GOOD GOVERNANCE Pengertian Good Governance Menurut Bank Dunia
�GOOD GOVERNANCE
Pengertian Good Governance �Menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat �Tata pemerintahan yang baik dan atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia dll)
Konsep Dasar Good Governance �Suatu penyelanggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis �Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
Stakeholders : �Pemerintah Berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif �Masyarakat berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi �Dunia Usaha Swasta Berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan
Ciri-Ciri Good Governance (Bapenas) : �Wawasan ke depan (Visionary) �Keterbukaan dan Transparansi (Openness and transparancy) �Partisipasi Masyarakat (Participation) �Tanggung Gugat (Accountability) �Supremasi Hukum (Rule of law) �Demokrasi (Democracy) �Profesionalitas dan kompetensi ((Profesionalism and competency)
Ciri-Ciri Good Governance : �Daya Tanggap (Responsiviness) �Efisiensi dan keefektifan (Efficiency and effectiviness) �Desentralisasi (Decentralization) �Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private sector and civil society partnership) �Komitmen pada pengurangan kesenjangan (Commitment to reduct inequality) �Komitmen pada lingkungan hidup (Commitment to environmental protection) �Komitmen pada pasar yang fair (Commitment to fair market)
Wawasan ke depan (Visionary) Indikator minimal : �Adanya visi dan misi strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum �Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program �Adanya dukungan dari pelaku dalam mewujudkan visi Perangkat pendukung indikator : �Peraturan/kebijakan yang memberi kekuatan hukum pada visi dan strategi �Proses penetuan visi dan strategi secara partisiapatif
Keterbukaan dan Transparansi (Opennes and Transparancy) Indikator minimal : �Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik �Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu Perangkat Pendukung Indikator : �Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi �Pusat/balai informasi �Website (e-goverment, e-procurement, dll) �Iklan layanan masyarakat �Media cetak �Papan pengumuman
Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator minimal : �Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif �Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama
Partisipasi Masyarakat (Participation) Perangkat pendukung indikator : �Pedoman pelaksanaan proses partisipatif �Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders �Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat �Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam
Tanggung Gugat (Accountability) Indikator minimal : �Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan �Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat pendukung indikator : �Mekanisme pertanggungjawaban �Laporan tahunan �Laporan pertanggungjawaban �Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara �Sistem pengawasan �Mekanisme reward and punishment
Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator minimal : �Adanya kepastian dan penegakan hukum �Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum �Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Perangkat pendukung indikator : �Peraturan perundang-undangan �Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) �Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum �Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen, dan muda
Demokrasi (Democracy) Indikator minimal : �Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi �Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik Perangkat pendukung indikator : �Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik
Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency) Indikator minimal : � Berkinerja tinggi � Taat asas � Kreatif dan inovatif � Memiliki kualifikasi di bidangnya Perangkat pendukung indikator : � Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya � Kode etik profesi � Sistem reward and punishment yang jelas � Sistem pengembangan sumber daya manusia � Standar dan indikator kerja
Daya Tanggap (Responsiveness) Indikator minimal : �Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat �Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan Perangkat perndukung indikator : �Standar pelayanan publik �Prosedur dan pelayanan pengaduan (hotline) �Fasilitas komunikasi
Keefisienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness) Indikator minimal : �Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal �Adanya perbaikan berkelanjutan �Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja Perangkat pendukung indikator : �Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan �Survei-survei kepuasan stakeholders
Desentralisasi (Decentralization) Indikator minimal : �Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkat jabatan Perangkat pendukung indikator : Peraturan perundangan mengenai : �Struktur organisasi yang tepat dan jelas �Jobs Description (uraian tugas) yang jelas
Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dengan Masyarakat (Private Sector and Civil Society Partnership) Indikator minimal : �Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan �Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya �Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk berperan dalampenyediaan pelayanan umum �Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha mikro, kecil dan menengah
Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dengan Masyarakat (Private Sector and Civil Society Partnership Perangkat pendukung indikator : �Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat �Peraturam-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu �Program-program pemberdayaan
Komitmen pada pengurangan kesenjangan (Commitment to reduct inequality) Indikator minimal : �Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang) �Tersedianya layanan-layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu �Adanya kesetaraan dan keadilan gender �Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal Perangkat pendukung indikator : �Peraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu dan kawasan tertinggal �Program-program pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu dan kawasan tertinggal
Komitmen pada lingkungan hidup (Commitment to enviromental protection) Indikator minimal : �Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungannya/konservasinya �Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan �Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan �Rendahnya tingkat pelanggar kerusakan lingkungan Perangkat pendukung indikator : �Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup �Forum kegiatan peduli lingkungan �Reward and punishment bagi pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup
Komitmen pada pasar yang fair (Commitment to fair market) Indikator minimal : �Tidak ada monopoli �Berkembangnya ekonomi masyarakat �Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat Perangkat pendukung indikator : �Peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang menjamin iklim kompetisi yang sehat
Manfaat Good Governance �Jumlah praktik KKN secara nyata berkurang di birokrasi �Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan berita yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel �Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat
Manfaat Good Governance �Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah �Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
Bagaimana mewujudkan kepemerintahan yang baik ? �Diperlukan komitmen yang kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder �Sangat perlu ada kesepakatan bersama serta optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik
SOURCE �http: //www. docstoc. com/docs/1825313/Penerapan. Prinsip-Good-Governance-di-Negara-negara. Berkembang
Terima Kasih Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi Anda
- Slides: 27