Fungsi Tugas dan Wewenang LPS Berdasarkan UU No

Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPS Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 Disampaikan Dalam Acara “Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia” DIREKTORAT HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Bogor, 24 Oktober 2017

AGENDA I. Kelembagaan LPS II. Kewenangan LPS dalam Meminta Pertanggungjawaban Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Bank III. UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ( UU PKSK )

Agenda I Kelembagaan LPS

LATAR BELAKANG PENDIRIAN LPS 1. Pada tahun 1997 -1998 terjadi kekacauan ekonomi dan politik akibat krisis ekonomi internasional. 2. Pada periode tersebut terdapat beberapa bank yang ditutup dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, menyusul ketiadaan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat ketika pemerintah menutup sejumlah bank. Hal itu memicu terjadi penarikan dana secara besar-besaran di bank (Rush). 3. Akhirnya untuk menenangkan masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan blanket guarantee. 4. Seiring berjalannya waktu timbul urgensi untuk menjamin simpanan nasabah bank dengan sistem yang tidak membebani APBN. Untuk itu berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

KELEMBAGAAN LPS DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. STATUS § LPS adalah badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel. § LPS bertanggung jawab kepada presiden. § LPS berkedudukan di ibukota negara dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah indonesia. KEUANGAN § Modal awal LPS Rp 4 triliun yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. § Kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan bank.

TUJUAN PENDIRIAN LPS • Mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. • Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. • Melindungi simpanan nasabah kecil. • Mencegah timbulnya bank runs/rush. • Membatasi beban keuangan negara. • Menciptakan mekanisme formal dalam resolusi bank gagal dan likuidasi bank. • Menfasilitasi transisi dari blanket guarantee ke limited guarantee.

POSISI LPS DALAM JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN (JPSK) NET 1 NET 2 Pengaturan dan Pengawasan Lo. LR NET 3 PENJAMINAN SIMPANAN & BANK RESOLUTION NET 4 MANAJEMEN KRISIS

FUNGSI & TUGAS LPS Fungsi LPS Tugas LPS (Pasal 4 UU LPS) (Pasal 5 UU LPS) Menjamin simpanan nasabah penyimpan Merumuskan & menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan Melaksanakan penjaminan simpanan Turut aktif dalam memelihara sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya Merumuskan & menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan Merumuskan, memnetapkan dan melaksanakan kebijakan penanganan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik Dilaksanakan juga terhadap Bank Syariah (Pasal 96 ayat (1) UU LPS) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak Sistemik

TIME FRAME PENANGANAN BANK BERMASALAH Bank Dalam Masa Pengawasan Khusus (DPK) Rapat koordinasi antara OJK dengan LPS, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama Periode Pengawasan Khusus • BPR : 3 bulan • Bank Umum: 3 bulan Batas akhir Masa Pengawasan Khusus (DPK) Pencabutan Izin Usaha Bank (CIU) Persiapan pencabutan izin usaha

PENANGANAN BANK BERMASALAH SESUAI UU LPS Pasal 32 UU LPS FKSSK/ KSSK Pasal 22 ayat (1) UU LPS Sistemik Mengikutsertakan PS Lama Pasal 42 UU LPS Diselamatkan Pasal 21 UU LPS Tidak dapat disehatkan Diselamatkan Dapat disehatkan OJK Non Sistemik Penjualan Saham Pasal 26 UU LPS Normal Bank Tidak mengikutsertakan PS Lama Bank Gagal OJK Bank Dalam Perhatian Khusus Setor PMS & Tindakan lain Pasal 22 ayat (1) UU LPS Setor PMS & Tindakan lain Likuidasi Penjualan Saham Tindaklanjut CIU Pasal 43 UU LPS Tidak Diselamatkan Normal Bank Pasal 30 UU LPS Pasal 16 UU LPS Pembayaran Klaim Rekonver & 11 Pembayaran 5

BANK PESERTA PENJAMINAN Setiap bank yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah RI, wajib menjadi peserta penjaminan LPS (termasuk kantor cabang bank asing). DPK No Uraian Jumlah Bank (31 Juli 2017) 1 Bank Umum 115 216, 6 Juta Rp. 5. 131 T 2 BPR/BPRS 1. 785 12, 5 Juta Rp. 85, 78 T Jumlah 1. 900 229, 1 Juta Rp. 5. 216, 78 T Rekening Nominal

JENIS DAN JUMLAH SIMPANAN YANG DIJAMIN Jenis Simpanan yang dijamin LPS Bank Konvensional (Pasal 10 UU LPS) 1. 2. 3. 4. 5. Bank Syariah (Pasal 3 PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Berdasarkan Prinsip Syariah) Giro Deposito Sertifikat deposito Tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 1. 2. 3. 4. 5. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah dan/atau Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan LPS setelah mendapat pertimbangan OJK. Jumlah Simpanan yang dijamin LPS: Maksimum Rp 2 Milyar Per nasabah per bank

REKAPITULASI BANK DALAM LIKUIDASI (“BDL”) Sampai dengan 31 Juli 2017, bank yang dilikuidasi oleh LPS yaitu sebanyak 81 Bank (BDL), terdiri dari: 1 2 3 Bank Umum BPR Syariah : 1 Bank (Bank IFI) : 75 Bank : 5 Bank Dari 81 BDL yang telah selesai proses likuidasinya, sebanyak 67 BDL, terdiri dari: 1 2 3 Bank Umum BPR Syariah : 1 Bank : 63 Bank : 3 Bank

Rekapitulasi BDL (s. d. 31 Juli 2017) Wilayah Jumlah BDL Selesai BDL Proses Sumatera Utara 1 - 1 Sumatera Barat 14 14 - Riau 1 - 1 Jambi 1 1 - Lampung 2 2 - Jabodetabek & Banten 19 16 3 Jawa Barat 20 18 2 Jawa Tengah & DIY 8 7 1 Jawa Timur & Bali 10 6 4 Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara 5 3 2 Jumlah 81 67 14

Tips and Trick Penjaminan: “ 3 T” JIKA PERGI KE BANK, CARI INFORMASI INI Tingkat bunga penjaminan LPS periode Oktober 2017 BPR Bank Umum IDR : 8, 5% IDR : 6 % Valas : 0, 75% BILA TIDAK DITEMUKAN, TANYAKAN KEPADA PETUGAS KARENA INI ADALAH HAK ANDA! BANK

Penjamin Simpanan di Negara Lain LPS menjadi anggota dari asosiasi lembaga penjamin simpanan internasional International Associations of Deposit Insurers (IADI)

Agenda II Kewenangan LPS dalam Meminta Pertanggungjawaban Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Bank

PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM DAN PENGURUS BANK Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, LPS berwenang untuk: 1. Meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan pihak lain yang: a. Tidak menyerahkan anggaran dasar/akta pendirian, dokumen perijinan, surat pernyataan pertanggungjawaban, dll (Pasal 94 UU LPS). b. Menyebabkan bank tidak membayar premi penjaminan (Pasal 94 ayat (2)). c. Memberikan laporan dan/atau informasi yang tidak benar, palsu, menyesatkan berkaitan dengan penjaminan simpanan (Pasal 95 ayat (3)). d. Menolak memberikan data/informasi/dokumen (Pasal 95 ayat (4) UU LPS).

PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM DAN PENGURUS BANK 2. Meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham, dewan komisaris, direksi, pegawai bank serta pihak lain yang tidak membantu memberikan data dan informasi dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi dalam Pasal 16 ayat (5) jo. 95 ayat (1) UU LPS. 3. Meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang menghalang-halangi proses likuidasi dalam Pasal 47 ayat (3) jo. Pasal 95 ayat (1) UU LPS. 4. Meminta pertanggungjawaban (perdata) pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan pihak-pihak lain yang diduga melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank sesuai Pasal 9 huruf a butir 4 UU LPS

Agenda III UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

UU PPKSK Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan telah disahkan pada tanggal 15 April 2016 (UU PPKSK). Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi: • Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan • Penanganan Krisis Sistem Keuangan; • Penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. Dengan UU PPKSK, maka dibentuklah Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan: • Menteri Keuangan sebagai Koordinator merangkap anggota. • Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. • Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai anggota. • Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota.

Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertugas: 1. Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan 2. Melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan 3. Melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan Dalam rangka penanganan Krisis Sistem Keuangan, langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dilakukan oleh LPS dengan cara: 1. Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima (Purchase and Assumption) 2. Mengalihkan sebagian atas seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara (Bridge Bank ); atau 3. Melakukan penanganan Bank sesuai dengan UU LPS (Penyertaan Modal Sementara).

Hal yang baru bagi LPS ? ? Early Access/ Intervention v Persiapan resolusi bank sejak BDPI (due diligence) Vide Pasal 21 UU PPKSK v LPS diberikan kewenangan Penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) (Kondisi Krisis) Metode Resolusi bank Pn. A dan Bridge Bank khusus utk menjalankan PRP; vide Pasal 38 -42 UU PPKSK v Pn. A adalah metode resolusi dengan mengalihkan aset dan kewajiban bank bermasalah kepada bank penerima. v Bridge bank (bank perantara) adalah bank yg didirikan LPS untuk menerima pengalihan aset dan kewajiban bank bermasalahenggaraan PRP melalui KSSK. v LPS membayar selisih kurang antara aset dan kewajiban bank bermasalah yang dialihkan kepada bank penerima/bank perantara. Vide Pasal 22 UU PPKSK

Terima Kasih Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower, lantai 20 -21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53 Jakarta 12190 website: www. lps. go. id email: humas@lps. go. id FB: LPS Indonesia Twitter: @lps_idic IG: @lps_idic Tlp : 021 -5151. 000 (hunting) Fax : 021 -5140. 1500 /600