Hubungan Negara dengan Tanah MASA KOLINIAN BELANDA Hubungan

Hubungan Negara dengan Tanah

MASA KOLINIAN BELANDA Hubungan negara dengan tanah pada masa kolonial adalah domein verklaring (pernyataan kepemilikan). Negara sebagai pemilik tanah, semua tanah yang ada di Hindia Belanda adalah mutlak milik negara, masyarakat tidak punya hak milik atas tanah.

MASA INDONESIA MERDEKA hubungan negara dengan tanah pada masa Indonesia merdeka, tidak lagi menerapkan domein verklaring, yaitu negara sebagai kekuatan seluruh rakyat Indonesia hanya menguasai tanah. Ada hubungan penguasaan dalam artian mengatur, masyarakat bisa memiliki tanah dengan mengajukan hak milik atas tanah.

HAK MENGUASAI DARI NEGARA MEMBERI WEWENANG KEPADA NEGARA UNTUK : A. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Dinamika pembangungan nasional, seringkali menuntut Negara untuk melakukan penataan kembali atas tata ruang termasuk pemanfaatan tanah sedemikian rupa yang meminta masyarakat untuk menyerahkan tanahnya kepada Negara untuk dipergunakan bgai kepentingan umum. Pembangunan prasarana jalan raya, kawasan industri, pertanian dan sebagainya adalah beberapa di antara dasar legitimasi yang digunakan oleh negara dalam pengambilalihan tanah masyarakat.

Otoritas Negara, dalam hal ini Negara Republik Indonesia dalam penguasaan hak atas tanah bersumber dari konstitusi, dimana dalam pembukaan atau mukadimah undang-undang dasar dinyatakan bahwa salah satu tugas Negara yang membentuk Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian, dalam pasal 33 Undang-undang dasar 1945, ditegaskan dideklarasikan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh Negara. Pasal tersebut tidak mengikutkan wilayah angkasa, namun berdasarkan konvensi dan hukum internasional wilayah angkasa sampai batas ketinggian tertentu adalah juga termasuk dalam yurisdiksi batas kedaulatan suatu negara.