HUKUM ASURANSI HK DAGANG 1 HK DAGANG A

  • Slides: 32
Download presentation
HUKUM ASURANSI (HK. DAGANG) 1 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

HUKUM ASURANSI (HK. DAGANG) 1 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Pengaturan Asuransi KUHPerdata KUHD (Ps. 246 s/d 308) UU Nomor 2 Th 1992 tentang

Pengaturan Asuransi KUHPerdata KUHD (Ps. 246 s/d 308) UU Nomor 2 Th 1992 tentang Usaha Perasuransian Keppres RI No. 40 Th ttg Usaha di Bidang Asuransi Kerugian Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK. 013/1988 ttg Ketentuan & Tata Cara Pelaksanaaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian KMK RI No. 1250/KMK. 013/1988 ttg Usaha Asuransi Jiwa. 2 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Pengertian Asuransi Pasal 246 KUHD: Asuransi atau 3 pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana

Pengertian Asuransi Pasal 246 KUHD: Asuransi atau 3 pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Lanjutan … Ps 1 UU No. 2/1992 : Asuransi 4 (pertanggungan) adalah perjanjian dua

Lanjutan … Ps 1 UU No. 2/1992 : Asuransi 4 (pertanggungan) adalah perjanjian dua pihak, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, utk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yg diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya HK. DAGANG A / ASURANSI seseorang yang dipertanggungkan. 10/30/2020

Tiga hal dlm Asuransi 1. Penanggung: pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur

Tiga hal dlm Asuransi 1. Penanggung: pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ke tiga terlaksana. 2. Tertanggung: pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. 3. Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi (evenement) 5 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Unsur-unsur Psl 246 KUHD 1. Adanya kepentingan (Psl 250 jo 268 KUHD) 2. Adanya

Unsur-unsur Psl 246 KUHD 1. Adanya kepentingan (Psl 250 jo 268 KUHD) 2. Adanya peristiwa tak tentu 3. Adanya kerugian 6 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Perbedaan Asuransi dg Perjudian 1. 2. 7 Thd perjudian/pertaruhan UU tdk memberikan akibat hukum.

Perbedaan Asuransi dg Perjudian 1. 2. 7 Thd perjudian/pertaruhan UU tdk memberikan akibat hukum. Dari perjudian yg timbul adlh naturlijke verbintenis, sdgkan dari asuransi timbul suatu perikatan sempurna. Kepentingan dalam asuransi adalah karena adanya peristiwa tak tentu itu utk tdk terjadi, di luar/sebelum ditutup perjanjian. Sdgkan perjudian kepentingan atas peristiwa tdk tentu itu baru ada pd kedua belah pihak dengan diadakannya perjudian/perj pertaruhan. HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Syarat Syahnya Perj. Asuransi Diatur dalam Psl 1320 KUHPdt Ditambah ketentuan Psl 251 KUHD

Syarat Syahnya Perj. Asuransi Diatur dalam Psl 1320 KUHPdt Ditambah ketentuan Psl 251 KUHD ttg pemberitahuan (notification), ykni tertanggung wajib memberitahukan kpd penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjdi batal. 8 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Saat terjadinya Perj. Asuransi bersifat konsensual-perjanjian harus dibuat tertulis dlam suatu akta yg disebut

Saat terjadinya Perj. Asuransi bersifat konsensual-perjanjian harus dibuat tertulis dlam suatu akta yg disebut Polis (Psl 255 ayat (1) jo 258 (1) KUHD) Pembuktian adanya kata sepakat – polis belum ada pembuktian dilakukan dg sgl catatan, nota, surat perhitungan, telegram Pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus– harus tertulis dalam polis, jika janji-janji/syarat 2 khusus tidak tercantum dlm polis maka janji 2 tsb diaggap tdk ada (batal). 9 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Polis === bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian. Baik nasabah

Polis === bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian. Baik nasabah maupun lembaga asuransi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10 Isi Polis (kecuali asuransi jiwa)/Psl 256 KUHD: Hari pembuatan perjanjian asuransi Nama tertanggung, utk diri sendiri atau utk org ketiga. Uraian yg jelas mengenai benda obyek asuransi Jumlah yg dipertanggungkan. Bahaya 2 yg ditanggung oleh penanggung. Saat bahaya mulai berjalan & berakhir yg menjadi tanggungan penanggung. Premi asuransi Umumnya semua keadaan yg perlu diketahui oleh penanggung & segala syarat yg diperjanjikan antara pihak-pihak. Dlm polis juga hrs dicantumkan isi polis dr berbagai asuransi yg diadakan lebih dahulu (sebelumnya), dg ancaman batal jika tidak dicantumkan (Psl 271, 272, 280, 603, 606, 615 KUHD). HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Fungsi polis bagi nasabah (tertanggung) : Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggungan untuk mengganti

Fungsi polis bagi nasabah (tertanggung) : Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggungan untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritannya yang ditanggung oleh polis. Sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya. 11 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Fungsi polis bagi Penanggung (perusahaan asuransi) : Sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi

Fungsi polis bagi Penanggung (perusahaan asuransi) : Sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi dari tertanggung. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin di derita oleh tertanggung. Sebagai bukti otentik, untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim bila penyebab kerugian tidak memenuhi syarat polis. 12 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Jenis-jenis Polis Ditaksir Polis ditaksir atau valued policy merupakan polis yang jumlah harga pertanggungannya

Jenis-jenis Polis Ditaksir Polis ditaksir atau valued policy merupakan polis yang jumlah harga pertanggungannya ditaksir; Polis Tidak Ditaksir Polis tidak ditaksir atau unvalued policy merupakan kebalikan dari valued policy. Harga pertanggungan yang dicantumkan dalam polis diperlukan sebagai dasar untuk perhitungan premi asuransi dan batas maksimal ganti rugi. Polis perjalanan (voyage policy) Polis perjalanan menjamin insurable interest selama dalam perjalanan dari tempat pemberangkatan sampai dengan ke tempat tujuan. Kedua tempat itu harus disebutkan namanya di dalam polis. 13 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Lanjutan … Polis waktu (time policy) Polis waktu merupakan polis yang terikat dengan jangka

Lanjutan … Polis waktu (time policy) Polis waktu merupakan polis yang terikat dengan jangka waktu, misalnya 6 bulan, 12 bulan atau lebih dari 12 bulan. 14 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Klausula dlm Polis === mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila

Klausula dlm Polis === mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Klausula Premier Risque (apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat 3 KUHD) Klausula All Risk (kecuali 276 & 249 KUHD); Klausula Total Loss Only (TLO) === Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan. Klausula sudah mengetahui (All Seen) === Klausula 15 ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan. HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

 Lanjutan … Klausula renuntiatie (renunciation) === penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan

Lanjutan … Klausula renuntiatie (renunciation) === penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakuan secara jujur atau itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. berarti apabila timbul kerugian akibat evenemen tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung. Klausula from Particular Average (FPA) === penaggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (Particular Average) seperti ditentukan dalam pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA. 16 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Asuransi utk Pihak Ketiga Harus dinyatakan dg tegas dlm polis, jika 1. 2. 3.

Asuransi utk Pihak Ketiga Harus dinyatakan dg tegas dlm polis, jika 1. 2. 3. 17 tidak tertanggung dianggap telah diadakan utk dirinya sendiri. Cara mengadakan asuransi pihak ke 3: Pemberian kuasa umum (general autorization) Pemberian kuasa khusus (Special autorization) Tanpa Kuasa (without autorization) HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Kewajiban Pemberitahuan dari Tertanggung Syarat syahnya pertanggungan/asuransi Setiap pemberitahuan yg keliru atau tdk benar,

Kewajiban Pemberitahuan dari Tertanggung Syarat syahnya pertanggungan/asuransi Setiap pemberitahuan yg keliru atau tdk benar, atau setiap tdk memberitahukan hal-hal yg diketahui oleh tertanggung walaupun dg itikad baik, shg seandainya penanggung setelah dia mengetahui keadaan sebenarnya benda itu dia tdk akan mengadakan asuransi, atau dg syarat 2 yg demikian itu, mengakibtkan batalnya asuransi. 18 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Pembatasan Tanggung Jawab Penanggung (Eksonerasi) Cacat sendiri pada benda pertanggungan Kesalahan tetanggung sendiri Eksonerasi

Pembatasan Tanggung Jawab Penanggung (Eksonerasi) Cacat sendiri pada benda pertanggungan Kesalahan tetanggung sendiri Eksonerasi karena pemberatan risiko 19 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Obyek Asuransi Benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta

Obyek Asuransi Benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. 20 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Pembagian Jenis Asuransi 1. Asuransi Kerugian 2. Asuransi Jumlah (sejumlah uang) 3. Asuransi Campuran

Pembagian Jenis Asuransi 1. Asuransi Kerugian 2. Asuransi Jumlah (sejumlah uang) 3. Asuransi Campuran 21 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Jenis Asuransi Menurut Psl 247 KUHD antara lain: 1. Asuransi thd bahaya kebakaran. 2.

Jenis Asuransi Menurut Psl 247 KUHD antara lain: 1. Asuransi thd bahaya kebakaran. 2. Asuransi thd bahaya yg mengancam hasil pertanian yg belum dipaneni. 3. Asuransi jiwa. 4. Asuransi thd bahaya di laut. 5. Asuransi pengangkutan darat & perairan darat. 22 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Prinsip-Prinsip dlm Asuransi Prinsip Kepentingan yg dapat diasuransikan (insurable interest) : hak subyektif yg

Prinsip-Prinsip dlm Asuransi Prinsip Kepentingan yg dapat diasuransikan (insurable interest) : hak subyektif yg mungkin akan lenyap atau berkurang krn peristiwa tdk tentu. 2. Prinsip Itikad Baik; 3. Prinsip Keseimbangan (Idemniteit Principle) == pembayaran klaim sebesar ganti rugi yang diderita; 4. Prinsip Subrograsi (Subrogration Principle) == pengalihan hak untuk menuntut pihak ke 3 penyebab kerugian; 5. Prinsip Kontribusi == pembagian risiko dan pembagian beban klaim yang harus ditanggung HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020 bersama (dalam re-asuransi). 1. 23

Jenis Usaha Perasuransian 1. 2. 3. 24 Usaha Asuransi Kerugian, jasa dlm penanggulangan risisko

Jenis Usaha Perasuransian 1. 2. 3. 24 Usaha Asuransi Kerugian, jasa dlm penanggulangan risisko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hk kpd pihak ketiga, yg timbul dr peristiwa tdk pasti. Usaha Asuransi Jiwa, jasa dalam penanggulangan risiko yg dikaitkan dg hidup/matinya seseorang yg dipertanggungkan. Usaha Reasuransi yg memberikan jasa dalam pertanggungan ulang thd risiko yg dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa. HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Jenis Usaha Penunjang Asuransi 1. Usaha Pialang Asuransi. 2. Usaha Pialang Reasuransi. 3. Usaha

Jenis Usaha Penunjang Asuransi 1. Usaha Pialang Asuransi. 2. Usaha Pialang Reasuransi. 3. Usaha Penilaian Kerugian Asuransi. 4. Usaha Konsultan Aktuaria. 5. Usaha Agen Asuransi. 25 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Bentuk Hukum Usaha Asuransi 1. Perusahaan Perseroan (Persero). 2. Koperasi. 3. Perseroan Terbatas. 4.

Bentuk Hukum Usaha Asuransi 1. Perusahaan Perseroan (Persero). 2. Koperasi. 3. Perseroan Terbatas. 4. Usaha Bersama (Mutual) Catatan: Usaha konsultan atuaria & agen asuransi dpt dilakukan oleh perusahaan perorangan. 26 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Kepemilikan Perusahaan Perasuransian Perusahaan Asuransi hanya dapat didirikan oleh: 1. WNI dan atau badan

Kepemilikan Perusahaan Perasuransian Perusahaan Asuransi hanya dapat didirikan oleh: 1. WNI dan atau badan hukum Indonesia yg sepenuhnya dimiliki WNI dan atau BH Indonesia. 2. Perusahaan perasuransian yg pemiliknya sbgmn angka 1 di atas, dg perusahaan perasuransian yg tunduk pd hk asing. 27 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Perijinan Usaha Asuransi 1. 2. a. b. c. d. e. f. g. 28 Setiap

Perijinan Usaha Asuransi 1. 2. a. b. c. d. e. f. g. 28 Setiap usaha perasuransian wajib mdpt izin usaha Menteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan yg menyelenggarakan Program Asuransi Sosial. Pemberian ijin harus dipenuhi persyaratan: Anggaran dasar. Susunan organisasi Permodalan. Kepemilikan. Keahlian di bidang perasuransian. Kelayakan rencana kerja. Hal-hal lain yg diperlukan utk mendukung pertumbuhan usaha peransuransian secara sehat. HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Pembinaan & Pengawasan Usaha Perasuransian meliputi: 1. 29 Kesehatan Keuangan (batas tingkat solvabilitas, retensi

Pembinaan & Pengawasan Usaha Perasuransian meliputi: 1. 29 Kesehatan Keuangan (batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, cadangan teknis dan ketentuan lain yg berhubungan dg kesehatan keuangan. Penyelenggaraan usaha asuransi (syarat 2 Polis, tingkat premi, penyelesaian klaim, persyaratan kehlian di bidang persuransian, ktt-an lain yg berhubungan dg penyeleggaraan usaha. HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Kejahatan Perasuransian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 30 Menjalankan usaha perasuransian tanpa ijin

Kejahatan Perasuransian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 30 Menjalankan usaha perasuransian tanpa ijin Penggelapan premi asuransi Penggelapan kekayaan perusahaan asuransi Penerima, penadah, pembeli, penjual kembali, pengagun kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan Pemalsuan dokumen perusahaan asuransi Tindak pidana yg dilakukan oleh atau atas nama badan hukum/bukan BH. HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Kepailitan & Likuidasi Perusahaan Asuransi 1. Menteri Keuangan dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan

Kepailitan & Likuidasi Perusahaan Asuransi 1. Menteri Keuangan dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan ybs dinyatakan pailit. 2. Hak pemegang Polis atas pembagian harta perusahaan asuransi yg dilikuidasi merupakan hak utama. 31 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020

Tuntutan Keperdataan Terhadap perusahaan perasuransian yg tdk memenuhi ketentuan UU No. 2 Th 1992

Tuntutan Keperdataan Terhadap perusahaan perasuransian yg tdk memenuhi ketentuan UU No. 2 Th 1992 dan peraturan pelaksanaannya sehingga merugikan pihak lain dimungkinkan utk dituntut secara perdata supaya mengganti kerugian. 32 HK. DAGANG A / ASURANSI 10/30/2020