HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA 10312020 SMA NEGERI 1

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 1

Standar Kompetensi: 1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Kompetensi Dasar: 1. 1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara 1. 2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk -bentuk kenegaraan 1. 3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI 1. 4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 2

Konsep Manusia Aristoteles menyatakan manusia sebagai makhluk monodualis. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (mempunyai HAM dan kewajiban asasi). Kewajiban manusia antara lain: kewajiban terhadap Tuhan YME, kewajiban pada diri sendiri, kewajiban kepada sesama makhluk Tuhan, kewajiban berbangsa dan bernegara. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung untuk selalu berkelompok membentuk masyarakat. 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 3

Hakikat Bangsa (Nation) Ernest Renan (Perancis): bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat untuk bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung Otto Bauer (Jerman): bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter karena adanya persamaan nasib F. Ratzel (Jerman): bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu Hans Kohn (Jerman): bangsa buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah Jalobsen dan Lipman: bangsa adalah kesatuan budaya (cultural unity) dan kesatuan politik (political unity) Kesimpulan: Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 4

Unsur-unsur Terbentuknya Bangsa Friedrich Hertz dalam buku Nationality in History and Politics mengemukakan empat unsur aspirasi: 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional meliputi sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya 3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan 4. Keinginan untuk menonjol (unggul) diantara bangsa untuk mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise. 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 5

Faktor-faktor pembentukan identitas bangsa Ramlan Surbakti menyatakan sebagai berikut: v Primordial v Sakral v Tokoh v Sejarah v Bhinneka Tunggal Ika v Perkembangan ekonomi v Kelembagaan 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 6

Konsepsi Negara Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari: Staat (Belanda), State (Inggris), Lo stato (Italia), Der Staat (Jerman), L’Etat (Perancis), Status atau Statum (Latin) yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Nagari atau nagara (Sanskerta) berarti wilayah, kota atau penguasa. 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 7

Tinjauan Negara Organisasi Kekuasaan Logemann: organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa Kranenburg: organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu bangsa George Jellineck: organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap di wilayah tertentu v Organisasi Politik Roger H. Soltau: alat atau wewenang yang mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat Mac Iver: asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat Max Weber: suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah v 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 8

Tinjauan Negara Organisasi Kesusilaan Hegel: organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal J. J. Rousseau: berkewajiban memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia n Integrasi antara pemerintah dan rakyat Teori integralistik (Soepomo, Adam Muller, Spinoza): susunan masyarakat yang erat antara semua bagian sehingga bersifat organis Kesimpulan: negara adalah organisasi yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam maupun keluar. n 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 9

Unsur-unsur Negara Unsur Konstitutif (mutlak) meliputi: rakyat, wilayah, n dan pemerintahan yang berdaulat Rakyat: semua orang yang pada suatu saat berada di dalam wilayah hukum suatu negara. Wilayah: batas wilayah dimana kekuasaan negara berlaku meliputi daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial Pemerintahan yang berdaulat: dalam arti luas meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam arti sempit meliputi presiden, wakil presiden, dan kabinetnya n Unsur Deklaratif (tambahan): pengakuan negara lain meliputi de facto (kenyataan) dan de jure (hukum internasional). 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 10

Konsepsi Rakyat Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dibedakan menjadi: penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang telah tinggal dalam suatu negara paling sedikit selama satu tahun berturut-turut dan bermaksud menetap dengan tujuan tertentu. Bukan penduduk adalah orang berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara saja dengan tidak bermaksud menetap, misalnya: wisatawan asing, tamu-tamu instansi tertentu, utusan-utusan negara lain. 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 11

Lanjutan …. Penduduk dapat dibedakan menjadi warganegara dan bukan warganegara. Warganegara adalah mereka yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Hak dan kewajibannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Menurut terjadinya, dibedakan menjadi: warganegara keturunan penduduk asli dan warganegara keturunan asing. Bukan warganegara (orang asing) adalah mereka yang berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah dimana ia berada. Misalnya: duta besar, konsuler, kontraktor asing dan sebagainya 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 12

Lanjutan …. Menurut kedudukannya, warganegara mempunyai empat status yaitu: v. Status positif: warganegara berhak mendapatkan perlindungan atas jiwa-raga dan memiliki kemerdekaan dari pemerintah negaranya v. Status negatif: warganegara tidak akan dicampuri urusannya sebagai manusia yang memiliki hak asasi v. Status aktif: warganegara diberi kesempatan aktif dalam pemerintahan negaranya v. Status pasif: warganegara berkewajiban taat dan tunduk kepada segala perintah negara 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 13

Konsepsi wilayah Adalah batas wilayah di mana kekuasaan negara berlaku. Wilayah suatu negara meliputi: v Wilayah daratan: wilayah darat dengan batas-batas tertentu baik batas alam, buatan maupun astronomis v Wilayah lautan: laut teritorial, ZEEI, zona bersebelahan, landas benua, landas kontinen dan sebagainya. Catatan: garis dasar (base line): suatu garis dalam peta yang dibuat dengan cara menarik garis lurus titik-titik terluar dari ujung-ujung pulau terluar sehingga mengelilingi Indonesia (point to point theory) v v Wilayah udara: wilayah udara diatas daratan dan lautan Wilayah ekstrateritorial: gedung kedutaan dan halaman sekitarnya, flying land, floating land. 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 14

Pemerintah yang berdaulat Pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif q Pemerintah dalam arti sempit terletak pada eksekutif meliputi presiden, wakil presiden, dan menteri dalam kabinetnya. 4 sifat kedaulatan menurut Jean Bodin: v Asli, permanen, bulat, dan tidak terbatas. Kedaulatan dibagi menjadi dua: ke dalam dan keluar. Kedaulatan kedalam: tidak ada kekuasaan lain yang menandingi kekuasaan pemerintahannya. Kedaulatan keluar: kekuasaan pemerintah dihormati dan diakui oleh negara lain. q 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 15

Teori Kedaulatan n n Kedaulatan Tuhan: raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Tokoh: Agustinus, Thomas Aquinas, FJ Stahl Kedaulatan Raja: kedaulatan di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Tokoh: Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Hegel Kedaulatan Negara: negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Tokoh: George Jellinek, Paul Laband Kedaulatan Hukum: kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Tokoh: Krabbe, Immanuel Kant, Kranenburg Kedaulatan Rakyat: rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tokoh: John Locke, JJ Rousseau 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 16

Sifat Hakekat Negara n n n Memaksa: negara mempunyai kekuatan secara legal untuk memaksa warganegaranya mentaati peraturan yang berlaku Monopoli: negara memiliki kewenangan menentukan ideologi, aliran politik yang boleh dan tidak boleh Mencakup semua: semua peraturan perundangan diberlakukan bagi semua warganegara tanpa kecuali 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 17

Asal Mula Terjadinya Negara Teori pertumbuhan primer dan sekunder. q Primer meliputi: suku atau persekutuan masyarakat (Genoontschaft), kerajaan (rijk), negara nasional, dan negara demokrasi. Sekunder: beranggapan negara telah ada namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan timbullah negara baru. q Fakta Sejarah: Occupation (pendudukan), Fusi (peleburan), Cessie (penyerahan), Accesie (penaikan), Anexatie (pencaplokan), Proclamation (proklamasi), Inovation (pembentukan baru), dan Separatise (pemisahan) 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 18

Terjadinya negara menurut pendekatan teoritis Teori Ketuhanan. Negara terjadi karena kehendak Tuhan. Tokoh: Agustinus, Yulius Stahl, Thomas Aquinas v. Teori Perjanjian Masyarakat. Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Tokoh: Thomas Hobbes (monarkhi absolut), John Locke (monarkhi konstitusional) dikenal adanya pactum unionis yaitu perjanjian antaranggota masyarakat untuk membentuk negara dan pactum subjectionis yaitu perjanjian antara rakyat dengan penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat, J. J. Rousseau (kedaulatan rakyat), v. Teori Kekuasaan. Negara terjadi atas dasar kekuasaan. Tokoh: H. J. Laski, Leon Duguit v. Teori Hukum Alam. Negara terjadi atas hukum alam. Tokoh: Plato, Aristotels, SMA Thomas Aquino NEGERI 1 YOGYAKARTA v 10/31/2020 (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 19

Bentuk Negara Kesatuan (Unitaris): negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan: o. Kedaulatan negara mencakup kedalam dan keluar ditangani pemerintah pusat o. Negara hanya memiliki satu UUD, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu DPR q. Negara Serikat (Federasi): suatu negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian. Ciri-ciri negara serikat: o. Setiap negara bagian berwenang membuat UUD sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat o. Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian q 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 20

Bentuk Kenegaraan Serikat Negara (Konfederasi): bentuk kerjasama antara beberapa negara dalam menghadapi kepentingan bersama tertentu. v. Koloni: suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. v. Trustee (perwalian): wilayah jajahan dari negara yang kalah perang dunia II dan berada dibawah naungan Dewan Perwalian PBB v. Mandat: negara yang tadinya kalah dalam perang dunia 1 dan berada dibawah lindungan yang menang perang. v. Protektorat: negara yang berada dibawah perlindungan negara lain v. Dominion: bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris v. Uni: gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. v 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 21

Teori Fungsi Negara Teori Dwi Praja: Goodnow & Donner: policy making (menetapkan tujuan yang hendak dicapai) dan policy executing (menetapkan cara untuk mencapai tujuan). n Teori Tri Praja/ Trias Politika: Montesqiueu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. John Locke: legislatif, eksekutif, dan federatif (mengurusi hubungan luar negeri, perang, dan kedamaian) n 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 22

Lanjutan. . v v Teori Catur Praja: Van Vollenhouven: bestuur (pemerintahan), rechtpraacht (mengadili), regeling (membuat peraturan), dan politie (ketertiban dan keamanan) Teori Panca Praja: dikembangkan di Perancis pada abad XVI: diplomatic (mengadakan diplomasi dengan negara lain), defencie (pertahanan untuk menjamin kedaulatan negara), financie (penyediaan segala kepentingan warga negara), justicie (mewujudkan keadilan), dan policie (pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran hukum) 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 23

Pengertian NKRI Negara yang mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun keluar yang mempunyai batas wilayah tertentu sesuai dengan hukum perjanjian internasional, memiliki keragaman agama, suku bangsa dan budaya yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 24

Fungsi dan Tujuan NKRI n a. b. n a. b. c. d. Fungsi NKRI: Mempertahankan kedaulatan NKRI Meningkatkan supremasi hukum dan sebagainya Tujuan NKRI: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 25

Tujuan Negara n n n Plato: bertujuan untuk mewujudkan kesusilaan manusia Shang Yang: bertujuan untuk membentuk kekuasaan Niccolo Maciavelli: bertujuan untuk memperoleh kehormatan dan kebahagiaan bangsa Dante Allighieri: bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia Immanuel Kant dan Kranenburg: bertujuan untuk membentuk keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Immanuel Kant (negara hukum dalam arti sempit). Sedangkan Kranenburg (negara hukum dalam arti luas/welfare state/ negara kesejahteraan) 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 26

Semangat nasionalisme dan patriotisme Nasionalisme adalah paham yang menekankan cintanya terhadap bangsa. n Patriotisme adalah paham yang menekankan cintanya terhadap tanah air tempat berpijak dan tempat hidup serta mencari penghidupan. Semangat nasionalisme dapat ditunjukkan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan sebagainya Semangat patriotisme dapat ditunjukkan dengan rela berkorban demi tanah air, mempertahankan kedaulatan negara dan sebagainya. n 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 27

Penerapan Semangat Kebangsaan Semangat kebangsaan dapat diterapkan dengan cara: v Keteladanan: merupakan sikap dan perilaku yang patut dicontoh atau ditiru karena perkataan dan perbuatannya. Contoh: belajar dengan tekun dalam mengejar prestasi, tidak melakukan korupsi dan sebagainya v Pewarisan: merupakan cara atau proses menurunkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku terpuji kepada generasi berikutnya. Contoh: berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah dan sebagainya v Ketokohan: merupakan sosok seseorang yang terkenal dan disegani karena pengaruhnya sangat besar di dalam masyarakat. Contoh: memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. 10/31/2020 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S. Pd. , M. Pd. ) 28