HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA Hubungan Industrial sistem hubungan

HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

Hubungan Industrial § sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa § didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 § terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah

Peran unsur-unsur tripartit : Kelangsungan usaha dan ketenangan bekerja ü Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh codetermination ü Pengusaha kebijakan Partner produksi, keuntungan, tanggung jawab ü Pemerintah

Fungsi Pemerintah ü Menetapkan kebijakan ü Memberikan pelayanan ü Melaksanakan pengawasan ü Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ü Menyelenggarakan penyelesaian perselisihan / peradilan

Sarana Hubungan Industrial § § § § Serikat pekerja/serikat buruh Organisasi pengusaha LKS Bipartit LKS Tripartit Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama Peraturan Perundang-undangan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Serikat pekerja/serikat buruh Ø Dibentuk dari dan oleh pekerja/buruh Ø Di perusahaan atau di luar perusahaan Ø Bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab Ø Bertujuan untuk: o memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh o meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya § UU no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat buruh

Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh ü Atas dasar sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk ü ü ü lain sesuai kehendak buruh Setiap pekerja hanya berhak menjadi anggota dari 1 (satu) serikat pekerja 1(satu) serikat pekerja menghimpun sekurangnya 10 pekerja/buruh Untuk pekerja yang memegang jabatan yang mungkin menimbulkan pertentangan kepentingan, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja Tidak boleh ada diskriminasi keanggotaan Hal-hal intern diatur dalam AD/ART Pemberitahuan kepada instansi yang berwenang untuk pencatatan nomor bukti pencatatan

Organisasi pengusaha perkumpulan dari pengusaha dibentuk berdasarkan kebutuhan pengusaha orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau bukan miliknya, berada di Indonesia atau sebagai wakil perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Lembaga Kerjasama Bipartit § Anggotanya terdiri dari wakil pengusaha dan pekerja (SP/SB yang tercatat atau perwakilan pekerja) § berada di tingkat perusahaan § sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di perusahaan § wajib dibentuk di perusahaan yang pekerjanya 50 orang atau lebih Ø sanksi administratif

Lembaga Kerjasama Tripartit Ø Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah Ø terdiri dari organisasi pengusaha, SP/SB dan Pemerintah Ø untuk memberi pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan q didasarkan pada wilayah atau sektor, yang terdiri dari tingkat Nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan perusahaan ü peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha ü memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, termasuk hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja ü wajib disusun oleh pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang ü perlu pengesahan, dan masa berlaku maksimal 2 tahun Ø sanksi pidana denda

Perjanjian kerja bersama ü perjanjian antara SP/SB atau beberapa SP/SB (yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dan anggotanya 50 % dari keseluruhan pekerja atau dukungan atau koalisi anggota) dengan pengusaha atau beberapa/perkumpulan pengusaha ü memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak ü jangka waktu 2 tahun + 1 tahun ü Sebagai acuan dalam pembuatan perjanjian kerja

Peraturan perundang-undangan Ø Hukum nasional Ø Pengaruh hubungan internasional, konvensi dan rekomendasi ILO: Konvensi hak-hak dasar pekerja

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ø Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi: di luar pengadilan (melalui Mediasi, konsiliasi atau arbitrase) atau melalui pengadilan Ø UU no. 2 tahun 2004 tentang PPHI