HUKUM ADAT ISTILAH HUKUM ADAT Adah atau adat

HUKUM ADAT

ISTILAH HUKUM ADAT Adah atau adat ----> bahasa Arab Arti : kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi

Adat ----> kebiasaan perilaku manusia individu kelompok

Hukum Adat -------> Adat-Recht (terjemahan bhs Belanda) buku De Atjehers (th. 1894) Christian Snouck Hurgronje (mengenalkan pertama kali) Diterjemahkan menjadi Adat -Recht utk membedakan adat dgn adat yg memiliki sanksi hukum.

Istilah Adat-Recht menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie (Hukum Adat Hindia Belanda)

Sebelum ada istilah Adat-Recht, pemerintah Belanda mencoba menjelaskan tentang hukum adat dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda, yaitu dalam : 1. Pasal 11 A. B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving / Ketentuan Umum Perundangan) digunakan istilah “ Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen en Gebruiken” (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan)

2. Pasal 75 ayat (3) R. R. (Regering Reglement) 1854, digunakan Wetten, istilah Instellingen en “Godsdienstige Gebruiken“ ( Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembagalembaga dan Kebiasaan-kebiasaan). 3. Pasal 128 ayat Staatsregeling), (4) I. S. digunakan ( Indische istilah “Instellingen des Volks” (Lembaga-lembaga dari Rakyat).

4. Pasal 131 ayat (2), sub b I. S. digunakan istilah “Met Hunne Godsdiensten Gewoonten Samenhangen Regelen” Aturan-aturan ( berhubungan de en Rechts Hukum Agama-agama yang dan Kebiasaan-kebiasaan mereka). 5. Pasal 78 ayat (2) R. R. digunakan istilah “Goldsdienstige Herkomsten” Keagaman Lama/Kuno). Wetten en Oude (Peraturan-peraturan dan Kebiasaan-kebiasaan

PENGERTIAN HUKUM ADAT Pengertian menurut : 1. Cornelis van Vollenhoven 2. B. Ter Haar Bzn (Teori Keputusan) 3. J. H. P. Bellefroid 4. Hardjito Notopuro 5. R. Soepomo 6. Soekanto 7. Hazairin 8. Bushar Muhammad 9. M. M. Djojodigoeno 10. Soediman Kartohadiprodjo

11. R. M. Soeripto 12. Soerojo Wignjodipoero 13. Soerjono Soekanto 14. Kesimpulan hasil Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional” : Hukum adat diartikan sbg hukum Indonesia asli yg tdk tertulis dlm bentuk perundangan RI yg disana-sini mengandung unsur agama.

ADAT DAN HUKUM ADAT Ada beberapa pendapat ttg perbedaan antara adat dgn hukum adat, menurut : 1. Bronislaw Malinowski reciprocity) 2. Radcllife Brown (Principle of

3. Leopold Pospisil Attribute of Law : a. Attribute of authority b. Attribute of intension application c. Attribute of obligation d. Atrribute of sanction of universal

GUNA MEMPELAJARI HUKUM ADAT • Sikap thd hukum adat a. Sikap ilmu utk ilmu b. Sikap ilmu utk masy. - Pembinaan hkm nasional Mengembalikan / memupuk kepribadian bangsa Praktek peradilan

CIRI DAN SIFAT HUKUM ADAT CIRI (Prof. Koesnoe) 1. Hukum adat umumnya tdk tertulis 2. Tertuang dlm petuah memuat asas perikehidupan dlm masy. 3. Asas-asas dirumuskan dlm bentuk pepatah, cerita perumpamaan 4. Kepala adat sgt mungkin selalu dilibatkan dlm segala urusan 5. Faktor dr kepercayaan/agama tdk dpt dipisahkan 6. Faktor pamrih dan tanpa pamrih sulit dipisahkan 7. Ketaatan dlm melaksanakan lbh didasarkan pd rasa harga diri tiap anggota masy.

SIFAT (Prof. Koesnoe) 1. 2. 3. 4. Tradisional Suka pamor yg keramat Luwes Dinamis

HUKUM ADAT SBG ASPEK KEBUDAYAAN Wujud kebudayaan (Prof. Koentjaraningrat) 1. Sebagai kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan. 2. Sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dlm masyarakat. 3. Sebagai benda-benda hasil karya manusia

HAKIKAT 1. Sebagai hukum tradisional bangsa Indonesia perwujudan dr cara dan pandangan hidup yg keseluruhannya merupakan kebudayaan masy tempat hukum adat berlaku. 2. Hukum adat bersumber dlm kebudayaan asli Indonesia 3. Tidak terlepas struktur kejiwaan dan cara berpikir masy asli Indonesia yg berbeda dgn kebudayaan masy lain.

Struktur Kejiwaan (Soepomo) 1. Sifat kebersamaan (communal) 2. Bercorak magis-religius 3. Sistem hukum adat diliputi penataan sistem konkret. 4. Bersifat sangat visual Struktur kejiwaan (F. D. Holleman) 1. Commune 2. Concreet 3. Contant 4. Magis pikiran

Religius-Magis 1. Percaya pd makhluk halus, roh-roh yg menempati seluruh alam 2. Percaya pd kekuatan sakti yg ada pd benda/binatang 3. Kekuatan sakti dpt digunakan utk menolak bahaya gaib 4. Bahaya gaib dapat dihindari dgn pantangan. Contoh: 1. Matakao-Minahasa 2. Nowera-Toraja 3. Tongkat dr bambu-Kalimantan 4. Daun kelapa-Aceh 5. Daun kelapa-Maluku

SISTEM HUKUM ADAT Sistem Hukum 1. Prof. Soepomo Peraturan-peraturan hukum merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. 2. Prof. Moch. Koesnoe Hukum itu sama lain saling berhubungan secara logis.

Perbandingan sistem hukum barat dgn hukum adat No 1. 2. 3. Hukum Barat Hukum Adat Mengenal zakelijkrechten dan persoonrecht Tidak mengenal (perlindungan thd hak tsb di tgn hakim) Tidak mengenal (apabila Mengenal pemisahan hkm mengenal maka batas 2 nya publik dan privat berbeda dgn hukum barat Tidak mengenal (tiap Membagi pelanggaran membutuhkan bersifat pidana : diperiksa pembetulan hukum (adat hakim pidana reaksi) bersifat perdata : diperiksa hakim perdata

KEKUATAN MATERIIL BERLAKUNYA HUKUM ADAT Ter Haar Hukum adat dpt diketahui dari putusan yg dibuat penguasa di dalam masyarakat baik di dalam maupun di luar sengketa. Putusannya formal------mengandung peraturan hukum Prof. Soepomo Kekuatan materiil dr suatu penetapan para penguasa di dlm masy bersifat penuh apabila penetapan itu ditaati oleh masy dlm kehidupan sehari-hari.

Faktor yg mempengaruhi kekuatan materiil suatu peraturan hukum adat 1. Lebih/kurang banyaknya penetapan yg serupa yg memberikan stabilitas kpd peraturan hukum yg diwujudkan oleh penetapan itu 2. Seberapa jauh kondisi sosial dlm masy yg bersangkutan mengalami perubahan 3. Seberapa jauh peraturan yg diwujudkan itu selaras dgn sistem hkm adat yg berlaku 4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dgn syarat kemanusiaan.

DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT DAN POLITIK HUKUM YG BERHUBUNGAN DGN HUKUM ADAT DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT • Mengingat pasal 163 IS • Mengingat pasal 131 IS A. Sebelum Indonesia Merdeka 1. Pasal 131 ayat 2 sub b IS Gol Indonesia asli & Timur asing berlaku hukum adat mereka, kecuali : a. jika kebutuhan sos mereka memerlukan pembentuk ordonansi dpt menentukan hkm Eropa bagi mereka (hkm eropa yg telah diubah/hkm yg berlaku bagi bbrp gol scr brsama-sama)

• Isi pasal 131 ayat 6 IS adl : a. merupakan ketentuan peralihan b. merupakan pegangan hakim yg bertugas menyelesaikan masalah privat antara org-org Indonesia asli c. bagi org Indonesia asli berlaku hkm adat, sepanjang hkm adat tdk bertentangan dgn dasar keadilan umum yg diakui 3. Pasal 134 ayat 2 IS dalam hal timbul perkara hukum perdata antara org muslim, dan hkm adat mereka meminta menyelesaikannya, maka penyelesaiannya diselenggarakan dgn hukum agama, kecuali ordonansi menetapkan lain.

B. Sesudah Indonesia Merdeka 1. Pasal 104 (1) UUDS 1950 segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya & dlm perkara hukuman hrs menyebut aturan UU dan aturan hkm adat yg dijadikan dasar hukuman itu 2. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 Segala peraturan masih tetap berlaku selama belum ada peraturan yg baru.

POLITIK HUKUM YG BERKAITAN DGN HKM ADAT A. Masa VOC § Politik hkm kurang mendapat perhatian § Org Indonesia asli dibiarkan hidup dgn hukum masing 2/hukum adat § Ada beberapa penafsiran thd isi hkm adat : hkm Islam, hkm raja-raja § Belum menemukan pengertian hkm adat itu sbg hkm rakyat B. Tahun 1848 § Sbg tahun kodifikasi thd KUH Perdata, KUHD § Timbul masalah mengenai hkm adat § Persoalan : sejauh manakah hkm adat dapat dipergunakan utk menunjang politik Belanda utk kepentingan ekonomi