GOOD GOVERNANCE AND GOOD PRACTICES TOWARD UNIVERSITY AUTONOMY

  • Slides: 21
Download presentation
GOOD GOVERNANCE AND GOOD PRACTICES TOWARD UNIVERSITY AUTONOMY Disajikan oleh MARGONO SLAMET Lokakarya Sosialisasi

GOOD GOVERNANCE AND GOOD PRACTICES TOWARD UNIVERSITY AUTONOMY Disajikan oleh MARGONO SLAMET Lokakarya Sosialisasi HELTS Universitas Riau, 23~24 Maret 2005

GOOD GOVERNANCE v Semangat dikalangan perguruan tinggi untuk maju diwarnai oleh tuntutan adanya administrasi

GOOD GOVERNANCE v Semangat dikalangan perguruan tinggi untuk maju diwarnai oleh tuntutan adanya administrasi yang mampu menunjang kelancaran tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengembangkan kapabilitas lembaga perguruan tinggi dengan cara mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. v Proses penyelenggaraan kewenangan perguruan tinggi melaksanakan penyediaan jasa pendidikan tinggi disebut governance, sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance. 2

v Apakah good governance di suatu PT berfungsi dapat di- lihat sejauh mana visi

v Apakah good governance di suatu PT berfungsi dapat di- lihat sejauh mana visi dan missi PT tersebut telah dapat diwujudkan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. v Good governance memang memerlukan adanya otonomi yang mencukupi agar dapat melaksanakan governance dalam tiga aspek kelembagaan PT, yaitu 1) kebijakan; 2) akademik; dan 3) administratif. v Governance dalam aspek kebijakan adalah proses-proses pembuatan keputusan-keputusan untuk formulasi kebijakan (= peraturan-peraturan). v Governance dalam aspek akademik mencakup proses-proses pengambilan keputusan yang memfasilitasi aktivitas akademis (pendidikan dan penelitian) dan inter-aksi diantara peyelenggarapenyelenggaranya. 3

v Governance dalan aspek administrative adalah sistem implementasi proses kebijakan. v Agar good governance

v Governance dalan aspek administrative adalah sistem implementasi proses kebijakan. v Agar good governance dapat terlaksana dengan baik di-perlukan adanya komitmen yang kuat, baik dari fihak-fihak didalam PT maupun yang ada diluar PT (pemerintah, swasta, masyarakat). v Good governance yang baik perlu adanya koordinasi yang baik, dengan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. v Dalam rangka melaksanakan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, dan nyata, yang berakar pada penyelenggaraan PT yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab. 4

v Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk mere-gulasi akuntabilitas pada setiap unit dan setiap

v Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk mere-gulasi akuntabilitas pada setiap unit dan setiap warga organisasi dalam PT yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pada tiap unit. v Konsep dasar akuntabilitas adalah klasifikasi dan klarifikasi responsibilitas manajerial pada tiap unit organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap unit. v Masing-masing individu bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada unitnya. v Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggunjawaban yang dilakukan secara periodik. 5

v Good governance PT mengandung dua pengertian : 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai yang bertujuan

v Good governance PT mengandung dua pengertian : 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan harkat dan taraf hidupnya. 2. Aspek-aspek fungsional PT yang mampu secara efektif dan efisien mewujudkan visinya dan melaksanakan misinya. v Secara lebih praktis good governance PT harus mampu : 1. Menjabarkan tujuan-tujuan pendidikan nasional dan menterjemahkannya dalam rumusan visi dan misi PT. 2. Mengembangkan kompetensi-kompetensi dan mekanisme kerja dalam PT agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien mewujudkan visi dan misinya. 6

Good governance Prinsip 2 G. G. di PT berpegang pada prinsip-prinsip sbb: Partisipasi. Setiap

Good governance Prinsip 2 G. G. di PT berpegang pada prinsip-prinsip sbb: Partisipasi. Setiap stakeholder PT memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang syah mewakili kepentingannya. Partisipasi itu dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara konstruktif. Taat pada hukum, aturan dan kesepakatan. Dasar dari semuanya itu adalah keadilan yang dilaksanakan tanpa pandang bulu. Transparansi dibangun atas dasar kebe-basan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Informasi dapat difahami dan dapat dimonitor. 7

 Ketanggapan (Responsivenass). Lembaga-lembaga, proses-proses dan individu-individu harus tanggap dalam melayani kebutuhan-kebutuhan pelanggannya baik

Ketanggapan (Responsivenass). Lembaga-lembaga, proses-proses dan individu-individu harus tanggap dalam melayani kebutuhan-kebutuhan pelanggannya baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Konsensus (Kesepakatan bersama). Good governance harus dapat menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur. Ekuiti (Equity = keadilan, pemerataan). Semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam meningkatkan pendidikannya. 8

 Keefektifan dan Keefisienan. Unit-unit dan proses-proses mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dengan menggunakan

Keefektifan dan Keefisienan. Unit-unit dan proses-proses mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan sebaik mungkin. Akuntabilitas. Semua keputusan dan kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder yang bersangkutan. Visi yang Strategik. Para pimpinan PT harus memiliki perspektif good governance dan pengembang-an sumberdaya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan pembangunan bangsa dan negara. Kesembilan prinsip itu saling memperkuat dan tak dapat berdiri sendiri. 9

SEMBILAN PRINSIP menuju G. G. Partisipasi stakeholders dalam pengambilan keputusan. Taat pada hukum, aturan

SEMBILAN PRINSIP menuju G. G. Partisipasi stakeholders dalam pengambilan keputusan. Taat pada hukum, aturan dan kesepakatan bersama. Transparansi dalam proses, lembaga, dan informasi. Tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan pelanggan. Konsensus untuk pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Ekuiti atau keadilan bagi semua warga negara. Efektif dan Efisien dalam segala kegiatan. Akuntabilitas dalam segala hal yang dilakukan. Memiliki VISI yang Strategik dalam pengembangan SDM. (Sumber UNDP) 10

GOODPractices PRACTICES UNTUK MEWUJUDKAN GOOD Good GOVERNANCE DI PT. Good governance dapat diwujudkan dengan

GOODPractices PRACTICES UNTUK MEWUJUDKAN GOOD Good GOVERNANCE DI PT. Good governance dapat diwujudkan dengan melaksa-nakan 9 prinsip tersebut di atas. Untuk melaksanakan 9 prinsip itu di PT perlu dipraktekkan good practices berikut ini : 1. Evaluasi Diri secara periodik. 2. Merumuskan prosedur standar operasional (SOP) untuk setiap jenis kegiatan rutin dan mensosialisasikan secara efektif. 3. Membudayakan mekanisme sistem pertanggungja-waban setiap kegiatan yang dilakukan. 4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. 11

5. Selalu mengutamakan mutu dan melakukan peningkat-an mutu secara berkelanjutan. 6. Pemberian otonomi /

5. Selalu mengutamakan mutu dan melakukan peningkat-an mutu secara berkelanjutan. 6. Pemberian otonomi / kewenangan yang jelas kepada masing -masing unit. 7. Menggunakan sistem akreditasi yang berlaku sebagai arah pengembangan dan peningkatan. 8. Menetapkan unit cost secara rasional untuk setiap kegiatan rutin. 9. Memilih alternatif terbaik (efektif & efisien) dalam menentukan cara mengerjakan setiap pekerjaan. 10. Menumbuhkan suasana akademik dalam kehidupan kampus. 11. Mengutamakan kepentingan pendidikan mahasiswa. 12. Mengembangkan kepemimpinan yang membantu. 13. Mengupayakan keberlanjutan program. 12

14. Memberlakukan prinsip meritokrasi dengan baik. 15. Melakukan pendekatan kerja kelompok. 16. Meningkatkan kemampuan

14. Memberlakukan prinsip meritokrasi dengan baik. 15. Melakukan pendekatan kerja kelompok. 16. Meningkatkan kemampuan memasarkan produknya. 17. Menjalin kerjasama dengan lembaga ilmiah lain, dengan dunia bisnis dan industri, serta dengan kalangan pemerintahan (nasional dan daerah) 18. Menjunjung tinggi nilai-nilai PT seperti integritas, kejujuran, ketulusan, kebenaran, keterbukaan, dll. 19. Mengembangkan kepemimpinan yang kuat berdasar prinsip meritokrasi. 20. Pengelolaan keuangan dan penganggaran yang efektif dan transparan. 13

21. Pengambilan keputusan yang didasari oleh data, fakta, dan informasi yang terpercaya. 22. Perencanaan,

21. Pengambilan keputusan yang didasari oleh data, fakta, dan informasi yang terpercaya. 22. Perencanaan, rekruting dan pengembangan SDM untuk meraih mutu. 23. Membangun dan memfungsikan sistem penjaminan mutu guna mengendalikan mutu aspek akademik, pengelolaan aset dan finansial. 24. Menerbitkan media komunikasi internal (vertikal dan horisontal) secara periodik dan berkelanjutan. 25. Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) guna memperlancar arus informasi dan komunikasi. 26. Memberikan bimbingan individual kepada mahasiswa yang memiliki masalah (akademik, finansial, sosial, dll) 14

� Masih banyak lagi cara-cara kerja yang perlu dikembang-kan, diperbarui, dan diadopsi di perguruan

� Masih banyak lagi cara-cara kerja yang perlu dikembang-kan, diperbarui, dan diadopsi di perguruan tinggi agar dapat meningkatkan mutu dengan berkelanjutan, misalnya mengalokasikan anggaran yang semakin besar untuk membeli buku dan jurnal ilmiah (dalam & luar negeri). � Mengadopsi Total Quality Management (TQM = MMT) secara komprehensive dan konsekuen akan menghasil-kan mutu yang sama. � Untuk mencapai mutu yang tinggi seperti kita harapkan memang diperlukan tersedianya dana yang lebih banyak; tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya ada perubahan budaya kerja dari apa yang ada sekarang. � Untuk terciptanya budaya kerja baru yang lebih produktif, efektif, efisien, dan akuntabel (= bermutu) diperlukan adanya keseimbangan antara peranan-tugas-tanggung-jawab dengan fasilitas kerja dan remunerisasi. 15

Kesimpulan è Mutu Kinerja dan Mutu Hasil Kerja adalah hasil tindakan manusia dalam bekerja.

Kesimpulan è Mutu Kinerja dan Mutu Hasil Kerja adalah hasil tindakan manusia dalam bekerja. è Tindakan manusia dalam bekerja sangat dipe-ngaruhi oleh : 1. Motivasi kerjanya 2. Etos kerjanya 3. Filosofi kerjanya 4. Kompetensinya 5. Proses / prosedur kerjanya 6. Fasilitas kerjanya Semua ini subyek untuk terus dikembangkan dalam organisasi dengan good governance. 7. Sistem penghargaan è Bagaimana kondisinya di perguruan tinggi Anda ? 16

EVALUASI DIRI Hakekat evaluasi diri adalah mengenal keadaan organisasi / institusi sendiri yang mencakup

EVALUASI DIRI Hakekat evaluasi diri adalah mengenal keadaan organisasi / institusi sendiri yang mencakup : 1. Aset, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki. 2. Kekurangan, kelemahan dan ketidakmampuan yang ada. 3. Tingkat pencapaian tujuan-tujuan organisasi/institusi. 4. Mutu kinerja organisasi/institusi yang dapat dihasilkan. EVALUASI DIRI BERGUNA UNTUK 1. Merencanakan perbaikan organisasi / institusi. 2. Merencanakan peningkatan mutu kinerja. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Memperbaiki citra organisasi / institusi. Lakukan ED secara jujur, terbuka dan periodik. 17

MENYUSUN S. O. P. Ø S. O. P. = Standard Operational Procedure Ø Setiap

MENYUSUN S. O. P. Ø S. O. P. = Standard Operational Procedure Ø Setiap pekerjaan/tugas harus dikerjakan dengan melalui serangkaian proses yang disebut prosedur kerja. Ø SOP perlu disusun dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerja jelas bagi para pelaksana. Ø SOP perlu disusun untuk menjamin mutu proses, hasil dan dampak kerja. Ø SOP diperlukan untuk setiap jenis pekerjaan. Ø SOP disyahkan disosialisasikan kepada semua orang yang bersangkutan: pelaksana & pelanggan. Ø Pelaksanaan SOP perlu diperkuat dengan MONEV. Ø SOP ada yang mengandung fleksibilitas ada yg tidak. 18

MEMBUDAYAKAN SISTEM AKUNTABILITAS v Sistem akuntabilitas tidak saja harus diciptakan, tetapi juga disosialisasikan dilaksanakan

MEMBUDAYAKAN SISTEM AKUNTABILITAS v Sistem akuntabilitas tidak saja harus diciptakan, tetapi juga disosialisasikan dilaksanakan secara konse-kuen, serta diperkuat dengan adanya sistem penghar-gaan (dan hukuman). v Pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan misi dan fungsi PT. v Pertanggungjawaban PT bersangkutan dengan berbagai pihak pemasok sumber daya (stake holders). v Tidak hanya menyangkut auditabilitas. v Pertanggungjawaban meliputi hal-hal yang berkaitan dengan fisik-material, kultural, etika, moral, spiritual, hukum, norma sosial, dll. 19

v Segala sesuatu yang dikerjakan oleh PT harus dipertanggung-jawabkan. Mekanisme pertanggung-jawaban kerja harus merupakan

v Segala sesuatu yang dikerjakan oleh PT harus dipertanggung-jawabkan. Mekanisme pertanggung-jawaban kerja harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem kerja. Bangunlah sistem dan budaya pertanggung-jawaban ini. q Kesesuaian antara tujuan PT dan norma, etika, serta nilai -nilai yang ada/berlaku secara lokal, nasional, dan universal. q Kesesuaian antara tujuan PT dengan program serta kegiatan-kegiatannya. q Keterbukaan PT untuk dapat dievaluasi oleh pihak-pihak yang terkait. q Pertanggungjawaban tentang penggunaan berbagai sumber-daya (fasilitas, aset, dana, sdm, dll). q Implementasi konsep autonomi dan kebebasan akademik. 20

Sekian 21

Sekian 21