HAKEKAT DAN DASAR BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL PERKULIAHAN III

HAKEKAT DAN DASAR BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL PERKULIAHAN III Devica Rully M. , SH. MH. LLM.

DASAR KEKUATAN MENGIKAT HI Alasan Pembahasan : O HI tidak memiliki lembaga 2 yang lazim diasosiasikan dengan hukum dan pelaksanaannya; O Tidak terdapat kekuasaan eksekutif yang kuat; O Tidak terdapat badan legislatif, yudikatif dan polisi yang bersifat memaksa. Karena itu Hobbes, Spinoza dan Austin nenyangkal sifat mengikatnya HI, shg HI dianggap bukan hukum.

Dasar Kekuatan Mengikatnya Hukum Internasional John Austin: Hukum internasional itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya. Austin menempatkan hukum segolongan dengan the laws of honour and the law set by fashion sebagai “the rules of positive morality” Hal ini disangkal dalam buku Mochtar, dengan memberi contoh hukum adat di Indonesia. Domes Tones (ahli filsafat Yunani), ada 4 alasan: 1. Karena hukum merupakan perintah Tuhan 2. Karena merupakan tradisi 3. Karena berasal dari kesusilaan 4. Karena ada perjanjian masyarakat.

Teori Hukum Alam O Teori Hukum Alam/Natural Law merupakan ajaran yang pada mulanya mempunyai ciri keagamaan yang kuat. O Dan pertama kali ciri tersebut dilepaskan oleh Grotius O Menurut Hukum Alam: HI mengikat karena HI merupakan hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa/masyarakat internasional. O Negara terikat atau tunduk pada HI karena HI mrpk bagian dari hukum yang lebih tinggi (hukum alam)

Teori Hukum Alam O Beberapa keberatan terhadap teori hukum alam karena apa yang dimaksud dalam hukum alam sangat subyektif dan samar mengenai keadilan dan kaidah moral. O Sementara itu taraf integrasi yang rendah pada masyarakat internasional dan adanya pola hidup kebudayaan dan sistem nilai yang berbeda pada tiap-tiap bangsa, sehingga nilai yang diasosiasikan tentang hukum alam juga akan berbeda.

Teori Kehendak Negara (Voluntaris) O Kekuatan mengikat HI itu atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada HI. O Beberapa tokoh: Hegel (jerman), George Jellineck, Zorn. O Terdapat 2 aliran dalam Teori Voluntaris: teori kedaulatan dan teori kehendak bersama. O Merupakab bagian dari aliran positivisme.

T. Kedaulatan Menurut George Jellineck: HI ditaati & mengikat negara 2 karena HI merupakan kehendak sepihak dari negara yang bersangkutan atau dibuat atas kehendak negara yang bersangkutan (self limitation-theorie).

Teori Kehendak Bersama (Common Consent Theory) Menurut Triepel: HI mengikat bukan karena kehendak sepihak negara akan tetapi karena kehendak bersama dari negara untuk tunduk pada HI (Vereinbarungs Theorie)

TEORI OBYEKTIVITAS Madzhab Wiena By Hans Kelsen: HI mengikat/ditaati oleh negara 2 didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang disebut Grundnorm. Asas Pacta Sunt Servanda sebagai kaidah dasar HI.

Mazhab Perancis O Teori yang menghubungan dengan kenyataan hidup manusia; O Beberapa tokoh: Fauchile, Scelle, Duguit yang menyatakan bahwa: O Faktor pengikat HI terletak pada faktor 2 biologis, sosial & sejarah kehidupan manusia itu sendiri (fakta kemasyarakatan). O Jadi kekuatan mengikatanya HI itu terdapat dalam kenyataan sosial bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) dalam hidup bermasyarakat.

HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DEVICA RULLY M. , SH. MH. LLM.

TEMPAT HI Dalam tata hukum secara keseluruhan Hal ini menjadi penting dibahas dengan alasan bahwa: Anggapan bahwa HI merupakan bagian dari hukum pada umumnya; HI mempunyai hubungan yang efektif dengan bidang hukum lainnya, yaitu hukum nasional. Karena pentingnya hukum nasional dalam konstelasi politik dunia. Melihat persoalan ini dari sudut teoritis dan praktis. Dari segi teoritis, hubungan HI dengan HN terdapat dua pandangan: 1. Pandangan voluntarisme: dua satuan perangkat hukum yang berdampingan terpisah 2. Pandangan objektivis: satu kesatuan perangkat hukum

Aliran dualisme Aliran ini dipengaruhi pandangan positivisme. Pakar: Triepel dan Anzilotti. Mendasarkan berlakunya HI pada kemauan negara: mnuculnya Aliran Dualisme Alasan: 1. Sistem HI dan HN mempunyai sumber yang berbeda. HI bersumber pada kemauan dari negara-negara/bersama. HN bersumber pada kemauan satu negara. 2. Subyek utama HI dan HN berbeda. Subyek utama HI: negara. Subyek utama HN: individu. 3. HI dan HN mempunyai perbedaan dalam struktur masyarakatnya sebagai wadah dari hukum-hukum tersebut. 4. Perbedaan mutlak antara HI dan HN terletak pada daerah atau ruang lingkup berlakunya. .

Aliran dualisme Akibat: 1. Kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak bersumber atau berdasar pada kaidah hukum yang lain. Jadi tidak ada persoalan hierarkhis antara HI dan HN karena keduanya berlaindan tidak bergantung satu sama lain. 2. Tidak mungkin ada pertentangan antara keduanya, yang mungkin adalah persoalan penunjukkan (renvoi). 3. Apabila HI hendak diberlakukan dalam masyarakat nasional/negara maka terlebih dahulu harus ditransformasikan menjadi HN.

Beberapa Kelemahan Aliran Dualisme…?

Aliran monoisme Dipengaruhi hukum alam. Aliran ini menganggap ada dan berlakunya HI terlepas dari kemauan negara --- melahirkan paham monisme. Akibat: melahirkan masalah hierarkhis antara HI dan HN sehingga timbul: a. Monisme dengan primat HN b. Monisme dengan primat HI

MONISME DENGAN PRIMAT HUKUM NASIONAL HI merupakan lanjutan dari HN dengan kata lain HI merupakan HN untuk urusan luar negeri. Berkembang di Jerman (Mz Bonn). Dasar pemikiran: 1. Tidak ada satu organisasi diatas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini. 2. Dasar dari HI yang mengatur hub. Internasional terletak pada wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian internasional. Kelemahan: 1) Paham ini hanya memandang HI sebagai pelengkap dari HN yang hanya bersumber pada perjanjian internasional. 2) Paham ini pada kenyataannya merupakan penyangkalan terhadap berlakunya HI yang mengikat.

MONISME DENGAN PRIMAT HUKUM INTERNASIONAL Menyatakan bahwa HN bersumber pada HI yang secara hierarkhies lebih tinggi kedudukannya. HN tunduk pada HI dan kekuatan mengikat HI dr HN didasarkan atas suatu pendelegasian dari HI. Paham ini dikembangkan oleh Mazhab Wiena, tokohnya: Kunz, Kelsen, verdross dan didukung oleh Mahzab Perancis dengan tokoh: Duguit, Schelle.

Kelemahan: 1. Pandangan ini mendalilkan bhw HI telah ada terlebih dahulu dari HN. Hal ini bertentangan dengan kenyataan sejarah yang menunjukan bahwa HN ada terlebih dahulu dari HI. 2. Pandangan bahwa kekuatan mengikat HN diperoleh dari HI tidak dpt dipertahankan berdasarkan kenyataan wewenang suatu bangsa yang berhubungan dengan kehidupan antar negara ada yang sepenuhnya masuk wewenang HN dalam hal ini HTN. Kesimpulan umum: 1) Antara HI dan HN tidak perlu ada pertentangan yang prinsipil 2) Perkembangan HI sangat lamban, karena ditentukan oleh HN atau kehendak negara dan belum kuatnya HI sebagai suatu sistem hukum.

HUKUM INTERNASIONAL MENURUT PRAKTIK INTERNASIONAL Tugas! (20 menit) Buatlah grup diskusi masing-masing 4 orang Membaca Buku Mochtar Kusumaatmaja tentang (pilih salah satu): ü Pengakuan terhadap orang asing dan hak milik asing pada kasus Perkara Tembakau Bremen antara pihak pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda. ü Penetapan batas laut teritorial sejak awal mula hingga saat ini 1. Buatlah resume 2. Lakukan analisis dalam kaitannya dengan hubungan HI dengan HN 3. Presentasikan per Kelompok 5 -10 menit