HUBUNGAN BANK NASABAH DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA 4 HUBUNGAN

HUBUNGAN BANK - NASABAH DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

4 HUBUNGAN DASAR BANK DENGAN NASABAH l HUBUNGAN KEPERCAYAAN/ FIDUCIARY RELATION l HUBUNGAN KONTRAKTUAL l HUBUNGAN KERAHASIAAN l HUBUNGAN KEHATI-HATIAN

HUBUNGAN KEPERCAYAAN CONTOH PADA PRODUK: 1. TABUNGAN, DEPOSITO, GIRO (NASABAH PERCAYA MENYIMPAN UANG PADA BANK) 2. TRANSFER (NASABAH PERCAYA MEMINTA BANK MENGIRIM UANG KEPADA PIHAK III) 3. INKASO (PEMBERIAN KUASA PADA BANK UNTUK MENARIK TAGIHAN: A NASABAH BANK NIAGA PUNYA BG DARI NASABAH BCA DI KALIMANTAN, MAKA A DAPAT MEMINTA BANK NIAGA UNTUK MELAKUKAN INKASO PADA BCA) 4. CREDIT (BANK PERCAYA MEMBERIKAN PINJAMAN PADA NASABAH) 5. SAVE DEPOSIT BOX (NASABAH PERCAYA MENITIPKAN BARANG DI BANK) 6. BANK GARANSI (BANK PERCAYA DAN MEMBERIKAN GARANSI PADA NASABAH YANG BERUTANG PADA PIHAK LAIN) 7. FACTORING (BANK PERCAYA DAN MEMBELI PIUTANG NASABAH, SEHINGGA TERJADI PERALIHAN PIUTANG) 8. CHARGE CARD (BANK PERCAYA MEMBERIKAN KARTU KREDIT DIMANA PADA JANGKA WAKTU TERTENTU AKAN DIBAYAR SECARA TUNAI) 9. JUAL BELI MATA UANG ASING (PERCAYA ATAS NILAI DAN FISIK UANG YANG DIJUAL) 10. DLL

HUBUNGAN KONTRAKTUAL DIWUJUDKAN DALAM BERBAGAI BENTUK PERJANJIAN/KONTRAK BERNAMA MAUPUN TIDAK BERNAMA PEMBERIAN KUASA PENITIPAN BARANG PINJAM PEMINJAM SEWA BELI BAGI HASIL DLL

HUBUNGAN KERAHASIAAN BAGI NASABAH DEPOSAN UU PERBANKAN PASAL 40 -45 TENTANG KERAHASIAAN BANK

HUBUNGAN KEHATI-HATIAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PASAL 2, 8, 29 (3) UU 10/1998) MENJAGA TINGKAT KESEHATAN BANK (PASAL 29 (2) UU 10/1998) UU 24/2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN LEMBAGA PENJAMINAN (UNTUK UMKM)

PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH BANK

2 CARA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH (MARULAK PARDEDE) 1. PERLINDUNGAN SECARA IMPLISIT (PERLINDUNGAN YANG DIHASILKAN MELALUI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BANK YANG EFEKTIF, DALAM RANGKA MENGHINDARI KEGAGALAN BANK) l l l 2. BMPK KAP PPAP CAR GWM PERLINDUNGAN SECARA EKSPLISIT (LEMBAGA YANG DAPAT MENJAMIN NASABAH ATAS KEGAGALAN SUATU BANK) l LPS

2 MACAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH (HERMANSYAH) 1. PERLINDUNGAN TIDAK LANGSUNG - PRINSIP KEHATI-HATIAN - BMPK - KEWAJIBAN MENGUMUMKAN NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI - MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI 2. PERLINDUNGAN LANGSUNG - HAK PREFEREN NASABAH - HAK MENERIMA INFORMASI - LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

2 BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM (HADJON) PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIVE UNTUK MENCEGAH KERUGIAN – KLAUSULA-KLAUSULA DALAM PERJANJIAN – PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERBANKAN PERLINDUNGAN HUKUM REPRESIVE, PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN APABILA KERUGIAN SUDAH TERJADI – UPAYA HUKUM DI PENGADILAN

NASABAH IDEALNYA HARUS AKTIF: MENILAI KEWAJARAN TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA MENILAI KEMAMPUAN BANK DALAM MENCETAK LABA MEMPERHATIKAN EKSPANSI KREDIT BANK MEMPERHATIKAN LDR (LOAN TO DEPOSIT RATIO) BANK MEMPERHATIKAN CAR (RASIO KECUKUPAN MODAL/ RASIO MODAL DENGAN ASET)

CONTOH PERATURAN BANK INDONESIA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN NASABAH PBI 7/6/2005 TENTANG TRANSPARANSI PRODUK PBI 7/7/2005 TENTANG PENGADUAN NASABAH PBI 8/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN

PBI NO. 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH

LATAR BELAKANG INFORMASI KARAKTERISTIK PRODUK YANG DISEDIAKAN BANK BELUM MENJELASKAN SECARA BERIMBANG MANFAAT, RISIKO, DAN BIAYA YANG MELEKAT PADA SUATU PRODUK. INFORMASI YANG TIDAK LENGKAP DAN TIDAK TRANSPARAN MEMUNGKINKAN TERJADINYA PENYIMPANGAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN. PEMBERIAN DATA PRIBADI NASABAH KEPADA PIHAK LAIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL MENYEBABKAN HAK-HAK PRIBADI NASABAH TIDAK TERLINDUNGI.

KEWAJIBAN BANK WAJIB MENERAPKAN TRANSPARANSI INFORMASI MENGENAI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH (PASAL 2) BANK WAJIB MENYEDIAKAN INFORMASI PRODUK SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA DAN DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS DAN ATAU LISAN KEPADA NASABAH (PASAL 4 AYAT (1) & (2)) BANK DILARANG MEMBERIKAN INFORMASI YANG MENYESATKAN (MISLEAD) DAN TIDAK ETIS (MISCONDUCT) (PASAL 4 AYAT (3))

TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK INFORMASI KARAKTERISTIK PRODUK SEKURANG-KURANGNYA MELIPUTI (PASAL 5) • • NAMA & JENIS PRODUK MANFAAT, RISIKO, DAN BIAYA PERSYARATAN DAN TATACARA PENGGUNAAN PRODUK PERHITUNGAN BUNGA ATAU BAGI HASIL DAN MARGIN KEUNTUNGAN JANGKA WAKTU PENERBIT PRODUK KEJELASAN ASPEK PENJAMINAN (KHUSUS UNTUK PRODUK PENGHIMPUNAN DANA)

Lanjutan…. . KEWAJIBAN BANK PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN ATAU PENGURANGAN KARAKTERISTIK PRODUK WAJIB DIBERITAHUKAN PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI KERJA SEBELUMNYA (PASAL 6) BANK DILARANG MENCANTUMKAN KLAUSULA YANG LETAK DAN BENTUKNYA SULIT TERLIHAT DAN ATAU TIDAK DAPAT DIBACA SECARA JELAS DAN ATAU YANG PENGUNGKAPANNYA SULIT DIMENGERTI (PASAL 7)

TRANSPARANSI PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DILARANG MEMBERIKAN DATA PRIBADI NASABAH KEPADA PIHAK LAIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL, KECUALI: • TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI NASABAH (OPT-IN >< OPT-OUT) • DITETAPKAN DALAM KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU (PASAL. 9 AYAT (1)) PERMINTAAN PERSETUJUAN DIDAHULUI DENGAN PENJELASAN MENGENAI TUJUAN DAN KONSEKUENSI DARI PEMBERIAN DATA PRIBADI TERSEBUT (PASAL 9 AYAT (2))

TRANSPARANSI PENGGUNAAN DATA – KONSEP OPT-OUT Opt-out ü Default = tidak keberatan Dengan memberi tanda pada kotak disebelah ini maka saya menyatakan berkeberatan dengan pemberian informasi data pribadi saya kepada lembaga / institusi / perusahaan lain di luar bank

Transparansi Penggunaan Data – Konsep Opt-In Default = keberatan Dengan memberi tanda pada kotak disebelah ini maka saya menyatakan tidak berkeberatan dengan pemberian informasi data pribadi saya kepada lembaga / institusi / perusahaan lain di luar bank

TRANSPARANSI PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH JIKA BANK MENGGUNAKAN DATA PRIBADI SESEORANG DARI PIHAK LAIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL, MAKA BANK WAJIB MENDAPATKAN JAMINAN TERTULIS DARI PIHAK LAIN YANG BERISI PERSETUJUAN TERTULIS DARI SESEORANG TERSEBUT UNTUK MENYEBARLUASKAN DATA PRIBADINYA (PS. 11)

SANKSI BANK YANG TIDAK MELAKSANAKAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TEGURAN TERTULIS DAN DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK (ASPEK MANAJEMEN) (PASAL 12)

LA PBI NO. 7/ 7/PBI/2005 TENTANG PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

LATAR BELAKANG MENJAMIN HAK-HAK NASABAH DALAM BERHUBUNGAN DENGAN BANK POTENSI RISIKO REPUTASI BAGI BANK KARENA PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI POTENSI MENURUNNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN KARENA TIDAK ADA KEJELASAN PENYELESAIAN PENGADUAN

DEFINISI PENGADUAN – UNGKAPAN KETIDAKPUASAN NASABAH YANG DISEBABKAN OLEH ADANYA POTENSI KERUGIAN FINANSIAL PADA NASABAH YANG DIDUGA KARENA KESALAHAN ATAU KELALAIAN BANK TRANSAKSI KEUANGAN – PEMANFAATAN PRODUK/JASA PERBANKAN MAUPUN PRODUK/JASA LEMBAGA KEUANGAN LAIN DAN ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA YANG DIPASARKAN OLEH BANK

KETENTUAN UMUM PBI BERLAKU UNTUK BANK UMUM DAN BPR YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL ATAU BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PS. 1) BANK WAJIB MENYELESAIKAN SETIAP PENGADUAN NASABAH DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN, PENANGANAN, DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN PENGADUAN (PS. 2)

SETIAP KANTOR BANK WAJIB MEMILIKI UNIT ATAU FUNGSI PENANGANAN PENGADUAN NASABAH (PS. 4) KEBERADAAN FUNGSI ATAU UNIT PENANGANAN PENGADUAN NASABAH WAJIB DIPUBLIKASIKAN OLEH BANK KEPADA MASYARAKAT (PS. 5)

PENERIMAAN PENGADUAN BANK WAJIB MENERIMA SETIAP PENGADUAN LISAN DAN ATAU TERTULIS YANG DIAJUKAN OLEH NASABAH YANG TERKAIT DENGAN TRANSAKSI KEUANGAN NASABAH. PENGADUAN LISAN WAJIB DISELESAIKAN DALAM 2 (DUA) HARI KERJA. (PS. 6) NASABAH DAPAT MENGAJUKAN PENGADUAN KE KANTOR BANK TERDEKAT ATAU KE KANTOR BANK TEMPAT MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN (PS. 7)

PENERIMAAN PENGADUAN BANK WAJIB MEMBERIKAN BUKTI TANDA TERIMA ATAS PENGADUAN TERTULIS YANG DIAJUKAN OLEH NASABAH YANG PALING KURANG MEMUAT: – – – NOMOR REGISTRASI TANGGAL PENERIMAAN PENGADUAN NAMA NASABAH NAMA & NOMOR TELEPON PETUGAS BANK DESKRIPSI PENGADUAN (PS. 8)

PENERIMAAN PENGADUAN BANK WAJIB MEMELIHARA CATATAN PENERIMAAN PENGADUAN NASABAH YANG PALING KURANG MEMUAT: – – – NOMOR REGISTRASI TANGGAL PENERIMAAN PENGADUAN NAMA NASABAH PETUGAS PENERIMA PENGADUAN DESKRIPSI SINGKAT PENGADUAN (PS. 9)

PENANGANAN PENGADUAN TERTULIS WAJIB DISELESAIKAN PALING LAMBAT 20 HK SEJAK TANGGAL PENERIMAAN DAPAT DIPERPANJANG HINGGA 20 HK BERIKUTNYA APABILA TERDAPAT KONDISI TERTENTU SEBAGAI BERIKUT: – KANTOR TEMPAT PENERIMAAN PENGADUAN BERBEDA DENGAN KANTOR TEMPAT TERJADINYA PERMASALAHAN DAN ADA KENDALA KOMUNIKASI DI ANTARA KEDUA KANTOR BANK TERSEBUT – DIPERLUKAN PENELITIAN KHUSUS TERHADAP DOKUMEN-DOKUMEN BANK – TERDAPAT HAL-HAL DILUAR KENDALI BANK, SEPERTI KETERLIBATAN PIHAK KETIGA (PS. 10)

PENANGANAN PENGADUAN JIKA PENGADUAN MELIBATKAN PEJABAT BANK YANG BERWENANG MENYELESAIKAN PENGADUAN, MAKA PENYELESAIAN PENGADUAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG TINGKATANNYA LEBIH TINGGI. (PS. 11) BANK WAJIB MENGINFORMASIKAN STATUS PENYELESAIAN PENGADUAN SETIAP SAAT DIMINTA OLEH NASABAH. (PS. 12)

PENANGANAN PENGADUAN BANK WAJIB MENYAMPAIKAN HASIL PENYELESAIAN PENGADUAN SECARA TERTULIS KEPADA NASABAH DENGAN DISERTAI PENJELASAN DAN ALASAN YANG CUKUP. (Ps. 13)

PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH (PENGADUAN TERTULIS) NASABAH BANK Pengaduan Bukti Tanda Terima Penerimaan Pengaduan Hasil Penyelesaian Pengaduan atau Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Hasil Penyelesaian Pengaduan 1 Max 2 hk Max 20 hk tambaha n Max 20 hk 2 Unit/Fungsi Pengaduan Nasabah 3 Proses Investigasi 4

SANKSI BANK YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TEGURAN TERTULIS DAN DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK (ASPEK MANAJEMEN) (PS. 17) BANK YANG TERLAMBAT MENYAMPAIKAN LAPORAN DIKENAKAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR RP 1 JUTA PER HARI KERJA KETERLAMBATAN (BANK UMUM) DAN RP 100 RIBU (BPR) UNTUK SETIAP KALI KETERLAMBATAN (PS. 18 & 19)

SANKSI BANK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH DIKENAKAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR RP 30 JUTA (BANK UMUM) DAN RP 250 RIBU (BPR) (PS. 18 & 19)

PBI tentang Medisi Perbankan Analisis dan simpulkan substansinya