GOOD CLINICAL GOVERNANCE PERTEMUAN 8 Dr Noor Yulia

GOOD CLINICAL GOVERNANCE PERTEMUAN 8 Dr. Noor Yulia MM PRODI ILMU KESEHATAN & FAKULTAS RMIK

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN • Mahasiswa mengetahui Tata kelola klinis yang baik – good clinical governance dan indikator – indikator klinis dipelayanan kesehatan • Mahasiswa mampu menguraikan tata kelola klinis yang baik pada pelayanan kesehatan • Mahasiswa mampu menguraikan indikator – indikator klinis di pelayanan kesehatan

CLINICAL GOVERNANCE Tata Kelola Klinis • Adalah Suatu sistem yang menjamin organisasi pemberi Pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk terus menerus melakukan perbaikan mutu pelayanannya dan menjamin memberikan pelayanan dengan standar yang tinggi dengan menciptakan lingkungan dimana pelayanan prima akan berkembang (Scally & Donaldson 1998 ). • Dengan Pendekatan yang sistematis dan terintegrasi untuk menjamin dan menilai tanggung jawab dan tanggung gugat klinis melalui peningkatan mutu dan keselamatan yang membawa outcome klinis yang optimal (Departemen Kesehatan Australia Barat )

KEWAJIBAN MANAJEMEN STRUKTUR SDM Dana Sarana & Alat Material Sistem - sistem KEWAJIBAN CLINICAL GOVERNANCE PROSES SDM profesional Proses – proses klinis sesuai standar Program – program menjaga mutu dan keselamatan pasien OUTCOME Keselamatan pasien Mutu Efisiensi Efektifitas Tepat waktu Adil Kepuasan pasien Mutu hidup

tiga aspek penting di di dalam clinical governance, antara lain : 1. Kualitas berstandar nasional, berlaku bagi seluruh organisasi kesehatan (rumah sakit, puskesmas, praktek pribadi) di dalam memberikan pelayanan. Standar dan garis pedoman (guidelines) yang dipakai berdasarkan dari evidence -based medicine dan disosialisasikan melalui badan pemerintah pada tingkat nasional. 2. Mekanisme untuk menjaga standar pelayanan yang tinggi, seperti memastikan life-long learning dan regulasi profesi yang sesuai supaya menciptakan sebuah atmosfer yang kondusif dalam peningkatan pelayanan medis. 3. Sistem yang efektif untuk memantau implementasi kerangka tersebut, seperti tolak ukur dari indikator klinis dan penilaian kerja sistem

• setiap organisasi kesehatan harus mengadakan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. • Clinical governance akan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya klinik maksimal dan dengan biaya yang paling efektif. • clinical governance harus dikembangkan sebagai kebutuhan. • Selain untuk melindungi pasien dari tindakan medik yang bisa merugikan, juga untuk menjaga agar dokter dan petugas kesehatan bersikap profesional, selalu mengup-date ilmu dan kemampuan klinik, dan punya perencanaan kinerja memadai.

7 garis besar penerapan konsep tata kelola klinis 1. Membangun kepemimpinan yang efektif 2. Menyusun rencana kerja mutu (quality action plan) 3. Fokus pada pasien 4. Informasi, analisis, pemahaman 5. Orang biasa mengerjakan hal yang luar biasa 6. Merancang pelayanan yang baik 7. Memastikan efektifitas pelayanan klinis

GOOD CLINICAL GOVERNANCE = KM (+ Dirmed) mengarahkan dan mengendalikan para klinisi yg kompeten melakukan PROSES-2 klinis dgn standar asuhan yang tinggi, ditunjang oleh: 1. Sarana, alat, material, sistem 2, yg memadai/layak Proses-2 klinis: Asesmen, Diagnosis, , Pengobatan, , Tindkan invasif, , Konseling, dll. . 2. Program-2 khusus, a. l. : QA, EBP, Risk Mngmnt, CPD, CLINICAL AUDIT, dll. Dng TUJUAN: OUTCOME KLINIS yg AMAN, BERMUTU, dan MEMUASKAN PASIEN 15 -Sep-21 SAMSI J: KLH AUDIT KLINIS (IEU) 8

GOOD CLINICAL GOVERNANCE • Komite Medik (+ bersama dengan Direktur medik ) mengarahkan dan mengendalikan para klinisi yang kompeten untuk melakukan PROSES-PROSES klinis dengan standar asuhan yang tinggi, • Proses-proses klinis yang dilakukan antara lain : – Asesmen, – Diagnosis, , – Pengobatan, , – Tindakan invasif, , – Konseling, dll. .

Tujuan penataan klinis yang baik 1. mendapatkan OUTCOME KLINIS yang AMAN, BERMUTU, dan MEMUASKAN pasien: Memberikan perlindungan keamanan pasien, melindungi pasien dari resiko yang tidak diharapkan 2. Memberikan panduan kepada profesi dan Memberdayakan profesi • sesuai dengan : – Uu NO 29 TAHUN 2004 tentang Praktek kedokteran – UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit

UU No 44 Thn 2009 • Pasal 29 menyatakan Setiap Rumah Sakit mempunyai Kewajiban antara lain : – Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat. – Memberi pelayanan kesehatan yg aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. – Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien – Menyelenggarakan rekam medis – Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)

UU No 44 Thn 2009 • Pasal 36 menyatakan Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik • tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi : – kepemimpinan klinik, – audit klinis, – data klinis, – risiko klinis berbasis bukti, – peningkatan kinerja, – pengelolaan keluhan, – mekanisme monitor hasil pelayanan, – pengembangan profesional, dan – akreditasi rumah sakit

UU No 44 Thn 2009 • PASAL 39 menyatakan : 1. Dalam menyelenggarakan Rumah Sakit harus dilakukan audit. 2. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa audit kinerja dan audit medis. 3. Audit kinerja dan audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara internal dan eksternal 4. Audit kinerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh tenaga pengawas 5. Pelaksanaan audit medis berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

UU No 44 Thn 2009 • PASAL 43 menyatakan : 1. Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. 2. Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, & menetap-kan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan 3. Rumah Sakit melaporkan sebagaimana diamksud pada ayat (2) kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetap-kan oleh Menteri. 4. Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.

UU No 44 Thn 2009 • PASAL 40 menyatakan : 1. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. 2. Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga Independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku 3. Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

CLINICAL GOVERNANCE • TUJUAN – Mewujudkan asuhan klinis dengan mutu dan standar tertinggi • AKUNTABILITAS – Akuntabilitas individu ( klinisi + manajer ) dan institusi • BUILDING BLOCKS – Program – program pengembangan staf dan organisasi – QA, Clinical risk management , Evident based practice , Clinical effektiveness, Clinical audit, belajar dari pengalaman KEPUASAN PASIEN

TUJUAN CLINICAL GOVERNANCE 1. Clinical governance bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis , dengan menjaga dan menerapkan standar pelayanan yang tinggi dan berkelanjutan 2. Akuntabilitas tentang pelaksanaan clinical governance ada pada individu baik klinisi , manajer dan maupun pada institusi 3. Clinical governance adalah kerangka kerja / wahana (means) / sistem / kegiatan / cara untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis 4. Untuk menjalankan Clinical governance dan akuntabilitas terhadapnya ditetapkan( setting) , dipertahankan ( maintance) dan dipantau ( monitoring) secara konsisten dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program – program komprehensif yang merupakan landasan dasar ( building blocks) dan konsep dari clinical governance tersebut.

Peran Clinical Governance • clinical governance adalah mekanisme yang kuat, baru dan komprehensif untuk memastikan bahwa standar perawatan klinis yang tinggi dipertahankan di seluruh sistem kesehatan dan kualitas pelayanan terus dapat meningkat. • Clinical governance, terdiri dari berbagai multi disiplin ilmu yang ada di rumah sakit, seperti komite medis, komite keperawatan, dan komite professional lainnya.

Standar Tata Kelola Klinis • • Pertanggungjawaban Kebijakan & Strategi Struktur organisasi Penyediaan sumber daya yang tepat Komunikasi Pengembangan profesi & pelatihan Pengukuran efektifitas Penilaian dari luar

Clinical audit • mempunyai dua prinsip utama, yaitu: – Komitmen untuk lebih baik – Penerimaan konsep praktek terbaik atau evidencebased practice oleh para dokter.

Fungsi Clinical Governance • Bekerja dalam sistem mutu • Uraian tugas dan wewenang jelas • Lingkungan kondusif untuk peningkatan mutu

Implementasi Clinical Governance • Standar kualitas nasional dalam layanan kesehatan (clinical guidelines). • Mekanisme layanan klinis dengan standar keamanan tinggi • Sistem efektif dalam monitoring implementasi (indikator klinis, sistem penilaian kinerja)

Empat Pilar Utama Clinical Governance • yaitu: 1. 2. 3. 4. fokus kepada pasien, manajemen kinerja dan evaluasi klinik, manajemen resiko dan pengelolaan & peningkatan profesionalitas (Western Australian Clinical Governance Guidelines, 2005)

4 pilar dalam tata kelola klinis 1. Nilai pelanggan a. RS melibatkan pelanggan & masyarakat dlm memelihara & meningkatkan kinerja serta perencanaan ke depan utk perbaikan pelayanan b. Informed consent, manajemen komplain, survei kebutuhan & kepuasan pelanggan 2. Kinerja klinis dan evaluasi a. Menjamin pengenalan yg progresif, penggunaan, monitoring & evaluasi standar yg berbasis kejadian (evidence based) b. Standar pelayanan klinis, indikator klinis dan audit klinis 3. Risiko klinis a. Meminimalkan risiko & meningkatkan keselamatan pasien b. Analisis terhadap potensi terjadinya resiko klinis, manajemen terhadap insiden dan KTD 4. Manajemen & Pengembangan profesional a. Mendukung & mendokumentasikan pengembangan profesionalisme pelayanan klinis & memelihara diterapkannya standar profesi b. Prosedur baru diperkenalkan melalui audit & penelitian

Kinerja klinis dan evaluasi • Bertujuan untuk menjamin pengenalan yang progresif, penggunaan, monitoring dan evaluasi standar yang berbasis evidens. • Budaya untuk melakukan audit klinis dan penilaian kinerja klinis pada tiap-tiap unit pelayanan klinis. • Untuk dapat melakukan audit klinis dan penilaian kinerja klinis perlu disusun: – Standar pelayanan klinis – Audit klinis – Indikator klinis

Indikator klinis • Indikator klinis adalah suatu pengukuran yang mengukur layanan klinis sebagai tanda potensial adanya masalah dan kemungkinan peningkatan jasa layanan klinis dengan membandingkan indikator-indikator klinis.

Macam – macam Indikator Klinis 1. Sentinnel event indikators Suatu kejadian atau fenomena yang merupakan kejadian yang tidak dikehendaki dan jarang terjadi, sehingga memicu penyelidikan lebih lanjut. – Contoh: kematian ibu, infeksi nosokomial, operasi salah sisi 2. Rate-based indikator: Proportion atau Rate – proses atau outcome suatu kejadian yang sering terjadi. – Contoh: prosentase pasien yang melahirkan dengan SC dari total persalinan, prosentase pasien rawat inap dengan dekubitus dari total pasien yang dirawat inap >5 hari, prosentase bayi lahir hidup dengan berat lahir <2500 gr dari seluruh kelahiran hidup, –

Pemilihan Indikator Klinis • • Prioritas tinggi Sederhana Mulai dengan sedikit indikator Data tersedia Ditingkatkan secara bertahap Dampak terhadap pengguna dan pelayanan Mengukur berbagai dimensi mutu

• setiap organisasi kesehatan harus mengadakan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. • beberapa pendekatan yang berbeda di dalam mengevaluasi penilaian kerja, seperti: – clinical audit, – clinical indicators, – verbal autopsy, – facility-based review dan – confidential enquiries.

National Institute of Clinical Excellence Inggris (NICE, 2002) mendefiniskan lima tahap di dalam melakukan clinical audit: • • • Tahap 1 : Mempersiapkan untuk audit Tahap 2 : Memilih kriteria Tahap 3 : Melakukan penilaian Tahap 4 : Melakukan perubahan Tahap 5 : Menjaga peningkatan (sustaining improvement)

• Salah satu pilar pelayanan medis adalah clinical governance, dengan unsur staf medis yang dominan. • Sebagaimana maksud PASAL 46 , UU NO 44/2009 Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit , dalam pasal ini menyatakan Direktur rumah sakit bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di rumah sakit

Selamat belajar