GOOD CORPORATE GOVERNANCE GCG AWARENESS Disampaikan dalam Pelatihan

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) AWARENESS Disampaikan dalam Pelatihan di PT Pupuk Kujang 7 Desember 2012

AGENDA § § § Latar Belakang Pengertian dan Konsep Prinsip-prinsip Infrastruktur Faktor Yang Mempengaruhi

Latar Belakang Pentingnya Good Corporate Governance

PERKEMBANGAN BENTUK KORPORASI Perusahaan Perseorangan Perusahaan Korporasi Pemodal (Investor)=Pengelola (Manajer) Pemodal Pengelola Keuntungan - Kerugian bentuk Korporasi： l l l Contoh Keuntungan: Pemupukan kapital yang lebih besar Pemodal tidak perlu langsung mengelola perusahaan Memungkinkan pembentukan portofolio investasi untuk mengurangi risiko Kerugian: Bila pemodal jumlahnya sudah sangat banyak dan tersebar luas, mereka kehilangan kendali atas korporasi miliknya. Konsekuensi: Perbedaan kepentingan (Conflict of Interest) antara Pemodal dan Pengelola

AGENCY THEORY Konflik kepentingan merupakan inti Teori Prinsipal—Agensi Corporate Governance pada intinya: Segala sistem & upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan (Masalah-masalah Agensi)

URGENSI PENERAPAN GCG KONDISI MAKRO (PERATURAN UU – KEP) PERUSAHAAN DITUNTUT UNTUK “CLEAN UP THEIR ACTS” TEKANAN PADA PENINGKATAN KINERJA KONDISI MIKRO TEKANAN DARI DALAM PERUSAHAAN (PEGAWAI)

Pengertian dan Konsep Good Corporate Governance

DEFINISI IICG Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain Kementerian BUMN (Kep-117 tahun 2002 psl. 1): CG adalah suatu PROSES dan STRUKTUR yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika PER-01/MBU/2011: Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangan dan etika berusaha BPKP: GCG adalah komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. 8

RUANG LINGKUP Tranparansi Pemerintah (Regulator) Kreditur CG dalam arti luas K O Komisaris RUPS Akuntabilitas CG dalam arti sempit M I Direksi Pemasok Pelanggan Responsibilitas T M E Manajer Corporate Management Manajer Kemandirian (independen) Karyawan N Fairness Masyarakat Kelompok Lainnya

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PENGERTIANNYA: KEKUASAAN TERTINGGI DALAM STRUKTUR KEPENGURUSAN PERUSAHAAN PENENTU ARAH PERUSAHAAN REPRESENTASI KEKUASAAN PEMEGANG SAHAM BERHAK: MEMPEROLEH SEGALA KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERSEROAN DARI DIREKSI DAN ATAU KOMISARIS BERWENANG: MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI HAL-HAL YANG　BERDAMPAK PENTING BAGI PERUSAHAAN SEPERTI: Investasi Divestasi PENGESAHAN ATAU PENOLAKAN LAPORAN MANAJEMEN

DEWAN KOMISARIS Wakil dari Pemegang Saham dalam rangka mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi untuk menjaga kepentingan perusahaan KARAKTERISTIK Lembaga yang mewakili pemegang saham Berfungsi sebagai pengawas perusahaan (conformance role) Merupakan cerminan keahlian (performance role) Kadang-kadang dijabat oleh orang berpengaruh (pantheonism role) TUGAS DAN FUNGSI Memberikan pendapat dan saran pada Pemilik/RUPS Mengawasi pelaksanaan rencana perusahaan Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan Mengadakan rapat minimal setiap bulan

DEWAN DIREKSI Organ yang bertindak, memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan demi kepentingan pemegang saham (=agency role)

RU Sa PS ha /Pe m m re ctu ru St Go ve rn an un D ce g e Or wan ga K n o Pe mi nd sar uk is un & g - Penyusunan RJPP, RKAP, Kontrak Manajemen - Melaksanakan RKAP (memutuskan dan melaksanakan tindakan untuk pelaksanaan RKAP dan penyelenggaraan proses bisnis) - Evaluasi kinerja Perusahaan dan pegawai - Penyelenggaraan rapat BOD, RUPS Governance Principles s es oc - Pendapat dan saran thd usulan RJPP, RKAP, Kontrak Manajemen - Mengawasi pelaksanaan RKAP - Memberikan persetujuan atas transaksi material - Evaluasi kinerja BOC dan BOD - Penyelenggaraan rapat BOC, menghadiri RUPS Pr Di r Or eks ga i d n a Pe n nd uk ce an - Pengangkatan & Pemberhentian BOD, BOC - Menetapkan RJPP & RKAP - Kontrak Manajemen - Evaluasi & Remunerasi BOC, BOD rn ve Go eg an g HUBUNGAN STRUKTUR, PROSES, PRINSIP

PROSES GOVERNANCE Amanat untuk mengawasi Direksi Pemegang Saham (RPB) Laporan Mengawasi & memberi nasehat termasuk menilai kinerja POAC & Menetapkan Strategi DEWAN PENGAWAS DIREKSI Amanat untuk mengelola perusahaan (AD, RJPP, RKAP) Laporan Pertanggungjawaban & Kinerja

PROSES MANAJEMEN POAC & Kinerja Pendelegasian Tugas, wewenang & Tanggung jawab Direksi Manajer Laporan Pekerja

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Organization Economic Cooperation & Development (OECD) Version Fairness bagi stakeholder untuk menjamin perlindungan terhadap perbuatan fraud, self dealing dan penyimpangan oleh orang dalam Transparency melalui keterbukaan informasi yang tepat waktu, akurat, dan berkualitas tentang kondisi perusahaan Accountability manajemen yang efektif berdasarkan pada keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara manajer, pemegang saham, Direksi, Komisaris, dan auditor Responsibility tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi hukum dan bertindak sesuai dengan nilai masyarakat

Prinsip-Prinsip GCG Versi FCGI dan SK 117 MBUMN T A R I F TRANSPARANSI AKUNTABILITAS RESPONSIBILITAS INDEPENDEN FAIRNESS/KEWAJARAN

Prinsip Transparansi § Pengungkapan informasi terkait kinerja korporasi secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan comparable, termasuk visi, misi, sasaran usaha, strategi, kompensasi manajemen, susunan pemegang saham, kondisi keuangan, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kinerja korporasi. § Korporasi mempublikasikan laporan keuangan dan informasi lain yang material yang berdampak signifikan pada kinerja korporasi § Kebijakan korporasi dibuat tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders § Pengungkapam transaksi dan kondisi yang menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest). § Tetap memperhatikan kerahasiaan informasi sesuai peraturan

Prinsip Akuntabilitas § Bentuk-bentuk implementasi yang terkait dengan prinsip ini antara lain : a. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ utama korporasi b. ukuran kinerja yang jelas c. pengawasan yang efektif d. pengangkatan Komisaris independen • Implementasi prinsip ini untuk menghindari Agency Problem yang dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan Pemegang Saham dan Direksi.

Prinsip Responsibilitas § Prinsip ini mengharuskan korporasi menjadi agen ekonomi yang selalu patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku § Bertindak sebagai good corporate memperhatikan lingkungan dan tanggung jawab sosial. citizen dengan melaksanakan § Korporasi diharapkan berperan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja.

Prinsip Independen/Mandiri § Menghindari dominasi yang tidak wajar dari stakeholders, bebas dari campur tangan dan tidak memihak kepada pihak tertentu § Pengambilan keputusan dilakukan dengan objektif dan menghidari konflik kepentingan § Korporasi dikelola secara rofesional

Prinsip Fairness § Mengelola aset/investasi prudential. secara amanah dan § Perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara fair, termasuk pemegang saham minoritas. § Perlindungan mencakup terhadap kemungkinan terjadinya praktik korporasi yang merugikan seperti fraud, insider trading dll § Memperhatikan kepentingan secara wajar dan setara. seluruh stakeholders

Infrastruktur Good Corporate Governance

SHAREHOLDER VALUE Good Corporate Governance Guidelines Co. CG, Co. C, SCI, ACC, IAC, Board’s TOR, Policies Organ Pendukung Corporate Governance Infrastructures RUPS Dewan Komisaris Organ Utama Dewan Direksi Bo. C’s Committees, Corp Secretary, Auditors & Manajemen

ORGAN PENDUKUNG GCG Pemegang Saham/RUPS Dewan Komisaris Eksternal Auditor Komite Audit Komite Lainnya Direktur Utama SPI Direktur Analis GCG Sekretaris Perusahaan Direktur Rating Institution Direktur Konsultan & Penasihat Hukum

ATURAN MAIN/GUIDELINES CODE OF CG & CODE OF CONDUCT Board Manual Proses Bisnis inti MR Pengendalian Intern Komite Audit Charter Pengelolaan Keuangan Pengelolaan SDM Pengelolaan Aset Sistem Manajemen Kinerja CSR, K 3 LL Kebijakan Lain SPI Charter

Faktor yang mempengaruhi Penerapan Good Corporate Governance

EKSTERNAL Kunci Sukses Penerapan GCG 1. Regulasi yang mendukung implementasi GCG dan disertai Law Enforcement 2. Depolitisasi Perusahaan dan mendorong agar lebih independen 3. Perbaikan good public governance secara simultan 4. Pelaksanaan privatisasi Perusahaan secara fair, transparan dan akuntabel INTERNAL 1. Komitmen kuat dari seluruh organ Perusahaan 2. Restrukturisasi internal dengan membenahan budaya kerja dan perbaikan regulasi 3. Panutan dan teladan dari Top Manajemen 4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal 5. Implementasi secara simultan dan konsisten

Manfaat Implementasi GCG • Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara sustainable. • Perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang bertanggungjawab (good corporate citizen) sehingga meningkatkan nilai korporasi (value of the firm). • Peningkatkan keyakinan investor terhadap korporasi sehingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi. • Memudahkan akses terhadap investasi domestik dan asing • Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntutan hukum

Apabila Perusahaan Dikelola Dengan Baik/Amanah Prinsip GCG • • • Efficient Competitive Sustainable Growth High Return Optimum Value • Happy Employees • Happy Management • Happy Owner • Happy Community

How ? ? POLA PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI GCG DI BUMN DAN ANAK BUMN Pengembangan terus menerus SOSIALISASI Reviu tindak Lanjut EVALUASI TAHAP AWAL Areas of improvement (Diagnostic Assessment) ASSESSMENT PENERAPAN Workshop ASISTENSI / KONSULTASI IMPLEMENTASI Areas of improvement

KAPAN GCG DITERAPKAN l Sekarang juga. Jangan ditunda. l Proses penerapan GCG sangat tergantung pada komitmen manajemen dan semua pihak terkait. l Penerapan GCG merupakan upaya terus menerus (continuous process), terutama mengingat selalu berubahnya kondisi lingkungan eksternal korporasi.

BOBOT PAR 160 SK-117 (lama) Hak/Tanggung Jawab PS/RUPS = 9% Penerapan GCG: 1. Komisaris & Komite 33% 2. Direksi, SPI & Corsec 33% INDIKATOR Parameterparameter Kebijakan GCG = 8% Komitmen = 10% Disclosure = 7%

SCORECARD GCG MBUMN 160 PARAMETER (lama) Aspek Penilaian Bobot (%) Jumlah Indikator Jumlah Parameter Hak & Tgg Jawab PS/ RUPS 9 10 31 Kebijakan GCG 8 2 14 66 32 101 Penerapan GCG a) Komisaris 27 12 36 b) Komite Komisaris 6 7 14 c) Direksi 27 8 36 d) SPI 3 3 9 e) Sekretaris Perusahaan 3 2 6 Pengungkapan Informasi Komitmen Jumlah 7 3 5 10 3 9 100 50 160

BOBOT PAR 153 SK-16 (baru) Komitmen 7% Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 9% INDIKATOR Dewan Komisaris/ Pengawas 35% Parameterparameter Pengungkapan Informasi Dan Transparansi 9% Direksi 35% Aspek Lainnya 5%

SCORECARD GCG MBUMN - 153 PARAMETER (baru) Aspek Penilaian Bobot (%) Jumlah Indikator Jumlah Parameter Komitmen thd GCG 7 6 15 PS dan RUPS/Pemilik Modal 9 6 25 Dewan Komisaris/Pengawas 35 12 43 Direksi 35 13 52 Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9 4 16 Aspek Lainnya 5 2 2 100 43 153 Jumlah

PENILAIAN Penilaian disajikan dalam grading sebagai berikut: KATEGORI/PREDIKAT Sangat Baik RANGE SCORE Baik 90 < X < 100 75 < X < 90 Cukup 60 < X < 75 Kurang 50 < X < 60 Sangat Kurang < 50