HUBUNGAN KERJA ANTARA DPRD DAN KEPALA DAERAH Oleh

HUBUNGAN KERJA ANTARA DPRD DAN KEPALA DAERAH Oleh Akmal Malik Direktur Jenderal Otonomi Daerah

TUJUAN BERNEGARA Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Mencerdaskan Kehidupan Bangda Memajukan Kesejahteraan Umum Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 2

LATARBELAKANGOTONOMI DAERAH Indonesia merupakan negara yg luas. Luas laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya. Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yakni laut teritorial sejauh 12 mil, Zona Tambahan sejauh 24 mil dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan entitas pemerintahan daerah yang sangat masif (dengan 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota). Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945 memberikan dasar dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah. PENDEKATAN 5 ASPEK STRATEGIS: • • • aspek pertahanan dan keamanan aspek politik aspek ekonomi aspek sosial budaya aspek ideologi 746 Bahasa daerah 13. 466 Pulau Potensi Agama dan Keyakinan Thdp Tuhan YME 261, 14 Juta Penduduk (Th. 2017) 1. 128 Suku GAGAL KELOLA 5 ASPEK MAKA KEUTUHAN DAN KEDAULATANNKRI TERANCAM 3

REGULASI DPRD MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4

SUSUNAN DAN KEDUDUKANDPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 94 UU 23/2014) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi. (Pasal 95 (2) UU 23/2014) 5

DISTRIBUSI PENUGASAN PEMERINTAHAN PRESIDEN Arahan Presiden kepada Eselon II tanggal 7 Juni 2016 1. Gerak langkah harus segaris dari pusat hingga ke daerah; 2. Perubahan mindset aparatur birokrasi 3. Fokus pada beberapa program strategis saja. (Dari money follow function menjadi money follow program). 4. Program dan kegiatan berorientasi pada hasil sembari terus membenahi prosedur dan meknisme kerja. TANGGUNG JAWAB Kementerian/ LPNK KOORDINASI KEMENDAGRI Menjadi “POROS” Jalannya Pemerintahan, Pelayanan Publik, Demokrasi dan Tegaknya Integritas Bangsa SEBAGIAN URUSAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH Latar Pekerjaan Sekda/ Setwan Dinas Badan Kantor UPT Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ’ 45 “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas 2 nya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang 2 ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat KEMENDAGRI KDH 34 Gub/Wagub 415 Bupati/Wabup 93 Wako/Wawako Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dalam memperkokoh NKRI KOORDINASI FASILITASI KDH & DPRD ISU STRATEGIS Konflik Pilkada Biaya politik tinggi Kasus-kasus hukum Fenomena Raja Kecil Politik Dinasti Kepatuhan terhadap regulasi Pusat Rendah Inovasi Bekerja secara parsial TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIANBERLANDASKAN GOTONG ROYONG PEMEGANGKEKUASAAN PEMERINTAHAN PSL 4 (1) UUD 1945 KDH DPRD Provinsi (sampel) Birokrat/Mantan 36 % 6% Politisi/Anggt Parpol 42 % 55 % Pengusaha/Wiraswasta 12 % 8% Karyawan 3% 21 % Lain-lain 8% 10 % 542 orang 2. 158 orang Jumlah Total DPRD 2. 158 Provinsi 16. 849 Kab/Kota Total : 19. 007 org Pimpinan Bamus Komisi Banggar BPP BK AKDAdhoc ISU STRATEGIS Syarat rekuitmen lemah Biaya politik tinggi Tidak ada Visi yg kuat. Kinerja Tidak Terukur Pembiayaan tidak berorientasi kinerja. AKD tidak menyusun program dan kegiatan. Dukungan Tim 6 Ahli Data base terbatas

POSISI DPRD DALAM SISTEM KETATANEGARAANDI INDONESIA LEGISLATIF EKSEKUTIF PRESIDEN MELALUI PEMILU WAPRES MENTERI K/L BUPATI/WALKOT WABUB/WAWALKOT DPR-RI DPD-RI MENTERI K/L MELALUI PILKADA GUBERNUR WAGUB MELALUI PEMILU MPR DPRD PROV DPRD KAB/KOT YUDIKATIF MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH KONSTITUSI KOMISI YUDISIAL MELALUI PEMILU DPRD PROVINSI DPRD KAB. /KOTA 7

I S U - IS U A K T U A L D I S E P U T A R D P R D DUKUNGAN APBDUNTUK OPERASIONALDPRD YGKECIL TUGAS& FUNGSI YANG SANGAT LUAS TERBATASNYASARANA PENDUKUNG LATARBELAKANGYANG BERAGAM TERBATASNYADUKUNGAN AHLI/PAKAR REGULASIPENDUKUNG YANGTIDAK LENGKAP PENDAPATANTDK SEIMBANG BIAYAPOLITIK KEPENTINGAN YANG BERAGAM TUNTUTAN KONSTITUEN/MASY YANG TINGGI INTERVENSI PARTAI POLITIK 8

KEDUDUKAN HUBUNGAN DPRD DENGAN KEPALA DAERAH MENURUT UU 23 TAHUN 2014 MITRA SEJAJAR KEPALA DAERAH Pasal 207 1. Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. 2. Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: 3. a) persetujuan bersama dalam pembentukan Perda; b) penyampaian LKPJ kepada DPRD; c) persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemda; d) rapat konsultasi DPRD dengan KDH secara berkala; dan e) bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah. 9

PERBANDINGAN STATUS & KEDUDUKAN DPRD DENGAN KEPALA DAERAH • Unsur penyelenggara pemerintahan daerah • Pejabat Negara (Pasal 76 UU 23/2014) • Wakil Pemerintah Pusat di Daerah • Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah (UU 43 / 1999) • Pengguna Anggaran di Daerah (UU 17/ 2003) • Ketua Forkopimda • Unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran • Pejabat daerah Provinsi (Psl 95 UU 23/ 2014) • Anggota Forkopimda 10

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DISHARMONISASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD 1. Sistem dan mekanisme rekruitmen yang berbeda, tapi sama memerankan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Status dan kewenangan yang berbeda 3. Pengaturan peraturan yang berbeda antara Pemerintah dengan DPRD 4. Rendahnya kualitas dan kuantitas komunikasi 5. Check and Balances belum terbangun secara proporsional 6. Belum sinkronnya sistem kepartaian dan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem kepartai sangat sentralisitik, sistem pemerintahan daerah sangat desentralisitk. 11

KONSTALASI HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD SINERGITAS PEMIMPIM PEMERINTAHA N DAERAH FUNGSI PENGAWASAN, ANGGARAN PEMEBNT PERDA KEPALADAERAH PENDEKATAN PERSONAL PENDEKATAN PARTAI PENDEKATAN REGULASI PENDEKATAN KEPENTINGAN PENDEKATAN LAIN-LAIN 12

ALAT-ALAT KELENGKAPANDPRD • Susunan Alat-alat Kelengkapan DPRD a. Pimpinan; b. Badan musyawarah; c. Komisi; d. Badan Pembentukan Perda; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dibentuk oleh rapat paripurna. • Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat serta dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. • Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRDdiatur dalam peraturan DPRDtentang tata tertib. 13

KEPALADAERAH • • SEKRETARIATDAERAH INSPEKTORAT DINAS BADAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • • PIMPINAN DPRD BADAN MUSYAWARAH KOMISI BADAN ANGGARAN BAPEM PERDA BADAN KEHORMATAN PANSUS SEKRETARIAT DPRD 14

RPJPD RPJMD RKPD KUA/PPAS KEPALADAERAH • SEKRETARIAT DAERAH • INSPEKTORAT • DINAS • BADAN APBD URUSAN • • • PIMPINAN DPRD BAMUS KOMISI BANGGAR BAPEM PERDA BADAN KEHORMATAN • PANSUS PROGRAM KEGIATAN SETWAN 15

PENGAWASA N KINERJA SKPD OLEH DPRD RPJPD RPJM D RKPD KUA/PPAS KEPALA DAERAH DINAS BADAN 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang; 4. Perumahan Rakyatv dan Kawasan Pemukiman 5. Trantibum dan Linmas 6. Sosial 1. Tenaga Kerja; 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan Hidup; 6. Adm. Dukcapil 7. Pemberdayaan Masy. Desa 8. Pengendalian Pddk dan KB; 9. Perhubungan; 10. Komunikasi dan Informatika; APBD KOMISI A/1 KOMISI B/2 KOMISI C/3 KOMISI 4/5 S E T W A N 16

SISTEM PENDUKUNGDPRD Pasal 201 UU No 23 Tahun 2014 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD provinsi. 2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD provinsi, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. Pasal 205 UU No 23 Tahun 2014 1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) ditetapkan dengan Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. 3) Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi berasal dari PNS. Pasal 201 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD provinsi. 2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD provinsi, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. 17

DALAM SEJARAH PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA, HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD BELUM PERNAH MENCAPAI TITIK IDEAL, KHUSUSNYA DARI PERSPEKTIF TATA KELOLA DEMOKRASI LOKAL DI DAERAH 18

SEJARAHHUBUNGAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH ERAORDEBARU • • • LEGITIMASI RENDAH CENDERUNGTERKOOPTASI KDH DIANGGAP HANYA SIMBOL DEMOKRASI KURANG MEREPRESENTASIKAN MASYARAKAT HUBUNGAN RELATIF STATIS ERA TRANSISI • • • LEGITIMASI TINGGI KEWENANGAN LEBIH BESAR EUFORIA POLITIK CENDERUNG TINGGI RIVALITAS DENGAN KDH TINGGI HUBUNGAN DINAMIS BAHKAN TRANSAKSIONAL • • LEGITIMASI TINGGI STATUSDAN KEDUDUKAN YANGAMBIU KEWENANGAN CENDERUNG TERBATAS DUKUNGAN SUMBERDAYA YGTERBATAS ERA REFORMASI 19

DAMPAK DISHARMONISASI PEMERINTAH DAERAH - DPRD KEPALADAERAH • Tereduksinya peran dan fungsi KDH dalam pelayanan publik. • Rendahnya kinerja pemerintahan daerah • Rendahnya pemenuhan hakhak masyarakat untuk mendapat pelayanan • Berkurangnya Peran dan Fungsi DPRD • Rendahnya penyaluran aspirasi masyarakat melalui DPRD • Terganggunya hak dan protokoler DPRD 20

SINERGITAS DPRD-KDH 1. Pengaturan hak dan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD yang lebih berkeadilan. 2. Mempercepat penyelesaian Peraturan Presiden tentang Pentahapan waktu yang mengikat semua pihak dalam proses penetapan dan penyusunan APBD oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai turunan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Mempersempit disparitas pengetahuan dan pengalaman antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah. 4. Melembagakan forum dan model komunikasi formal dan informal antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, serta komponen strategis lainnya 5. Mendorong peran aktif Staf Khusus di Pemerintahan Daerah sebagai liaison officer (LO) dalam rangka intensitas hubungan komunikasi 21 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

LANGKAH SINERGITAS HUBUNGAN KERJA DPRD-KDH ~ Perlu kesepahaman tentang kedudukan, peran dan fungsi masing-masing sbg aktor penyelenggara pemerintahan daerah ~ Menyingkirkan egoisme personal dan partai politik. ~ Membangun Logika Kerja berbasiskan Peraturan Perundangan. ~ Membangun komunikasi politik secara formal dan informal. ~ Mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengembilan keputusan bersama 22

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT 23