HAPUSNYA PERIKATAN Pertemuan 12 10 CARA HAPUSNYA PERIKATAN

HAPUSNYA PERIKATAN Pertemuan - 12

10 CARA HAPUSNYA PERIKATAN (Ps. 1381 KUHPer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pembayaran; Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi); Pembaharuan utang (novasi); Perjumpaan utang (kompensasi); Percampuran utang (konfusio); Pembebasan utang; Musnahnya barang terutang; Batal/pembatalan; Berlakunya suatu syarat batal; dan Lewatnya waktu (daluarsa).

Pembayaran (1382 KUHPerdata) Pasal ini mengandung makna bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja, baik yang berkepentingan (debitur) maupun orang yang tidak berkepentingan. Yang berkepentingan yaitu : a. b. penanggung utang; orang yang turut berutang secara tanggung menanggung; yang tidak berkepentingan, yaitu : a. b. pihak ketiga yang bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur; pihak ketiga yang bertindak atas nama sendiri tetapi tidak menggantikan hak-hak kreditor

Pasal 1383 KUHPerdata (pengecualian terhadap pasal 1382 KUHPerdata) : “suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi oleh seorang pihak ketiga berlawanan dengan kemauan kreditur, jika kreditur ini mempunyai kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh debitur” Ini berarti bahwa dalam hal prestasi dari suatu perikatan adalah berbuat sesuatu yang oleh kreditur dikehendaki dilakukan sendiri oleh debitur ; yakni kalau prestasi tersebut berkaitan dengan keahlian debitur; maka untuk memenuhi prestasi tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga, kalau tidak disetujui oleh kreditur.

Pasal 1384 ayat (1) KUHPerdata : “adalah perlu bahwa orang yang membayar itu pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan juga berkuasa memindah tangankannya, agar supaya pembayaran yang dilakukan itu sah” Pasal ini menerangkan bahwa dalam hal perikatan untuk menyerahkan hak milik disyaratkan bahwa : 1. orang yang membayar adalah pemilik mutlak atas barang; 2. dilakukan oleh orang yang berkuasa memindahtangankan barang tersebut. Jadi jika debitur bukan pemilik mutlak atas barangnya maka dapat dinyatakan pembayaran tidak sah & kreditur dapat menolak barang yang dibayarkan kepadanya dan ia masih dapat menuntut pemenuhan prestasi

Akan tetapi, jika pembayaran dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat diatas, dan apa yang dibayarkan itu berupa uang atau barang yang dapat dipakai habis, yang dengan itikad baik telah dihabiskan oleh pihak yang menerima pembayaran, maka pembayaran itu tidak boleh diminta kembali. (Pasal 1384 ayat 2 BW) Dengan demikian, permasalahan yang muncul antara pihak yang melakukan pembayaran dengan pemilik barang yang digunakan sebagai pembayaran merupakan permasalahan mereka berdua yang tidak lagi melibatkan pihak yang telah menerima pembayaran.

Pembayaran harus dilakukan kepada (1385 KUHPerdata) : 1. Kreditur; 2. Orang yang dikuasakan oleh kreditur; 3. Orang yang dikuasakan oleh hakim untuk menerima pembayaran bagi kreditur; 4. Orang yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. Apabila pembayaran dilakukan kepada selain keempat pihak tersebut diatas, maka pembayaran tersebut hanya sah jika : 1. Kreditur telah menyetujuinya; 2. Kreditur telah nyata-nyata mendapat manfaat atas pembayaran tersebut.

Pembayaran harus dilakukan, berturut-turut sebagai berikut : (Pasal 1393 KUHPerdata) : 1. ditempat yang ditentukan dalam perjanjian; 2. ditempat dimana barang itu berada pada saat perjanjian itu dibuat; 3. ditempat tinggal kreditur, jika tetap berada dalam kabupaten yang sama pada waktu perjanjian dibuat; 4. ditempat tinggal debitur.

SUBROGASI (Pasal 1400 KUHPerdata) : “Subrogasi atau penggantian hak-hak kreditur oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada kreditur itu, terjadi baik dengan perjanjian dan karena undang-undang”. Dengan terjadinya subrogasi maka piutang dengan hak-hak accesoirnya beralih kepada pihak ketiga yang menggantikan kreditur. DAPAT DISIMPULKAN bahwa dalam subrogasi atau penggantian ini, seorang pihak ketiga yang membayar suatu utang menggantikan kedudukan kreditur, terhadap si debitur.

Jadi, setelah utang itu dibayar, muncul seorang kreditur baru yang menggantikan kreditur lama. Jadi utang tersebut hapus karena pembayaran tadi, tetapi pada detik itu juga hidup lagi dengan orang ketiga tersebut sebagai pengganti dari kreditur lama. Karena utang lama yang telah dibayar itu hidup kembali, maka segala embel atau sangkut paut dari utang lama itu tetap hidup dan ikut serta berpindah ke tangan kreditur baru, yaitu orang ketiga yang telah membayarkan itu.

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi) Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si kreditur menolak pembayaran. Penawaran pembayaran dengan diikuti penitipan hanya mungkin pada perikatan untuk membayar sejumlah uang/menyerahkan barang bergerak.

Pasal 1404 KUHPerdata − Pasal ini bermakna bahwa jika kreditor menolak pembayaran dari debitur, maka debitur berhak melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya tersebut, dan apabila kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan pembayaran tersebut ke PN. − Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan pembayaran di PN tersebut berlaku sebagai pembayaran bagi debitur dan membebaskan debitur dari utangnya asal penawaran itu sesuai dengan undang-undang (sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1405 KUHPerdata), dan apa yang dititipkan di PN sebagai pembayaran tersebut adalah atas tanggungan kreditur.

q Syarat keabsahan penawaran adalah : (Pasal 1405 KUHPerdata) 1. dilakukan terhadap kreditur atau kuasanya; 2. dilakukan oleh yang kuasa membayar; 3. pembayaran yang ditawarkan mengenai utang pokok, bunga dan biaya; 4. telah jatuh tempo (jika waktu tersebut dibuat untuk kepentingan kreditur); 5. syarat utang telah terpenuhi; 6. pembayaran dilakukan ditempat yang telah diperjanjikan, jika tidak diperjanjikan, dilakukan terhadap kreditur, di tempat tinggal sesungguhnya atau ditempat tinggal yang dipilihnya; 7. dilakukan oleh notaris atau juru sita yang masing-masing disertai dua orang saksi.

Untuk sahnya penitipan maka Pasal 1406 BW telah menentukan syaratnya, yaitu : 1. didahului dengan pemberitahuan kepada kreditur tentang hari, jam, dan tempat di mana pembayaran akan disimpan; 2. debitur melepaskan dari kekuasaannya barang yang ditawarkan, dengan menitipkan pada kas kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang mengadili jika terjadi sengketa antara kreditur dan debitur; 3. Notaris atau juru sita yang disertai dua orang saksi membuat berita acara yang menerangkan wujud mata uang yang ditawarkan, penolakan kreditur atas penawaran atau ketidakdatangannya untuk menerimanya, serta dilakukannya penyimpanan/penitipan itu sendiri; 4. jika kreditur tidak datang menerimanya berita acara penyimpanan diberitahukan kepadanya dengan peringatan untuk mengambil apa yang dititipkan.

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan atau penyimpanan akan membebaskan debitur dan berlaku sebagai pembayaran yang sah. Pembebasan tersebut mengakibatkan : 1. debitur dapat menolak tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi atau pembatalan persetujuan; 2. debitur tidak lagi berutang bunga sejak hari penitipan; 3. sejak penitipan kreditur menanggung risiko atas harganya.

Pembaharuan Utang (novasi) Adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lain yang menjadi pengganti perikatan semula. Menurut Pasal 1413 KUHPerdata, ada 3 macam jalan untuk melaksanakan novasi : 1. apabila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya. 2. apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya; 3. Apabila sebagai akibat perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa debitur dibebaskan perikatannya.

Novasi yang disebutkan pada nomor 1 diatas dinamakan novasi objektif karena yang diperbarui adalah objeknya, sedangkan nomor 2 dan 3 dinamakan novasi subjektif, karena yang diperbarui adalah subjek-subjeknya. Jika yang diganti debiturnya, maka novasi itu dinamakan novasi pasif, sedangkan apabila yang diganti krediturnya, maka novasi itu dinamakan novasi aktif. Pembaruan utang atau novasi subjektif pada hakekatnya adalah suatu perundingan segi tiga, yang menghasilkan suatu persetujuan untuk menggantikan kreditur lama dengan seorang kreditur baru atau debitur lama dengan seorang debitur baru

Perjumpaan Utang (kompensasi) Ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur Pasal 1425 KUHPerdata : “jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu kompensasi dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini”

Syarat terjadinya kompensasi : 1. 2 orang yang secara timbal balik merupakan debitur satu terhadap yang lainnya 2. Objek perikatan berupa sejumlah uang atau barang yang dapat dihabiskan 3. Kedua utang tersebut sudah dapat ditagih 4. Kedua utang tersebut dapat ditentukan besarnya atau jumlahnya

Percampuran Utang (konfusio) Keadaan ini terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur bersatu dalam diri seseorang. Hal ini dapat terjadi misalnya debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh kreditur atau debitur kawin dengan kreditur dalam suatu persatuan harta kawin. Hapusnya hutang piutang dalam hal percampuran hutang ini adalah betul-betul demi hukum, dalam arti bahwa pencampuran ini terjadi secara otomatis.

Pembebasan utang Adalah suatu perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Pasal 1442 menerangkan bahwa dengan dibebaskannya debitur, maka penanggungnya pun ikut bebas. Namun demikian pembebasan utang yang diberikan kepada penanggung utang tidak membebaskan debitur utama Dan pembebasan yang diberikan kepada salah satu penanggung utang tidak membebaskan penanggung lainnya.

Musnahnya barang terutang Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan seandainya debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misalnya terlambat), ia pun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannnya dan barang tersebut juga akan mengalami nasib yang sama meskipun sudah berada ditangan kreditur.

Batal/ Pembatalan Adalah suatu perikatan akan menjadi hapus dengan adanya suatu pembatalan. Walaupun disebutkan batal dan pembatalan, namun apa yang diatur oleh pasal 1446 dan selanjutnya dari KUHPerdata kesemuanya adalah mengenai “pembatalan”. Hal ini dikarenakan perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (1320 KUHPerdata) sehingga perjanjian tersebut tidak akan pernah lahir (terlaksana) dan sehingga tidak bisa juga di hapus.

Pembatalan perjanjian karena kurangnya syarat subjektif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 1. secara aktif menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim; 2. dengan pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian, dan di situlah baru mengajukan kekurangan perjanjian itu.

Berlakunya suatu syarat batal Bahwa suatu perikatan yang telah ada akan hapus atau berakhir apabila peristiwa yang dimaksudkan dalam perjanjian itu terjadi. Menurut pasal 1265 KUHPerdata, suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Dengan begitu, syarat batal mewajibkan debitur untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

INGAT : bahwa mengembalikan apa yang telah diterimanya hanyalah suatu pedoman yang harus dilaksanakan jika itu mungkin dilaksanakan Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukar menukar barang (hak milik) dapat dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli. Tetapi dalam hal sewa menyewa bagaimana penyewa dapat mengembalikan “kenikmatan” yang sudah diperoleh dari barang yang disewa ? Dan karena kenikmatan itu tidak mungkin dikembalikan, tentu saja pemilik barang yang telah disewa dapat tetap memiliki uang sewa yang diterimanya.

Lewatnya waktu (daluarsa) Adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1496 KUHPerdata). Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barangdinamakan daluarsa “acquisitif”, sedangkan daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (suatu tuntutan) dinamakan daluarsa “extinctif”.

Lewatnya waktu (daluarsa) Menurut Pasal 1967 KUHPerdata, maka segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa itu tidak perlu menunjukkan lagi suatu alas hak. Lagi pula tidaklah dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Dengan lewatnya waktu tersebut diatas, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas (natuurlijke verbintenis), artinya kalau dibayar boleh tetap tidak dapat dituntut di depan hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di depan pengadilan dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kadaluarsanya piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.