HARAPANKENYATAAN SOLUSI JKN Terkait Regulasi SUNDOYO SH MKM

HARAPAN-KENYATAAN & SOLUSI JKN (Terkait Regulasi) SUNDOYO, SH, MKM, MH KOMPARTEMEN HUKUM PERSI

UUD 45 Pasal 28 H (1) Setiap Penduduk berhak atas pelayanan kesehatan Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak terlantar diperlihara Negara (2) Negara mengembangkan Sistem jaminan Sosial nasional untuk seluruh penduduk (3) Negara bertanggung jawab menyediakan faslitas umum dan fasilitas kesehatan yang layak PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH MASYARAKAT – Promotif – Rehabilitatif, menonjol di bidang promotif dan preventif – Promkes, manajemen IT, Kesling: dominan PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN – Promotif – Rehabilitatif, menonjol di bidang kuratif dan rehabilitatif – Medis, Perawat, bidan, Apoteker : dominan SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNTUK SELURUH PENDUDUK 1. HANYA SEBGN KECIL MASYARAKAT MEMILIKI JAMINAN KES. (RAKYAT BELUM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN YANG MEMADAI). 2. MANFAAT YANG DIBERIKAN ATAS JAMINAN KESEHATAN BERAGAM BENTUKNYA, belum memiliki kesamaan dan belum berkeadilan bagi peserta dan provider. 3. Penyelenggara Jaminan UU NOMOR 40 kesehatan TERPISAH-PISAH TAHUN 2004 UU NOMOR 24 TAHUN 2011

JKN JENIS FASILITAS Pasal 28 Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 34 Negara berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan FKTP & FKRTL TENAGA KESEHATAN Pelayanan • Aman, • Bermutu, • terjangkau SARANA DAN PRASARANA PENYEBARAN JKN meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setingginya.

PSL 28 UUD 45 Undang-Undang No. 29 TAHUN 2009 1. Undang-Undang No. 35 2. Undang-Undang No. 36 3. Undang-Undang No. 44 Negara berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan PSL 34 UUD 45 4. Undang-Undang No. 52 TAHUN 2014 1. Undang-Undang No. 18 2. Undang-Undang No. 36 3. Undang-Undang No. 38 FASKES Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan TAHUN 2004 Pelayanan kesehatan Yang FKTP & Aman, FKRTL Bermutu, Dan terjangkau MUTU PELAYANAN DAN PACIENT SAVETY

UU NOMOR 40 TAHUN 2004 UU NOMOR 24 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH BPJS PERATURAN PRESIDEN PERATURAN MENTERI SURAT EDARAN REGULATOR PESERTA FASKES

ISU KREDENSIALING & AKREDITASI FKRTL PENILAIAN DAN KREDENSIALING 1. SUMBERDAYA MANUSIA 2. SARANA DAN PRASARANA 3. LINGKUP PELAYANAN 4. KOMITMENT PELAYANAN BPJS KESEHATAN

ISU KREDENSIALING & AKREDITASI (1)

AKREDITASI PERMENKES NO. 46/2014 Telah memenuhi standar yang ditetapkan. Adalah suatu pengakuan yang diberikan ke pada manajemen fasilitas kesehatan Masyarakat yang semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu MENINGKAT KAN MUTU PELAYANAN RE SU DIT LIT AS I FASILITAS PELAYANAN Undang-undang No. 44 Tahun 2009, Pasal, 40 ayat 1 AK ISU KREDENSIALING & AKREDITASI (2)

ISU KREDENSIALING & AKREDITASI (3) 2 I IZIN VS VS AKREDITASI 3 VS VS SALING MENDUKUNG KREDENSIALING

ISU KEPESERTAAN

ISU KEPESERTAAN (1) 19 2016 PERPRES NO. 28/2014

ISU MANFAAT 1919 2016 PERPRES NO. 28/2014 UU NOMOR 40 TAHUN 2004

ISU MANFAAT (1) FASILITAS KESEHATAN MANFAAT FKTP

ISU IUR BIAYA & COB UU NOMOR 40 TAHUN 2004

ISU IUR BIAYA & COB (1) 19 IUR BIAYA NAIK KELAS (STANDAR) COB 2016 PERPRES NO. 28/2014 PMK No. 11/2016

ISU SATU KELAS (KELAS STANDART) 19 2016 KAJIAN MENDALAM SATU KELAS (KELAS STANDART) STANDARISASI KELAS PERAWATAN RUMAH SAKIT PROGRAM JKN PERPRES NO. 28/2014

ISU PEMBAYARAN & KOMPENSASI INA CBG”s KOMPENSASI Pasal 23 (3) UU NO. 40 TAHUN 2004 PERMENKES 59/2015

Berbagai permasalahan termasuk potensi Kecurangan (Fraud) Perlu dicegah dengan kebijakan nasional pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dalam sistem jaminan sosial nasional dapat berjalan dengan efektif dan efesien tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. PIDANA ISU FRAUD KEBIJAKAN PENCEGAHAN FRAUD KECURANGAN JKN

KLAIM FKTP & FKRTL TIDAK LENGKAP/DIRAGUKAN DIKEMBALIKAN DITUNDA PEMBAYARANNYA 19 2016 MENGGANGGU PELAYANAN KES ISU KLAIM PERPRES NO. 28/2014 1. TDK LENGKAP/MER AGUKAN DI KEMBALIKAN 2. LENGKAP DIBAYAR TDK MENGGANGGU PELAYANAN KES SOLUSI MENGGANGGU KEUANGAN RS

PREVENTIF ISU PERLINDUNGAN HUKUM PS 28 D UUD 45 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan adalah peluang dan sekaligus dorongan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat di setiap wilayah Republik Indonesia NAKES & FASKES PEMERINTAH UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN MENTERI SURAT EDARAN

ISU PERLINDUNGAN HUKUM (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas PERAN STANDAR sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional § Harus dipatuhi dan dilaksanakan § Menjamin Upaya terbaik § Tidak menjamin keberhasilan upaya atau kesembuhan pasien § Modifikasi hanya dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa untuk kepentingan pasien MEMATUHI = DILINDUNGI SECARA HUKUM

ISU PERLINDUNGAN HUKUM (2) Perlindungan hukum bukanlah ketentuan yang menghilangkan adanya kemungkinan penuntutan hukum oleh orang lain, tetapi memberikan perlindungan untuk: MAKNA PERLINDUNGAN HUKUM �Memberikan Yankes sesuai ketentuan perundang-undangan �Bekerja bebas sesuai profesi, tanpa paksaan dan ancaman oleh pihak lain �Memperoleh kewenangan yang sesuai dengan kompetensi keprofesiannya �Memperoleh kesempatan untuk membela diri dan diproses secara adil apabila diduga melakukan pelanggaran profesi, baik di sidang profesi, institusi RS, maupun di peradilan umum.

23