HPI MATERIIL FORMAL Hukum Pidana Internasional Materil Hukum

HPI MATERIIL & FORMAL

Hukum Pidana Internasional Materil Hukum pidana Internasional materil adalah kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang isi atau substansinya berkenaan dengan kejahatan atau tindak pidana. Perjanjian internasional yang mengatur tentang kaidah hukum pidana internasional dalam arti materil, antara lain: - Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman Terorisme 1938 - Konvensi Genosida 1948/Genocide Convention 1948 - Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman atas kejahatan terhadap orang 2 yang dilindungi secara Internasional, termasuk Agen-Agen Diplomatik 1973 - Konvensi Internasional Anti Penyanderaan 1979

Hukum Pidana Internasional Formal Hukum pidana internasional formal yaitu kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang dapat disetarakan dengan hukum acara pidana atau hukum pidana formal sebagai sarana, prosedur atau mekanisme untuk mengimplementasikan hukum pidana internasional materil. Perjanjian-perjanjian seperti ini adalah: - perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi baik bilateral maupun multilateral. - Perjanjian 2 tentang kerja sama saling membantu dalam masalah 2 kriminal. - Perjanjian tentang penyerahan berita acara dalam masalah 2 pidana. - Perjanjian 2 tentang pernyerahan narapidana asing atau disebut juga nama: perjanjian 2 tentang pemindahan pelaksanaan hukum bagi narapidana asing. - Perjanjian tentang pengembalian aset. -

Perjanjian yang substansinya merupakan pengintegrasian atau perpaduan dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional materil dan formal, antara lain: - United nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988, masalah penyitaan atas objek yg diatur dalam Konvensi ini, juga tentang pengekstradisian atas sipelakunya, tentang kerja sama secara timbal balik antara negara-negara dalam masalah pencegahan dan pemberantasannya, perjanjian tentang penyerahan berita acaranya dan berbagai bentuk kerja sama yg lainnya. - Convention on Combating Bribery of Foreign Publik Officials in Internasional Bussiness Transaction 1997. Dalam konvensi ini diatur tentang apa yang dimaksud dengan bribery of a foreign publik officials. - United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000, penuntutan, peradilan, sanksi pidana, perampasan, penyerahan hasil tindak pidana, ektradisi, pemindahan napi, bantuan hukum timbal balik, penyelidikan bersama, kerja sama dalam penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, pemindahan proses pidana dan dll. -United Nations Convention against Corruption 2003, kerja sama internasional, pengembalian aset, bantuan teknis, pelatihan dan pengumpulan, pertukaran dan analisis informasi.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH