FILSAFAT HUKUM Kompetensi Dasar III ASAS HUKUM n

FILSAFAT HUKUM Kompetensi Dasar III

ASAS HUKUM n Prinsip-prinsip Yang Dianggap Dasar/ Fundamen Hukum n Pengertian 2 Dan Nilai 2 yg jd Titik tolak Berpikir Hukum n Titik tolak pembentukan UU dan interpretasi UU Asas Hukum Asas hukum obyektif Sbg dasar pembentukan peraturan Asas hukum subyektif Menyatakan kedudukan subyek berhubungan dengan hukum

Asas-asas hukum ada 3 : Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat moral Zaman klasik dan abad pertengahan Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat rasional Zaman modern__sejak timbul negara 2 nas & hukum dibuat oleh yuris Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat moral/ rasional Hak 2 yang ada pd manusia & mjd titik tolak pembentukan hukum

Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat moral Zaman Klasik Hukum yang selalu berlaku dan tidak pernah berubah__aturan alam Abad Pertengahan Hukum Kodrat prinsip 2 segala hk positif Dibagi 2 : 1. Prinsip hukum kodrat primer (Pemikir Stoa) Hidup secara terhormat, tidak merugikan siapapun, memberikan sesuai haknya 2. Prinsip hukum kodrat sekunder Norma 2 moral : Jangan membunuh

Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat rasional Zaman Rasionalisme Hukum kodrat : Pernyataan akal budi praktis manusia, ada 2 : Awal abad XX dan abad XX 1. 2. 3. Hukum Kodrat : prinsip 2 dasar bagi kehidupan sosial & individual Hukum kodrat primer mutlak berikan sesuai hak Hak fundamental kebebasan agama, hak privacy, dll Hukum kodrat sekunder berkaitan dg situasi kebudayaan hak milik

Kritik atas hukum kodrat I. Diterima adanya prinsip 2 yang digunakan dalam membentuk peraturan, tapi tidak dipandang sbg yg abadi II. Melembagakan (menginstitusionalisasikan) prinsip 2 hukum dg memasukkan dlm UU hny prinsip yang disetujui III. Penganut positivisme hk memandang prinsip 2 hk sbg pedoman bagi terbentuknya hk Prinsip itu harus diindahkan pada saat pembentukan, tetapi jika tidak, tetap berlaku juga

Asas-asas Hukum obyektif yang bersifat moral / rasional Asas rasional hk

Asas Moral Hukum Lebih dipandang sbg unsur idiil, yg belum tentu dpt diwujudkan dalam tata hukum yg direncanakan. Dipandang sbg hukum kodrat n Lakukanlah yg baik n Hindarilah yg jahat n Hiduplah secara terhormat n Jangan merugikan orang lain n Berikan kepada orang sesuai haknya

Asas-asas Hukum dan Agama Hukum harus berpedoman pd prinsip 2 moral blm diterima semua orang sesuai keyakinan hati nurani (perintah agama) Agama Yahudi Thora Agama Kristiani sikap dan cita 2 hidup Agama Islam pedoman hidup dlm syariah Agama Hindu dan Budha cita 2 yg berbudi luhur Memberi inspirasi Bagi kehidupan yuridsi dan politik yg baik Sbg asas bagi pengaturan hidup bersamam yg baik

Mengapa Moral Agama yg jd tolok ukur …. . ? Manusia tidak mampu menentukan norma 2 hidup dg akal budi saja Wahyu dari Tuhan Manusia mungkin pernah berhasil menemukan yg benar, akan tetapi ia tidak berhak menciptakan norma 2 sendiri. Ia tidak boleh menimba 2 nirma 2 hidup selain dari wahyu Pertimbangan : Agama sbg dasar seluruh hidup

FUNGSI HUKUM

Ketertiban Umum Suatu keadaan yg menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia__menyiratkan suatu keteraturan__tidak berubah jd anarki Tidak jatuh dr langit Memerlukan sesuatui utk jd tertib HUKUM Sarana utk memecahkan konflik

Ketertiban Umum Suatu manifestasi dr suatu keadaan damai yg dijamin oleh keadaan kolektif Apeldoorn_tujuan hk adl mengatur pergaulan hidup scr danai Damai = tertib hukum

Keadilan q q q Gustav Radbruch Hukum bs sj tdk adil… tp hk hanyalah hukum karena maunya adil Mark Prinsip proporsionalitas : masing 2 akan menerima sesuai dg kecakapan dan kebutuhannya Kelsen Utk sampai pd penilaian mengenai adil dan tidaknya hukum, posisi hukum sendiri harus dijelaskan lebih dl

Aspek-aspek Keadilan Pertinensi keadilan q q Rasa keadilan Mslh keadilan_tdk bs dipandang sbg suatu cita 2 yg berdiri sendiri Thomas Aquinas Keadilan distributif_pembagian jabatan, pembayaran pajak Keadilan legal_pelaksanaan hukum Keadilan tukar menukar_transaksi Keadilan balas dendam_hukum pidana

REINHOLD ZIPPELIUS_keadilan dlm 5 pertinensi ü Iustitia Commutativa_keadilan pd suatu pemulian hak (ganti rugi) ü Iustitia Distributiva_Hk kebendaan/hk keluarga ü Dalam rangka keadilan sosial_public good, (kemanfaatan) ü Stafgerechtigkeit_keadilan pidana ü Dasar serta tujuan pengenaan hukuman pidana ü Keadilan hukum acara_kesempatan yg sama didepan hk, hakim yg tdk berat sebelah ü Keadilan kostitusional_syarat 2 pemangkuan jabata kenegaraan Negara demokratis_Pemilu

Keadilan Hub manusia semakin kompleks q Pemahaman mengenai persoalan q Bgm meletakkan keadilan_kompleks q Pemahaman mengenai perkembangan multidimensional dlm hub antar manusia q

Rasa Keadilan Persepsi yg subyek hk ttg keadilan sbg suatu gagasan yg berlaku umum tetapi pd akhirnya dpt dirasakan secara subyektif Hati Nurani ZIPPELIUS, dua arti dari rasa keadilan : q Sikap batin yg menghendaki perlakuan adil dan tidak menghendaki perlakuan tidak adil q Sikap batin yg terlepas dari hukum positif yg meneima perlakuan adil atau menolak perlakuan tidak adil

Rasa keadilan_Relatif sifatnya Rasa keadilan itu punya keterkaitan spatial dan temporal, shg tdk bs dilepaskan dari pribadi sang subyek hukum Tata nilai sjk lahir Diimpersonalisasikan

HUKUM DAN KEADILAN HUKUM = LEGES / WETTEN / UU = KAEDAH *MENGATUR HIDUP BERSAMA *DIBUAT INTANSI YG BERWENANG *BERLAKU SEBAGAI NORMA HUKUM MEWAJIBKAN HARUS MEMPERHATIKAN ISI KAEDAH HUKUM BERSIFAT EXTERN CARA OBJEK ITU DIATUR MEMAKSA DITINJAU DARI ISI = ADIL / TIDAK KEADILAN TERMASUK HUKUM? APAKAH KEADILAN BERTAUTAN DENGAN HUKUM ?

Tradisional Hukum Keadilan/Iustisia/Ius/Recht Peraturan yg adil tentang kehidupan masyarakat yg dicita-citakan. Memenuhi unsur keadilan lbh pundamental karena mengikutsertakan prinsip 2 suatu aturan yg dikehendaki orang UU/Let/Wet Kaedah-kaedah mewajibkan yg Dipandang sbg sarana utk mewujudkan hukum yg adil “norma de facto memenuhi tuntutan keadilan” Bentuk eksplisit dari ius

KEADILAN BERTAUTAN DENGAN HUKUM ? ADIL REGULATIF KONSTITUISIF PERATURAN TAK ADIL = BUKAN HUKUM TIDAK ADIL = - TETAP HUKUM - TETAP BERLAKU - MEWAJIBKAN ORANG TIDAK TERIKAT (SANKSI = TAK MENGIKAT) APAKAH CUKUP BAHWA PERATURAN DALAM BENTUK YURIDIS YG TETAP DISEBUT HUKUM ? ATAU SESUAI DENGAN PRINSIP KEADILAN ? ZAMAN GLOBALISASI SISTEM HUKUM E. KONTINENTAL SISTEM ANGLO SAXON HUKUM KEADILAN ?

ZAMAN GLOBALISASI ANGLO SAXON HUKUM LEX / WET / UU E. KONTINENTAL UU YG ADIL (TRADISIONAL) RECHT / IUS ADA UU = ADA HUKUM BILA UU TAK ADLI = BUKAN HUKUM ADA HUBUNGAN HUKUM + KEADILAN = ADA HUBUNGAN

TAPI HARUS BERSUMBER DARI KEYAKINAN YG HIDUP DALAM MASYARAKAT TENTANG KEHIDUAN YG ADIL DAN BAIK KAEDAH HUKUM TAK LAGI HAKEKAT HUKUM ADIL MERUPAKAN UNSUR KONTITUSI HUKUM UU DIANGGAP MERUPAKAN KEKERASAN PRAKTEK HUKUM ( REALISME HUKUM ) HUKUM = IUS = “ YURISPRUDENCE “ BERDASARKAN FIL. EMPIRISME DAN PRAGAMATISME = KEBENARAN BERASAL DARI PENGALAMAN DAN PRAKTEK HIDUP SOCIOLOGI YURISPRIDENCE REALISME YURISPRUDENCE HUKUM = BAGIAN KEHIDUPAN MANUSIA BAGIAN TUGAS ETIS MANUSIA ARTINYA : MANUSIA WAJIB MEMBENTUK HIDUP BERSAMA YG BAIK DENGAN MENGATURNYA SECARA ADIL

HUKUM DAN MORAL

HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL REINACH : HUKUM A. B. C. BERASAL DARI PERJANJIAN HAK-HAK YURIDIS DAPAT DISERAHKAN ORANG LAIN TERBATAS PADA BIDSANG HIDUP LAHIR MORAL A. B. C. MELEKAT PADA PRIBADI MANUSIA HAK MORAL DPT DISERAHKAN ORANG LAIN MELIPUTI BIDANG HIDUP LAHIR DAN BATIN

TITIK TAUT HUKUM DAN MORAL HUKUM KRITERIA MORAL • PERUMUSAN YURIDIS • KONSENSUS • DALAM HUKUM ALAM DASAR HETERONOMI HUKUM DARI LUAR OTONOMI TEONOMI PELAKSANAAN LAHIR BATIN ( UTAMA ) TAK DPT DIPAKSAKAN LAHIRIAH DPT DIPAKSAKAN HUKUM ALAM

YURIDIS (LAHIRIAH) SANKSI MENGATUR HIDUP MANUSIA DLM KEHIDUPAN NEGARA BERGANTUNG WAKTU DAN TEMPAT KODRATI BATINIAH : MALU, MENYESAL TUJUAN MENGATUR HIDUP MANUSIA SBG MANUSIA WAKTU DAN TEMPAT SCR OBYEKTIF TIDAK BERGANTUNG

HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM SUBYEKTIF HAK MANUSIA (SUBYEK HUKUM) MAN = MAKHLUK ISTIMEWA MENUNTUT PENGHARGAAN DAN PENGHORMATAN DOKUMEN HAM PBB 1948

TRADISIONAL HAK (DAN KEWAJIBAN) MELEKAT PD MANUSIA HAM TAK DPT DICABUT/ HILANG KADANG TAK DIAKUI ORANG AKIBAT PERATURAN BERDASAR UU (TERTAMPUNG DALAM UU) TAK DAPAT DITUNTUT : A. HAK DLM ARTI SEMPIT B. KEBEBASAN 2 C. KEKUASAAN D. KEKEBALAN

HAK CIPTA (MENDAHULUI UU) KEKUASAAN DILEGALKAN (Tak diciptakan) 1. KEBEBASAN TANPA HAK 2. PERTANGGUNGJAWABAN 3. KEKEBALANDAN KETIDAKMAMPUAN

AN N= HAK • SALMOND • HAK = KEPENTINGAN YG DIAKUI DAN DILINDUNGI HUKUM MEMENUHI HAK = KEWAJIBAN MELALAIKAN HAK = KESALAHAN MENGHARUSKAN MELAKUKAN ATAU TAK MELAKUKAN PERBUATAN HAK DENGANNYA DAPAT MELAKSANAKAN KEPENTINGANNYA (ALLEN)

CIRI 2 HAK (SALMOND) • • MELEKAT PD SESEORANG PEMEGANG HAK TERKENA HAL = TERIKAT KEWAJIBAN = SUBYEK 3 MEWAJIBKAN MELAKUKAN ATAU TIDAK PERBUATAN BAGI KEPENTINGAM PEMEGANG HAK == ISI HAK • BERKAITAN OBYEK TERTENTU • MEMILIKI TITEL/ FAKTA/ PERISTIWA YG BERDASARKAN ITU HAK MELEKAT PD SESEORANG HAK MENGANDUNG TIGA HUBUNGAN YG BERKAIT : 1. MELETAKKAN KEWAJIBAN BAGISESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG 2. KEWAJIBAN BERUA : MELAKUKAN ATAU TIDAK PERBUATAN OLEH SESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG 3. ADA OBYEK TEMPAT MELAKUKAN ATAU TIDAK ITU BERKAITAN

HUBUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN TAK ADA HAK TANPA KEWAJIBAN ADA KEWAJIBAN BELUM TENTU ADA HAK VINCULUM YURIS = KEW. HAK. YG MENGIKAT KEWAJIBAN RELATIF MENJAGA/ MENCEGAH TIB. MASYARAKAT MUTLAK