Hubungan Antar Manusia PERTEMUAN 5 Dosen Novendawati Wahyu

Hubungan Antar Manusia PERTEMUAN 5 Dosen : Novendawati Wahyu Sitasari, M. Psi. , Psikolog Fakultas Psikologi

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN ü Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sikap profesional, pelecehan, penghindaran dampak buruk, hubungan majemuk, konflik kepentingan, eksploitasi, hubungan profesional, informed consent, layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi, pengalihan dan penghentian layanan psikologi. ü Mahasiswa mampu menerapkan kode etik selama kuliah

Bab IV : Pasal 13 - Pasal 22 Pasal 13 : Sikap Profesional Pasal 14 : Pelecehan Pasal 15 : Penghindaran Dampak Buruk Pasal 16 : Hubungan Majemuk Pasal 17 : Konflik Kepentingan Pasal 18 : Eksploitasi Pasal 19 : Hubungan Profesional Pasal 20 : Informed Consent Pasal 21 : Layanan Psikologi kepada dan/atau Melalui Organisasi • Pasal 22 : Pengalihan dan Penghentian Layanan Psikologi • • •

Pasal 13 : Sikap Profesional Psikolog / Ilmuwan Psikologi dlm memberikan layanan psikologi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, serta berkewajiban untuk: • Mengutamakan dasar 2 profesional • Memberikan layanan kepada semua pihak yg membutuhkan • Melindungi pemakai layanan dr akibat yg merugikan sbg dampak dari layanan yg diberikan • Mengutamakan ketidakberpihakan dlm kepentingan pemakai layanan serta pihak 2 yg terkait dlm pemberian layanan • Memberitahukan kepada pemakai layanan mengenai hal 2 kemungkinan adanya dampak negatif yg mungkin tdk dpt dihindari

Pasal 14 : Pelecehan Ada 2 butir yg dijelaskan mengenai 2 jenis pelecehan, yaitu: a. Pelecehan Seksual • Psikolog / Ilmuwan Psikologi dlm penerapan keilmuannya tdk terlibat dlm pelecehan seksual (perilaku yg intens/patah, berulang, bertahan, serta menimbulkan trauma), yg tjd dlm kaitannya dgn kegiatan / peran sbg Psikolog / Ilmuwan Psikologi. • Perilaku yg dimaksud yaitutindakan / perbuatan yg dianggap: tdk dikehendaki, tdk sopan, menimbulkan suasana tdk nyaman, sakit ht, rasa takut, bersikap keras / cenderung kejam / menghina.

Pasal 14 : Pelecehan b. Pelecehan lain • Psikolog / Ilmuwan Psikologi tdk diperkenankan secara sadar terlibat dlm perilaku yg melecehkan / meremehkan indv yg berinteraksi dgn mereka dlm pekerjaan mereka.

Pasal 15 : Penghindaran Dampak Buruk • Psikolog / Ilmuwan Psikologi mengambil langkah 2 yg masuk akal utk menghindari munculnya dampak buruk ataupun meminimalisir dampak buruk yg tak terhindarkan ttp dpt diantisipasi sblmnya bg pengguna layanan / pihak lain yg terkait dgn pekerjaan mereka. • Pemakai layanan / pihak yg terlibat hrs mendapatkan informasi mengenai kemungkinan tsb.

Pasal 16 : Hubungan Majemuk Terjadi bila: • Dlm waktu yg bersamaan, Psikolog / Ilmuwan psikologi menjalankan peran lain selain dlm peran profesionalnya dgn sso • Dlm waktu bersamaan, Psikolog / Ilmuwan psikologi memiliki hub dgn sso scara dekat berhubungan dgn org yg memiliki hub profesional dgn Psikolog / Ilmuwan psikologi tsb

Pasal 16 : Hubungan Majemuk Sedapat mgkin Psikolog / Ilmuwan psikologi menghindari dr hub majemuk apabila hub majemuk tsb dipertimbangkan dot merusak objektivitas, kompetensi / efektivitas dlm menjalankan fungsinya sbg Psikolog / Ilmuwan psikologi ; apabila beresiko / kerugian pd org / pihak lain dlm hub profesional tsb Apabila hub tsb diperkirakan merugikan, Psikolog / Ilmuwan psikologi melakukan langkah 2 yg masuk akal utk mengatasi hal tsb dgn mempertimbangkan kepentingan terbaik org yg terkait Apabila ada tuntutan oleh hukum, kebiijakan institusi, atau kondisi 2 luar biasa utk melakukan lebih dr 1 peran, sejak awal hrs memperjelas peran yg dpt diharapkan & rentang kerahasiaannya.

Pasal 17 : Konflik Kepentingan • Psikolog / Ilmuwan psikologi menghindar dr perannya scr profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial dll diperkirakan merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas mereka dlm menjalankan fungsi scra profesional bg pengguna layanan

Pasal 18 : Eksploitasi Terdapat 2 butir, yaitu: • Tdk melakukan hal 2 yg dianggap mengandung unsur eksploitasi, spti: thd pribadi/pihak yg mereka supervisi, evaluasi atau berada di bwh wewenang mereka (mhsw, krywn, peserta pelatihan, org yg menjalani pemeriksaan psikologis); terlibat pd hal 2 yg mengarah pd hub seksual dgn mhws yg di bwh bimbingannya dan pengguna layanan • Eksploitasi Data yg digunakan / dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dr mereka yg sdg disupervisi, dievaluasi, di bawah wewenang mereka.

Pasal 19 : Hubungan Profesional Ada 2 jenis bentuk hubungan profesional, yaitu: Hubungan antar profesi dan dengan profesi lain. a. Hubungan antar profesi • Wajib menghargai, menghormati dan menjaga hak 2 nama baik rekan profesi (rekan sejawat) • Slg memberikan umpan balik konstruktif utk peningkatan keahlian profesi • Wajib mengingatkan dlm rangka mencegah tjdnya pelanggaran kode etik psikologi • Apabila tjd pelanggaran kode etik yg di luar batas kompetensi & kewenangan serta ketiga hal di atas tdk berhasil dilakukan, lapor ke organisasi profesi

Pasal 19 : Hubungan Profesional b. Hubungan dengan profesi lain • Wajib menghargai, menghormati dan menjaga hak 2 nama baik rekan profesi lain • Wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh org / pihak lain yg tdk memiliki kompetensi & kewenangan

Pasal 20 : Informed Consent Setiap proses di bid psikologi yg melibatkan manusia hrs disertai dgn informed consent. Informed consent : persetujuan dr org yg akan menjalani proses di bid psikologi. Dinyatakan dlm bentuk tertulis & di ttd (bg yg tdk bs yaitu scra lisan & dpt direkam dipastikan kesediaannya) oleh org yg menjalankan pemeriksaan / subyek penelitian / saksi.

Pasal 20 : Informed Consent Aspek yg dicantumkan: • kesediaan mengikuti proses tanpa paksaan • Perkiraan waktu yg dibutuhkan • Gambaran ttg apa yg akan dilakukan • Keuntungan / risiko yg akan dialami slama proses • Jaminan kerahasiaan slama proses tsb • Org yg bertanggung jwb jk tjd efek samping yg merugikan slama proses Jenis Informed consent : proses pendidikan / pelaihan, penelitian psikologi, asesmen psikologi, konseling & psikoterapi.

Pasal 21 : Layanan Psikologi kepada dan/atau Melalui Organisasi Memberikan informasi sepenuhnya mengenai: • Sifat & tujuan dr layanan psikologi yg diberikan • Penerima layanan psikologi • Indv yg menjalani layanan psikologi • Hub antara Psikolog / Ilmuwan psikologi dgn organisasi & org yg menjalani layanan psikologi • Batas 2 kerahasiaan yg hrs dijaga • Org yg memiliki akses informasi Apabila Psikolog / Ilmuwan psikologi dilarang oleh organisasi peminta layanan utk memberikan hsl informasi kpd org yg menjalani layanan psikologi, hrs diinformasikan sejak awal proses pemberian layanan berlangsung.

Pasal 22 : Pengalihan dan Penghentian Layanan Psikologi Perlu menyadari pentingnya perencanaan kegiatan & menyiapkan langkah 2 yg perlu dilakukan bila tjd hal 2 yg dpt menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian, terpaksa dihentikan atau dialihkan kpd pihak lain. Dan sebaiknya dibahas bersama. a. Pengalihan layanan dialihkan kpd sejawat karena: • ketidakmampuan psikolog/ilmuwan psikologi, mis: sakit, meninggal • Salah satu dr mereka pindah ke kota lain • Keterbatasan pengetahuan / kompetensi dr psikolog/ilmuwan psikologi • Keterbatasan pemberian imbalan dr penerima jasa layanan psikologi

Pasal 22 : Pengalihan dan Penghentian Layanan Psikologi b. Penghentian layanan harus menhentikan layanan psikologi apabila: • Pengguna layanan psikologi sdh tdk memerlukan jasa layanan psikologi yg telah dilakukan • Ketergantungan dr pengguna layanan maupun org yg menjalani pemeriksaan thd Psikolog / ilmuwan psikologi shg muncul perasaan tdk nyaman / tdk sehat pd salah satu atau kedua belah pihak