HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG DALAM ECONOMIC

HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG DALAM “ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA)”

�Gaby Maurice(0910310229) �Ega Vitasari (105030100111031) �Anggi Nila K (105030101111071) �Mega Pamela (105030103111037)

Walau sejarah mencatat kisah suram penjajahan Jepang di Indonesia, saat ini kedua negara telah membina hubungan persahabatan yang sangat erat yang berlandaskan hubungan kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Hubungan persahabatan seperti ini, bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dalam sehari saja. Di Indonesia ada sekitar 11. 000 orang Jepang, sebaliknya di Jepang terdapat lebih 24. 000 orang Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia berjumlah lebih dari 1000 perusahaan, di mana bekerja 300. 000 orang Indonesia. Sementara itu, di Indonesia terdapat lebih dari 85. 000 orang yang belajar Bahasa Jepang, jumlah ini terbesar di Asia Tenggara dan menempati kedudukan ke-6 di dunia.

�Apa manfaat dari Economic Partnership Agreement ? �Apa tujuan dari Economic Partnership Agreement?

Pada bulan Nopember 2004 disela-sela pertemuan APEC, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan mitranya Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe sepakat untuk membahas kemungkinan pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA). Hasil pembicaraan tersebut ditindaklanjuti antara Menteri Perdagangan kedua pihak pada bulan Desember 2004. Di bidang perekonomian, kata Presiden, Jepang masih merupakan mitra penting Indonesia dalam 40 tahun belakangan ini dan mitra dagang terbesar dalam lima tahun terakhir yang nilai perdagangannya tumbuh 14, 4 persen. Dengan EPA, menurut Presiden, Indonesia akan berupaya untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri, sehingga bisa memungkinkan kerjasama Indonesia - Jepang yang lebih kuat di berbagai bidang, seperti investasi, energi, dan perdagangan. Di bidang energi, kedua negara sepakat melanjutkan kerjasama di bidang migas, batu bara, tenaga listrik dan biofuel yang diharapkan bisa meningkatkan produksi energi di dalam negeri, sekaligus mempertahankan kerjasama LNG dengan Jepang.

�Fasilitasi Perdagangan dan investasi �Liberalisasi �Kerjasama

Tujuan EPA adalah meningkatkan ekonomi kedua pihak melalui liberalisasi perdagangan Jasa dan Investasi, fasilitas dan kerjasama ekonomi. Jepang memanfaatkan EPA bilateral untuk memperkuat akses pasar dinegara – negara yang menjadi targert produksi industrinya, sedangkan Indonesia menjadikan EPA sebagai kendaraan untuk mendapatkan perlakuan yang seimbang khususnya menyangkut aspek kerjsama guna membangun kapasitas ekonominya.

�Manfaat Sektor Barang - Produk Kayu - Sektor Jasa �Manfaat Infestasi �Manfaat Kerjasama Peningkatan Kapasitas

1. Dengan adanya IJEPA ini Indonesia sebetulnya juga punya peluang untuk mengirimkan tenga kerjanya yang berkualifikasi tinggi ke Jepang, dimana saat ini mulai banyak orang Jepang terutama anak-anak mudana yang tidak mau lagi bekerja pada industry 3 D (dusty, dirty & danger) maupun berbagai pekerjaan yang memerlukan skill tinggi, memerlukan konsentrasi tinggi.

2. Selayaknya Indonesia harus mengaji IJEPA kembali agar bisa mendapatkan pasal yang sama. Selain itu, lanjutnya, poin lain yang harus dievaluasi kembali adalah sertifikasi kompetensi tenaga kerja, perdagangan sektor energi dan mineral tambang, serta pengadaan barang pemerintah. Terkait dengan perdagangan sektor energi dan mineral tambang, kata dia, hanya Indonesia yang memiliki kerja sama terkait dengan sektor ini. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu untuk melakukan sinergi dan penyesuaian antara perdagangan sektor energi dan mineral tambang.

3. IJEPA merupakan Free Trade Agreement New-Age (FTA babak baru) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO-plus (melebihi kesepakatan yang sudah diatur di WTO) ditambah peningkatan kapasitas (capacity building) sebagai bagian dari kemitraan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IJEPA ini perlu dilakukan sebuah evaluasi secara menyeluruh untuk menyiasati segala kemungkinan yang ada.

Dalam melakuka sebuah kerjasama hendaknya Pemerintah Indonesia mempelajari efek positif dan negatifnya sehingga Pemerintah tidak mengalami kerugian ataupun merasa tertinggal dengan adanya perjanjian yang telah disepakati. Didalam IJEPA ini beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain subsidi ekspor hasil pertanian, karena Thailand bisa mendapatkan pasal pengecualian dalam WTO untuk menjaga subsidi ekspor perdagangan mereka dengan Jepang, sementara Indonesia tidak. Hal inilah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dengan cara mengkaji ulang dan melakukan revisi perjanjian sehingga nantinya Pemerintah mendapatkan pasal ataupun hak yang sama.