HUKUM ADAT HUKUM NEGARA DI BIDANG PERTANAHAN SUMBER
HUKUM ADAT & HUKUM NEGARA DI BIDANG PERTANAHAN, SUMBER DAYA ALAM & KEWARISAN : PERBANDINGAN, PERBENTURAN & SOLUSI Bahan Pelatihan Mediator Tingkat Lanjut (Masyarakat Adat, Tokoh Agama, dan LSM) diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan Good Governance in Indonesian Judicial (GGIJ) – Uni Eropa DISAMPAIKAN OLEH ABSHORIL FITHRY, SH (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA) Batu - Malang, 3 Desember 2007 BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
1. 2. SUB TOPIK 1 & 2 (SESI 1) 20 MENIT PRESENTASI, 40 MENIT DISKUSI BAGAIMANA MEMPETAKAN KASUS/SENGKETA PIDANA & PERDATA DI INDONESIA ? BAGAIMANA HUKUM POSITIP MENGATUR SENGKETA PERTANAHAN, SUMBER DAYA ALAM DAN KEWARISAN DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM ADAT ? BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SUB TOPIK 3, 4, 5 (SESI 2) 20 MENIT PRESENTASI, 40 MENIT DISKUSI 3. KEMUNGKINAN TERJADINYA PERBENTURAN ANTARA HUKUM NEGARA DENGAN HUKUM ADAT DALAM MENGHADAPI SENGKETA 2 TERSEBUT ? 4. ALTERNATIF SOLUSI UNTUK MENGATASI PERBENTURAN KEDUA SISTEM HUKUM TERSEBUT DALAM MENGHADAPI KASUS-KASUS DI ATAS ? 5. BAGAIMANA MEDIASI (PERDAMAIAN) DAPAT MENJADI ALTERNATIF SOLUSI YANG TEPAT UNTUK MENGATASI PERBENTURAN KEDUA SISTEM TERSEBUT DALAM MENGHADAPI SENGKETA KASUS-KASUS DI ATAS ? BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PEMETAAN KASUS/SENGKETA PERDATA & PIDANA SECARA UMUM DIGUNAKAN SEBAGAI INDIKATOR UNTUK MENENTUKAN APAKAH SUATU SENGKETA TERMASUK SEBAGAI SENGKETA PERDATA ATAUKAH SENGKETA (PERKARA) PIDANA, AKAN DITENTUKAN OLEH HUKUM MATERIIL APA YANG MENGATURNYA. l MESKIPUN DALAM HAL-HAL TERTENTU, BATAS-BATAS ANTARA KEDUANYA KABUR, BAHKAN TERDAPAT KEMUNGKINAN SALING “TUMPANG TINDIH” ANTARA SATU DENGAN YANG LAIN. l SESUATU PERKARA TERTENTU, KADANGKALA MENGANDUNG BEBERAPA DIMENSI SEKALIGUS, BAIK DIMENSI PERDATA, PIDANA, ADMINISTRASI, DLL. l BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SESI I SUB TOPIK 1 BAGAIMANA MEMPETAKAN KASUS/SENGKETA PIDANA & PERDATA DI INDONESIA ? BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SENGKETA PERDATA SUATU SENGKETA DISEBUT SEBAGAI SENGKETA PERDATA, APABILA TERDAPAT PENGATURANNYA DALAM HUKUM PERDATA MATERIIL , BAIK YANG BERSUMBER DARI HUKUM NEGARA BERUPA PERATURAN PERUNDANGAN, MAUPUN YANG BERSUMBER DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM AGAMA, DLL) BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENGATURAN & SUMBER HUKUM PERDATA MATERIIL 1. 2. 3. 4. 5. BERASAL DARI PERATURAN PERUNDANG 2 AN YANG DIBUAT OLEH INSTITUSI NEGARA; BERASAL DARI HUKUM ADAT, BERUPA KAIDAH KEBIASAAN TAK TERTULIS BERSIFAT TETAP & BERKELANJUTAN BERSUMBER DARI TRADISI LOKAL MASYARAKAT; BERASAL HUKUM AGAMA, BERUPA KAIDAH YANG BERSUMBER DARI WAHJU ALLAH SEBAGAIMANA DAN DITULISKAN DALAM KITAB SUCI; BERASAL DARI PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH OLEH PARA PIHAK; BERASAL DARI PUTUSAN 2 PENGADILAN YANG TELAH BERKUATAN TETAP YANG BERNILAI SEBAGAI JURISPRUDENSI. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SENGKETA PERDATA PADA UMUMNYA BERUPA SENGKETA HAK & KEWAJIBAN DI ANTARA PIHAK, BAIK YANG MENYANGKUT SENGKETA KEBENDAAN MAUPUN BUKAN KEBENDAAN. SENGKETA PERDATA DAPAT MELIBATKAN : 1. INDIVIDU VS. INDIVIDU; 2. INDIVIDU VS. MASYARAKAT. 3. INDIVIDU/MASY VS. BADAN HUKUM; 4. INDIVIDU/MASY VS. PEMERINTAH; 5. BADAN HUKUM VS PEMERINTAH; 6. DLL BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI MUKA PENGADILAN : DIAJUKAN DALAM BENTUK GUGATAN PERDATA BIASA, GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION), GUGATAN WARGANEGARA (CITIZEN LAW SUIT), DLL. DI LUAR PENGADILAN : DILAKUKAN MELALUI CARA NEGOSIASI, MEDIASI, KONSILIASI, MED-ARB (HYBRID) ARBITRASE, DLL. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PIHAK 2 YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PERDATA INDIVIDU/MASYARAKAT; ADVOKAT; PARALEGAL; LEMBAGA SWADAYA MASY; PENGADILAN; KEJAKSAAN SEBAGAI ADVOKAT NEGARA; DLL. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SENGKETA (PERKARA) PIDANA DISEBUT SEBAGAI SENGKETA (PERKARA) PIDANA, APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN HUKUM PIDANA MATERIIL YANG BERSUMBER DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PELANGGARAN TERHADAP HUKUM PIDANA ADAT YANG MASIH EKSIS PADA MASYARAKAT ADAT TERTENTU DI INDONESIA. PERKARA PIDANA DIKUALIFIKASI KE DALAM DUA MACAM, YAKNI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
INSTITUSI YANG TERLIBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPOLISIAN; ADVOKAT; PPNS; KEJAKSAAN; PENGADILAN; LEMBAGA PEMASYARAKATAN; KPK, DLL, SESUAI DENGAN KEWENANGAN MASING-MASING. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PERKARA PIDANA BERTOLAK DARI ASAS LEGALITAS (PASAL 1 AYAT 1 KUHP) : “BAHWA TIDAK SEORANGPUN DAPAT DIPIDANA KECUALI ATAS KEKUATAN ATURAN HUKUM PIDANA YANG TELAH ADA DAN BERLAKU SEBELUM PERBUATAN ITU DILAKUKAN”. DALAM PERKARA PIDANA, TERDAPAT POSISI DIAMETRAL ANTARA INDIVIDU SEBAGAI TERSANGKA/SAKSI/TERDAKWA/TERPIDANA DISATU PIHAK DENGAN NEGARA DI PIHAK LAIN. POSISI HAKIM /PENGADILAN SEBAGAI “PENGADIL” BERADA DITENGAH YANG HARUS SELALU BERSIKAP OBYEKTIF & IMPARSIAL DALAM MEMERIKSA FAKTA PERKARA DAN MEMBERIKAN PUTUSAN BERDASARKAN HUKUM & KEADILAN. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SUB TOPIK 2 u BAGAIMANA HUKUM POSITIP MENGATUR SENGKETA PERTANAHAN, SUMBER DAYA ALAM DAN KEWARISAN DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM ADAT ? BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENGATURAN PERTANAHAN u KETENTUAN DASAR YANG MENGATUR MASALAH PERTANAHAN TERDAPAT DALAM PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 YANG DIJABARKAN DALAM UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960 YANG MEMUAT ASAS FUNDAMENTAL BAHWA BUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERDAPAT DI DALAMNYA DIMANFAATKAN BAGI SEBESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENGATURAN PERTANAHAN u UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960, SELANJUTNYA DIJABARKAN KE DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG 2 AN LAIN SEBAGAI PELAKSANAANNYA, YANG SUBSTANSINYA MENGATUR SECARA LEBIH SPESIFIK DAN TEKNIS YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN MAUPUN PERKEMBANGAN BANGSA & MASYARAKAT INDONESIA SEKARANG MAUPUN MASA MENDATANG. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
POTENSI KONFLIK AGRARIA MENGINGAT KEDUDUKAN DAN FUNGSI TANAH DEMIKIAN STRATEGIS, SERINGKALI TERJADI KONFLIK ANTAR BERBAGAI PIHAK MENYANGKUT HAK ATAS TANAH. u KONFLIK ATAS TANAH PADA UMUMNYA TERKAIT DENGAN MASALAH ALAS HAK, MACAM HAK, SEJARAH HAK, BUKTI HAK, PROSEDUR PERMOHONAN HAK, KEBIJAKSANAAN PEMBERIAN HAK, PEMANFAATAN ATAS HAK, DAN LAIN SEBAGAINYA. u BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK AGRARIA u u KONFLIK AGRARIA BERSIFAT KOMPLEKS MELIBATKAN INSTITUSI NEGARA/PEMERINTAH, BADAN HUKUM, KORPORASI, INDIVIDU/MASY SERTA BERBAGAI PIHAK LAINNYA. KONFLIK AGRARIA BERSIFAT STRUKTURAL & MULTI DIMENSIONAL, KARENA MENCAKUP DIMENSI HUKUM, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, KULTUR, KEAMANAN, DLL, KONFLIK AGRARIA KARENA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA PARSIAL, MELAINKAN HARUS DISELESAIKAN SECARA KOMPREHENSIP. KONFLIK AGRARIA DAPAT MELIPUTI KONFLIK MENYANGKUT LAHAN GARAPAN PERTANIAN/ PERLADANGAN/PERKEBUNAN/KEHUTANAN/ PERTAMBANGAN, TERMASUK PULA LAHAN PEMUKIMAN DI DAERAH PERKOTAAN, DLL BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
BEBERAPA KONFLIK AGRARIA YANG BERSIFAT STRUKTURAL DI JAWA TIMUR u u u u ALAS TELOGO – PASURUAN; RACI – PASURUAN; BLANGGUAN - SITUBONDO; JENGGAWAH – JEMBER; TANAH SURAT IJO - SURABAYA; LAHAN GARAM – SUMENEP/PAMEKASAN; KALIBAKAR – MALANG; DLL. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
u PENYEBAB UTAMA TERJADINYA KONFLIK AGRARIA PADA UMUMNYA BERSUMBER PADA KETIDAKADILAN OTORITAS NEGARA/ PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN AGRARIA; u DALAM KONFLIK AGRARIA, SENANTIASA MENEMPATKAN RAKYAT DALAM POSISI INFERIOR KETIKA HARUS BERHADAPAN DENGAN INSTITUSI NEGARA MAUPUN KORPORASI. u DALAM SISTEM EKONOMI POLITIK YANG BERCORAK KAPITALISTIK, PEMERINTAH LEBIH MEMPOSISIKAN DIRI SEBAGAI PELINDUNG BAGI KEPENTINGAN KORPORASI BISNIS, KETIMBANG KEBERPIHAKANNNYA KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK YANG SEHARUSNYA LEBIH DILINDUNGI SEBAGAIMANA SPIRIT YANG TERKANDUNG DALAM PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
u u u PENGUASAAN RAKYAT (MASY) ATAS TANAH LEBIH DIDASARKAN PADA ALASAN SEJARAH, IDEOLOGIS, SERTA FAKTA EMPIRIS TERJADINYA PENGUASAAN SECARA FISIK YANG TELAH BERLANGSUNG SECARA TERUS MENERUS DAN TURUN TEMURUN; MENURUT HUKUM ADAT, MASYARAKAT MEMILIKI HUBUNGAN BATIN DAN BERSIFAT MAGIS TERHADAP TANAH YANG TELAH DITEMPATI DAN DIMANFAATKAN SECARA FISIK TERUS MENERUS (KEMANUNGGALAN); BAGI MASYARAKAT, MASALAH TANAH DIPAHAMI SEBAGAI PERSOALAN “HIDUP – MATI”. BERLAKU UNGKAPAN (JAWA) TERKAIT KONFLIK AGRARIA : “SEDUMUK BATUK SENYARI BUMI – YEN PERLU DITOHI PATI, PECAHE DADA – WUTAHE RUDIRA”. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA u u u KONFLIK AGRARIA DAPAT DISELESAIKAN SECARA DAMAI & KOOPERATIF DI LUAR PENGADILAN MELALUI MUSYAWARAH (BILATERAL) MAUPUN DENGAN CARA MEDIASI & KONSILIASI, MAUPUN DISELESAIKAN MELALUI LEMBAGA PERADILAN. OTORITAS NEGARA/PEMERINTAH SEHARUSNYA SECARA PROAKTIF MENYIKAPI & BERUSAHA MENEMPATKAN DIRI SEBAGAI MEDIATOR ATAU KONSILIATOR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGARIA. PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA MELALUI PENGADILAN SEBAIKNYA DIHINDARI, KARENA CENDERUNG AKAN MEMPERKECIL PELUANG KEBERHASILAN BAGI RAKYAT DALAM UPAYA MEMPERJUANGKAN HAK, MENGINGAT MINIMNYA BUKTI FORMAL YANG DIMILIKI TERKAIT HAK ATAS TANAH. SERTA MASIH KUATNYA VISI PENGADILAN YANG CENDERUNG MENGGUNAKAN PARADIGMA FORMAL LEGALISTIS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGARIA. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
BEBERAPA HUKUM POSITIP TERKAIT DENGAN SUMBERDAYA ALAM UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN; UU NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN; UU NO. 19 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN; UU NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN; UU NO. TENTANG SUMBER DAYA AIR; UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL; BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENGATURAN HUKUM ADAT TENTANG SUMBERDAYA ALAM MASYARAKAT ADAT MELALUI HUKUM ADATNYA YANG TIDAK TERTULIS PADA UMUMNYA TELAH MENGENAL MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN & PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM SEKITARNYA. MASYARAKAT ADAT MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM SEKEDAR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP SEHARI SECARA PROPORSIONAL UNTUK MENJAMIN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN. MASYARAKAT ADAT PADA UMUMNYA TELAH MEMILIKI KEARIFAN BUDAYA LOKAL (ADAT) DALAM MENJAGA POLA KESEIMBANGAN DAN KELESTARIAN HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN LINGKUNGAN ALAM SEKITAR MAUPUN CARA PEMANFAATAN & PELESTARIANNYA TERHADAP SUMBERDAYA ALAM SECARA PROPORSIONAL UNTUK MENJAMIN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SUMBERDAYA ALAM TERBARUKAN (RENEWABLE) & TAK TERBARUKAN (UNRENEWABLE) SUMBERDAYA ALAM DIBEDAKAN KARENA SIFATNYA, YAKNI YANG TERBARUKAN (RENEWABLE) DAN YANG TAK TERBARUKAN (UNRENEWABLE). SUMBER DAYA ALAM YANG TERBARUKAN, KARENA SIFAT YANG DIMILIKINYA, APABILA IA DIEKSPLOITASI SECARA PROPORSIONAL & BERTANGGUNGJAWAB, MAKA IA AKAN DAPAT TERBARUKAN, BAIK KARENA ADANYA CAMPUR TANGAN MANUSIA MAUPUN KARENA FAKTOR ALAMIAH. MISALNYA, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, DLL. SEDANGKAN SUMBERDAYA ALAM YANG TAK TERBARUKAN, KARENA SIFAT 2 NYA, APABILA IA DIEKSPLOITASI SECARA BERLEBIHKAN & TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, MAKA IA AKAN HABIS/PUNAH DAN TIDAK TERBARUKAN. MISALNYA GAS ALAM, MINYAK BUMI, EMAS, NIKEL, BATUBARA, DLL YANG TERBENTUK MELALUI PROSES ALAMIAH YANG TELAH BERLANGSUNG RIBUAN TAHUN. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
POTENSI KONFLIK DI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DALAM PRAKTEK, SERING TERJADI KONFLIK MENYANGKUT HAK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM (PERTAMBANGAN, KEHUTANAN, SUMBERDAYA AIR, DLL) ANTARA MASYARAKAT ADAT DI SATU PIHAK DENGAN KORPORASI MAUPUN DENGAN OTORITAS NEGARA DI PIHAK LAIN. PENYEBAB KONFLIK, OLEH KARENA NEGARA/ PEMERINTAH TELAH MENGELUARKAN IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM KEPADA KORPORASI BISNIS TANPA MENGINDAHKAN EKSISTENSI HAK MASYARAKAT ADAT YANG SEBELUMNYA SUDAH MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA ALAM SECARA ADAT. ATAS PERTIMBANGAN PEMASUKAN NEGARA/PEMERINTAH DARI SEKTOR PERPAJAKAN, RETRIBUSI, PENYERAPAN TENAGA KERJA, DAN BERBAGAI KEUNTUNGAN LAINNYA, NAMUN SECARA BERSAMAAN MEMINGGIRKAN HAK MASYRAKAT ADAT. MASYARAKAT ADAT MENJADI “TERASING” DI LINGKUNGAN ALAMNYA SENDIRI, AKIBAT AREAL TANAH/HUTANNYA SUDAH DIKOOPTASI SEBAGAI AREAL PERTAMBANGAN ATAU AREAL HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) KORPORASI BISNIS. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
MENYADARI INFERIORITAS POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM MENGHADAPI KONFLIK SUMBERDAYA ALAM, MAKA PENYELESAIAN KONFLIK SECARA LEBIH KOOPERATIF, AKOMODATIF NAMUN TETAP BERKEADILAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH (BILATERAL) MAUPUN SECARA MEDIASI ATAU KONSILIASI LEBIH DISEYOGYAKAN UNTUK DITEMPATKAN SEBAGAI PILIHAN PERTAMA. APARATUR NEGARA/PEMERINTAH HARUSNYA SECARA JELAS MENEMPATKAN POSISI POLITIKNYA MENGHADAPI & MENYELESAIKAN PERSOALAN SEMACAM ITU. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
KERAKUSAN KEGIATAN EKSPLOITASI SUMBERDAYA ALAM (RENEWABLE & UNRENEWABLE) YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI BISNIS ATAS SEPENGETAHUAN OTORITAS NEGARA, ATAS PERTIMBANGAN PEMASUKAN DARI SEKTOR PAJAK, RETRIBUSI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, LAPANGAN KERJA DLL, TELAH MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, HILANGNYA MATA PENCAHARIAN TRADISIONAL, BERKEMBANGNYA PENYAKIT, DLL, YANG AKHIRNYA BERMUARA PADA TERJADINYA KETIDAKADILAN STRUKTURAL MELALUI PROSES PEMINGGIRAN & PEMISKINAN MASYARAKAT LOKAL, KEGIATAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI BISNIS DI BIDANG SUMBERDAYA ALAM SANGAT TIDAK SEBANDING DENGAN PENDERITAAN MASYARAKAT LOKAL YANG MENGALAMI DAMPAK LANGSUNG DAN BERKELANJUTAN DARI KEGIATAN EKSPLOITASI SUMBERDAYA ALAM. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENYELESAIAN KONFLIK SUMBERDAYA ALAM ANTARA MASYARAKAT ADAT DENGAN NEGARA MAUPUN KORPORASI BISNIS YANG DILAKUKAN MELALUI MEKANISME PERADILAN, PADA UMUMNYA MENEMPATKAN MASYARAKAT ADAT DALAM POSISI INFERIOR. DIKARENAKAN MASYARAKAT ADAT TIDAK MEMILIKI BUKTI 2 FORMAL MENYANGKUT HAK-HAKNYA ATAS SUMBERDAYA ALAM. PADAHAL PROSES PERADILAN LEBIH MENGUTAMAKAN PENGGUNAAN BUKTI 2 FORMAL TERTULIS. SELAIN DARIPADA ITU MASIH KUATNYA VISI PENGADILAN YANG MENGUTAMAKAN PENDEKATAN SECARA FORMAL LEGALISTIK DALAM PENYELESAIAN SENGKERA SUMBER DAYA ALAM ANTARA MASYARAKAT DENGAN KORPORASI BISNIS. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENYELESAIAN KONFLIK SUMBERDAYA ALAM HAK MASYARAKAT ADAT PADA UMUMNYA DIDASARKAN PADA FAKTA EMPIRIS BERUPA PENGUASAAN SECARA FISIK, TERUS MENERUS & TURUN TEMURUN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM MESKIPUN HAL ITU TANPA DISERTAI BUKTI 2 FORMAL YANG BERASAL DARI OTORITAS NEGARA; DI PIHAK LAIN KORPORASI BISNIS DENGAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP LEGALITAS FORMAL JURIDIS, PADA UMUMNYA MENDASARKAN ADANYA HAK PADA IZIN RESMI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS NEGARA, BAIK YANG DIPEROLEH SECARA WAJAR- PROSEDURAL MAUPUN YANG DIDAPAT SECARA KOLUTIF – KORUPTIF. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENGATURAN HUKUM KEWARISAN BERTOLAK DARI PRINSIP BAHWA HUKUM WARIS YANG BERLAKU MENGIKUTI AGAMA YANG DIANUT PEWARIS MAUPUN AHLI WARIS. BAGI YANG BERAGAMA ISLAM BERLAKU HUKUM WARIS ISLAM, BAGI YANG BERAGAMA SELAIN ISLAM BERLAKU HUKUM WARIS ADAT ATAU HUKUM WARIS PERDATA BARAT. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENYELESAIAN KONFLIK KEWARISAN DAPAT DILAKUKAN : 1. DI MUKA PENGADILAN (PENGADILAN AGAMA BAGI YANG MUSLIM, DI PENGADILAN NEGERI BAGI YANG BUKAN MUSLIM). ATAU 2. DILUAR PENGADILAN DENGAN MUSYAWARAH LANGSUNG ATAU MELALUI MEDIASI. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENYELESAIAN KONFLIK KEWARISAN SENGKETA WARISAN MELIBATKAN PARA AHLI WARIS YANG PADA UMUMNYA MEMILIKI IKATAN KEKELUARGAAN ATAU KEKERABATAN SATU SAMA LAIN. PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI LUAR PENGADILAN MELALUI MUSYAWARAH LANGSUNG ATAU MELALUI CARA MEDIASI, HARUS LEBIH DIUTAMAKAN UNTUK MEMELIHARA HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN KEKERABATAN DIANTARA AHLI WARIS. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SECARA TEKNIS, PENYELESAIAN KONFLIK KEWARISAN LEBIH SEDERHANA DIBANDINGKAN DENGAN PENYELESAIAN KONFLIK DI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN PERTANAHAN. KONFLIK KEWARISAN HANYA MELIBATKAN KALANGAN TERBATAS YAKNI MEREKA YANG MEMILIKI HUBUNGAN KEKELUARGAAN. SEDANGKAN KONFLIK YANG MENYANGKUT SUMBERDAYA ALAM DAN PERTANAHAN PADA UMUMNYA BERSIFAT STRUKTURAL – STRATEGIS, KARENA MELIBATKAN NEGARA, MASYARAKAT MAUPUN KORPORASI, SEHINGGA MEMERLUKAN CARA PENYELESAIAN SECARA LEBIH SISTEMATIS DAN KOMPREHENSIF. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SUB TOPIK 3 KEMUNGKINAN TERJADINYA PERBENTURAN ANTARA HUKUM NEGARA DENGAN HUKUM ADAT DALAM MENGHADAPI SENGKETA 2 TERSEBUT ? BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENYEBAB TERJADINYA BENTURAN ANTARA HUKUM NEGARA & HUKUM ADAT. § DALAM PRAKTEK SERING TERJADI BENTURAN SUBSTANSI DAN CARA PENGATURAN ANTARA HUKUM NEGARA DISATU PIHAK DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM AGAMA DI PIHAK LAIN, YANG DISEBABKAN ADANYA PERBEDAAN MENDASAR MENYANGKUT SUMBER WEWENANG, WEWENANG MENGATUR, SUBSTANSI ATURAN, PROSEDUR PENGATURAN SERTA TUJUAN PENGATURAN. § HUKUM NEGARA BERSUMBER DARI PIKIRAN PARA LEGISLATOR & POLITISI, SEDANGKAN HUKUM ADAT TUMBUH DARI KENYATAAN & PERILAKU EMPIRIS YANG BERSIFAT TETAP & TERUS MENERUS DARI MASYARAKAT ADAT YANG BERSANGKUTAN. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
§ HUKUM NEGARA BERSUMBER DARI WEWENANG OTORITAS NEGARA, DIBUAT MELALUI MEKANISME FORMAL DAN DITUANGKAN DALAM BENTUK ATURAN FORMAL BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. BERSIFAT “TOP DOWN”. § HUKUM ADAT BERSUMBER DARI WEWENANG OTORITAS MASYARAKAT, KEBERADAANNYA SEIRING DENGAN KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT. BERSIFAT “BOTTOM UP”. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PERSPEKTIF NEGARA § NEGARA SELALU DIYAKINI MEMILIKI OTORITAS TERKUAT DALAM MEMBUAT DAN MENEGAKKAN SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEPUTUSAN MAUPUN KEBIJAKAN. § BERTOLAK DARI ASUMSI BAHWA OTORITAS NEGARA YANG “PALING TAHU & PALING MENGERTI” APA YANG “TERBAIK” BAGI RAKYATNYA. § EKSISTENSI PERATURAN PERUNDANG 2 AN SEBAGAI HUKUM NEGARA DIPANDANG LEBIH SUPERIOR DIBANDINGKAN DENGAN HUKUM ADAT. § HUKUM NEGARA BERSIFAT GENERALISASI, SEDASNGKAN HUKUM ADAT BERDIMENSI LOKAL & BERNUANSA KULTUR ETHNIK KONTEKSTUAL. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
§ NEGARA SELALU MERASA DIRI PALING TAHU TERHADAP APA YANG DIBUTUHKAN OLEH RAKYATNYA, PADAHAL REALITAS HETEROGENITAS MASYARAKAT MENYEBABKAN KEBUTUHAN MEREKA MASING SECARA KONTEKSTUAL BERBEDA-BEDA ANTARA SATU DENGAN YANG LAIN. § KARENA ITU, APABILA TERJADI BENTURAN ANTARA HUKUM NEGARA DENGAN HUKUM ADAT MAKA DALAM PERKEPEKTIF NEGARA, YANG HARUS DIBERLAKUKAN ADALAH HUKUM NEGARA. DENGAN KATA LAIN, DALAM SITUASI DEMIKIAN HUKUM ADAT LOKAL HARUS DIKORBANKAN. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT § HUKUM ADAT DIPANDANG SEBAGAI “HUKUM ASLI” YANG BERAKAR DARI SEJARAH & TRADISI MASYARAKAT YANG TELAH BERLANGSUNG SECARA TURUN TEMURUN SERTA MENGANDUNG SIFAT & NILAI MAGIS - RELIGIUS. § HUKUM ADAT DIPANDANG SEBAGAI HUKUM YANG MAMPU MEREFLEKSIKAN RASA KEADILAN MASYARAKAT. § KARENA ITU, DALAM HAL TERJADI KONFLIK DENGAN HUKUM NEGARA, MAKA MENURUT PERSPEKTIF MASYARARAKAT ADAT, YANG SEHARUSNYA LEBIH DIUTAMAKAN BERLAKUNYA ADALAH HUKUM ADAT. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
DOMINASI HUKUM NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT § SUPREMASI & DOMINASI PEMBERLAKUAN HUKUM NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT, TELAH MENYEBABKAN PEMINGGIRAN (BAHKAN PENYINGKIRAN) EKSISTENSI HUKUM ADAT. § HUKUM NEGARA YANG TIDAK MENGAPRESIASI NILAI DAN TUNTUTAN MASYARAKAT ADAT/LOKAL CENDERUNG AKAN MELAHIRKAN REAKSI MASYARAKAT BERUPA SIKAP PERLAWANAN, PEMBANGKANGAN, ATAU PEMBIARAN. § MASYARAKAT CONDONG TUNDUK PADA HUKUM ADATNYA SENDIRI, KARENA HUKUM NEGARA YANG BERSIFAT “TOP DOWN” SERINGKALI DIPANDANG SEBAGAI “HUKUM ASING” YANG SEBELUMNYA TIDAK MEREKA KENAL DAN TIDAK MEREKA KETAHUI APA ISI, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATANNYA. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
BEBERAPA KASUS……. § DALAM BEBERAPA KASUS SENGKETA SUMBERDAYA ALAM & PERTANAHAN YANG MELIBATKAN KEPENTINGAN NEGARA ATAU KORPORAT BISNIS, PADA UMUMNYA TELAH MEMINGGIRKAN HAK MASYARAKAT ADAT SEHINGGA AKAN SEMAKIN MEMPERSEMPIT AKSESNYA TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM MAUPUN PERTANAHAN YANG PADA GILIRANNYA AKAN MEMPERCEPAT TERJADINYA PROSES PEMISKINAN MASYARAKAT SECARA STRUKTURAL. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
BEBERAPA CONTOH KASUS § SENGKETA PERTAMBANGAN : FREEPORT PAPUA, NEWMONT MINAHASA, § SENGKETA EKSPLOITASI HUTAN DI KALTIM, SUMUT, RIAU, PAPUA, § SENGKETA EKSPLOITASI SUMBER DAYA AIR ANTARA MASYARAKAT DESA DENGAN PERUSAHAAN AIR DALAM KEMASAN YANG TERJADI DI BEBERAPA DAERAH; § DALAM SENGKETA TERSEBUT, MASYARAKAT ADAT DI AREAL SEKITAR LINGKAR TAMBANG/ HUTAN/ SUMBER AIR SELALU DIRUGIKAN. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SUB TOPIK 4 ALTERNATIF SOLUSI APA SAJAKAH YANG DAPAT DITAWARKAN DALAM MENGATASI PERBENTURAN KEDUA SISTEM HUKUM TERSEBUT DALAM MENGHADAPI KASUS-KASUS DI ATAS ? BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
BEBERAPA TAWARAN ALTERNATIF SOLUSI l l PERLU MENGATUR POLA KESEIMBANGAN DALAM PEMENUHAN TUNTUTAN BERBAGAI PIHAK YANG MEMILIKI POTENSI KONFLIK UNTUK MENCAPAI KEADILAN BERSAMA DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN PERTANAHAN. PERLU MENGAKOMODASI HAK DAN TUNTUTAN KEADILAN MASYARAKAT LOKAL DALAM MERUMUSKAN SETIAP KEBIJAKAN TERKAIT LEGISLASI DAN REGULASI DALAM PENGELOLAAN & PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN PERTANAHAN. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
l l l PERLU MENINJAU ULANG PERUNDANG 2 AN DAN KEBIJAKAN YANG KURANG MENGAKOMODASI HAK RAKYAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN PERTANAHAN; PERLU MENJADIKAN NILAI-NILAI KANDUNGAN “HUKUM ASLI” RAKYAT SEBAGAI SALAH SATU REFERENSI DALAM SETIAP UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM POSITIP DAN KEBIJAKAN NEGARA MENYANGKUT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN PERTANAHAN. PERLU MEMFASILITASI DIALOG KONSTRUKTIF DAN BERKELANJUTAN SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT KONFLIK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN PERTANAHAN UNTUK MENCEGAH POTENSI TERJADINYA EKSKALASI KONFLIK STRUKTURAL DALAM DIMENSI YANG LEBIH LUAS. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SUB TOPIK 5 BAGAIMANA MEDIASI (PERDAMAIAN) DAPAT MENJADI ALTERNATIF SOLUSI YANG TEPAT UNTUK MENGATASI PERBENTURAN KEDUA SISTEM TERSEBUT DALAM MENGHADAPI SENGKETA KASUS DI ATAS ? BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SENGKETA YANG BERSIFAT KEPERDATAAN (DALAM ARTI LUAS) PADA DASARNYA DAPAT DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEKANISME NEGOSIASI, MEDIASI, KONSILIASI, MAUPUN ARBITRASE SEPANJANG CARA TERSEBUT MEMANG DIKEHENDAKI BERSAMA OLEH PARA PIHAK YANG TERLIBAT KONFLIK DALAM RANGKA MERUMUSKAN SOLUSI TERBAIK & BERKEADILAN BAGI PARA PIHAK l SENGKETA (PERKARA) PIDANA PADA DASARNYA HARUS DISELESAIKAN DI MUKA PENGADILAN, KARENA MENYANGKUT PELANGGARAN HUKUM PUBLIK DAN TIDAK SEMATA-MATA MENYANGKUT HUBUNGAN DAN KEPENTINGAN ANTARA PELAKU DENGAN KORBAN TINDAK PIDANA. l NAMUN DEMIKIAN, TERKADANG ATAS PERTIMBANGAN PRAGMATIS, KONFLIK PIDANA DISELESAIKAN SECARA “ADAT” ATAS KEMAUAN PIHAK YANG TERKAIT, MESKIPUN HAL ITU TIDAK SEJALAN DENGAN PRINSIP UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERSIFAT PUBLIK. l BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
l DALAM PRAKTEKNYA, SECARA KASUSISTIS ADA JUGA SENGKETA PIDANA, YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI OLEH PARA PIHAK MELALUI PERBERIAN SEJUMLAH KOMPENSASI TERTENTU KEPADA KORBAN. TERKADANG PERDAMAIAN JUSTRU DILAKUKAN ATAS ANJURAN PIHAK YANG SEHARUSNYA MENEGAKKAN HUKUM PIDANA. HAL ITU TIDAK SEHARUSNYA DILAKUKAN, MENGINGAT POSISINYA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR PENEGAK HUKUM PIDANA, BUKAN SEBAGAI MEDIATOR. SEHARUSNYA TETAP MEMPROSES PERKARA SAMPAI KE PENGADILAN. ADANYA PERDAMAIAN DAN KOMPENSASI AKAN DIPAKAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSANNYA. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN PERTANAHAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEKANISME PERADILAN YANG RUMIT, KOMPLEKS, LAMA, DAN MAHAL DIPANDANG KURANG MENGUNTUNGKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT. l PENYELESAIAN KONFLIK DI LUAR PENGADILAN MELALUI NEGOSIASI PERUNDINGAN LANGSUNG (BILATERAL), MAUPUN YANG DIFASILITASI OLEH PIHAK KETIGA (MEDIASI ATAU KONSILIASI) MERUPAKAN ALTERNATIF YANG LEBIH DIUTAMAKAN ATAS PERTIMBANGAN EFISIENSI WAKTU, BIAYA, TENAGA SERTA MEMELIHARA HUBUNGAN PARA PIHAK KE DEPAN, SERTA PENCIPTAAN HARMONI SOSIAL. l BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
MEDIASI l APABILA HENDAK DISELESAIKAN MELALUI CARA MEDIASI, PERTANYAAN POKOKNYA ADALAH SIAPAKAH YANG KOMPETEN UNTUK BERTINDAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM KONFLIK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN PERTANAHAN ? l PADA DASARNYA PEMERINTAH, LEMBAGA PERWAKILAN, TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN INDIVIDU BERPENGARUH DAN BERPENGALAMAN DAPAT BERTINDAK SEBAGAI MEDIATOR SEPANJANG MEMANG DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK YANG TERLIBAT KONFLIK. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
SIAPAPUN MEDIATORNYA, YANG PENTING ADALAH……… MEDIATOR DITUNJUK BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG TERLIBAT KONFLIK, l MEDIATOR HARUS MAMPU MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN PARA PIHAK BAHWA IA AKAN SENANTIASA BERSIKAP PROFESIONAL, ETIS, IMPARSIAL, DAN TIDAK MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN, l MEDIATOR SECARA AKTIF MEMFASILITASI PROSES DIALOG PARA PIHAK SECARA KONSTRUKTIF & BERKELANJUTAN UNTUK SECARA BERSAMA-SAMA MERUMUSKAN KESEPAKATAN SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK SECARA LEBIH BERKEADILAN. l BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
PENUTUP l TERIMA KASIH, ATAS SEGALA PERHATIANNYA. BRW/PELATIHAN MEDIASI/MALANG/DES/2007
- Slides: 53