HAKIKAT BANGSA NEGARA Indikator n n n Siswa

HAKIKAT BANGSA & NEGARA

(Indikator) n n n Siswa dapat menjelaskan kronologis terjadinya suatu bangsa Siswa dapat menjelaskan pengertian bangsa Siswa dapat menyebutkan unsur terbentuknya suatu bangsa Siswa dapat menjelaskan pengertian negara Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur yang menjadi syarat terbentuknya suatu negara

M. Individu Manusia M. Sosial Bangsa & Negara Pendapat Ahli Pengertian Negara Pendapat Ahli 1. 2. 3. Ir. Soekarno Ernest Renann Otto Bauer 1. G. Jellinek 2. Kranenburg, dll Terjadinya Negara 1. Teoritis 2. Primer & Sekunder 3. Faktual Unsur-unsur Terbentuknya Negara 1. Rakyat 2. Wilayah 3. Pem Yg Berdaulat

1. Manusia Sebagai Makhluk Individu & Sosial

ERNEST RENAN (Sejarah dan Cita) BANGSA Otto Bauer (karakter dan nasib) Ir. Soekarno (Ras, Volk, Natie) Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri -ciri : memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama & solidaritas tertentu

Terbentuknya suatu bangsa 1. Adat Istiadat. 2. Agama. 3. Bahasa 4. Kesamaan Politik 5. Kesamaan keturunan 6. Perasaan 7. Wilayah

George Jellineck NEGARA Mr. Kranenburg Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Unsur-unsur Terbentuknya Negara KONSTITUTIF RAKYAT UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA WILAYAH MUTLAK PEMERINTAH BERDAULAT DEKLARATIF DE FACTO DE JURE TIDAK MUTLAK

Rakyat WARGA NEGARA RAKYAT PENDUDUK BUKAN WARGA NEGARA BUKAN PENDUDUK

Wilayah Negara * DARAT * LAUT * UDARA

Batas Wilayah Daratan 1. Batas Alamiah 2. Batas Buatan 3. Batas Geografis

Wilayah Lautan Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau & sungai dalam batas wilayah negara. DARATAN NEGARA (LT) (ZB) 12 Mil (LB) (ZEE) 200 Mil LAUT 200 M (LANDAS KONTINEN) ≥ 200 Mil

Batas Wilayah Udara 1. Teori Udara Bebas 2. Teori Negara Berdaulat di Udar

Wilayah Ekstrateritorial Daerah ekstrateritorial mencakup : § Daerah perwakilan diplomatik di suatu negara. § Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara.

Hakikat Bentuk Negara BAB IXA Pasal 25 A UUD 1945: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut yang lebih menjabarkan kedaulatan Negara Republik Indonesia secara geografis, yaitu sebagai Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Penjelasan dan penetapan dari sudut pandang politis tentang kedaulatan dan bentuk negara kita, juga secara konstitusional dapat dilihat pada BAB I Pasal (1) butir (a) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Sistem Negara Kesatuan Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu: Sentralisasi Desentralisasi

Sentralisasi Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. daerah Pusat daerah

Keuntungan sistem sentralisasi a) adanya kes eragaman (uniformitas) peraturan di s eluruh wilayah negar a; b) adanya kesederhanaa n hukum karen a hanya ada satu lemb aga yang berwena ng membuatnya; c) penghasila n daerah dapat digunak an untuk kepentin gan seluruh wilaya h negara.

Kerugian sistem sentralisasi a) bertumpuknya pekerjaan pemerin tah pusat, sehingga se ring menghambat kelancaran jalanny a pemerintahan b) peraturan/ kebij akan dari pusat seri ng tidak sesuai denga n keadaan/kebutuha n daerah; c) daerah-daerah le bih bersifat pasif, menunggu perinta h dari pusat sehingga melemah kan sendi-sendi pemerintahan dem okratis karena kurangnya inisiati f dari rakyat; d) rakyat di daerah kurang mendapatk an kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya; e) keputusan-kepu tusan pemerintah pusat sering terlam bat.

Desentralisasi Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. daerah Pusat daerah

Keuntungan dan kerugian sistem desentralisasi Keuntungan Kerugian a) pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri; b) peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri; c) tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar; d) partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat; e) penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah. Kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

Pemerintah Yang Berdaulat Kata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kata daulah (Arab) sovereignity (Inggris), souvereiniteit (Perancis), supremus (Latin), dan souvranita ((Italia), yang berarti “kekuasaan tertinggi”. Ke dalam Kedaulatan Ke luar

Menurut Jean Bodin (1500 -1596), bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok : § Asli § Permanen § Tunggal § Tidak terbatas

Pengakuan Dari Negara Lain UNSUR DEKLARATIF DE FACTO BERSIFAT SEMENTARA BERSIFAT TETAP PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN DE JURE BERSIFAT TETAP BERSIFAT PENUH

Sifat Hakikat Negara 1. Sifat Memaksa (negara memiliki mempunyai kekuatan fisik secara legal. 2. Sifat Monopoli (yaitu dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. 3. Sifat Mencakup Semua (All. Embracing), yaitu semua peraturan perundang-undangan yg berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.