Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental

Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila • Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar • Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. • Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah • Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai insytrumental Pancasila

Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia : • • a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J • • c. Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu; • • • 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia 3. UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 4. UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 5. UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya d. Ketentuan dalam Prraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

• e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah • 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • 2. PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Konpensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. • f Ketentuan dalam Keputusan Presiden • 1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • 2. Kepres Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi

• 3. Kepres Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, Pengadilan negeri Surabaya, Pengadilan negeri Medan, dan Pengadilan negeri Makasar • 4. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Mnnusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat • 5 Kepress Nomor 40 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 - 2009

TUGAS • 1. Identifikasi jenis hak dan kewajiban Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999. • A. Pasal 28 A s. d 28 J UUD 1945 Kewajiban Asasi Manusia Hak Asasi Mnnusia • B. dalam UU No. 39 Tahun 1999 Kewajiban Asasi Manusia Hak Asasi Manusia

• 2. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia? • 3. Apa saja solusi yang dapat kalin ajukan untukmencegah terjadinya pelanggaran HAM • 4. Identifikasikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan • • • terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkunga kehidupan: -keluarga Sekolah Masyarakat Berbangsa dan bernegara (masing-masing 3 contoh)