Good Governance Andri Rusta Domain Good Governance dan

Good Governance Andri Rusta Domain Good Governance dan peranan nya

• Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan mampu menjalankan tugasnya untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan rakyatnya dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.

Prasyarat good governance • Integrasi sektor publik, swasta, dan masyarkat Etika

• Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk terjadinya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah yaitu : – adanya komplementaritas, dimana pembagian tugas diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan komunitas dan badan pemerintah dapat menggunakan keunggulan komparatif mereka dengan sebaik-baiknya dan berbagi beban kerja sesuai dengan kesanggupan masing-masing untuk mengerjakannya dengan cara yang terbaik; – b. keterhubungan (embededness), adalah interaksi yang berkesinambungan antara pejabat-pejabat instansi pemerintah dengan para individu-individu dan dengan komunitas masyarakat. – c. Kedua hal diatas tentu saja harus berdasarkan pada : • kapital sosial (social capital), dimana komunitas harus memberikan sumbangan pemikiran terhadap tujuan umum, memungkinkan terlaksananya penyampaian informasi yang relevan diantara anggota dan memungkinkan untuk melakukan koordinasi usaha yang dilakukan oleh anggota secara individual; • kapasitas instansi pemerintah (institutional capacity), instansi pemerintah harus mampu memberikan pelayanan barang kolektif dan mampu untuk mempersatukan pembagian tugas yang kompleks dengan komunitas lokal dengan agenda organisasinya

Peran negara • (1) modernisator, – modernisator, pemerintah harus mampu membawa perubahan dan pembaharuan kepada masyarakat • (2) katalisator, – pemerintah harus dapat mengenali faktor-faktor yang mampu mendorong laju pembangunan nasional dan menarik manfaat yang sebesar-besarnya • (3) dinamisator, – memberikan bimbingan dan pengarahan. • (4) stabilisator, dan – pemerintah berusaha menciptakan suasana yang tertib yang aman. • (5) pelopor. – pemerintah harus mampu menunjukkan contoh-contoh nyata yang baik dan membangun dalam tindakan.

Negara • 1. Pemerintah sebagai Leading Sector membuat Kebijakan-kebijakan dengan tegas guna mengarahkan pembangunan sebaik mungkin sehingga seluruh sektor dapat melaksanakannya sesuai keinginan Pemerintah dengan memperhatikan berbagai instrumen • 2. Pemerintah sebagai sumber dana dalam hubungannya dengan pembiayaan-pembiayaan di ruang lingkup kesehatan yang sangat kompleks. • 3. Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat, dalam hal ini pemerintah meningkatkan sumber daya aparaturnya guna dapat melaksanakan pelayanan prima untuk seluruh masyarakat.

Role of Civil Society • Civil society is in the best position to articulate the grievances of the citizen and highlight priorities of action on corruption to governments. • can serve many important roles–as observer, critic, analyst, campaigner, or protestor. • It can create public awareness against corruption and mobilize citizens to fight against corruption in ways that governments cannot. • Civil society can also play a strong role to organize campaigns against corruption.

Role of Private Sector • The private sector can play a more active role in rooting out the supply side of corruption. • Business leaders as well as the government should take initiatives so that local and foreign investors can set up business enterprise and function without resorting to corruption and extortion. • Towards good governance the private sector must emphasize on internal controls and auditing mechanisms. • Corporate bodies and business houses needs to set clear and enforceable policies against corrupt or unethical business practices. • Business house need to periodically train middle and senior management on business ethics to ensure that standards are institutionalized throughout the organization. • Business houses should change their mind-set to prefer managers having comprehensive business education with emphasis on ethics.

Role of Institutions • • • Anti-Corruption Commission, ii) Human Rights Commissions, iii) Law commission, iv) Media and Press Commission, v) Ombudsman system can be a good start towards ensuring good governance But without transparent process and expertise in law-enforcement, such commissions or agencies will remain ineffective. Another area that is easily noticeable is lack of monitoring on government spending. An effective institution should be formulated to monitor government spending which could go a long way towards curbing irresponsible government spending on political or corrupt motives. In this regard separating the accounting function from the auditing system is now only a demand of time. Strong laws and regulations and timely enforcement system are needed to make sure that the investors understand the modality for operating in Indonesia.

Role of Parliament: • • Legislature is a fundamental component of good governance, which serves as a demonstration of pluralism, tolerance of diversity and dissent as well as a place for compromise and consensus building. The health of democracy of any nation is largely dependant on a strong and functional legislature. A government with a legislature lacking the capacity to effectively oversee the executive or influence policy cannot be deemed to be democratic or delivering good governance. The role and task of the parliament is to make laws and monitor the executive. They hold the executive organ of the government accountable through committee hearings, intervention on important national issues and making appropriate laws to sustain good governance.

Role of Judiciary • Another characteristic of good governance is the presence of constitutional jurisdiction on the political power. • Such limits include transparent, creditable and periodic elections, guarantees of Fundamental Rights, guarantees of Human Rights by an independent judiciary, which allows citizens to seek protection of their rights and redress against government actions. • These limit help make government departments accountable to each other and to the people

Role of Bureaucracy • While politicization of the bureaucracy disgustingly damaged the entire administration, another new dimension is that the senior bureaucrats themselves are now inclined to get political colour to get short and long-term benefit package. • While the short-term benefit package includes good and profitable postings, rapid promotions, extension of services, etc, the long-term benefit package of course revolves around such aspirations as induction in the party politics leading to influential positions in the cabinet or office of profits. • There is no doubt that such self seeking stance on the part of the senior bureaucrats tells upon their accountability to the people. • As a result, virtually all public services as well as law enforcement have become partisanized and commoditized to a point where the machinery of government has lost virtually all capacity for functioning as an instrument of public service.

Role of Media • Media should take a more aggressive role in investigating and exposing large scale and high profile corruption. Naming and shaming can be a very effective tactic to eradicate corruption in our country. • Media groups, just like professional bodies, need to set journalistic ethical standards and train their reporters adequately to ensure that they are not easily influenced by corruption. • Law need to ensure that the media acts responsibly in investigations to avoid slandering business or political leaders without adequate information or with evil motives. Also laws should be enacted to protect the media from law suits and injunctive actions from business houses and politicians who use the courts to muzzle the press.

Role of Educational Institutions • Teachers, trainers, professionals, educators have big responsibilities to raise voice for good governance. • Education on critical issues like women empowerment, human rights, consumer rights, right to information, freedom of speech etc can help empower a new generation who will come forward to initiate positive reforms towards good governance.

Role of Anti Corruption Commission • Good governance also means combating corruption, and countries can not be considered having good governance, if they are corrupt. To preserve the integrity of democracy, governments must strive to rid themselves of corruptions and bribery. • The best way to combat corruption is for governments to be open and transparent

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Berwawasan ke depan (Prinsip-1) • Pemahaman mengenai permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki oleh suatu unit pemerintahan • Mampu merumuskan gagasan-gagasan dengan visi dan misi untuk perbaikan maupun pengembangan pelayanan dan menuangkannya dalam strategi pelaksanaan, rencana kebijakan dan program-program kerja ke depan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bersifat terbuka (Prinsip-2). • Bersifat terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap tahap pengambilan keputusan • Adanya aksesibilitas publik terhadap informasi terkait dengan suatu kebijakan publik. • Setiap kebijakan publik termasuk kebijakan alokasi anggaran & pelaksanaannya maupun hasil-hasilnya mutlak harus diinformasikan kepada publik atau dapat diakses oleh publik selengkap-lengkapnyamelalui berbagai media dan forum untuk mendapat respon.

Cepat tanggap (Prinsip-3). • Selalu adanya kemungkinan munculnya situasi yang tidak terduga atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ataupun yang memerlukan suatu kebijakan. • Tidak ada rancangan yang sempurna sehingga berbagai prosedur dan mekanisme baku dalam rangka pelayanan publik perlu segera disempurnakan atau diambil langkah-langkah penanganan segera. • Bentuk kongkritnya dapat berupa tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan adanya unit yang khusus menangani krisis, dan pengambilan keputusan serta tindak lanjutnya selalu dilakukan dengan cepat.

Akuntabel (Prinsip-4). • Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. • Akuntabilitas juga dituntut dalam hubungannya dengan masyarakat/publik, dengan instansi atau aparat di bawahnya maupun dengan instansi atau aparat di atas. • Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan: – – – sistem dan prosedur tertentu memenuhi ketentuan perundangan dapat diterima secara politis berdasarkan nilai-nilai etika tertentu dapat menerima konsekuensi bila keputusan yang diambil tidak tepat.

Profesionalitas dan kompetensi (Prinsip-5) • Mengisi posisi-posisi dengan aparat yang sesuai dengan kompetensi, termasuk di dalamnya kriteria jabatan dan mekanisme penempatannya. • Terdapat upaya-upaya sistematik untuk mengembangkan profesionalitas SDM yang dimiliki unit ybs melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan

Efisien & efektif (Prinsip-6). • Menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif • Merupakan salah satu respon atas tuntutan akuntabilitas. • Kinerja penyelenggaraan pemerintahan perlu secara terus menerus ditingkatkan dioptimalkan melalui pemanfaatan sumberdaya dan organisasi yang efektif dan efisien, termasuk upaya-upaya berkoordinasi untuk menciptakan sinergi dengan berbagai pihak dan organisasi lain.

Desentralisasi (Prinsip-7) • Adanya pendelegasian wewenang sepenuhnya yang diberikan kepada aparat dibawahnya sehingga pengambilan keputusan dapat terjadi pada tingkat dibawah sesuai lingkup tugasnya. • Pendelegasian wewenang tersebut semakin mendekatkan aparat pemerintah kepada masyarakat

Demokratis dan berorientasi pada Konsensus (Prinsip-8) • Menjunjung tinggi penghormatan hak dan kewajiban pihak lain • Dalam suatu unit pemerintahan, pengambilan keputusan yang diambil melalui konsensus perlu dihormati

Mendorong partisipasi masyarakat (Prinsip-9) • Partisipasi masyarakat pada hakekatnya mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kemitraan dengan swasta dan masyarakat (Prinsip-10) • Pemerintah dan masyarakat saling melengkapi dan mendukung (mutualisme) dalam penyediaan "public goods" dan pemberian pelayanan terhadap publik.

Menjunjung supremasi hukum (Prinsip-11) • Penyelenggaraan pemerintahan yang selalu mendasarkan diri pada ketentuan perundangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan • Bersih dari unsur “KKN” dan pelanggaran HAM • Ditegakkannya hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Komitmen pada pengurangan kesenjangan (Prinsip-12) • Berpihak kepada kepentingan kelompok masyarakat yang tidak mampu, tertinggal atau termarjinalkan.

Memiliki komitmen pada pasar (Prinsip-13). • Prinsip ini menyatakan dibutuhkannya keterlibatan pemerintah dalam pemantapan mekanisme pasar

Komitmen pada lingkungan hidup (Prinsip-14) • Prinsip ini menegaskan keharusan setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk memperhatikan aspek lingkungan termasuk melakukan analisis secara konsisten dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan.