GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PP
GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
HASIL PEMERIKSAAN BPK Sumber: IHPS BPK LKPD WTP % WDP OPINI % TW % TMP % JML 2006 3 1 327 28 28 6 105 23 463 2007 4 1 283 59 59 13 123 26 469 2008 12 3 323 31 31 6 118 24 485 2009 15 3 330 65 48 10 111 22 504 2010 34 7 341 66 26 5 115 22 516 Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
ASPEK UTAMA PENGELOLAAN DAERAH § Melihat besarnya sumber daya yang ada, tantangan utama bukan pada jumlah, tetapi § Bagaimana mengelola sumber daya yang ada sebaiknya § Bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang digunakan Pengelolaan § Aspek Pengelolaan Keuangan meliputi § § Pelaporan/ Pertanggungjawaban § Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aspek Pertanggungjawaban meliputi § Penyusunan laporan keuangan § Audit laporan keuangan § Diseminasi publik dan pelibatan masyarakat
PETA PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Permasalahan Pokok: ü Rendahnya disiplin anggaran ü Daya serap rendah ü Rendah Pertanggungjawaban atas Kegiatan ü Tidak tertibnya pemanfaatan kas daerah ü Penyimpangan atas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah ü Rendahnya akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan 2. Penyebab permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah : ü Perubahan regulasi yang sangat cepat beserta implikasinya ü Belum efektifnya pemahaman atas regulasi (perbedaan persepsi) ü Kepatuhan atas pelaksanaan regulasi ü Terbatasnya Kapasitas SDM di daerah ü Kegamangan Kepala Daerah mengenai peran dan tanggungjawab bidang keuangan daerah 3. Strategi dan rencana tindak : ü Adanya komitmen dari kepala daerah ü Kelengkapan Regulasi dan instrumen kerja ü Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan aliansi strategis & sinergitas kurikulum pendidikan akuntansi sektor publik ü Concern Pemberantasan Korupsi ü Quality assurance berupa penataan kembali fungsi pengawasan internal
DASAR HUKUM Psl 1 Ua. U 17/2003 Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008
PRINSIP AKUNTANSI Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah SAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)
PENYUSUNAN SAP AKRUAL SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. • Pertimbangan: – SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, – Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya. •
KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi • Manfaat basis akrual antara lain: ü Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah ü Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah ü Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan 8
TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan • Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik • Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset
PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP 71 2010 Menjadi PP 71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP 24/2005 • SAP Berbasis Akrual Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dapat segera diterapkan • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II (PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP • Tidak berlaku mulai TA 2015 10
LINGKUP PENGATURAN PP 71/2010 (PENJELASAN UMUM) • Meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual • SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual
PUSAP (PASAL 6) • Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah • Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PMK No 238/PMK. 05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7) • Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat • • dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
PERUBAHAN PSAP (PASAL 5) • Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan • Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN II) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan ANGGARAN BASIS KAS LRA BASIS AKRUAL SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL AKUNTANSI LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca 17
KOMPONEN LK 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. 4. 5. 6. 7. Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan
LAPORAN PERUBAHAN SAL • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : – Saldo Anggaran Lebih awal, – Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, – Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, – Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, – Saldo Anggaran Lebih Akhir.
PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) NO URAIAN 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 20 X 1 20 X 0 XXX (XXX) XXX 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Si. LPA/Si. KPA) XXX 5 XXX 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX 7 Lain-lain XXX 8 XXX 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 3 Subtotal (1 - 2) Subtotal (3 + 4) Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 20
LAPORAN OPERASIONAL • LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam – – – Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Beban dari kegiatan operasional Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada Pos luar biasa, bila ada Surplus/defisit-LO
PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) No URAIAN 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) Jumlah Pendapatan Transfer (15 +20 ) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (24 s/d 26) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27) 20 X 1 20 X 0 Kenaikan/ Penurunan (%) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 22
PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN (31 s/d 42) SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (28 -43) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JML SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (47 s/d 51) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (44+ 52) POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA (56 -57) SURPLUS/DEFISIT-LO (53 + 58) xxx xxx xxx Xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 23
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 20 X 1 20 X 0 Kenaikan/ Penurunan (%) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 24
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) 35 BEBAN 36 Beban Pegawai 37 Beban Persediaan 38 Beban Jasa 39 Beban Pemeliharaan 40 Beban Perjalanan Dinas 41 Beban Bunga 42 Beban Subsidi 43 Beban Hibah 44 Beban Bantuan Sosial 45 Beban Penyusutan 46 Beban Transfer 47 Beban Lain-lain 48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 -48) xxx xxx SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA ( 62 -63) SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64) xxx xxx xxx xxx xxx 25
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: – – ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir. • Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll.
PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) NO URAIAN 20 X 1 20 X 0 1 EKUITAS AWAL XXX 2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX 6 LAIN-LAIN XXX 7 EKUITAS AKHIR XXX 27
HUBUNGAN ANTAR LAPORAN Ø Laporan Finansial: LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Pelaksanaan Anggaran: LRA Laporan Perubahan SAL
KETERKAITAN LAPORAN Laporan Operasional Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 Laporan Perubahan Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO Ekuitas Akhir 1. 000 360 1. 360 Neraca Aset Kewajiban Ekuitas 2. 000 640 1. 360 LRA Pendapatan Belanja Surplus/(defisit) Pembiayaan SILPA 450 (0) 450 1. 000 1. 450 Laporan Perubahan SAL Awal Penggunaan SAL SILPA SAL Akhir 100 (30) 1. 450 1. 520
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
KONSEPSI BASIS Pendapatan dan Belanja over/ underestimate Pembiayaan diperhitungkan Tidak ada dalam pemisahan perhitungan Kegiatan non SILPA/SIKPA operasional dan pos luar biasa PP 24/2005 LRA PP 71/2010 LRA & LO 31
KONSEPSI BASIS • Pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam Ca. LK • Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi • Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus/defisit LO karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi pada periode pelaporan.
KONSEPSI BASIS PP 24/2005 CTA Opsional (Laporan Kinerja Keuangan) COST LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Performa ce Estimati on Equity PP 71/2010 AKRUAL Laporan pendapatan dan beban akrual Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional) 33
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL • Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung cost per program/kegiatan pelayanan Laporan Operasional Beban pegawai Perhitungan Cost Labor cost Beban belanja barang Beban bunga Beban subsidi Material cost Beban hibah Beban bantuan sosial Beban penyusutan Beban transfer Beban lain-lain Overhead cost COST untuk setiap program/ kegiatan
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif) Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. Outcome (Hasil) efektivitas Output (keluaran) efisien Laporan Operasional Input (cost dari program/ kegiatan) ekonomi Laporan Kinerja
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost), dengan kuantitas dan kualitas terukur Manajemen Kinerja Manajemen Keuangan Aset & Kewajiban Pendapatan Beban Cost Kinerja Mengaitkan cost dengan kinerja LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA LAPORAN KINERJA
LAPORAN KINERJA Dengan diterapkannya LO, dapat dihitung beban akrual untuk dibandingkan dengan hasil/keluran
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL ESTIMASI • Laporan Operasional memberikan informasi untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif 38
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL EKUITAS PP 24/2005 CTA Opsional PP 71/2010 AKRUAL Melaporkan perubahan ekuitas dan surplus/defisit LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan Ekuitas awal Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Ekuitas akhir 39
STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL • Hak pemerintah • Diakui sebagai penambah ekuitas • Dalam tahun anggaran yg bersangkutan • Tidak perlu dibayar kembali • Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang Pendapatan -LO (dari kegiatan operasional ) Kegiatan Non Operasional Beban (dari kegiatan operasional) Pos Luar Biasa • Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan • menurunkan ekuitas • berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban • Pendapatan/Beban yg bukan n operasi biasa • Tidak diharapkan sering/rutin terjadi • Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs • Sifat & jumlah diungkap dalam Cal. K 40
AKUNTANSI PENDAPATAN • Pada saat timbul hak atas pendapatan (hak untuk menagih) atau • Pada saat pendapatan direalisasi Berdasarkan azas bruto Pengakuan. Pencatatan. Pendapatan LO Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam Ca. LK . Pengungkapan . Klasifikasi Menurut sumber pendapatan 41 41
AKUNTANSI BEBAN • Saat timbul kewajiban • Terjadinya konsumsi aset • Terjadinya penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa Pengakuan. Pencatatan. • Penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi Beban LO Beban berdasarkan. klasifikasi organisasi Pengungkapan dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan disajikan dalam Ca. LK . Klasifikasi • Menurut klasifikasi ekonomi 42
CONTOH TRANSAKSI PENDAPATAN AKRUAL - LO 1. Telah terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP) di tahun 2009 sebesar Rp 500 Dicatat sebagai pendapatan pajak pada periode dikeluarkannya SKP Jurnal: Piutang Pajak 500 Pendapatan Pajak 500 2. Pajak diterima oleh kas negara Rp 300 Dicatat sebagai pelunasan piutang Jurnal (BUN): Kas 300 Piutang Pajak 300 3. Pada tanggal neraca terdapat SKP Tidak ada jurnal yang belum dibayar oleh Wajib Pajak Rp 200
CONTOH TRANSAKSI BEBAN 1. Satuan Kerja menerima tagihan listrik sebesar Rp 200 pemakaian bulan Desember 20 xx 2. Pada tanggal 31 Desember 20 xx belum dilakukan pembayaran tagihan listrik AKRUAL-LO Dicatat sebagai beban Jurnal: Beban langganan daya dan jasa Utang Belanja 200 Tidak ada jurnal TRANSAKSI NON OPERASIONAL AKRUAL-LO 1. Satker menjual aset non lancar pada Desember 20 xx sebesar Rp 150, dengan harga perolehan Rp 90 Dicatat sebagai Surplus penjualan aset non lancar. Jurnal: Kas 150 Aset tetap 90 Surplus penjualan aset non lancar 60
LAPORAN OPERASIONAL • Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan pelaporan. • Keterkaitan laporan keuangan, terutama Laporan Operasional, dengan laporan kinerja • Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga : – Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan – Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan – Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu – Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang
TRANSAKSI YANG HARUS DIPERHATIKAN • TRANSAKSI KAS PELAKSANAAN ANGGARAN • Pendapatan masih harus diterima • Pendapatan diterima dimuka • Beban yang masih harus dibayar • Beban dibayar dimuka • Beban Penyusutan
TRANSAKSI KAS • Transaksi Kas dicatat sebagai pendapatan LRA dan Belanja LRA • Beberapa transaksi kas sebenarnya juga mencerminkan akrual sehingga sama dengan Pendapatan atau Beban dalam LO • Pembayaran gaji pada periode anggaran atas seorang yang telah bekerja • Pembayaran beban sewa selama satu periode anggaran • Penerimaan pendapatan untuk periode tersebut retribusi • Beberapa transaksi kas tidak mencerminkan akrual • • Pembiayaan Belanja modal Pembayaran belanja untuk dimanfaatkan jangka panjang Penerimaan pendapatan untuk jasa di masa datang
PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA • Pendapatan masih harus diterima merupakan pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satker karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah • Contoh: – Pajak masih harus diterima PPh, PPN, PBB, Bea Cukai, Bea Masuk. – Pendapatan bukan pajak masih harus diterima Pendapatan sumber daya alam, Bagian laba atas laba BUMN, PNBP lainnya.
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA • Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun wajib pajak dan/atau wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah. • Contoh: – Pajak Diterima Dimuka PPh, PPN, Bea Masuk. – Pendapatan bukan pajak masih harus diterima Pendapatan Biaya Hak penyelenggaraan Spektrum Frekuensi Radio, Dividen BUMN yang diterima dimuka, Sewa Gedung Pemerintah diterima dimuka.
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR • Belanja Yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. • Contoh: – – Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Belanja Barang yang masih harus dibayar Belanja modal yang masih harus dibayar Belanja lainnya yang masih harus dibayar
BIAYA DIBAYAR DIMUKA • Biaya Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggara, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. • Contoh: – Belanja Pegawai dibayar dimuka – Belanja Barang dibayar dimuka – Belanja modal dibayar dimuka
BIAYA PENYUSUTAN • Penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. • Metode penyusutan yang dapat digunakan: – Metode garis lurus – Metode saldo menurun ganda – Metode unit produksi • Akumulasi Penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca.
BIAYA PENYUSUTAN • Penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. • Metode penyusutan yang dapat digunakan: – Metode garis lurus – Metode saldo menurun ganda – Metode unit produksi • Akumulasi Penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca.
TRANSAKSI AKRUAL No Pos Akrual Pengaruh Transaksi Neraca Informasi Akrual 1 Pendapatan Masih Harus Diterima Aset- Piutang Menambah pendapatan 2 Pendapatan diterima dimuka Kewajiban Mengurang pendapatan 3 Belanja yang masih harus dibayar Kewajiban Menambah belanja 4 Belanja Dibayar dimuka Aset- Belanja dibayar dimuka Mengurang belanja
SIMULASI - 1 • Total realisasi penerimaan PPh Ps. 21 secara kas tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp 4. 500. 000, termasuk penerimaan atas pelunasan Piutang Pajak PPh Pasal 21 tahun 2008 sebesar Rp 250. 000. Kas Piutang Pajak Pendapatan Pajak • 250. 000 4. 250. 000 Pada tahun 2009, KPP Pratama Tanah Abang I menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar atas PPh 21 yang telah disetujui WP sebesar Rp 400. 000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 masih terdapat sebesar Rp 200. 000. dari SKPKB tersebut yang belum dilunasi. Piutang Pajak Pendapatan Pajak • 4. 500. 000 200. 000 Nilai pendapatan pajak yang disajikan pada Laporan Operasional adalah sebesar: Rp 4. 450. 000 (4. 500. 000 – 250. 000 + 200. 000), dimana sebesar 200. 000 disajikan di neraca sebagai pendapatan yang masih harus diterima
SIMULASI - 2 Ø Ø Pada tanggal 3 Januari 2009, Kantor A melakukan perjanjian sewa ruang serba guna kantor dengan PT Sempurna untuk masa sewa 2 tahun yang dihitung mulai dari 1 Januari 2009 s. d. 31 Desember 2010 sebesar Rp 60. 000. Sesuai dengan perjanjian, PT Sempurna membayarkan Rp 60. 000 di depan dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 5 Januari 2009 melalui SSBP dengan akun 423142. Kas 60. 000 Pendapatan lainnya 60. 000 Nilai pendapatan bukan pajak yang disajikan pada Laporan Operasional adalah sebesar: Rp 30. 000 sedangkan sisanya disajikan di neraca sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.
SIMULASI - 3 Ø Pada bulan Desember tahun 2009, tagihan biaya langganan daya dan jasa Satker A adalah sebesar Rp 15. 000 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 belum dilakukan pembayaran. Beban langganan daya 15. 000 Beban yang masih harus dibayar 15. 000 Ø Biaya langganan daya akan dilaporkan dalam Laporan operasional dan neraca sebagai baiaya yang masih harus di bayar.
SIMULASI - 4 a. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, berdasarkan data SPM dan SP 2 D, telah direalisasikan belanja sewa (522114) atas sebuah ruangan di Blok A Tanah Abang untuk tempat promosi masyarakat sebesar Rp 100. 000. Belanja sebesar Rp 100. 000 tersebut sesuai dengan kontrak/surat perintah kerja adalah untuk sewa tempat selama 2 tahun yaitu dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2010. Beban Sewa 100. 000 Kas Ø 100. 000 Beban sewa sebesar Rp 50. 000 disajikan pada Laporan Operasional, sedangkan sisanya disajikan di neraca sebagai biaya sewa dibayar dimuka.
TERIMA KASIH Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI martani@ui. ac. id atau dwimartani@yahoo. com http: //staff. blog. ui. ac. id/martani http: //staff. ui. ac. id/martani 08161932935 atau 081318227080
- Slides: 59