai harta pribadi pemilik § Firma : - Didirikan dengan akte otentik - Didaftar di PN setempat - Tanggung jawab sampai dengan harta pribadi tanggung renteng § Perseroan Komanditer (CV) : - Didirikan dengan akte otentik - Didaftar di PN setempat - Tanggung jawab sampai dengan harta pribadi pesero aktif

BADAN USAHA BADAN HUKUM Koperasi UU No. 25 Tahun 1992 ‣ Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia ‣ Akta pendirian disyahkan Pemerintah ‣ Dimuat dalam TBNRI

BADAN USAHA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS ‣ Dibuat dengan akta pendirian (notariil) dalam bahasa Indonesia) 30 hari ‣ Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM 30 hari ‣ Didaftar di Departemen Perdagangan RI 60 hari ‣ Diumumkan dalam tambahan berita negara RI

BADAN USAHA BADAN HUKUM MODAL DASAR Pasal 25 UUPT : Minimum Rp. 20 juta atau sesuai bidang usaha tertentu yang diatur ketentuan yang berlaku MODAL DITEMPATKAN : Pasal 26 UUPT : Pada saat pendirian minimum 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor penuh pada saat disyahkan Pengurus Perseroan : Pasal 79 UUPT : Surat pernyataan dari pengurus bahwa ybs. tidak pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam 5 (lima) tahun sebelum diangkat

BADAN USAHA BADAN HUKUM PERUBAHAN A. D PERSEROAN TERBATAS ‣ Wajib mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM, didaftar dan Diumumkan dalam TBNRI 1. N a m a 2. Maksud dan Tujuan 3. Kegiatan Usaha 4. Jangka Waktu 5. Besarnya modal dasar 6. Pengurangan modal ditempatkan distor 7. Perubahan PT Terbuka atau tertutup ‣ Perubahan selain tersebut diatas wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM

BADAN USAHA BADAN HUKUM IDENTIFIKASI ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS ‣ PERBUATAN HUKUM 1. Melaksanakan kepengurusan 2. Kerjasama 3. Kontrak manajemen 4. Menjadikan jaminan hutang 5. Melepaskan hak 6. Mengikat perseroan sebagai penjamin 7. Mengagunkan aktiva tetap ‣ SIAPA YANG BERWENANG TANDA TANGAN Direksi atau kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama perseroan ‣ SYARAT KEWENANGAN 1. Direktur satu atau lebih 2. Persetujuan Komisaris (dalam hal apa? ) 3. Persetujuan RUPS (dalam hal apa? ) 4. Persetujuan RUPS dan pendapat Komisaris (dalam hal apa? )

BADAN USAHA BADAN HUKUM PERBUATAN HUKUM PARA PENDIRI SEBELUM PT DISAHKAN Mengikat perseroan setelah disahkan apabila PT secara tegas menyatakan: 1. Menerima semua perjanjian yang dibuat para pendiri dengan pihak ke III 2. Mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri, walau perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan 3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan Apabila tidak ada penegasan tersebut diatas tidak ada (tidak diterima, tidak diambilalih, tidak dikukuhkan) maka masing pendiri bertanggungjawab sampai kekayaan pribadi

DEFINISI KREDIT Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 tahun 1998)

PERJANJIAN KREDIT /PERJANJIAN POKOK : § Persetujuan pinjam meminjam § Tertulis § Bank sanggup menyediakan sejumlah uang § Nasabah dapat menarik pinjmannya § Syarat syarat yang ditentukan Bank dan disetujui oleh nasabah PERJANJIAN ACCESOIR • Hak Tanggungan • Fidusia • Cessie Piutang • Gadai • Hipotik • Borgtoch (Personal/Company guarantee) Undang mengenai ‘Kebebasan Berkontrak’ sepanjang tidak ber tentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN KREDIT 1. Kesepakatan 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal yang tertentu 4. Suatu sebab yang halal

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT • Dibuat secara tertulis • Ditandatangani Pejabat Bank yang berwenang selaku kreditur • Ditandatangani nasabah sendiri selaku debitur atau sebagai wakil yang berwenang mewakili perusahaan Bukti tertulis bahwa bank telah memberikan pinjaman Ketentuan yang mengikat bagi pihak bank dan debitur

PERJANJIAN KREDIT BANK MANDIRI I. SYARAT UMUM PERJANJIAN KREDIT - Isi dan materi adalah rangkuman ketentuan hukum yang mendasari aspek perkreditan Bank Mandiri secara keseluruhan - Bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit - Salinannya dapat diberkan kepada debitur II. ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT - Perubahan limit kredit - Perubahan valuta pinjaman - Perubahan jangka waktu kredit - Perubahan syarat dan perubahan agunan kredit - Perubahan persyaratan didalam perjanjian kredit lainnya

ESSENSIALIA PERJANJIAN KREDIT Essensialia (hal penting) didalam perjanjian kredit : 1. Tujuan penggunaan kredit 2. Jumlah kredit 3. Suku Bunga, Provisi/commitment fee, DBO 4. Syarat penarikan 5. Jangka waktu kredit 6. Tempat pembayaran hutang kembali 7. Hal hal yang menyebabkan kredit harus dibayar sekaligus walau jangka waktu belum berakhir 8. Agunan