HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI DASAR NEGARA NORMA
HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA NORMA DASAR BAGI NEGARA l NORMA TERTINGGI DALAM NEGARA l SUMBER HUKUM & PERUNDANG - UNDANGAN NEGARA l PEDOMAN DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA l
Staatsfundamental Norm Staatsgrund Gesetz Formell Gesetz Verordnung & Autonome Satzung
Pancasila / Pembukaan UUD 1945 Batang Tubuh UUD 1945 Undang - Undang Peraturan Pelaksanaan
KONSTITUSI Konstitusi berasal dari istilah Constituer ( Prancis ) atau Constitution ( Inggris ) Undang Dasar berasal dari istilah Gronwet ( Belanda )
KONSTITUSI Mengenai Konstitusi dan Undang Dasar , banyak ahli hukum berbeda pendapat, tetapi secara umum ahli hukum berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara Konstitusi dan Undang Dasar
KONSTITUSI Undang Dasar merupakan bagian dari Konstitusi ( Hukum Dasar ) yaitu Konstitusi dalam arti sempit ( Hukum Dasar Tertulis )
TUJUAN KONSTITUSI 1. Membatasi kekuasaan pemerintah 2. Mengawasi kekuasaan pemerintah 3. Melindungi hak – hak warga masyarakat
HUBUNGAN DASAR NEGARA & KONSTITUSI Dasar Negara menjadi dasar atau menjadi sumber dalam perumusan Konstitusi Negara Dalam hal ini, Dasar Negara memiliki fungsi Regulatif dan Konstitutif
HUBUNGAN DASAR NEGARA & KONSTITUSI Fungsi Regulatif : Sebagai tolok ukur untuk menguji apakah Konstitusi bertentangan atau tidak dengan Dasar Negara Fungsi Konstitutif : Sebagai dasar pembentuk Konstitusi
SUBSTANSI KONSTITUSI Sebagai aturan pokok negara, Konstitusi Negara berisi aturan-aturan pokok, mendasar dan mengatur hal-hal penting dalam penyelenggaraan negara Secara umum Konstitusi Negara berisi : 1. Pembagian kekuasaan negara, 2. Hubungan antar lembaga negara, dan 3. Hubungan negara dengan warga negara
RANCANGAN DASAR NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. MUH. YAMIN SOEPOMO SOEKARNO PIAGAM JAKARTA 5. 6. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 PEMBUKAAN UUD RIS 1949 PEMBUKAAN UUD S 1950 Ketuhan-an Yang Maha Esa Kebangsaan Persatuan Indonesia Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
RANCANGAN DASAR NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. MUH. YAMIN SOEPOMO SOEKARNO PIAGAM JAKARTA 5. 6. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 PEMBUKAAN UUD RIS 1949 PEMBUKAAN UUD S 1950 Peri Kebangsaan Peri Kemanusiaan Peri Ketuhanan Peri Kerakyatan Kesejahteraan Rakyat
RANCANGAN DASAR NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. MUH. YAMIN SOEPOMO SOEKARNO PIAGAM JAKARTA 5. 6. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 PEMBUKAAN UUD RIS 1949 PEMBUKAAN UUD S 1950 Persatuan Kekeluargaan Keimbangan lahir dan batin Musyawarah Keadilan rakyat
RANCANGAN DASAR NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. MUH. YAMIN SOEPOMO SOEKARNO PIAGAM JAKARTA 5. 6. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 PEMBUKAAN UUD RIS 1949 PEMBUKAAN UUD S 1950 Kebangsaan Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Ketuhanan Yang Maha Esa
RANCANGAN DASAR NEGARA 1. 2. 3. 4. MUH. YAMIN SOEPOMO SOEKARNO PIAGAM JAKARTA 5. 6. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 PEMBUKAAN UUD RIS 1949 PEMBUKAAN UUD S 1950 1. 2. 3. Sosio Nasionalisme Sosio Demokrasi Ketuhanan Yang Berkebudayaan
RANCANGAN DASAR NEGARA 1. 2. 3. 4. MUH. YAMIN SOEPOMO SOEKARNO PIAGAM JAKARTA 1. Gotong Royong 5. 6. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 PEMBUKAAN UUD RIS 1949 PEMBUKAAN UUD S 1950
RANCANGAN DASAR NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. MUH. YAMIN SOEPOMO SOEKARNO PIAGAM JAKARTA 5. 6. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 PEMBUKAAN UUD RIS 1949 PEMBUKAAN UUD S 1950 Ke-Tuhan-an, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
RANCANGAN DASAR NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. MUH. YAMIN SOEPOMO SOEKARNO PIAGAM JAKARTA 5. 6. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 PEMBUKAAN UUD RIS 1949 PEMBUKAAN UUD S 1950 Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
RANCANGAN DASAR NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. MUH. YAMIN SOEPOMO SOEKARNO PIAGAM JAKARTA 5. 6. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 PEMBUKAAN UUD RIS 1949 PEMBUKAAN UUD S 1950 Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Kebangsaan Kerakyatan Keadilan sosial
RANCANGAN DASAR NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. MUH. YAMIN SOEPOMO SOEKARNO PIAGAM JAKARTA 5. 6. 7. PEMBUKAAN UUD 1945 PEMBUKAAN UUD RIS 1949 PEMBUKAAN UUD S 1950 Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Kebangsaan Kerakyatan Keadilan sosial
UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK NDONESIA 1945 PEMBUKAAN
MAKNA ALINEA 1 Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan
MAKNA ALINEA 2 Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
MAKNA ALINEA 3 Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya
MAKNA ALINEA 4 Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
POKOK – POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas asas persatuan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Alinea 1 MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 1. Pernyataan Obyektif bangsa Indonesia : Penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, oleh sebab itu harus ditentang dan dihapuskan 2. Pernyataan Subyektif bangsa Indonesia : Keinginan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan dan hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
Alinea 2 MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 1. Adanya momentum yang tepat, yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan 2. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah 3. Kemerdekaan bukan akhir perjuangan bangsa Indonesia, kemerdekaan sebagai jembatan emas untuk mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia
Alinea 3 MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 1. Motivasi Material bangsa Indonesia : Kemerdekaan banga Indonesia merupakan keinginan luhur yang diperoleh melalui perjuangan pergerakan melawan penjajah 2. Motivasi Spiritual bangsa Indonesia : Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Esa 3. Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan
Alinea 4 MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 1. 2. 3. 4. 5. Fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia Susunan / Bentuk negara Indonesia Sistem pemerintahan negara Indonesia Undang Dasar negara Indonesia
CITA - CITA : NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur BALIK
TUJUAN : NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial BALIK
PANCASILA Sebagai : Dasar Negara Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem ketatanegaraan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam bentuk peraturan perundangan bersifat imperatif ( mengikat )
PANCASILA Sebagai : Pandangan Hidup Bangsa Pancasila dijadikan dasar / pedoman bagi setiap warga negara dalam bersikap, bertindak, dan bertingkah laku sehari - hari di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bersatulah Bangsaku Majulah Negeriku Selesai
Menurut Mirriam Budiardjo, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Organisasi negara 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang dasar.
Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 - Sekarang, di Indonesia berlaku UUD sebagai berikut : a. b. c. d. 18/8/1945 – 27/12/1949 = UUD 1945. 27/12/1949 – 17/8/1950 = UUD RIS 1949. 17/8/1950 – 5/7/1959 = UUDS 1950. 5/71959 - Sekarang kembali = UUD 1945 Periode keempat berlaku : 1. UUD 1945 yang belum diamandemen 2. UUD 1945 yang sudah diamandemen
Perbaikan Dan Perubahan UUD 1945 Setelah Diamandemen, antara lain : a. adanya pembatasan atas kekuasaan presiden b. memperkuat dan menegaskan kembali peran dan kekuasaan legislatif c. mencantumkan hak asasi manusia Indonesia d. menegaskan kembali hak dan kewajiban negara ataupun warga negara e. otonomi daerah dan hak - hak rakyat di daerah f. Pembaruan lembaga-lembaga negara sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara.
Beberapa Contoh Perilaku Inkonstitusional : 1. 2. 3. Presiden membubarkan lembaga DPR Sekelompok warga masyarakat memaksa agar calonnya menjadi bupati DPR memberhentikan menteri negara
- Slides: 44