GURU PROFESIONAL NASIB GURU NON PNS SAAT INI
GURU PROFESIONAL & NASIB GURU NON PNS SAAT INI Disusun oleh : Kelompok 9 Fabian Devantoro(201743501616)
A. Pengertian Guru Profesional Pengertian dari guru dalam UU No. 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
SEORANG GURU DI TUNTUT MEMPUNYAI BEBERAPA KEMAMPUAN SEBAGAI BERIKUT : Berwawasan luas, menguasai bidang ilmu, dan mampu mentransfer atau menerangkan kembali kepada siswa. Mempunyai sikap dan tingkah laku atau kepribadian yang patut di teladani sesuai dengan nilai-nilai kehidupan atau values yang di anut masyarakat dan bangsa. Memilki keterampilan sesuai bidang ilmu yang di milikinya.
B. Peran Guru Profesional Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut : Guru sebagai fasilitator Guru sebagai pengelola Guru sebagai demonstrator Guru sebagai evaluator
Peranan Guru dalam Pengadministrasian Yakni disiplin, mempunyai inisiatif dan kreatifitas dibidang pendidikan serta pelaksana administrasi pendidikan. Peranan Guru secara Pribadi Yakni menjadi teladan, pelayan masyarakat, pengganti orang tua di sekolah dan mampu memberi rasa aman pada siswa. Peranan Guru secara Psikologis Yakni memahami psikologi pendidikan, mendorong kemajuan dan pembaharuan, memelihara kesehatan mental siswa.
C. Tugas Guru Profesional Tugas Profesional yaitu mendidik dalam rangka menyumbangkan kepribadian, mengajar dalam rangka menyeimbangkan kemampuan berpikir, kecerdasan, dan melatih dalam rangka membina ketrampilan. Tugas manusiawi, yaitu membina anak didik dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan martabat diri sendiri, kemampuan manusia yang optimal, serta pribadi yang mandiri. Tugas kemasyarakatan, yaitu dalam rangka mengembangkan terbentuknya masyarakat indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.
D. Syarat - Syarat Menjadi Guru Professional Menurut Muhammad Ali (1985: 35) sebagai berikut : Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupannya
E. Kompetensi Guru Profesional Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang berkemampuan (kompeten). Oleh karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan wewenang guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan yang tinggi.
Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Bab IV kualifikasi dan kompetensi, pasal 6 menyebutkan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, serta memiliki sertifikat profesi. Persyaratan keikutsertaan untuk memperoleh sertifikasi profesi, dijelaskan lebih jauh dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S 1) atau program diploma empat (D 4)
Guru yang profesional harus memiliki empat kompetensi, di antaranya yaitu: Kompetensi Pedagogik Kompetensi Kepribadian Kompetensi Profesional Kompetensi Sosial
F. Nasib Guru Non PNS Saat Ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah ditekan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adanya PP tersebut, membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer (non PNS) yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah telah memberi kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau disebut PNS dengan membuka dua kali tahapan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2019. Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorrer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan.
- Slides: 11