HUKUM ADAT Pengertian Dasar Teknis yuridis hukum adat

HUKUM ADAT

Pengertian Dasar Teknis yuridis: hukum adat = adat recht Snouck Hurgronye Menurut daerah setempat: Adat (Gayo) Ngadat (Jawa Tengah – Jawa Timur) Lembaga (Minangkabau) - istilah buku de Atjehers (1893) adats die recht gevolgen habbenz Adat kebiasaan (Minahasa/Maluku) Basa bicara (Batak Karo) 1

Ciri-ciri: [ Hukum adat pada umumnya tidak tertulis [ Peraturan tertuang dalam petuah-petuah yang memuat azas perikehidupan dalam kehidupan [ Azas-azas dirumuskan dalam bentuk pepatah: seloka [ Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur dalam segala urusan [ Faktor kepercayaan/agama sering tidak dapat dipisahkan [ Ketaatan dalam melaksanaannya lebih disandarkan pada harga diri setiap anggota masyarakat 2

Sifat hukum adat menurut Prof Koesnoe: h. Tradisional h. Suka pamor yang keramat h. Luwes h. Dinamis

ASAS-ASAS HUKUM ADAT kebersamaan totaliteit asas 2 hk adat kelumrahan dlm pengertian dan pemikiran gotong royong tolong menolong kekeluargaan fungsi sosial perwakilan persetujuan keadilan perjanjian (riil, terang, kontan) 4

DASAR PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT Sebelum Indonesia Merdeka: Isi pasal 131 ayat (2) sub b IS adalah: ÿ Sebagai dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat ÿ Memberikan tugas kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan kodifikasi hukum perdata bagi golongan Indonesia asli dan Timur Asing (tidak terwujud) Isi pasal 131 ayat (6) IS adalah: ý Merupakan ketentuan peralihan ý Merupakan pegangan hakim yang bertugas menyelesaikan perkara privat antar orang-orang Indonesia asli ý Yang berlaku bagi orang Indoensia asli adalah hukum adat, sekedar hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasar keadilan umum yang diakui 5

DASAR PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT (lanjutan) Pasal 134 ayat (2) IS Dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang muslimin dengan orang yang menganut hukum adat, mereka meminta penyelesaian, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama, kecuali ordonansi menetapkan lain 6

DASAR PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT (lanjutan) Setelah Indonesia merdeka a Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950: segala keputusan pengadilan harus berisi alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. a Pasal II aturan peralihan UUD 1945: segala badan negara, peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. 7

Tata susunan Rakyat Indonesia GENEALOGIS: N Patrilineal N Matrilineal N Parental TERITORIAL N Desa N Wilayah N Serikat Desa 8

HUKUM ADAT HUKUM PERKAWINAN: Perkawinan meminang Kawin lari (merat) Bawa lari Jujur, tukon, mas kawin Madinding, nunggoni Tungkat (perempuan) Mengganti (laki-2) ASAS HUKUM WARIS: Warisan ke bawah, atas, samping Berdasar kelayakan (tdk ada bagian yg mutlak) Tidak semua harta dibagikan (harta pusaka) HUKUM HARTA PERKAWINAN: Dari hibah/warisan Diperoleh sendiri sbl perkawinan Diperoleh selama perkawinan (ha diah kepada suami/istri) HUKUM TANAH: Hak dipertuan (ulayat) Hak perseorangan (dibatasi oleh hak ulayat) Transanksi tanah: * perbuatan hukum sepihak (mendirikan rumah di tanah yang dikuasainya) * perbuatan hukum dua pihak 9