GERAKAN MADRASAH INOVATIF GEMI Menurut kamus besar bahasa

GERAKAN MADRASAH INOVATIF (GEMI)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian inovasi adalah 1) pengenalan hal-hal yang baru, 2) penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, ide, metode atau alat). Inovasi adalah ide, produk, kejadian, atau metode yang dianggap baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Berbicara mengenai inovasi atau pembaharuan yang dimaksud adalah bukan sesuatu yang baru sama sekali, atau menciptakan sesuatu yang belum ada, melainkan sesuatu yang sudah ada tetapi dianggap baru oleh seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan konteksnya. Pada dasarnya inovasi dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Inovasi pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan baik dalam arti sempit (tingkat lembaga pendidikan) maupun arti luas (di sistem pendidikan nasional). Inovasi pendidikan dapat diterapkan dalam berbagai komponen pendidikan sebagai sebuah sistem seperti aspek kurikulum, aspek pembelajaran, aspek pengelolaan atau manajemen, aspek evaluasi dan aspek lain sebagai implementasi dari proses sebuah perencanaan. Jadi inovasi di sini merupakan kemampuan seorang leader dalam memanaj atau mengelola lembaga untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga memperoleh solusi yang dianggap atau dinilai memiliki manfaat dan berhasil secara efektif.

Inovasi dalam pengelolaan pendidikan dapat berwujud bermacam-macam yang mampu menunjukkan ciri khas dari sebuah lembaga pendidikan tertentu. Sebagai contoh madrasah yang memiliki ciri khas budaya penelitian oleh guru dan siswa dikenal sebagai madrasah riset, madrasah yang memiliki ciri khas budaya lingkungan dan pembelajaran yang logis, ilmiah dan sistematis dikenal sebagai madrasah saintifik, madrasah yang memiliki ciri khas budaya pemecahan masalah secaara unik, efektif, efisien berdasar regulasi sebagai madrasah inspiratif, dan madrasah yang memiliki ciri khas budaya pengembangan wirausaha sebagai madrasah enterpreneur. Dalam juknis ini yang akan dibahas adalah keempat ciri khas madrasah tersebut

MADRASAH ENTERPRENEUR

Latar Belakang Pengembangan potensi individu yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan nasional menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, diarahkan agar peserta didik (pesserta didik) menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan tersebut maka prinsip penyelenggaraan menurut pasal 4 Undang-undang SISDIKNAS No 20 tahun 2003, diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dalam permendikbud no. 20 tahun 2018 pasal 2 tentang penguatan pendidikan karakter dinyatakan lima nilai utama PPK yang saling berkaitan adalah religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas. Berdasarkan regulasi tersebut cita-cita pendidikan sangat ideal dan komprehensif sebagai umat manusia yang diharapkan utuh secara jasmani dan rohani, seimbang antara perkembangan akal pikiran, hati dan keterampilan. Di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial politik dan budaya secara global memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir, perkembangan emosi, kebutuhan jasmni dan rohani peserta didik dan tuntutan kehidupan di masa mendatang. Pengaruh tersebut akan berdampak pada lembaga pendidikan sebagai sarana pewarisan nilai-nilai luhur di satu sisi dan menjawab tantangan zaman pada sisi yang lain. Madrasah sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan formal harus mampu menjawab tantangan tersebut.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Agenda Nawacita No. 8: Penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik (pesserta didik) sebagai bagian dari revolusi mental. 3. Trisakti: Mewujudkan Generasi yang Berkepribadian dalam Kebudayaan. 4. RPJMN 2015 -2019: “Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia madrasah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik (pesserta didik) dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran”. 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 6. Peraturan Menteri Agama nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA nomor 90 tahun 2013 tentanng Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 atas perubahan nomorr 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 10. Keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Agama dan Bahasa Arab

RUANG LINGKUP 1. Madrasah enterpreneur di sini dibatasi pada upaya yang dilakukan oleh madrasah baik secara langsung melalui kegiatan intra kurikuler, ko kurikuler dan ektra kurikuler ataupun secara tidak langsung untuk memberikan bekal kewirausahaan kepada peserta didik sejak dini bukan membahas enterpreneur secara terpisah. 2. Hubungan penguatan pendidikan karakter dengan kewirausahaan sangat erat karena kewirausahaan membentuk jiwa mandiri , kreatif, berani berbeda dengan tanggung jawab dan berdaya saing sehingga akan mendukung keberhasilan penguatan pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah. 3. Karakteristik lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan disini akan diulas secara singkat dan dititik beratkan pada hal-hal yang bersifat aplikatif bagaimana inovasi dan kreasi madrasah mengelola lembaganya agar mampu menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur da kompetitif. 4. Kewirausahaan berbasis madrasah yang dimaksud adalah upaya kreatif dari pimpinan madrasah menggali potensi untuk mengembangkan unit usaha dalam berbagai bidang yang tujuan utamanya adalah membiayai operasional madrasah sehingga menjadi madrasah yang mandiri dari segi finansial

TUJUAN DAN MANFAAT 1. Sebagai panduan kepala madrasah untuk menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan dan anggaran di madrasah. 2. Sebagai panduan kepala madrasah dalam upaya mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang mampu memberikan bekal kemandirian sebagai ciri jiwa enterpreneur kepada peserta didik sehingga lulusannya memiliki kreatifitas dan kemandirian. 3. Sebagai panduan kepala madrasah dalam mengelola sumber-sumber yang potensial untuk mengembangkan unit usaha sehingga menjadi madrasah yang mandiri secara finansial. 4. Sebagai panduan para guru dalam mengembangkan perangkat perencanaan pembelajaran (silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran) yang bermuatan enterpreneur sebagai upaya mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter di madrasah. 5. Sebagai panduan pengembangan instrumen penjaminan mutu program enterpreneur di madrasah. 6. Sebagai panduan untuk keperluan kompetisi madrasah inovatif. 7. Sebagai panduan pengawas madrasah untuk mengembangkan instrumen kepengawasan dalam rangka membina dan mendampingi madrasah binaan yag menjadi tanggung jawabnya

DESKRIPSI KEGIATAN PENGERTIAN Menurut Thomas W, yang dimaksud Kewirausahaan merupakan penerapan kretifitas dan keinovasian dalam memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi sehari. Kewirausahaan merupakan suatu nilai yag diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan merupakan gabungan kreatifitas, inovasi dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan kerja keras untuk membentuk dan memulai usaha baru. Kewirausahaan menekankan pada aspek sikap dan perilaku sedang wirausaha menekankan pada orang yang memiliki sikap kewirausahaan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kewirausahaan pada dasarnya sifat, watak, ciri seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan baru, ide kreatif dalam dunia nyata

TUJUAN 1. Kepala madrasah mampu menggali potensi sumber daya madrasah secara maksimal untuk mengembangkan budaya wirausaha di lingkungan madrasah. 2. Guru mampu mengembangkan pola pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi wirausaha. 3. Menghasilkan perilaku wirausaha pada peserta didik. 4. Menjadikan peserta didik berjiwa mandiri. 5. Membekali peserta didik agar setelah lulus dapat berusaha atau membuka peluang kerja secara mandiri. 6. Peserta didik dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku wirausaha sesuai dengan minat masing-masing

FUNGSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjadi wadah para peserta didik untuk berlatih wira usaha sesuai dengan minat masing-masing. Menjadi sarana kepala untuk mengembangkan madrasah agar memiliki kemandirian dengan cara mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki. Menjadi sarana pengelola/yayasan untuk menggali dan mengembangkan potensi lingkungan agar mendukung secara optimal kepada madrasah. Menjadi sarana guru mengembangkan keterampilan mengajar yang mampu menanamkan jiwa wirausaha bagi peserta didik. Menjadi sarana guru membuat penelitian pengelolaan madrasah enterpreneur. Menjadi sarana pengawas mengembangkan instrumen untuk pembinaan madrasah di wilayah kerjanya.

MANAJEMEN KEGIATAN IDENTIFIKASI KOMPETENSI KEPALA MADRASAH 1. Kompetensi kepribadian 2. Kompetensi manajerial 3. Kompetensi kewirausahaan 4. Kompetensi sosial 5. Kompetensi supervisi

Kompetensi kewirausahaan terdiri dari: 1. Mampu menciptakan kreatifitas bagi pengembngan madrasah 2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan lembaga 3. Memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai prestasi 4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan 5. Memiliki naluri kewirausahaan sebagai sumber belajar

ANALISIS: 1. Kekuatan Kepala madrasah memiliki kompetensi kewirausahaan Jumlah guru mencukupi Dukungan orang tua/yayasan cukup tinggi 2. Kelemahan Biaya operasional yang tinggi Sarana pembelajaran terbatas 3. Peluang Manajemen berbasis madrasah sebagai bentuk otonomi kepala dalam mengelola lembaga. Lingkungan mendukung 4. Ancaman Persaingan antar lembaga pendidikan Otonomi pendidikan di kabupaten/kota

Bentuk Kegiatan

MEKANISME KEGIATAN

PENETAPAN

EVALUASI