Hak Penguasaan atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional

  • Slides: 14
Download presentation
Hak Penguasaan atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional

Hak Penguasaan atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional

Sistem Hak Penguasaan atas Tanah ► Mengatur isi kewenangan sesuai jenis hak ► Mengatur

Sistem Hak Penguasaan atas Tanah ► Mengatur isi kewenangan sesuai jenis hak ► Mengatur hak dan kewajiban ► Memberikan batasan berupa larangan- larangan

Sistem Hak Penguasaan atas Tanah Nasional Mengatur hubungan antara Pemilik Tanah (Bangsa Indonesia: ada

Sistem Hak Penguasaan atas Tanah Nasional Mengatur hubungan antara Pemilik Tanah (Bangsa Indonesia: ada yg masih memiliki corak masyarakat hukum adat, dan yg sudah tdk. bercorak masyarakat hukum adat) dengan Tanahnya (HAK BANGSA INDONESIA) ► Mengatur hubungan negara RI dan bangsa Indonesia (ADA PELIMPAHAN WEWENANG) ► Mengatur hubungan antara Negara dengan Tanah di wilayah RI (HAK MENGUASAI NEGARA) Ps. 33 ayat 3 UUD 1945 ►

Bagan -- Sistem Hak Penguasaan Tanah Nasional HAK BANGSA INDONESIA HAK ULAYAT HAK PERORANGAN

Bagan -- Sistem Hak Penguasaan Tanah Nasional HAK BANGSA INDONESIA HAK ULAYAT HAK PERORANGAN ATAS TANAH HAK MENGUASAI NEGARA

MACAM HAK PENGUASAAN ATAS TANAH (Berdasarkan Kewenangannya) HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN

MACAM HAK PENGUASAAN ATAS TANAH (Berdasarkan Kewenangannya) HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN KHUSUS (Bersifat Publik dan Perdata) HAK BANGSA INDONESIA (Ps. 1 UUPA) HAK MENGUASAI NEGARA (Ps. 2 UUPA) HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (Ps. 3 UUPA) HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UMUM (Bersifat Perdata) HAK PERORANGAN ATAS TANAH HAT PRIMER HAK ATAS TANAH HAK JAMINAN ATAS TANAH (Hak Tanggungan) UU No. 4/1996 HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (uu No. 16 Th. 1985) WAKAF HAT SEKUNDER

Teori--Hak Penguasaan Tanah SEBAGAI LEMBAGA HUKUM (STATIC FUNCTIONS) ► SEBAGAI HUBUNGAN HUKUM KONKRET (DYNAMIC

Teori--Hak Penguasaan Tanah SEBAGAI LEMBAGA HUKUM (STATIC FUNCTIONS) ► SEBAGAI HUBUNGAN HUKUM KONKRET (DYNAMIC FUNCTIONS) ►

KETENTUAN POKOK TTG KEWAJIBAN • KEWENANGAN · Pembatasan · Tolok ukur pembeda · FUNGSI

KETENTUAN POKOK TTG KEWAJIBAN • KEWENANGAN · Pembatasan · Tolok ukur pembeda · FUNGSI SOSIAL (PASAL 6 UUPA) · KEWAJIBAN UNTUK MENGERJAKAN/ MENGUSAHAKAN TANAH YANG DIPUNYAI (PS. 10 UUPA) · KEWAJIBAN MEMELIHARA TANAH

KETENTUAN POKOK TTG SUBYEK 1. KETENTUAN POKOK: ASAS NASIONALITAS (PASAL 9 UUPA) 2. KETENTUAN

KETENTUAN POKOK TTG SUBYEK 1. KETENTUAN POKOK: ASAS NASIONALITAS (PASAL 9 UUPA) 2. KETENTUAN UMUM: a) TIDAK BEBAS MEMINDAHKAN HAK b) WNI SAJA YG BOLEH MENJADI PEMEGANG HM c) NON-DISKRIMINASI (RAS, KELAMIN, STATUS EKONOMI) d) WNA DAPAT MEMILIKI HAK PAKAI e) STATUS TANAH TIDAK MENGIKUTI STATUS HUKUM SUBYEKNYA (STATUS HUKUM TANAH MENENTUKAN STATUS SUBYEKNYA)

1. KETENTUAN POKOK : PASAL 4 UPA KETENTUAN POKOK TENTANG OBYEK 2. KETENTUAN KHUSUS:

1. KETENTUAN POKOK : PASAL 4 UPA KETENTUAN POKOK TENTANG OBYEK 2. KETENTUAN KHUSUS: • JENIS TANAH · LETAK TANAH · LUAS TANAH · JANGKA WAKTU HAK

TERCIPTANYA HAK ATAS TANAH • KONVERSI HAK-HAK LAMA • PEMBERIAN HAK (HAT-PRIMER) • PERJANJIAN

TERCIPTANYA HAK ATAS TANAH • KONVERSI HAK-HAK LAMA • PEMBERIAN HAK (HAT-PRIMER) • PERJANJIAN PEMBEBANAN HAK (HAT-SKUNDER) • MENURUT KETENTUAN HUKUM ADAT

PEMBEBANA N HAK TANAH HAK MILIK DAPAT DIBEBANI DENGAN: 1. HGB 2. HAK PAKAI

PEMBEBANA N HAK TANAH HAK MILIK DAPAT DIBEBANI DENGAN: 1. HGB 2. HAK PAKAI 3. HAK SEWA 4. GADAI 5. HAK USAHA BAGI HASIL 6. HAK MENUMPANG PEMBEBANAN HAK JAMINAN ATAS TANAH (HAK TANGGUNGAN): HM, HGU, HGB, HAK PAKAI

1. PERALIHAN HAK ATAS TANAH 2. KARENA PERISTIWA HUKUM : WARIS TANPA WASIAT MELALUI

1. PERALIHAN HAK ATAS TANAH 2. KARENA PERISTIWA HUKUM : WARIS TANPA WASIAT MELALUI PERBUATAN HUKUM: q JUAL BELI q TUKAR-MENUKAR q INBRENG (PEMASUKAN SAHAM) q HIBAH WASIAT q PEMBERIAN MENURUT HUKUM ADAT

HAPUSNYA HAK ATAS TANAH 1. KARENA PERISTIWA HUKUM: (PASAL 27, 34, DAN 40 UUPA)

HAPUSNYA HAK ATAS TANAH 1. KARENA PERISTIWA HUKUM: (PASAL 27, 34, DAN 40 UUPA) 2. KARENA HABIS JANGKA WAKTU HAKNYA 3. KARENA PELEPASAN HAK 4. KARENA DITERLANTARKAN 5. KARENA DIBATALKAN 6. KARENA PENCABUTAN HAK

TATACARA MEMPEROLEH TANAH 1. JUAL BELI 2. TUKAR-MENUKAR 3. PERJANJIAN PEMBEBANAN HAK DI ATAS

TATACARA MEMPEROLEH TANAH 1. JUAL BELI 2. TUKAR-MENUKAR 3. PERJANJIAN PEMBEBANAN HAK DI ATAS TANAH HAK MILIK 4. PELEPASAN/PEMBEBASAN HAK 5. PENCABUTAN HAK