HUKUM ACARA PERDATA Oleh Rahmanu Wijaya PENGERTIAN HUKUM

HUKUM ACARA PERDATA Oleh : Rahmanu Wijaya

PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA § Peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim; § Peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil; § Peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus, dan pelaksanaan putusan; § Hukum yang mengatur prosedur dan proses penerapan hukum perdata materiil melalui Pengadilan

ASAS-ASAS UMUM PERADILAN 1. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independence of judiciary); 2. Badan peradilan Negara (State Court); 3. Struktur peradilan terdiri dua tingkat (judex factie), sedangkan MA sebagai peradilan tertinggi dan sekaligus sebagai peradilan kasasi; 4. Menempatkan pencari keadilan (justiabelen) sebagai subyek hukum dalam keseluruhan proses peradilan; 5. Persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dan peradilan (equality before the law/ court); 6. Para pihak memiliki kesempatan yang sama dalam proses peradilan; 7. Obyektifitas pemeriksaan perkara (imparsialitas); 8. Persidangan terbuka untuk umum (terdapat perkecualian); 9. Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan; 10. Pemeriksaan perkara dilakukan secara Majelis; 11. Putusan harus menyebut dasar argumentasi hukum (ratio decidendi); 12. Putusan memuat irah-irah;

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA Hakim bersifat menunggu, namun tidak boleh menolak (ius curia novit); Hakim pasif, tetapi wajib mendamaikan; Persidangan bersifat terbuka; Mendengar kedua belah pihak; Putusan harus disertai legal reasoning; Beracara dikenakan biaya, tetapi terdapat pemeriksaan secara cuma; 7. Tidak ada keharusan mewakilkan, tetapi boleh diwakilkan/ dikuasakan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

MACAM PERKARA PERDATA § Permohonan (Voluntair) Perkara yang diajukan sepihak oleh Pemohon (bukan Penggugat), tanpa ada perselisihan. Produk pengadilannya ialah Penetapan; § Gugatan (Contentiosa) perkara yang didasari adanya perselisihan/ sengketa hak, minimal terdapat dua pihak berperkara. Produk pengadilannya ialah putusan

SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERDATA § H. I. R. atau R. I. B Herzien Inlandsch Reglement/ Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia Baru Stb. 1848 No. 16, Stb. 1941 No. 44. berlaku untuk daerah Jawa dan Madura § R. B. G. Rechtsreglement Buitengewesten/ Reglemen Daerah Seberang Stb. 1927 No. 227. berlaku untuk luar Jawa dan Madura § BW buku keempat § UU RI No. 2 Tahun 1986 jo. UU RI No. 8 Tahun 2004 jo. UU RI No. 19 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum § UU RI No. 14 Tahun 1970 jo. UU RI No. 4 Tahun 2004 jo. UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman § UU RI No. 14 Tahun 1985 jo. UU RI No. 5 Tahun 2004 jo. UU RI No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung § SEMA/ PERMA terkait § Jurisprudensi

KOMPETENSI/ WEWENANG § Merupakan wewenang Pengadilan mengadili perkara tertentu, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam hukum acara; § Dibedakan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif; § Masing-masing lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut berlainan dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-undang

KOMPETENSI ABSOLUT § Berkaitan dengan lingkungan peradilan di Indonesia yang meliputi : Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; Peradilan TUN; § Kompetensi Peradilan Umum : Memeriksa dan mengadili perkara perdata maupun pidana; Sehingga perkara di luar tersebut ialah bukan kompetensi absolut peradilan umum § Kompetensi Absolut Mengadili Perkara Perdata Kompetensi absolut peradilan umum (lihat UU Peradilan Umum); Kompetensi Absolut Peradilan Agama (lihat UU RI No. 7 Tahun 1989 jo. UU RI No. 3 Tahun 2006)

Kompetensi Absolut pengadilan Niaga (lihat UU RI No. 37 Tahun 2004); Kompetensi Absolut Pengadilan Arbitrase (lihat UU RI No. 30 Tahun 1999); Kompetensi Absolut PHI (lihat UU RI No. 2 Tahun 2004)

RELEVANSI ATAS KOMPETENSI ABSOLUT § § § § Merupakan dasar/ materi keberatan yang dapat diajukan oleh pihak Tergugat; Keberatan dengan dasar kompetensi absolut dapat diajukan setiap saat; Bahkan hakim secara ex officio wajib memeriksa apakah dirinya berwenang secara absolut atau tidak (pasal 134 HIR); Bila hakim menyatakan berwenang absolut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan; Bila hakim tidak berwenang secara absolut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklraad); Pernyataan berwenang atau tidaknya hakim tersebut dibacakan dalam putusan sela; Terhadap putusan sela di atas, dapat dimohonkan banding.

KOMPETENSI RELATIF § § § Berdasar pada wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri; Tiap-tiap PN berkedudukan di Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia, dan memiliki kompetensi relatif di wilayah hukum Kabupaten/ Kota yang bersangkutan; Dasar dalam menentukan kompetensi relatif PN mengadili suatu perkara perdata ialah asas ACTOR SECUITUR FORUM REI, yaitu PN yang berwenang mengadili ialah PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat.

DASAR HUKUM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF Pasal 118 HIR § § Asas Pokok : Pasal 118 (1) - ACTOR SECUITUR FORUM REI; Perkecualian terhadap Asas Pokok : q Pasal 118 (2) : lebih dari seorang dan disertai dengan hak opsi; q Pasal 118 (2) : lebih dari seorang dan tanpa disertai dengan hak opsi; q Pasal 118 (3) : Tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat tidak diketahui; q Pasal 118 (3) : FORUM REI SITAE – tidak berlaku bila tempat tinggal Tergugat diketahui q Pasal 118 (4) : domisili hukum pilihan

RELEVANSI ATAS KOMPETENSI RELATIF § § § Merupakan dasar/ materi keberatan yang dapat diajukan oleh pihak Tergugat; Keberatan dengan dasar kompetensi relatif harus diajukan pada saat Jawaban; Bila hakim menyatakan berwenang relatif, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan; Bila hakim tidak berwenang secararelatif, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklraad); Pernyataan berwenang atau tidaknya hakim tersebut dibacakan dalam putusan sela; Terhadap putusan sela di atas, dapat dimohonkan banding

PEMBERIAN KUASA § § § Pasal 1792 – 1819 BW jo. Pasal 123 HIR; Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (1792 BW); Pemberian kuasa dapat dilakukan secara : q Khusus; q Umum; q Subtitusi/ Limpahan; Pihak dalam acara perdata memiliki pilihan yang macamnya menghadapi sendiri perkara tersebut atau menguasakan/ mewakilkan kepada orang lain melalui surat kuasa khusus; Penerima kuasa ialah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa di muka pengadilan, sehingga pemberi kuasa tidak wajib hadir dalam pemeriksaan perkara;

KETENTUAN PEMBERIAN KUASA § § § Ketentuan Pasal 1794 BW sudah tidak berlaku berdasarkan kebiasaan, sehingga pemberian kuasa sekalipun tidak disebut dengan tegas tentang adanya upah/ honorarium namun seorang penerima kuasa selalu menjalankan tidak dengan cuma-cuma; Penerima Kuasa melampaui batas wewenangnya : q Penerima Kuasa menanggung segala yang dilakukannya dengan melampaui batas wewenang tersebut; q Pemberi Kuasa dapat menuntut penggantian kerugian; q Pemberi Kuasa dapat menuntut pembatalan perjanjian; q Dalam praktik acara perdata, Pemberi Kuasa dapat melakukan Action en Desaveu dan Advokat Penerima Kuasa dilakukan desaveunir; q Pemberi Kuasa dapat ditarik kembali (dicabut/ Penerima Kuasa diberhentikan); Advokat sebagai Penerima Kuasa tidak dapat diidentikkan dengan Pemberi Kuasa/ clientnya;

KEWAJIBAN PENERIMA KUASA § § § Menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut; Menyelesaikan urusan meskipun Pemberi Kuasa meninggal; Bertanggung jawab tentang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja termasuk kelalaian; Memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya, dan memberi perhitungan kepada Pemberi Kuasa atas segala yang telah diterimanya (Pasal 1802 BW); Bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai pengganti dalam melaksanakan kuasanya, dalam hal : q Penerima Kuasa tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya; q Pemberian Kuasa diberikan tanpa penyebutan seorang tertentu, dan ternyata orang yang dipilih tersebut ternyata tidak mampu atau tidak cakap Bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa (Pasal 1806 BW)

KEWAJIBAN PEMBERI KUASA § § § Memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh Penerima Kuasa (Pasal 1807 BW); Mengembalikan kepada Penerima Kuasa semua persekot-persekot dan biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kuasanya; Membayar upah/ honorarium Penerima Kuasa sekalipun urusan tidak berhasil; Memberikan ganti rugi kepada Penerima Kuasa tentang kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya; Membayar kepada Penerima Kuasa bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh Penerima Kuasa; Hak retensi Penerima Kuasa (Pasal 1812 BW).

BERAKHIRNYA PEMBERIAN KUASA Pasal 1813 BW : § Dengan ditariknya kembali kuasanya oleh Pemberi Kuasa; § Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh Penerima Kuasa; § Dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa;

PIHAK YANG DAPAT BERTINDAK SEBAGAI KUASA DALAM PERKARA PERDATA § § § Saat ini pihak yang berperkara tidak diharuskan diwakili oleh seorang advokat dalam beracara di muka Pengadilan, melainkan boleh menghadap sendiri; Berlainan dengan pada zaman penjajahan, di Pengadilan bagi golongan Eropa (Raad van Justitie/ Hooggerechthof) sesuai ketentuan Rv. berlaku prinsip “verplichte procureurstelling” yaitu pihak yang berperkara wajib diwakili oleh seorang advokat; Pihak yang dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa : q Advokat (UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat); q Jaksa sebagai Pengacara Negara (UU RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan); q Orang yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja

SURAT KUASA PADA PERKARA PERDATA § § § Berbentuk Surat Kuasa Khusus; Makna “khusus” pada surat kuasa, yaitu khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan dalam tingkat peradilan tertentu; Surat kuasa khusus dapat dibuat secara tertulis dan dapat juga dikemukakan secara lisan di muka Hakim; Bentuk surat kuasa khusus dapat dibuat di bawah tangan atau dalam bentuk akta otentik; apabila Pemberi Kuasa buta huruf, maka surat kuasa harus dalam bentuk otentik atau dapat juga dalam bentuk di bawah tangan namun harus dilegalisasi di hadapan pejabat umum yang berwenang; Apabila surat kuasa memuat klausula subtitusi, maka Penerima Kuasa berhak melimpahkan/ mensubtitusikan surat kuasa tersebut kepada pihak lain. Pelimpahan/ subtitusi tersebut dapat dilakukan secara permanen atau temporer

SURAT KUASA KHUSUS DARI LUAR NEGERI § § § § Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan mana Berbentuk tertulis (otentik atau dibawah tangan) Menyebutkan kompetensi relative Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek perkara sengketa Dilegalisir oleh KBRI setempat Atau dilegalisir oleh Konsulat Jenderal setempat

SURAT KUASA KHUSUS Masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini : SUPARMAN; Swasta, bertempat tinggal di Jakarta dengan beralamat di Jalan K. H. Mas Mansyur 59, R. T. / R. W. 006/ 009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, K. P. 60100. Pemegang K. T. P. dengan Nomor 10005676345; Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa; Pemberi kuasa dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor Kuasanya yang akan disebut di bawah ini, menerangkan dengan ini sepakat atau setuju memberikan Kuasa Khusus kepada : WANDA, S. H. ERWIN, S. H. Masing-masing sebagai Advocate & Legal Consultant pada Wanda & Partners Law Office, yang berkantor di Surabaya, dengan alamat kantor : Intiland Tower rooms 53, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 1 Surabaya, Telp. 0315653217, Fax. 031 -5653217, e-mail : wanda@yahoo. com; Selanjutnya disebut Para Penerima Kuasa;

SURAT KUASA KHUSUS Masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini : PT. ALAM SUBUR; sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian berikut perubahan-perubahan yang dibuat berdarkan hukum Republik Indonesia dan seluruhnya telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI, telah pula tercatat dalam daftar Perseroan, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Oleh karenanya sah sebagai sebuah badan hukum Perseroan. Beralamat kantor di Jalan Pahlawan Nomor 23 Surabaya; Dalam hal ini diwakili oleh AGUS SETIAWAN, bertempat tinggal di Surabaya dengan beralamat di Jalan Kertajaya Nomor 33, R. T. / R. W. 006/ 009, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Pemegang K. T. P. dengan Nomor 10005676345, Direktur Perseroan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. ALAM SUBUR; Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa;

Para Penerima Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; KHUSUS Mewakili sebagai kuasa hukum Pemberi Kuasa dalam membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas ingkar janji/ cidra janji (wanprestasi) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tertanggal 14 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Anggraini, S. H. terhadap PT. INDAH WANGI, yang berkedudukan hukum dengan beralamat kantor di Grand Soho Tower lt. 5, rooms 56 -57, Slipi, Jakarta Barat selaku Tergugat;

Para Penerima Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; KHUSUS Mewakili sebagai kuasa hukum Pemberi Kuasa dalam membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) di Pengadilan Negeri Semarang terhadap : 1. PT. INDAH WANGI, yang berkedudukan hukum dengan beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 12 Semarang selaku Tergugat I; 2. PT. INDIRA JAYA, yang berkedudukan hukum dengan beralamat kantor di Jalan Raya Bromo Nomor 31 Bandung selaku Tergugat II;

Para Penerima Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; KHUSUS Mewakili sebagai kuasa hukum Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Tergugat II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 408/ Pdt. G/ 2011/ PN. Sby. melawan DAMIANUS NAU DASNAN, S. H. selaku Penggugat;

Membuat, menandatangani, dan mengajukan Permohonan/ Pernyataan Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Pengadilan Negeri Surabaya terhadap/ atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 283/ Pdt. G/ 2011/ PN. Sby. yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 28 Januari 2012; Sehubungan hal tersebut, kepada Para Penerima Kuasa diberikan perkenanan, hak, serta kekuasaan penuh untuk : Menghadap di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung RI, Instansi-instansi, Panitia-Panitia, Pejabat-Pejabat Pemerintahan serta Badan-badan lainnya; Membuat, menandatangani, dan mengajukan Memori Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya; Mengajukan Surat-surat dan/ atau permohonan lainnya yang diperlukan; Menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang mana menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa; Mengajukan segala sesuatu yang dianggap perlu demi kepentingan yang memberi kuasa, serta sebaliknya menolak/ menyangkal sesuatu apapun yang diajukan oleh pihak manapun; Menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini; Mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa; Mencabut atau mengadakan segala perubahan atau tambahan terhadap Surat-surat serta keterangan yang telah disampaikan baik di dalam maupun di luar persidangan; Meminta putusan serta memohon eksekusi atas putusan;

Sehubungan hal tersebut, kepada Para Penerima Kuasa diberikan perkenanan, hak, serta kekuasaan (vollmacht) penuh untuk : Menghadap dimuka atau menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat; Menghadap serta berbicara pada Instansi-instansi Pemerintah maupun swasta, Pegawai, Pejabat-Pejabat Pemerintahan serta badan-badan lainnya; Meneliti atau meminta atau menerima atau membaca atau menyalin surat-surat, semua berkas yang berkaitan dengan perkara ini; Membuat, menandatangani, mengajukan surat-surat dan/ atau permohonan termasuk Penetapan yang berkaitan dengan perkara dimaksud; Menerima uang dan menandatangani kwitansi -kwitansi, termasuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini; Mengadakan serta menyusun materi termasuk menentukan kesepakatan dalam acara mediasi baik di dalam maupun di luar proses persidangan; Mengajukan replik, dan rereplik dalam acara jawab menjawab, termasuk bertindak sebagai kuasa hukum atas adanya gugatan balik/ Rekonpensi; Mengajukan alat bukti dan sebaliknya menolak/ menyangkal alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat; Membuat, menandatangani, dan mengajukan kesimpulan; Memohon putusan serta pelaksanaan isi putusan (eksekusi); Mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa; Memberi keterangan baik di dalam maupun di luar persidangan; Mencabut atau mengadakan segala perubahan atau tambahan terhadap surat gugatan;

Sehubungan hal tersebut, kepada Para Penerima Kuasa diberikan perkenanan, hak, serta kekuasaan (vollmacht) penuh untuk : Menghadap dimuka atau menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya; Menghadap serta berbicara atau menemui Pejabat atau Pegawai, atau Direktur, atau Karyawan pada instansi Perbankan RI, instansi-instansi Pemerintah maupun swasta; Mengajukan atau sebaliknya menerima Surat-surat dan/ atau permohonan lainnya yang diperlukan; Menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang mana menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa; Menerima uang atau melakukan pembayaran, oleh karenanya membuat atau menandatangani kwitansi-kwitansi; Mengadakan serta menyusun materi termasuk menentukan kesepakatan hingga menandatangani akta dalam acara mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan; Membuat, menandatangani, dan mengajukan jawaban, duplik, reduplik termasuk bertindak selaku Kuasa Hukum bagi Pemberi Kuasa dalam mengajukan jawab menjawab pada gugatan rekonpensi; Mengajukan alat bukti, serta sebaliknya menolak/ menyangkal alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan; Membuat, menandatangani, dan mengajukan Kesimpulan; Mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa; Mengadakan perubahan atau tambahan atau mencabut terhadap segala sesuatu yang telah disampaikan baik di dalam maupun di luar persidangan; Meminta penetapan dan/ atau putusan serta memohon eksekusi;

§ Selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting serta berguna dan dianggap baik oleh Para Penerima Kuasa untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebutkan dalam surat kuasa ini; § Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (recht van substitutie) dan secara tegas dengan hak retensi (recht van retentie). Surat Kuasa ini ditandatangani di Surabaya pada tanggal 1 Maret 2012, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani. Para Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, Meterai Rp. 6000, . WINDA, S. H. ERWIN, S. H. SUPARMAN

BENTUK DAN UNSUR-UNSUR GUGATAN § § § Gugatan diajukan kepada KPN secara tertulis, sedangkan bagi yang buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan; Gugatan yang diajukan secara tertulis disusun dengan format dengan memuat unsur-unsur baku surat gugatan, diajukan kepada KPN yang berwenang, serta ditandatangani oleh Penggugat prinsipal atau Kuasanya; Apabila gugatan diajukan secara lisan, maka Penggugat menghadap KPN mengutarakan maksudnya dan menjelaskan kronologi peristiwa hukumnya serta menunjukkan bukti yang dimiliki. Kemudian KPN memerintahkan panitera untuk mengkonstruksi keterangan penggugat tersebut menjadi surat gugatan;

UNSUR-UNSUR GUGATAN § § § Memuat tanggal gugatan diajukan (perhatikan tanggal surat kuasa dengan tanggal gugatan); Ditujukkan kepada KPN yang berkompeten (perhatikan kompetensi absolut dan kompetensi relatif); Memuat identitas para pihak dan kuasanya; Uraian Posita/ Fundamentum Petendi (susun secara kronologis singkat, bernilai juridis, latar belakang gugatan sebagai landasan apa yang dimohonkan dalam petitum); Petitum (primer dan dapat juga ditambah dengan subsidair/ ex aequo et bono); Tanda tangan Penggugat/ kuasanya.

Gugatan Error In Persona • Penggugat tidak memenuhi syarat (Diskualifikasi in Person); • Salah sasaran yang digugat (gemis aanhoeda nigheid); • Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

BEBERAPA CONTOH PENERAPAN PIHAK • • • Pihak yang timbul dari Perjanjian; Gugatan atas borg; Penguasaan secara kolektif; Gugatan terhadap ahli waris; Gugatan terhadap Perusahaan Badan Hukum dan Perusahaan Non Badan Hukum; Gugatan terhadap harta bersama; Pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa; Hubungan majikan dan bawahan; Pihak penyebab cekcok tidak dapat menjadi Penggugat perceraian (putusan MA No. 2571 K/ Pdt. 1988)

BEBERAPA PANDUAN PEMBUATAN GUGATAN § § Pihak yang dijadikan Tergugat harus lengkap – guna menghindarkan adanya eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium); Dimungkinkan terdapat pihak Turut Tergugat; Penyusunan Posita/ Fundamentum Petendi : q Menggunakan subtantieringstheorie : menyebutkan sejarah terjadinya hak atau hubungan hukum; q Menggunakan teori individualisasi (individuali-seringstheorie) : cukup menunjukan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan; q Pokok gugatan; q Penulisan obyek sengketa harus terperinci – guna menghindarkan adanya eksepsi gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel); q Tegaskan perbuatan/ tidak berbuatnya Tergugat yang disengketakan, misal : Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad ) berupa. . . ; q Perinci nilai kerugian; q Upaya menjamin pelaksanaan putusan : bunga (moratoir interest), dwangsom, sita jaminan, uitvoerbaar bij voorraad, provisioneel; Penyusunan Petitum harus ada pembahasannya dalam Posita/ Fundamentum Petendi;

KETENTUAN-KETENTUAN § § Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, mensyaratkan terhadap pemohon putusan serta merta harus memberikan uang jaminan sebesar objek yang disengketakan; Pasal 50 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009, : barang milik Negara atau barang milik Daerah tidak dapat disita; Pasal 225 HIR jo. Yurisprudensi MA RI Nomor : 79 K/ Sip/ 1972 jo. Yurisprudensi MA RI Nomor 1172 K/ Pdt/ 2005, tuntutan dwangsom ialah tidak dapat diajukan bersama-sama dengan tuntutan membayar uang; Yurisprudensi MA RI Nomor : 1070 K/ Sip/ 1972 tanggal 7 Mei 1973 menyatakan jika “tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”, serta berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor : 279 K/ Sip/ 1976 tanggal 5 Juli 1976 yang menyatakan jika “permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

§ § Yurisprudensi MA RI Nomor : 1559 K/ Pdt/ 1993 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebut objek sengketa tanah dinyatakan Obscuur Libel dan gugatan tidak dapat diterima” serta Yurisprudensi MA RI Nomor : 1449 K/ Sip/ 1975 yang menyatakan “Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima” ; Yurisprudensi MA RI Nomor : 67 K/ Sip/ 1975 tanggal 13 Mei 1975 gugatan yang petitumnya tidak sesuai dengan Posita/ Fundamentum Petendi maka dinyatakan kabur/ Obscuurlibel;

Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Di YOGYAKARTA Hal Surabaya, 24 Januari 2012 : Gugatan Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dengan Hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : MOSTOFA, S. H. ; SINTA, S. H. ; Masing-masing sebagai Advocates & Legal Consultants pada MUSTOFA Law Firm, yang berkantor di Surabaya, dengan alamat kantor di Jalan Ketintang Indah Nomor 10 Surabaya, Telp. (031) 5320835, Fax. (031) 5320835, e-mail : musmus@yahoo. com;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2012 terlampir bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum maupun kepentingan hak : UTOMO TANTRA; Swasta; bertempat tinggal di Jombang, dengan beralamat di Jalan Kenanga VI Nomor 7, R. T. / R. W. 002/ 010, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur; Sebagaimana dalam hal ini telah memilih domisili/ kedudukan hukum pada alamat kantor kuasanya tersebut; Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Dari dan oleh karena itu dengan ini membuat, menandatangani, dan mengajukan Gugatan Ingkar/ Cidra Janji (Wanprestasi) terhadap : FENI ANITA; Swasta; bertempat tinggal di Yogyakarta, dengan beralamat di Jalan Mangkubumi, R. T. / R. W. 024/ 008, Desa Bumiarjo, Kecamatan Bumiarjo, Yogyakarta; Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Gugatan ini didasarkan pada serangkaian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana terurai berikut : 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sama sepakat mengadakan perjanjian hutang piutang sebagaimana terurai dalam Akta Perjanjian No. 69 tertanggal 11 Desember 2011 yang dibuat di ahadapan Notaris Amelia, S. H. , dan karenanya masing-masing sah terikat dan telah terjadi hubungan hukum hutang piutang dengan kedudukan Tergugat ialah selaku kreditur yang telah menerima penyerahan pinjaman uang dari Penggugat selaku debitur sebesar Rp. 500. 000, . (lima ratus juta rupiah); 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Akta Perjanjian tersebut, Tergugat memiliki prestasi untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat paling lambat tanggal 2 Januari 2012; 3. Bahwa namun hingga jatuh tempo pelunasan hutang, Tergugat lalai memenuhi prestasinya tersebut; 4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan serangkaian langkah yang patut menurut hukum diantaranya dengan mengirimkan surat kepada Tergugat (somasi/ teguran) sebanyak satu kali tertanggal 22 Desember 2011; 5. Bahwa somasi/ teguran yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat pada intinya ialah untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan prestasinya, namun kenyataannya Tergugat tetap tidak pernah melakukan prestasinya. Kelalaian ini menunjukkan jika Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat (vide Pasal 1243 BW);

6. Bahwa akibat wanprestasi Tergugat, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa/ sebesar Rp. . . . , . (. . . . ); 7. Bahwa menurut hukum adanya wanprestasi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan wanprestasi tersebut (vide : pasal 1243 jo. 1267 BW), sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini; 8. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh wanprestasi Tergugat, dapat Penggugat rinci sebagai berikut : 9. Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi, maka sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasi berupa membayar dengan total sebesar Rp. . . () dengan disertai bunga (moratoir interest) sebesar 6% (enam prosen) per tahun sejak tanggal gugatan ini diajukan (vide : pasal 1250 BW); 10. Bahwa oleh karena wanprestasi oleh Tergugat adalah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. , . () yang dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat paling lambat tiga hari setelah putusan ini dibacakan;

11. Bahwa Penggugat merasa khawatir jika Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak; 12. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani pasal 180 Het Indlandsch Reglement (HIR), maka mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi; 13. Bahwa oleh karena Tergugat telah Wanprestasi, maka telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos/ biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya kepada Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Dst. .

Dan/ atau SUBSIDAIR Mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono). Hormat Kami, Tim Kuasa Hukum Penggugat MOSTOFA, S. H. ; SINTA, S. H. ;

PROSEDUR PENDAFTARAN GUGATAN § § § Daftarkan surat kuasa khusus dengan dilampiri copy kartu izin praktik Advokat Peradi (jika dikuasakan kepada advokat) ke Kepaniteraan PN setempat, sehingga mendapat nomor pendaftaran surat kuasa khusus. Ketentuannya tidak dikenakan biaya; Selanjutnya daftarkan surat gugatan disertai copy rangkap surat gugatan minimal 8/ tergantung jumlah para pihaknya, dilampiri surat kuasa khusus yang telah didaftar, dan copy kartu izin praktik Advokat Peradi (jika dikuasakan kepada advokat); Penggugat/ Kuasanya menerima surat perintah untuk membayar biaya panjar gugatan melalui loket bank; Setelah dibayarkan, surat gugatan diberi nomor register perkara dan tanggal gugatan diajukan. Misalnya No. 19/ Pdt. G/ 2012/ PN. Dps. ; Penggugat/ Kuasanya menerima salinan/ copy surat gugatan dan surat kuasa yang telah diberi nomor register;

PROSEDUR PEMANGGILAN PARA PIHAK § § § Secara resmi/ tertulis dengan Relass Panggilan Sidang (terhadap Tergugat dilampiri salinan surat gugatan); Pemanggilan dijalankan oleh Juru Sita Pengganti; Relass Panggilan Sidang disampaikan secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan atau kuasanya; Jangka waktu yang layak (minimal tiga hari sebelum jadwal sidang); Adanya delegasi Relass Panggilan Sidang

ALTERNATIF SITUASI PADA SIDANG PERTAMA § § Penggugat/ Kuasanya hadir dan Tergugat/ Kuasanya juga hadir; Penggugat/ Kuasanya hadir sedangkan Tergugat/ Kuasanya tidak hadir; Penggugat/ Kuasanya justru tidak hadir dan Tergugat/ Kuasanya hadir; Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya sama-sama tidak hadir

PEMERIKSAAN DALAM SIDANG PERTAMA Penggugat/ Kuasanya hadir dan Tergugat/ Kuasanya juga hadir, maka Hakim membuka persidangan dan kemudian : § Memeriksa identitas para pihak yang hadir (copy identitas atau copy izin praktik advokat); § Menanyakan apakah telah menerima Relass Panggilan Sidang secara resmi; § Menanyakan kepada Tergugat apakah telah menerima dan mengerti isi surat gugatan; § Memerintahkan (wajib) melakukan upaya mediasi dengan menawarkan apakah mediator berasal dari pilihan pihak-pihak atau ditunjuk dari Hakim Mediator (Pasal 130 HIR jo. Perma 1 Tahun 2008;

Penggugat/ Kuasanya hadir sedangkan Tergugat/ Kuasanya tidak hadir, maka Hakim membuka persidangan dan kemudian : § Memerintahkan agar Tergugat dipanggil kembali sesuai dengan prosedur; § Kesempatan pemanggilan selama tiga kali sidang berturut-turut; § Bila dalam pemanggilan ketiga Tergugat/ kuasanya tetap tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat/ Kuasanya, dan atas perkara tersebut dapat dijatuhkan putusan verstek (Pasal 125 (1) HIR); Penggugat/ Kuasanya justru tidak hadir dan Tergugat/ Kuasanya hadir, maka Hakim membuka persidangan dan kemudian : § Memerintahkan agar Penggugat dipanggil kembali sesuai dengan prosedur; § Kesempatan pemanggilan selama tiga kali sidang berturut-turut; § Bila dalam pemanggilan ketiga Penggugat/ kuasanya tetap tidak hadir maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat Gugur dan pemeriksaan dihentikan (Pasal 124 HIR);

PENCABUTAN DAN PERUBAHAN GUGATAN • • • Pasal 271 RV, dapat dilakukan oleh Penggugat/ Kuasanya; Jika dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Penggugat/ Kuasanya dapat langsung mencabut/ merubah gugatannya tersebut dengan menyampaikan kepada Hakim; Jika dilakukan setelah Tergugat memberikan jawaban, maka perubahan/ pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

PROSEDUR MEDIASI DALAM ACARA PERDATA Pasal 13 Perma 1 Tahun 2008 Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi : § Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator; § Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk; § Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim; § Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari; § Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara; § Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

PUTUSAN VERSTEK § § § Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat atau Kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan yang sah; Syarat-syarat : q Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan, relass panggilan sidang disampaikan langsung kepada ybs atau melalui kuasanya, serta terdapat tenggang waktu yang cukup dengan jadwal sidang; q Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah; q Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi; Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet/ Perlawanan melalui PN yang menjatuhkan putusan Verstek (Pasal 129 HIR) Tenggang waktu Veret adalah 14 hari terhitung sejak adanya pemberitahuan isi putusan verstek; Dengan adanya verzet, maka putusan verstek mentah kembali; Pemeriksaan Verzet berdasarkan gugatan semula, melalui pemeriksaan dengan acara biasa

§ § Isi putusan Verzet dapat : q Mengabulkan Verzet, berarti putusan verstek dibatalkan dan pemeriksaan diulang kembali mulai awal; q Menolak verzet, berarti putusan Verstek diilai sudah tepat; Apabila Tergugat/ Pelawan yang mengajukan Verzet ternyata tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, maka PN menjatuhkan putusan verstek untuk yang kedua kalinya. Terhadap Putusan Verstek yang kedua ini tidak dapat dilakukan upaya hukum;

JAWAB MENJAWAB § § § Jawaban Tergugat dapat meliputi : q Eksepsi; q Dalam Pokok Perkara : Jawaban dalam Konpensi, Gugatan Rekonpensi; Setelah menerima salinan Jawaban Tergugat, maka Penggugat diberi kesempatan menanggapinya dalam Replik; Kemudian setelah Tergugat menerima salinan Replik, maka diberi kesempatan menanggapinya dalam Duplik; Terdapat satu kali kesempatan (jarang) mengajukan Rereplik dan Reduplik; Tahapan pembuktian oleh Para Pihak; Diawali kesempatan pembuktian oleh Penggugat, dengan urutan bukti surat kemudian saksi;

EKSEPSI • • Tangkisan Tergugat yang tidak mengenai pokok persoalannya, melainkan hanya mengenai prosedur acara/ aspek formal gugatan saja (Pasal 136 HIR); Faure membagi eksepsi menjadi eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil; Eksepsi prosesuil berdasarkan alasan-alasan tidak berwenangnya Hakim atau batalnya gugatan, macamnya : eksepsi declinatoir, eksepsi gugatan batal, eksepsi perkara telah diputus, eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi disqualificatoir); Eksepsi materiil berdasarkan ketentuan hukum materiil, macamnya eksepsi menunda (dilatoir), eksepsi peremptoir;

JAWABAN TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA § § Merupakan tanggapan Tergugat terhadap dalil dan argumentasi Penggugat yang terurai dalam gugatannya; Dapat berupa bantahan/ sangkalan (verweer), namun dapat juga berupa pengakuan/ pembenaran terhadap dalil dan argumentasi Penggugat; Dalil dalam Eksepsi dapat dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara; Asasnya ialah dalil yang tidak dibantah secara tegas, dianggap telah diakui kebenarannya;

GUGATAN BALIK/ REKONPENSI § § § Diajukan oleh Tergugat semula Dalam Konpensi, yang kemudian secara simultan bertindak juga sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi; Diajukan bersama dengan Jawaban; Alasan diajukannya gugatan rekonpensi : menjalankan asas peradilan sederhana, menghemat biaya dan waktu; Tidak terdapat syarat materiil, namun praktiknya mensyaratkan adanya koneksitas antara gugatan konpensi dengan gugatan rekonpensi; Pemeriksaan dan putusan pengadilan terhadap gugatan rekonpensi dijadikan satu dengan gugatan konpensi;

JAWABAN TERGUGAT I Perkara Nomor : 621/ Pdt. G. / 2011/ PN. Sby. Dalam Perkara Antara : JUSTIANUS SAPUTRA sebagai PENGGUGAT Melawan PT. CIPUTRA SURYA, Tbk. sebagai TERGUGAT I PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk. sebagai TERGUGAT II _______________ Surabaya, 24 Januari 2012 Kepada Yang Terhormat MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA YANG MEMERIKSA PERKARA NOMOR : 621/ Pdt. G. / 2011/ PN. Sby. Di SURABAYA

Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : BAGUS PAMBUDI, S. H. Advocates & Legal Consultants pada Pambudi & Associates, yang berkantor di Surabaya, dengan alamat kantor : Graha Bukopin 1 st Floor Suite 105 -109, Jalan Panglima Sudirman Nomor 5 Surabaya K. P. 60131, Telp. +62 -31 5003768, Fax. +62 -31 5003768; Untuk dan atas nama Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2011 Nomor : 2455/ HK/ XI/ 2011, dengan ini disampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2011 sebagai berikut : Bahwa terlebih dahulu Tergugat I menyatakan membantah/ menyangkal (verweer) dengan tegas seluruh dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban Tergugat I ini;

DALAM EKSEPSI § Gugatan Penggugat Kabur (obscuurlibel) 1. Bahwa Penggugat dalam petitum nomor 2 gugatannya, mendalilkan jika “. . . perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2190 tertulis atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum”; 2. Bahwa namun dalil dalam petitum tersebut sama sekali tidak pernah ada dalam posita/ fundamentum petendi gugatan Penggugat. Uraian posita/ fundamentum petendi gugatan Penggugat yang menyebut adanya/ tentang Tergugat I hanya pada nomor 12, 13, 18, 19, 21, namun seluruhnya tidak ada satupun yang menguraikan dalil “perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah”. Lebih lanjut lagi bahkan tidak ada sama sekali dalil dalam posita/ fundamentum petendi gugatan Penggugat yang menyebut Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad); 3. Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut ialah tidak didahului adanya uraian dalam posita/ fundamentum petendi gugatannya/ petitum tidak sesuai dengan posita/ fundamentum petendi, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor : 67 K/ Sip/ 1975 tanggal 13 Mei 1975 maka terhadap gugatan yang demikian ialah tepat jika dinyatakan kabur/ Obscuurlibel dan selanjutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa terhadap segala yang telah terurai dalam bagian eksepsi, sepanjang sesuai dengan pokok perkara (mutatis mutandis) mohon dianggap terurai kembali menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara; Tanah Yang Disengketakan ialah Kepunyaan Sah dan Telah Dikuasai Tergugat I; 1. Bahwa Tergugat I mengakui dalil Penggugat dalam posita/ fundamentum petendi nomor 12 gugatannya namun sebatas/ hanya/ tidak lebih dari dalil yang menyatakan jika Tergugat I menguasai tanah berdasarkan SHGB Nomor 2190 tertulis atas nama Tergugat I sejak tahun 1999; 2. Bahwa selebihnya Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan tindakan penguasaan tersebut ialah tidak sah karena tidak mendapat persetujuan dari Penggugat. . . dst. . . ; 3. Bahwa. . ;

DALAM REKONPENSI 1. Bahwa segala yang telah diuraikan Penggugat Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebelumnya, mohon diberlakuan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini; 2. Bahwa selanjutnya Tergugat I dalam Konpensi ialah sebagai Penggugat Rekonpensi, dan karenanya Penggugat dalam Konpensi ialah sebagai Tergugat Rekonpensi; 3. Bahwa. . . . ;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); 3. Menyatakan menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak menerima petitum provisioneel yang diajukan oleh Penggugat. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad); 4. Menyatakan. . . ; DALAM REKONPENSI 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan. . ;

Dan/ atau Mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono). Hormat Saya, Kuasa Hukum Tergugat I BAGUS PAMBUDI, S. H.

REPLIK Merupakan tanggapan Penggugat terhadap dalil-dalil dan argumentasi Tergugat yang diuraikan dalam Jawabannya. Substansi Replik pada umumnya ialah bersifat penguatan atas argumentasi hukum yang telah Penggugat kemukakan dalam gugatannya

DUPLIK Merupakan tanggapan Tergugat atas Replik yang diajukan oleh Penggugat. Substansi Duplik pada umumnya ialah bersifat penguatan atas argumentasi hukum yang telah Tergugat kemukakan dalam jawabannya.

SITA JAMINAN (BESLAG) § § § Menempatkan barang dalam pengawasan pengadilan selama proses perkara berlangsung; Alasan untuk menjamin pemenuhan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, serta mencegah agar barang sengketa tidak dipindahtangankan selama proses perkara masih berlangsung; Macam sita (perbedaan berdasarkan obyek sita) : q Conservatoir Beslag Pasal 227 (1) HIR, 261 RBG; q Revindicatoir Beslag Pasal 226 HIR; q Marital Beslag Pasal 190 BW, Pasal 24 (2) huruf c PP 9 Tahun 1975

A. 1. a. b. 2. 3. 4. a. b. Pengertian dan tujuan penyitaan Sita merupakan tindakan eksepsional Penyitaan memaksakan kebenaran gugatan Penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan Sita merupakan tindakan perampasan Penytaan berdampak psikologis Tujuan penyitaan Agar gugatan tidak illusoir Obyek eksekusi sudah pasti B. Beberapa prinsip pokok sita 1. Sita berdasarkan permohonan 1) Lisan 2) Tertulis Disatukan dengan gugatan Diajukan tersendiri 2. Permohonan berdasarkan alasan

a. Alasan sita 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan tentang tergugat 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara obyektif 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan b. Yang berwenang menilai alasan c. Tanpa alasan sita ditolak 3. Penggugt wajib menunjukkan barang objek sita a. Tidak dibenarkan menyebut secara umum b. Menyebut rinci identitas yang melekat pada barang 4. a. b. c. Permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang Selama belum dijatuhkan putusan pada tingkat peradilan pertama Dapat dijatuhkan selama putusan belum dieksekusi Instansi yang berwenang memerintahkan sita

1) Mutlak menjadi kewenangan PN a) Apabila pada tingkat pertama tidak diajukan, tetapi baru diajukan pada tingkat banding atau kasasi b) Apabila permintaan ditolak oleh PN sehngga sejak semula tidak pernah diletakkan sita, PT atau MA tidak berwenang memerintahkan sita c) Semula PN mengabulkan sita, tetapi pada proses persidangan maupun dalam putusan akhir sita diangkat oleh PN 2) PT berwenang memerintahkan sita a) PN menolak permohonan sita b) Penggugat tidak meminta sita pada tingkat pertama 5. a. b. 1) 2) Pengabulan berdasarkan pertimbangan objektif Argumentasi mengenai alasan Cara memperoleh fakta yang lebih objektif Melalui proses pemeriksaan insidentil Melalui proses pemeriksaan pokok perkara

6. Larangan menyita milik pihak ketiga a. Derden verzet b. Penetapan pengangkatan sita 7. Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai objektif dan proporsional dengan jumlah tuntutan a. Dalam sengketa milik, penyitaan terbatas pada barang yang disengketakan b. Dalam sengketa utang yang dijamin dengan barang tertentu c. Sita terhadap seluruh harta kekyaan Tergugat d. Bila melampaui, maka dikeluarkan penetapan pengangkatan sita 8. Mendahulukan penyitaan barang bergerak a. Tidak dijumpai barang bergerak b. Perjanjian kredit dijamin agunan tertentu 9. Dilarang menyita barang tertentu Ps. 197 (8) HIR atau Ps. 211 RBG

10. Penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada Penggugat a. Penjagaan sita atas barang bergerak b. Penjagaan uang yang diblokir di bank c. Penjagaan sita atas barang tidak bergerak d. Penjagaan tidak boleh pada pihak ketiga e. Penyitaan tidak mengurangi penguasaan dan kegiatan usaha 11. Terhadap barang yang disita dalam perkara perdata, tetap dapat disita dalam perkara pidana (Ps. 39 ay. (2) KUHAP)

ASAS-ASAS SITA JAMINAN § § Berdasarkan permohonan pihak berperkara; Proporsionalitas antara besarnya tuntutan Penggugat dengan nilai barang yang dimohonkan sita; Pengadilan mempertimbangkan dengan cermat alasan dan urgensi permohonan sita; Penyitaan mendahulukan barang bergerak.

PROSEDUR PERMOHONAN SITA JAMINAN § § § Diajukan oleh Penggugat (bersama pengajuan gugatan atau selama persidangan berlangsung) dengan memperinci secara jelas obyek yang dimohonkan sita, agar tidak terjadi error in objecto; Sita Jaminan dapat ditingkatkan menjadi sita eksekusi; Terdapat kemungkinan Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag)

AKIBAT HUKUM PENYITAAN § § Barang yang telah disita jamin dilarang dijadikan obyek transaksi jual beli, dijaminkan, diwariskan, dihibahkan, atau dipindahtangankan dengan cara apapun; Transaksi atas obyek barang yang disita ialah batal demi hukum (Pasal 199 HIR), dan pelakunya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 231 KUHP;

MASUKNYA PIHAK KETIGA § § Perbedaan ditinjau dari inisiatif masuknya pihak ketiga; Voeging (ikut serta) : menempatkan diri pada salah satu pihak yang bersengketa; Tusschenkomst (mencampuri) : menempatkan diri di tengah-tengah pihak yang bersengketa; Vrijwaring (ditarik masuk dalam perkara) : salah satu pihak menarik pihak ketiga untuk masuk berdampingan dengannya dalam sengketa;

PEMBUKTIAN § § § Mengandung makna sebagai upaya pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan; Membuktikan mengandung beberapa pengertian, dalam arti logis yaitu memberi kepastian yang bersifat mutlak (berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya buki lawan, berdasarkan asas umu yang dikenal dalam ilmu pengetauhan). Berikut juga dalam arti konvensional, yaitu memberi kepastian yang relatif atau nisbi dimana sifatnya mempunyai tingkatan-tingkatan (Sudikno M. ); Macam alat bukti perkara perdata (Pasal 164 HIR jo. 1866 BW) meliputi : q Surat; q Keterangan saksi; q Persangkaan; q Pengakuan; q Sumpah.

Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth) PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN 1. Pembuktian mencari dan menemukan kebenaran formil tidak bersifat stelsel negatif menurut UU (negatief wettelijk stelsel), dan perlu diperhatikan beberapa prinsip : a. Hakim pasif; b. Putusan berdasarkan pembuktian fakta; 2. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara 3. Pembuktian perkara tidak bersifat logis 4. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan PEDOMAN PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN 1. Pedoman umum berdasarkan UU 2. Hukum materiil sendiri menentukan beban pembuktian, contoh : Pasal 1244 BW : debitur dapat mengajukan dalil adanya force majeur sebagai penyebab tidak melaksanakan pemenuhan perjanjian, beban pembuktian ada pada debitur; Pasal 1365 BW : beban pembuktian pada pihak yang menuntut

Pasal 1394 BW : pembuktian kepada penyewa tentang kebenaran pembayaran sewa; Pasal 1769 BW : bukti pembayaran utang pokok dengan tidak menyebut sesuatu mengenai bunga, dianggap sebagai bukti tentang dilunasi pembayaran bunga; Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 1 tahun 1974 : hak kepada suami untuk menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan istrinya, kewajiban pembuktian ada pada suami; Pasal 489 BW : wajib pembuktian bagi orang yang menyatakan berhak atas suatu barang; Pasal 533 BW : itikad baik (good faith) yang melekat pada diri orang harus dilindungi hukum, sehingga beban pembuktian berada pada yang mendalilkan; BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN

ALAT BUKTI SURAT § § § § Segala sesuatu yang memuat tanda baca untuk mencurahkan isi hati atau pikiran seseorang yang sengaja digunakan sebagai alat pembuktian; Tulisan merupakan alat bukti utama, karena dalam hubungan keperdataan para pihak sengaja membuat untuk menandai terjadinya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum tertentu; Macam alat bukti tulisan : q Tulisan bukan akta; q Akta : authentik dan bawah tangan; Tulisan terdapat kata “Sans Prejudice” Dalam praktik ditentukan pembuatan daftar alat bukti tulisan; Legalisasi dan legess; Waarmerking.

DAFTAR ALAT BUKTI PENGGUGAT Dalam Perkara Nomor : 195/ Pdt. G/ 2011/ PN. Sby. Kepada Surabaya, 15 Februari 2012 Yth. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 195/ Pdt. G/ 2011/ PN. Sby. Di SURABAYA Dengan hormat, Untuk dan atas nama Penggugat, dengan ini disampaikan Daftar Alat Bukti Penggugat yang terurai sebagai berikut :

§ Terbukti jika Antara Penggugat ialah Terikat dalam Hubungan Hukum/ Perjanjian Hutang Piutang No. Jenis Alat Bukti 1. Perjanjian hutang Piutang Nama/ Istilah BUKTI – P 1. 1 2. BUKTI – P 1. 2 Addendum Perjanjian Hutang Piutang Kegunaan/ Fungsi Alat Bukti Membuktikan bahwa benar jika Tergugat ialah sebagai debitur yang telah menerima piutang dari Penggugat sebagai Kreditur;

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI § § Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum yang menjadi dasar perkara; Siapa yang dapat menjadi saksi – hak ingkar; Larangan saksi berbohong dan menyimpulkan fakta; Asas-asas persaksian (unus testis nullus testis, testimonium de auditu)

ALAT BUKTI PERSANGKAAN § § § Pasal 173 HIR, 284 RBG, 1866 BW; Suatu kesimpulan yang ditarik dari peristiwa yang telah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti; Persangkaan bukan alat bukti yang berdiri sendiri, karena pada dasarnya setiap alat bukti dapat menimbulkan persangkaan;

ALAT BUKTI PENGAKUAN § § § Pengakuan adalah membenarkan dalil pihak lawan atas terjadinya perbuatan atau peristiwa hukum tertentu; Konsekwensi pengakuan ialah mempersempit area perselisihan, karena apa yang telah diakui pada dasarnya tidak perlu dibuktikan lagi; Pengakuan di muka sidang merupakan alat bukti sempurna dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali karena ada dwang, dwaling, atau bedrog;

ALAT BUKTI SUMPAH § § Pasal 155 – 158, 177 HIR Sumpah adalah suatu pernyataan yang dilakukan dengan khidmat keada Tuhan YME berkaitan dengan suatu keterangan atau janji yang diberikan; Dibedakan antara sumpah sebagai alat bukti (assertoir/ confirmatoir) dengan sumpah sebagai kewajiban yang harus diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di muka persidangan (promissoir); Sumpah sebagai alat bukti meliputi : q Sumpah suppletoir (penambah) : perintah hakim kepada pihak yang berperkara agar mengangkat sumpah guna menambah keyakinan hakim atas alat bukti yang sudah ada; q Aestimatoir/ penaksir q Sumpah decisoir (pemutus) : permintaan pihak berperkara kepada lawannya agar bersedia mengangkat sumpah, karena tidak ada alat bukti lain.

PEMERIKSAAN SETEMPAT (PLAATS ONDERZOEK) § § § Dilakukan atas inisiatif hakim atau atas permohonan pihak yang berperkara; Pada dasarnya merupakan persidangan yang dilakukan di lokasi tempat obyek perkara berada; Guna menambah keyakinan hakim dalam memahami perkara serta membuat putusan;

KESIMPULAN (CONCLUSI) § § § Diajukan oleh masing-masing pihak berperkara terhadap substansi perkara serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara; Bersifat subyektif, karena lebih didasarkan pada perspektif dan kepentingan masing-masing pihak berperkara; Tidak bersifat wajib, namun telah menjadi kebiasaan dalam praktik dan bermanfaat bagi hakim untuk lebih dapat memahami fokus substansi perkara;

PUTUSAN PENGADILAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kepala putusan/ irah-irah; Identitas pihak; Ringkasan gugatan, jawaban; Pertimbangan; Amar/ Diktum; Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim serta panitera pengganti; 7. Keterangan hadir atau tidaknya pihak berperkara; 8. Perincian biaya perkara

• Asas Putusan pengadilan Memuat dasar alasan Wajib mengadili seluruh isi tuntutan Tidak boleh memutus melebihi isi tuntutan Diucapkan dimuka umum

SIFAT DIKTUM/ AMAR PUTUSAN § § § Declaratoir (bersifat menyatakan); Constitutif (bersifat menetapkan); Condemnatoir (bersifat menghukum atau memerintahkan); Amar/ diktum ialah bersifat “kombinasi: sifat-sifat tersebut

PUTUSAN SERTA MERTA § § Merupakan putusan yang dapat dijalankan (eksekusi) terlebih dahulu, meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap; Dasar : Pasal 180 HIR, 191 RBG, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, mensyaratkan terhadap pemohon putusan serta merta harus memberikan uang jaminan sebesar objek yang disengketakan; Merupakan ketentuan eksepsional terhadap prinsip “putusan baru dapat dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap”; Memenuhi syarat-syarat alternatif : q Didasarkan alas hak yang berbentuk akta authentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh Tergugat; q Terdapat putusan bht yang menguntungkan Penggugat dan berkaitan dengan gugatan tersebut; q Terdapat gugatan provisionil yang dikabulkan; q Menyangkut sengketa hak milik

§ § § Prosedur dijatuhkannya : q Berdasarkan permohonan Penggugat; q Berdasarkan alasan dan bukti yang memenuhi ketentuan Undangundang; q Pengadilan wajib mempertimbangkan urgensinya, karena resiko kesulitan pemulihan obyek eksekusi pada keadaan semula apabila putusan/ eksekusi dibaalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi; Bermanfaat bagi Penggugat, karena dapat segera mohon eksekusi tanpa menunggu sampai putusan bht, sebaliknya merugikan Tergugat karena proses perkara masih belum bht dan terbuka kemungkinan putusan a quo dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi; Prosedur eksekusi putusan serta, pelaksanaan (eksekusinya) atas izin Ketua Pengadilan Tiggi atau Ketua Mahkamah Agung.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN § Upaya Hukum Biasa : ditujukan terhadap putusan yang belum bht, macamnya : verzet terhadap putusan verstek, banding, dan kasasi; § Upaya Hukum Luar Biasa : ditujukan terhadap putusan yang telah bht, macamnya : peninjauan kembali, derden veret terhadap sita eksekusi;

BANDING § § § § Upaya hukum banding disebut juga upaya hukum appel atau upaya hukum ulangan yang ditujukan ke PT sebagai “keberatan” terhadap putusan PN; Prosedur banding : q Diajukan secara tertulis oleh pihak berperkara (ahli waris) atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus banding; q Diajukan melalui PN pemutus; q Sejak dimulainya perhitungan tenggang waktu; q Membayar biaya permohonan banding Penyebutan pihak-pihak sebagai Pembanding/ Terbanding Tidak wajib menyerahkan memori Banding; Kontra Memori Banding tidak wajib; Pengiriman berkas perkara & putusan PN ke PT setempat, kemudian didaftar dalam register perkara di PT; Kedudukan PT sebagai “judex factie” yang memeriksa dan menilai kembali bukti-bukti perkara tersebut;

§ § § Pemeriksaan perkara banding pada umumnya hanya memeriksa berkas perkara, kecuali dipandang perlu maka PT dapat mendengar sendiri para pihak atau saksi-saksi atau memerintahkan PN melakukan pemeriksaan tambahan kemudian melaporkannya ke PT; Putusan PT : q Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding, dan memutuskan : a. Menguatkan Putusan PN; ATAU b. Membatalkan putusan PN dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ybs dengan menyatakan mengabulkan/ menolak/ tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat; q Menyatakan permohonan Banding tidak dapat diterima; PT mengirimkan putusan & berkas perkara ke PN, selanjutnya PN melalui relass memberitahukan amar putusan PT kepada pihak-pihak berperkara

MEMORI BANDING ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA DENGAN NOMOR : 842/ Pdt. G/ 2009/ PN. Sby. Dalam Perkara Antara : FAISAL ------- PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT I Melawan RENANTO, S. H. ------------- TERBANDING/ dahulu PENGGUGAT Surabaya, 23 November 2010 Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Melalui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Di S U R A B A Y A Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : RIKA, S. H. Advocate & Legal Consultant pada “LBH UNESA, yang berkantor di Surabaya, dengan alamat kantor : Jalan Ketintang Nomor 1 Surabaya K. P. 60131, Telp. +62 -31 5086 897, Fax. +62 -31 5021671; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2010 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 1324/ HK/ VII/ 2010 tertanggal 2 Juli 2010 terlampir bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum maupun kepentingan hak : FAISAL; Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Kompleks Babatan Indah B-9 Nomor 10, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya; Sebagaimana dalam hal ini telah memilih domisili/ kedudukan hukum pada alamat kantor kuasanya tersebut; Disebut sebagai Pembanding;

Dari dan oleh karenanya dengan ini Pembanding hendak menyampaikan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 842/ Pdt. G/ 2009/ PN. Sby. ; Bahwa permohonan Banding (pernyataan Banding tanggal 8 Juli 2010 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 29 Juni 2010) dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan memberi putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 842/ Pdt. G/ 2009/ PN. Sby. yang di dalam bagian amarnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : M E N G AD I L I : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI KEBERATAN TERHADAP EKSEPSI 1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tersebut pada halaman 34 – 36 putusan, dimana pada intinya Majelis Hakim telah membangun konstruksi hukum sendiri yang sama sekali berbeda dengan yang didalilkan oleh Pembanding. Hal tersebut terlihat dari uraian pertimbangan tentang gugatan yang kabur, dimana Majelis Hakim berpendapat kabur atau tidaknya suatu gugatan ialah berkaitan dengan keberadaan alat bukti; 2. Bahwa. . . . ; KEBERATAN TERHADAP POKOK PERKARA 1. Bahwa Pembanding sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sejauh menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Pembanding (halaman 44 alenia ketiga putusan), sehingga telah didapat suatu keyakinan jika faktor yang menjadi sebab atau sumber dari serangkaian perbuatan-perbuatan yang kemudian ialah adanya itikad tidak baik berupa wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding. . . ;

Berdasarkan uraian keberatan serta paparan fakta-fakta hukum di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur – Surabaya agar berkenan memutus sebagai berikut : 1. Mengabulkan atau menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 842/ Pdt. G/ 2009/ PN. Sby. tertanggal 29 Juni 2010; MENGADILI SENDIRI : 1. Menolak gugatan Terbanding/ Penggugat dalam perkara Nomor : 842/ Pdt. G/ 2009/ PN. Sby untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; 2. Menerima segala permohonan/ tuntutan/ petitum Pembanding sebagaimana tersebut dalam Jawaban Tergugat I/ Pembanding tertanggal 23 Februari 2010 untuk seluruhnya; 3. Membebankan segala biaya pada Penggugat/ Terbanding. Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono). Hormat Saya Kuasa Hukum Pembanding RIKA, S. H.

KONTRA MEMORI BANDING ATAS MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING/ PENGGUGAT ASAL TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 416/ Pdt. G/ 2010/ PN. Sby. Tanggal 27 Oktober 2010 Dalam Perkara Antara : H. ABDUL MADJID PENGGUGAT/ PEMBANDING Melawan H. ABDUL ROCHIM als. H. BAHRI TERGUGAT/ TERBANDING Surabaya, 23 Agustus 2011 Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Melalui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Di S U R A B A Y A Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : VITA, S. H. Advocate & Legal Consultant pada “LBH UNESA, yang berkantor di Surabaya, dengan alamat kantor : Jalan Ketintang Nomor 1 Surabaya K. P. 60131, Telp. +62 -31 5086 897, Fax. +62 -31 5021671; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor : xxxxxx tertanggal 21 Agustus 2011 terlampir bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum maupun kepentingan hak :

beralamat di Jalan Sumberejo Nomor 1 Surabaya; Sebagaimana dalam hal ini telah memilih domisili/ kedudukan hukum pada alamat kantor kuasanya tersebut; Dari dan oleh karenanya dengan ini Terbanding hendak menyampaikan Kontra Memori Banding Atas Memori Banding Yang Diajukan Oleh Pembanding/ Penggugat Asal Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 416/ Pdt. G/ 2010/ PN. Sby. Tanggal 27 Oktober 2010 sebagai berikut : Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan memberi putusan yang seadil-adilnya; Bahwa Terbanding menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding. Selanjutnya Terbanding juga menyangkal/ tidak bersepakat dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 416/ Pdt. G/ 2010/ PN. Sby. tanggal 27 Oktober 2010 yang pada bagian amarnya memutuskan :

M E N G A D I L I DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA : • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI : • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; • Menyatakan sah pengikatan diri untuk melakukan jual beli No. 22 tertanggal 6 Mei 2003 dihadapan Notaris Imam Sudjono Hermanto, SH antara Penggugat dan Tergugat atas tanah pekarangan hak milik no. 433 atas nama Tergugat H. ABD. MADJID luas 5. 720 m 2, gambar situasi tanggal 26 -5 -1994 no. 5158/ 94 terletak di Kel. Benowo, Kec. Benowo Surabaya, Propinsi Jawa Timur; • Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : • Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316. 000, . (tiga ratus enam belas ribu rupiah); Bahwa terhadap dalil yang telah Terbanding uraikan dalam jawaban atas gugatan, duplik, serta kesimpulan mohon dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang diajukan dengan Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya turut mendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat/ permohonan banding Pembanding atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Selanjutnya Kontra Memori Banding ini diajukan dengan didasarkan pada serangkaian fakta hukum dan dasar hukum sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI • KEBERATAN PEMBANDING BERTENTANGAN/ TIDAK SESUAI DENGAN GUGATAN 1. Bahwa biestanddeel gugatan Penggugat/ Pembanding sebagaimana tersebut pada bagian title ialah “gugatan wanprestasi”, suatu perbuatan mana yang kemudian ditegaskan oleh Pembanding sebagaimana didalilkan dalam posita/ fundamentum petendi nomor 19. gugatan Penggugat yaitu “tidak diberikan atau diserahkan kembali uang pinjaman dari bank maupun obyek tanah yang telah dibaliknamakan atas nama Tergugat itu kepada Penggugat”; 2. Bahwa pemeriksaan banding sebagaimana berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H. , pada prinsipnya yaitu sebuah pemeriksaan perkara ulang (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 199). Makna “pemeriksaan ulang” ini kemudian diperinci dalam doktrin yang dikemukakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S. H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S. H. sebagai “pemeriksaan yang dilakukan mulai dari pengajuan gugatan sampai putusan dijatuhkan, dengan lain perkataan semua surat-surat bukti, putusan Pengadilan Negeri dibaca dan diteliti lagi. Semua segi pemeriksaan diulang, baik yang mengenai duduknya perkara (fakta), maupun penerapan hukumnya” (Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 151). Hal ini sehingga dalam pemeriksaan banding ialah tidak menguji hal/ argumentasi hukum baru selain yang terdapat dalam gugatan; 3. Bahwa dalam perkara ini, pemeriksaan banding ialah tetap pada batasan sebagaimana dalam gugatan yaitu hendak menemukan kebenaran formil mengenai ada atau tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding. Namun ternyata keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana seluruhnya tersebut pada halaman 3 Memori Banding ialah sama sekali tidak menguraikan fakta hukum serta dasar hukum yang mampu mendalilkan bentuk wanprestasi Terbanding, sebaliknya Pembanding mulai dari alenia kedua hingga alenia terakhir halaman 3 Memori Banding masing-masingnya justru mengurai :

§Kekuatan pembuktian akta (dengan menyebut kalimat “…. Hanya sebagai formalitas saja”); §Pengujian keabsahan perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli; §Fase pra contractual yang melatar belakangi lahirnya jual beli; §Pengujian keabsahan perikatan dalam transaksi Gold Quess; §Adanya penyalahgunaan keadaan terhadap Pembanding; Dengan substansi Memori Banding yang demikian, maka telah ternyata jika Pembanding telah menyimpang dan tidak lagi mendalilkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana dalam gugatannya terdahulu; 4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding ini ialah tidak lagi sesuai dengan rule pemeriksaan banding yaitu “mengulang pemeriksaan”, bahkan telah ternyata jika Memori Banding Pembanding sangat bertentangan dengan gugatannya yang mendalilkan perbuatan wanprestasi. Oleh karenanya telah patut jika Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh keberatan dan Memori Banding Pembanding atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; • KEBERATAN PEMBANDING TIDAK BERDASAR HUKUM 1. Bahwa pada alenia kedua halaman 3 Memori Banding, Pembanding mendalilkan jika “…. . akta-akta sebagaimana tersebut dalam bukti P -1, P – 2, dan P – 3 itu dibuat, yang sesungguhnya adalah merupakan bukti dibuat hanya sebagai formalitas saja”; 2. Bahwa bukti P – 1 ialah Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual beli yang dibuat oleh Notaris Imam Sudjono Hermanto, SH. No. 22 tertanggal 6 Mei 2003, bukti P – 2 ialah Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris Imam Sudjono Hermanto, SH. No. 23 tertanggal 6 Mei 2003, dan bukti P – 3 ialah Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris Imam Sudjono Hermanto, SH. No. 24 tertanggal 6 Mei 2003. Seluruhnya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 BW ialah terkualifikasi sebagai akta otentik, yaitu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna; 3. Bahwa dalil Pembanding yang menyebut akta-akta di atas sebagai formalitas saja ialah sebuah dalil yang tidak berdasar hukum, jika Pembanding tidak mengakui kebenaran alat bukti akta tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR selanjutnya Pembanding harus membuktikan akta itu tidak benar. Oleh karena jelas ternyata jika tidak berdasar hukum, maka telah patut jika Majelis Hakim Yang Mulia menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima keberatan Pembanding pada alenia kedua halaman 3 Memori Banding;

4. Bahwa selain hal tersebut Pembanding pada alenia keempat dan keenam halaman 3 Memori Banding hendak menguji keabsahan perjanjian dengan dasar penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden); 5. Bahwa dalam civil law system yang berlaku di Indonesia sama sekali tidak ada dasar hukum (wet) yang menentukan pengujian termasuk pembatalan perjanjian dengan dasar penyalah gunaan keadaan, oleh karena jelas ternyata jika dalil Pembanding yang demikian ialah tidak berdasar hukum dan telah patut jika Majelis Hakim Yang Mulia menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Terbanding sangat bersepakat dengan seluruh pertimbangan hukum pada bagian “DALAM POKOK PERKARA” dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dimana awalnya ialah mendudukan permasalahan sesuai dengan pokok gugatan yaitu apakah Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding dalam gugatannya; 2. Bahwa sebagaimana telah disebut pada bagian “DALAM EKSEPSI” Kontra Memori Banding ini, kualifikasi perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang hendak dibuktikan ialah didalilkan dalam posita/ fundamentum petendi nomor 19. gugatan Penggugat/ Pembanding yaitu “tidak diberikan atau diserahkan kembali uang pinjaman dari bank maupun obyek tanah yang telah dibaliknamakan atas nama Tergugat itu kepada Penggugat”; 3. Bahwa. . . ; DALAM REKONPENSI Bahwa terlebih dulu perlu ditegaskan disini, atas segala sesuatu yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI dan DALAM KONPENSI di atas diambil alih dan dijadikan alasan pula DALAM REKONPENSI berikut. Selanjutnya sekarang Terbanding ialah selaku Pembanding Rekonpensi, dan karenanya menarik Pembanding Konpensi selaku Terbanding Rekonpensi atas fakta hukum dan dasar hukum yang diuraikan sebagai berikut : 1. Bahwa Pembanding Rekonpensi sangat bersepakat dengan seluruh pertimbangan hukum pada bagian “DALAM REKONPENSI” dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang menyatakan mengabulkan gugatan rekonpensi Pembanding Rekonpensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut : 1. Menolak atau Tidak Menerima permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 416/ Pdt. G/ 2010/ PN. Sby. Tanggal 27 Oktober 2010; MENGADILI SENDIRI : 1. Menolak gugatan Pembanding/ Penggugat dalam perkara Nomor : 416/ Pdt. G/ 2010/ PN. Sby. Tanggal 27 Oktober 2010 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; 2. Menerima segala permohonan/ tuntutan/ petitum Terbanding/ Tergugat sebagaimana tersebut dalam Jawaban Terbanding/ Tergugat untuk seluruhnya; 3. Membebankan segala biaya pada Pembanding/ Penggugat. Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono). Hormat Saya, VITA, S. H.

KASASI § § § Pasal 30, 45 a UU MA; Merupakan upaya hukum yang diajukan kepada MA terhadap putusan PT, kecuali ditentukan lain oleh UU; Yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi ialah pihak berperkara/ ahli warisnya atau kuasanya (Pasal 44 ayat (1) UU MA); Putusan yang dapat dimohonan kasasi : q Putusan banding (PT) atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan; q Penetapan dari semua lingkungan peradilan; Prosedur permohonan kasasi : q Diajukan pihak berperkara/ kuasanya; q Melalui PN pemutus tingkat pertama; q Tenggang waktu; q Membayar biaya permohonan kasasi; q Wajib disertai memori kasasi yang diajukan paling lambat 14 hari sejak permohonan kasasi didaftar;

§ § § § Keterlambatan kasasi dianggap pihak berperkara menerima putusan; Keterlambatan menyerahkan memori kasasi, maka permohonan kasasi tidak dapat diterima; Kontra memori kasasi bersifat fakultatif, namun bila akan mengajukan maka jangka waktu paling lambat harus sudah diserahkan dalam 14 hari sejak menerima salinan memori kasasi; Alasan-alasan kasasi bersifat limitatif (Pasal 30 UU MA); Pencabutan permohonan kasasi dapat dilakukan oleh pemohon kasasi/ kuasanya, setelah itu tidak dapat diajukan lagi meskipun tenggang waktu belum lampau (Pasal 49 ayat (1) UU MA); Pemeriksaan kasasi berdasarkan surat-surat, dan hanya jika dipandang perlu maka MA mendengar sendiri para pihak atau saksi atau memerintahkan PN atau PT mendengar para pihak atau saksi (pasal 50 ayat (1) UU MA); Dalam hal MA membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi, maka MA mengadili sendiri perkara tersebut dan dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama (Pasal 50 ayat (2) UU MA); Dalam hal MA mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 a UU MA, maka MA menyerahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutusnya (Pasal 51 ayat (1) UU MA);

§ § Dalam hal MA mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 b dan c UU MA, maka MA memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi (Pasal 51 ayat (2) UU MA); MA tidak terikat pada alasan-alasan kasasi, dan dapat memakai alasan hukum lain dalam mengambil putusan (Pasal 52 UU MA); Pengiriman putusan kasasi dan berkas perkara ke Ketua PN yang memutus perkara tersebut; Jurusita PN atas perintah KPN memberitahukan relass pemberitahuan amar putusan kepada pihak yang berperkara atau kuasanya;

MEMORI KASASI ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR : 233/ PDT/ 2010/ PT. Sby. TERTANGGAL 12 JULI 2010 Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI NOMOR : 54/ Pdt. G/ 2009/ PN. Kdi. TERTANGGAL 26 AGUSTUS 2009 Surabaya, 20 September 2010 Kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Ketua Pengadilan Negeri Kediri Di K E D I R I Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : RITA, S. H. Advocate & Legal Consultant pada “LBH UNESA, yang berkantor di Surabaya, dengan alamat kantor : Jalan Ketintang Nomor 1 Surabaya K. P. 60131, Telp. +62 -31 5086 897, Fax. +62 -31 5021671; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor : xxxxxx tertanggal 13 September 2010 terlampir bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum maupun kepentingan hak :

ZAENAL ABIDIN; Swasta; bertempat tinggal di Tulungagung, dengan beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 10 A Tulungagung; Sebagaimana dalam hal ini telah memilih domisili/ kedudukan hukum pada alamat kantor kuasanya tersebut; Dahulu PENGGUGAT/ PEMBANDING dalam Perkara Nomor: 233/ PDT/ 2010/ PT. SBY jo Nomor: 54/ PDT. G/ 2009/ PN. Kdi sekarang sebagai PEMOHON KASASI. Melawan: MUTHASOM, alamat, Jalan Nusa Indah RW 10 RT 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dahulu Tergugat / Terbanding sekarang sebagai TERMOHON KASASI. Dari dan oleh karenanya dengan ini Pemohon Kasasi/ Penggugat hendak menyampaikan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor : 233/PDT/2010/PT. SBY. Jo. Nomor: 54 PDT. G/2009/PN. Kdi; Bahwa, permohonan Kasasi (pernyataan kasasi tanggal 08 September 2010 atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur – Surabaya tertanggal 12 Juli 2010, Nomor : 233/ PDT/ 2010/ PT. SBY dan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 2 September 2010 sebagaimana pada Surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor : W. 14 -U. 22/ 674/ PA. 01. 02/ 1/ 2010 dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat adalah pada tanggal 22 September 2010) sehingga Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat telah memenuhi tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima untuk selanjutnya memeriksa permohonan a quo. serta memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon Kasasi/ Penggugat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang di dalam bagian amarnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : M E N G AD I L I : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Kabupaten Kediri tanggal 2 Desember 2009 Nomor : 54/Pdt. G/2009/PN. Kdi yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI 1. Menolak gugatan Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 100. 000, -(Seratus ribu rupiah); JUDEX FACTI KELIRU DALAM MERUMUSKAN ADANYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON KASASI/ PENGGUGAT DENGAN TERMOHON KASASI/ TERGUGAT 1. Aaaaaa. . .

Berdasarkan uraian Memori Kasasi ini maka Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum; dan oleh karena itu Putusan Hakim Banding aquo tidak dapat dipertahankan lagi serta telah seharusnya dibatalkan serta oleh karena itu dengan hormat dan kerendahan hati Pemohon Kasasi/ Penggugat memohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan kiranya memutus perkara ini dalam tingkat Kasasi sebagai berikut : 1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor: 233/PDT/2010/PT. SBY tanggal 12 Juli 2010 yang dimohonkan Kasasi. MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Asal / Penggugat Pembanding sekarang Pemohon Kasasi; 2. Menyatakan. . . . ; 3. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini baik pada Tingkat PN, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi. Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono)

PENINJAUAN KEMBALI § § Prinsip : q Merupakan wewenang MA memeriksa dan memutus permohonan PK; q Obyek : putusan bht; q Hanya diajukan satu kali; q Alasan PK ditentukan secara limitatif & digunakan secara alternatif; q PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi putusan pengadilan, kecuali secara subyektif ditentukan KPN; Prosedur dan permohonan PK : q Diajukan pihak yang berperkara/ ahli waris atau kuasanya; q Secara tertulis (memori PK), memuat alasan-alasan PK; q Permohonan PK diajukan ke MA melalui PN setempat; q Tenggang waktu 180 hari bergantung alasan PK; q Membayar biaya permohonan PK; Termohon PK dapat menyampaikan kontra memori PK dalam waktu 30 hari setelah menerima salinan memori PK; PN mengirimkan berkas permohonan PK ke MA;

§ § § MA mencatat register permohonan PK; KMA/ WKMA membentuk majelis PK; MA berwenang memerintahkan PN/ PT mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta keterangan & pertimbangan dari pengadilan tersebut; Pengadilan ybs mengirimkan berita acara pemeriksaan; Putusan PK oleh MA : q Mengabulkan permohonan PK, maka MA membatalkan putusan yang dimohonkan PK. Selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri; q Menolak permohonan PK, karena permohonan PK dinilai tidak beralasan; MA mengirimkan salinan putusan PK serta berkas perkara ke PN, selanjutnya PN memberitahukan isi putusan tersebut kepada Pemohon dan Termohon;

DERDEN VERZET § Merupakan upaya hukum yang diajukan pihak ketiga untuk mempertahankan haknya atas barang yang telah diletakan dalam sita (sita jaminan atau sita eksekusi) oleh Pengadilan atas perkara pihak lain; § Pihak ketiga merasa dirugikan atas penyitaan tersebut, jika pihak ketiga ini tidak menggunakan haknya maka ia dianggap tidak berkeberatan atas sita terhadap barangnya; § Syarat mengajukan derden verzet : q Diajukan atas dasar alas hak; q Diajukan tertulis melalui PN yang menyita disertai diktum agar dinyatakan sebagai pihak ketiga yang baik, dan mohon agar sita (jaminan atau eksekusi) diangkat kembali; q Membayar biaya perkara; § Apabila derden verzet dikabulkan karena dinilai beralasan hukum, maka sita (jaminan atau eksekusi) diperintahkan agar diangkat kembali karena dinilai tidak relevan lagi dipertahankan;

§ § Sebaliknya apabila derden verzet ditolak karena dinilai tidak beralasan hukum, maka sita (jaminan atau eksekusi) tetap dipertahankan; Terhadap putusan atas derden verzet dapat diajukan upaya hukum banding

EKSEKUSI § § Eksekusi merupakan tindakan paksa sebagai pelaksanaan putusan pengadilan sebagai rangkaian jalannya proses peradilan; Putusan yang dapat dimohonkan eksekusi perdata : q Putusan pengadilan bht; q Putusan serta merta; q Putusan berdasarkan ketentuan perundangan perdata khusus; Prinsip-prinsip eksekusi : q Merupakan wewenang KPN; q Memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan; q Berdasarkan permohonan eksekusi; q Diktum putusan condemnatoir q Putusan tidak dipenuhi secara sukarela oleh Termohon Eksekusi Macam eksekusi : q Eksekusi pembayaran uang; q Eksekusi melakukan perbuatan hukum tertentu; q Eksekusi riil.

§ § § § § Permohonan eksekusi diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada KPN yang memutus perkara di tingkat pertama, denga membayar biaya eksekusi; Permohonan eksekusi dilampiri surat kuasa khusus (bila dikuasakan) dan dilampiri salinan putusan bht yang diktumnya condemnatoir; KPN mempelajari berkas permohonan eksekusi, bila dinilai memenuhi syarat maka akan didahului dengan aanmaning kepada Termohon Eksekusi agar memenuhi putusan secara sukarela; Apabila Termohon Eksekusi bersedia memenuhi putusan secara sukarela, maka eksekusi tidak perlu dijalankan secara paksa; Apabila Termohon Eksekusi tidak memenuhi putusan secara sukarela maka eksekusi dijalankan secara paksa, dengan didahului penerbitan Penetapan yang berisi perintah eksekusi kepada Jurusita Pengganti dan panitera Pengadilan; Didahului dengan Sita Eksekusi terhadap obyek yang akan dieksekusi; Eksekusi pembayaran uang dilakukan dengan jalan melelang obyek eksekusi yang hasilnya dibayarkan kepada Pemohon Eksekusi; Eksekusi riil berupa pengosongan atau pembongkaran dilakukan secara fisik terhadap obyek eksekusi di tempat obyek eksekusi ybs; Eksekusi melaukan perbuatan tertentu dapat digantikan dengan pembayaran sejumlah uang apabila tidak dijalankan sukarela;

§ § § Proses dan hasil eksekusi akan dituangkan dalam berita Acara Eksekusi yang ditandatangani Jurusita dan Panitera Pengadilan, Saksi-saksi, Termohon Eksekusi atau kuasanya; Penyerahan obyek eksekusi atau hasil lelang eksekusi dari aparat eksekusi Pengadilan kepada Pemoho Eksekusi; Apabila obyek yang dieksekusi berada di wilayah PN lain, maka dapat dilakukan mellalui pendelegasian wewenang eksekusi dari PN yang berwenang eksekusi kepada PN dimana obyek eksekusi berada;

MEMORI PENINJAUAN KEMBALI Atas Putusan Mahkamah Agung No. 641 K/Pdt/2011 Tertanggal 23 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 103/PDT/2008/PT. MKS Tertanggal 15 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 92/Pdt. G/2005/PN. MKS Tertanggal 11 Maret 2006 Surabaya, 17 November 2011 Kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di J A K A R T A Melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Palu Di P A L U Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : SILVI, S. H. Advocate & Legal Consultant pada “LBH UNESA, yang berkantor di Surabaya, dengan alamat kantor : Jalan Ketintang Nomor 1 Surabaya K. P. 60131, Telp. +62 -31 5086 897, Fax. +62 -31 5021671; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor : 220/ HK/ XI/ 2011 tertanggal 16 November 2011 terlampir bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum maupun kepentingan hak :

JEFRI GUNAWAN; swasta, bertempat tinggal di Jakarta dengan beralamat di Jalan Alamanda III No. 3 Sunter Mas Jakarta; Sebagaimana dalam hal ini telah memilih domisili/ kedudukan hukum pada alamat kantor kuasanya tersebut; Disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon, dahulu Penggugat/ Pembanding/ Pemohon kasasi; MELAWAN 1. AMO SWANDY; beralamat di Jalan Srigala Nomor 91 Palu; Disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali I, dahulu Tergugat I/ Terbanding I; 2. MERLY SIHAYA; beralamat di Jalan Srigala Nomor 91 Makassar; Disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Tergugat II/ Terbanding II; Dari dan oleh karenanya dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali hendak menyampaikan Memori Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung No. 641 K/Pdt/2011 Tertanggal 23 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 103/PDT/2008/PT. MKS Tertanggal 15 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 92/Pdt. G/2005/PN. MKS Tertanggal 11 Maret 2006 § Bahwa permohonan Peninjauan Kembali (pernyataan permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 16 November 2011 atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI) dan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian mohon kiranya Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan memberi putusan yang seadil-adilnya;

§ Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dalam amar putusannya menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JEFFRY GUNAWAN tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500. 000, 00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Agung), maka permohonan Peninjauan Kembali ini dilakukan/ diajukan atas dasar sebagai berikut : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM TINGKAT KASASI JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA Majelis Hakim Khilaf Atau Keliru Karena Telah Memutus Tanpa Dasar Hukum 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim dalam tingkat kasasi sebagaimana disebutkan di atas, keberatan mana dikarenakan amar Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang relevan. Sebaliknya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 6 Putusan Kasasi Nomor : 641/ K/ Pdt/ 2008) hanya

641 K/ Pdt/ 2008, nampak jelas bahwa judex Juris melakukan kelalaian yang diwajibkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan “Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”; 3. Bahwa putusan perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya hanyalah berisi pernyataan pendapat Majelis Hakim sebagai suatu kesimpulan semata-mata tanpa dilandasi dasar-dasar hukum apapun. Dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 641 K/Pdt/2008 dapat dikatakan tidak didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang kuat, terlebih-lebih pasal-pasal dari Undang yang seharusnya menjadi dasar dari pertimbangan dan putusannya itu sama sekali tidak ada; 4. Bahwa sangatlah nyata judex juris sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang nyata atau sebenarnya dari suatu tuntutan hukum untuk menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan. Oleh karena putusan judex juris tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan sebalknya telah menyimpang, maka putusan judex juris tersebut haruslah dibatalkan; Majelis Hakim Khilaf Atau Keliru Karena Menyatakan Judex Facti Tidak Salah Dalam Menerapkan Hukum 1. Aaaaa. .

Kembali mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan peninjauan kembali ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali. 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 641 K/ Pdt/ 201 Tertanggal 23 Oktober 2011. Untuk selanjutnya menjatuhkan putusan/ mengadili sendiri : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini. SUBSIDAIR : Mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono). Hormat Saya, Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali 1. SILVI, S. H

Nomor: 259/ Lit–Per. P. E. P/ XII/ 2011 Desember 2011 Hal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lamp. : Surat Kuasa Khusus Surabaya, 27 Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Di S U R A B A Y A Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : INDAH, S. H. Advocate & Legal Consultant pada “LBH UNESA, yang berkantor di Surabaya, dengan alamat kantor : Jalan Ketintang Nomor 1 Surabaya K. P. 60131, Telp. +62 -31 5086 897, Fax. +62 -31 5021671; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2011 terlampir bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum maupun kepentingan hak : JONATHAN; Swasta, bertempat tinggal di Surabaya dengan beralamat Jalan Dukuh Kupang Timur 17/ 2 Surabaya; Sebagaimana dalam hal ini telah memilih domisili/ kedudukan hukum pada alamat kantor kuasanya tersebut;

Pemohon dengan ini membuat, menandatangani, dan mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan penyerahan terhadap obyek : Sebidang tanah Tambak Mayor, tepatnya terletak di Jalan Tanjungsari 73 -75, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, seluas 25. 000 M 2, sesuai Petok D. 292; Selanjutnya disebut Obyek Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan atau cukup disebut Obyek; Eksekusi mana yang merupakan/ sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 191/ Pdt. G/ 2006/ PN. Sby tertanggal 7 Juni 2006, yaitu dalam perkara antara : JONATHAN; -------------------------- sebagai PEMOHON EKSEKUSI Melawan RACHMAT BHAKTI, Cs; ------------- Sebagai PARA TERMOHON EKSEKUSI Permohonan ini didasarkan pada fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana terurai di bawah ini : 1. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 46/ EKS/ 2006/ PN. Sby. Jo. Nomor : 191/ Pdt. G/ 2006/ PN. Sby. tanggal 30 April 2009, terhadap obyek tersebut di atas telah diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilakukan eksekusi pengosongan. Termasuk sebelumnya berdasarkan Putusan Condemnatoir yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht

eksekusi pengosongan dan penyerahan obyek terhadap Pemohon tersebut harus dilaksanakan; 3. Bahwa namun hingga saat ini eksekusi pengosongan dan penyerahan obyek kepada Pemohon belum juga dilaksanaan, maka tepat dan berdasar hukum jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan Pemohon ini; Berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan melaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 46/ EKS/ 2006/ PN. Sby. Jo. Nomor : 191/ Pdt. G/ 2006/ PN. Sby. tanggal 30 April 2009; Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya Pemohon sampaikan terima kasih; Hormat saya, Kuasa Hukum Pemohon

PENUNDAAN EKSEKUSI § § Merupakan wewenang diskresioner KPN berdasarkan alasan : q Adanya potensi gangguan keamanan dan keselamatan bagi para pihak maupun petugas eksekusi apabila eksekusi tetap dijalankan; q Adanya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan Termohon Eksekusi dan/ atau perlawanan penundaan eksekusi secara obyektif dinilai cukup potensial untuk dikabulkan dengan membatalkan putusan atau penetapan yang akan dijadikan dasar untuk eksekusi; Penundaan eksekusi bersifat temporer dan kasuistis, tidak dapat digeneralisir. Karena pada asasnya upaya hukum PK atau derden verzet tidak menangguhkan eksekusi; Apabila PK dikabulkan dan putusan yang dijadikan eksekusi dibatalkan, maka eksekusi harus dihentikan/ dibatalkan; Apabila derden verzet terhadap sita eksekusi dikabulkan dan sita eksekusi dinyatakan tidak sah serta berharga berikut diperintahkan diangkat kembali, maka obyek sita tersebut tidak dapat dieksekusi dan eksekusi terhadap obyek dihentikan.