HAM DEFINISI HAM n Hak Asasi Manusia adalah

  • Slides: 7
Download presentation
HAM

HAM

DEFINISI HAM n Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

DEFINISI HAM n Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Peraturan perundangan HAM di Indonesia. n n UUD 1945 dan Amandemennya : BAB X

Peraturan perundangan HAM di Indonesia. n n UUD 1945 dan Amandemennya : BAB X A Pasal 28 A-J Kepres No. 50 Th. 1993 Komnas HAM. UU No. 5 Th. 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM UU No. 26 Th. 2000 tentang

PELANGGARAN HAM n Pelanggaran HAM dikelompokan dalam 2 bentuk yaitu • Pelanggaran HAM berat

PELANGGARAN HAM n Pelanggaran HAM dikelompokan dalam 2 bentuk yaitu • Pelanggaran HAM berat UU No. 26 th 2000 pasal 7 meliputi kejahatan genosida dan kemanusiaan • Pelanggaran HAM

KEJAHATAN GENOSIDA n Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau

KEJAHATAN GENOSIDA n Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama

KEJAHATAN KEMANUSIAAN n Yaitu setiap perbuatan sistematis dan luas yang ditujukan terhadap penduduk sipil

KEJAHATAN KEMANUSIAAN n Yaitu setiap perbuatan sistematis dan luas yang ditujukan terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, dan perampasan kebebasan fisik yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional

Proses pengadilan HAM. n n Untuk diajukan ke pengadilan HAM harus ada rekomendasi dari

Proses pengadilan HAM. n n Untuk diajukan ke pengadilan HAM harus ada rekomendasi dari Komisi Nasional HAM berat. Jaksa yang menuntut dan hakim yang mengadili dapat merupakan jaksa dan hakim ad hoc yang di tetapkan oleh Presiden. Perkaranya berlaku surut asalkan ada rekomendasi dari DPR. Jika terbukti melakukan pelanggaran HAM berat sanksi pedananya minimal 5 tahun dan maksimal pidana mati.