HAK GUNA USAHA Untuk Kepastian Hukum Ir R

HAK GUNA USAHA Untuk Kepastian Hukum Ir. R. Roestomo Eko Ernanto, M. Sc Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan L/O/G/O Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat 2014

HAK GUNA USAHA Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok Agraria HAK GUNA USAHA “Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”. (Pasal 28 ayat 1 UUPA) 2

Jangka Waktu (1) : • Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 25 tahun • Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk waktu paling lama 35 tahun (untuk perusahaan yang memerlukan jangka waktu lebih lama dari 25 tahun) • dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. (Pasal 29 ayat 1 UUPA) 3

Jangka Waktu (2) : • Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. • Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. (Pasal 8, PP No. 40/1996)

KEWENANGAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA Kakanwil BPN Propinsi tidak lebih dari 2. 000 m 2 (≤ 200 ha) Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Peraturan Ka. BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu 5

Terjadinya Hak Guna Usaha a. Terjadinya Hak : Penetapan Pemerintah (beschikking) b. Lahirnya hak sejak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan dicatat pada buku tanah 6

Subyek Hak Guna Usaha (Pasal 30 ayat 1 UUPA jo. Pasal 2 PP No. 40/1996 jo. Pasal 17 Permenag/Ka. BPN No. 9/1999) a. Warga Negara Indonesia b. Badan Hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 7

Obyek Hak Guna Usaha ● tanah Negara ● tanah kawasan hutan yang dapat dikonversi perlu pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ● tanah yang mempunyai hak harus dilepaskan kepada Negara terlebih dahulu ● di atas tanah yang dimohon terdapat tanaman atau bangunan milik pihak lain yg keberadaannya berdasarkan alas hak yg sah, maka pemilik tanaman atau bangunan tsb harus mendapat ganti kerugian Catatan : Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Pasal 22 ayat (4) Pemohon dilarang memindahtangankan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri. 8

Prinsip-prinsip Pemberian HGU • Clear : Dokumen permohonan dan persyaratannya lengkap dan layak diproses sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan • Clean : Tidak ada sengketa, konflik dan perkara dengan pihak lain, terhadap lahannya.

Permasalahan yang sering ditemui • Pembebasan lahan / perolehan lahan belum tuntas. • Pembebasan lahan di luar Ijin Lokasi dan atau di luar batas waktu Ijin Lokasi. • Batas wilayah administratif pemerintahan tidak jelas (batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten). • Plasma belum terbangun dan belum diserahkan kepada yang berhak.

• Tumpang Tindih Perizinan (tumpang tindih antar ijin lokasi, tumpang tindih IL dengan ijin pertambangan, tumpang tindih IL vs IUP perusahaan lain, dsb). • Tanah yang dimohon masuk dalam kawasan hutan. • Masalah di luar pertanahan seperti Masalah ketenagakerjaan, CSR yang tidak merata, dsb.

Pemecahan Masalah • Bahwa apabila pembebasan tanah belum keseluruhan dapat diselesai perusahaan, areal yang dapat diajukan untuk permohonan Hak Guna Usaha hanya areal yang telah dibebaskan saja dilengkapi dengan bukti pembebasan tanahnya • Bahwa permasalahan sengketa batas antara desa, kecamatan dan kabupaten, diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, apabila telah ada penyelesaian, buktinya dapat disampaikan untuk mendukung proses permohonan Hak Guna Usaha

• Bahwa terhadap tumpang tindih perijinan, harus ada penyelesaian terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan Hak Guna Usahanya • Untuk masalah tumpang tindih izin perkebunan dengan izin pertambangan , sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPN RI No. 5/SE/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 maka apabila : > Izin pertambangan terbit setelah Izin Lokasi perkebunan diterbitkan, permohonan h. a. t. dapat diproses tanpa persetujuan pemegang izin usaha pertambangan. > Izin usaha pertambangan diterbitkan lebih dahulu dari izin lokasi perkebunan, permohonan h. a. t. dapat diproses setelah mendapat persetujuan dari pemegang izin usaha pertambangan.

• Apabila permohonan HGU tanahnya berasal dari pelepasan kawasan hutan, perusahaan wajib membangun kebun untuk masy sebesar 20 % dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masy tsb. • Apabila dalam SK Pelepasan Kawasan Hutan tsb tidak mensyaratkan membangun kebun masy sebesar 20 % dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan, perusahaan tetap wajib membangun kebun masyarakat paling rendah 20 % dari luas areal IUP-B (untuk budidaya) dan IUP Pengolahan.

KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM (Framework of A Perception) PERIJINAN HGU LAPORAN BERKALA (kpd : Pemprov, Pemkab, BPN) KEBIJAKAN & RTRW MENGGUNAKAN & MEMELIHARA TANAH PENGELOLA PERKEBUNAN MEMBANTU AKSES JALAN DARAT/AIR UNTUK KEPENTINGAN UMUM & / MASYARAKAT MEMASANG PATOK TANDA BATAS TANAH & MEMELIHARANYA MELAKSANAKAN KEGIATAN CSR L/O/G/O Plan Master DIBEBASKAN HAK PIHAK LAIN / KWS. HUTAN LAPORAN INSIDENTIL & KOORDINASI MEMBAYAR PAJAK-PAJAK &/ RETRIBUSI KONSERVASI LH, TANAH, AIR (contoh: HCV) MEMBANGUN & MENGELOLA PLASMA

Panitia Pemeriksaan Tanah B 1. Susunan Anggota Panitia B a. Kakanwil BPN Prov, sebagai Ketua merangkap anggota b. Anggota : Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kabid Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kabid Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabid Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bupati/Walaikota atau Pejabat yang ditunjuk 16

Kakantah Kab/Kota yang bersangkutan Kepala Dinas Instansi Teknis terkait Provinsi, sebagai anggota sesuai rencana penggunaan tanah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kasi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum atau Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kanwil BPN Prov 17

2. Tugas Panitia B Meneliti kelengkapan berkas permohonan Meneliti status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yg dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya Meneliti dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon 18

Menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah Panitia B melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukungnya lainnya Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia B 19

Syarat Permohonan HGU • • Permohonan Identitas pemohon Akta pendirian dan akta perubahannya Pengesahan dari kemenkumham TDP IUP SIUP Ijin Lokasi dan perpanjangannya

• • NPWP SITU Rekomendasi Makro dari Guberur Izin Usaha Perkebunan (IUP) SK Kelayakan Lingkungan Bukti perolehan tanah Surat Keterangan dari Kades yang dikuatkan oleh BPD dan Camat • Rekapitulasi Perolehan Lahan

• Peta Rincikan Perolehan Lahan • Peta Site Plan Inti dan Plasma • Surat Pernyataan Kesanggupan Membangun Kebun Plasma • Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan CSR • Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai pemohon. • Project Proposal

• Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah • Peta Bidang Tanah • Telaahan Teknis dari BPKH • Telaahan Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi • MOU antara perusahaan dengan masyarakat/ peserta plasma • SK Calon Petani Calon Plasma (CPCL).

BIAYA Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 ttg. Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN, untuk pelayanan pendaftaran tanah pertama kali, tarif antara lain : - Biaya pengukuran - Biaya pemeriksaan tanah - Biaya pendaftaran tanah

Monitoring • Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2010, Pasal 6, yang pada intinya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melakukan identifikasi dan penelitian (monitoring) 3 tahun setelah diterbitkannya SK HGU dan atau setelah berakhirnya ijin/surat keputusan/surat perolehan lainnya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. • Apabila belum terbangun dapat dikategorikan/ diidentifikasi sebagai tanah terlantar.

Harapan • Masuknya investor memberikan keuntungan bagi : • 1. Masyarakat • 2. Perusahaan • 3. Pemerintah.