HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Abad ke14 sampai abad ke15
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
• Abad ke-14 sampai abad ke-15 kekuasaan negara di Sentralisir oleh Raja. Sampai abad ke-16 atau abad RENAISSANCE / AUFKLARUNG / Abad Pertengahan sistem tidak lagi sentralistik.
• “Kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. ” (John Locke dalam bukunya “Two Treaties On Civil Government”tahun 1690) • Sebelumnya pada tahun 1748 Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Lois” telah mengemukakan juga mengenai teori pemisahan kekuasaan.
• Sistem Pengawasan (Check and Balance) diperlukan karena: • Untuk menghindarkan kemungkinan adanya salah satu dari ketiga badan kenegaraan itu akan bertindak melampui batas kekuasaannya sehingga melakukan tindakan sewenang-wenang. • Agar ketiga fungsi tersebut menjadi seimbang.
Pemerintah sebagai kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah terdiri dari: 1. Pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik. 2. Badan-badan hukum menurut hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum dapat dianggap sebagai termasuk dalam pihak pemerintah. Badan hukum ini mempunyai wewenang untuk atas nama negara melaksanakan tindakan hukum
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur bagaimana alat kelengkapan negara bekerja. HAN dapat diartikan sebagai hukum tata negara dalam keadaan bergerak. Tugas pemerintahan negara tidak saja menjalankan ketentuan undag-undang, melainkan juga menciptakan kesejahteraan rakyat
Hukum Administrasi Negara Perbuatan administrasi negara, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan negara dg tujuan mencapai kesejahteraan rakyat, menyelesaikan masalah yang muncul tiba-tiba dimana belum ada aturan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.
Hukum Administrasi Negara Perbuatan administrasi negara tersebut dilakukan oleh pejabat administrasi negara dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Perbuatan ini disebut freies ermessen.
Definisi HAN berdasar para pakar (Doktrin HAN) • Obyek HAN adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. (J. M. Baron Gerando) HTN adalah negara dalam keadaan diam (Staats in rust), HAN adalah negara dalam keadaan bergerak (staats in beweging) (J. Oppenheim) HAN meliputi peraturan khusus (yang disamping hukum perdata positif yang berlaku umum), mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat (R. Kranenburg dan J. H. A Logemann) HAN adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. (E. Utrecht)
HAN meliputi: 1. mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur & mengendalikan masyarakat. 2. mengatur cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan & pengendalian tsb. 3. perlindungan hukum 4. menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Lapangan Hk. HAN adl • HAN Khusus seperti: Peraturan-peraturan hukum yg berhubungan dg bidang ttt dari kebijaksanaan penguasa contoh IMB, RTRW. • HAN Umum adl Peraturan-peraturan hukum yg tdk terikat pd suatu bid ttt contoh: asas-asas umum pemerintahan yg baik & PTUN.
Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven tahun 1919 menulis buku “Thorbecke en het Administratiefrecht” , di dalam buku itu dia mengatakan: • Badan-badan pemerintah tanpa peraturan-peraturan Hukum Tata Negara dapat diibaratkan sebagai seekor burung yang lumpuh sayapnya, oleh karena badan-badan itu tidak mempunyai wewenang atau pun wewenangnya tidak pasti. Sedangkan organ-organ atau pejabat-pejabat tanpa peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara adalah seperti seekor burung yang sayapnya terbang bebas karena organ-organ tersebut dapat melakukan wewenangnya seenaknya saja. ” Menurut van Vollenhoven, HAN dibagi menjadi: 1. Hukum Peraturan Perundang-undangan (regelaarsrecht) 2. Hukum Tata Pemerintahan (bestuursrecht). 3. Hukum Acara Peradilan (justitiesrecht). 4. Peradilan Ketatanegaraan (staatsrechtlijke rechtspleging) 5. Peradilan Perdata (privatrechtlijke rechtspleging) 6. Peradilan Pidana (straaftrechtlijke rechtspleging) 7. Peradilan Administrasi (administratiefrechtlijke rechtspleging) 8. Hukum Kepolisian (politierecht).
Asas HAN 1. Asas Legalitas 2. Asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. 3. Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang lain. 4. 5. 6. Asas non diskriminatif atau asas kesamaan hak bagi setiap warganegara. Asas upaya memaksa sebagai jaminan pentaatan hukum. Asas kebebasan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum
GOOD GOVERNANCE Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik: a. Azas kepastian hukum b. Azas keseimbangan c. Azas kesamaan dalam pengambilan keputusan d. Azas bertindak cermat e. Azas motivasi f. Azas larangan penyalahgunaan wewenang (detournament de pouvoir)
g. azas perlakuan yang jujur h. Azas keadilan dan kewajaran i. Azas menanggapi penghargaan yang wajar j. Azas perlindungan terhadap pandangan hidup k. Azas kebijaksanaan l. Azas menyelenggarakan kepentingan umum
SEKIAN & TURIMAKASIH
- Slides: 16