FILOSOFIS TUJUAN PEMIDANAAN BEBY SURYANI SH MH FAKULTAS

FILOSOFIS TUJUAN PEMIDANAAN BEBY SURYANI, SH, MH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA 1

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa akan dapat menjelaskan mengenai dasar filosofis tujuan pemidanaan

Kemampuan Akhir yang Diharapkan : 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang beragam tujuan pemidanaan yang ada di dunia 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia

DETERRENCE RETRIBUTIF TREATMENT TEORI TUJUAN PEMIDANAAN RESTORATIF JUSTICE SOCIAL DEFENCE 4

Retributif Deterrence Integrative Aliran Positive Aliran Pidana Klasik Retributif (Pembalasan) Immanuel Kant (1724 -1804) dan Hegel (17701831) Relatif (Teori Tujuan) Cessare Beccaria (1738 -1794) dan Jeremy Bentham (1748 -1832) Treatment Integratif (Teori Gabungan) Pallegrino Rossi (1787 -1848) Treatment Cassare Lombroso (1835 -1909) Enrico Ferri (1856 -1929) dan Rafaele Garofalo (1852 -1934) Social Defence Restorative Justice Perkembangan dari Aliran Positive Social Defence Radikal Fillipo Gramatica Idenya: Penghapusan Pidana Social Defence Moderat (New Social Fefence) Marc Ancel Idenya: Kebijakan hukum pidana harus integral dengan kebijakan sosial 5

TEORI RETRIBUTIF (TEORI PEMBALASAN) • Tokoh Teori Retributif adalah Immanuel Kant (17241804) dan Hegel (1770 -1831) • Teori retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan. 6

TEORI RETRIBUTIF (TEORI PEMBALASAN) q q Tindakan pembalasan ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan. Sedangkan dasar pemikiran secara politik disandarkan bahwa setiap individu berhak atas penghargaan dan harga diri yang sama. Seorang pelaku kejahatan dalam kondisi ini tidak kehilangan haknya atas penghukuman tersebut, dan mempunyai hak untuk tidak dihukum secara tidak proporsional terhadap kejahatan yang dilakukannya. Proporsional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan setimpal. Ukuran yang utama dari proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pemidanaan ini tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan. 7

• Kant melihat dalam pemidanaan terdapat suatu imperatif kategoris, yg merupakan tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan • Hegel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yg dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri. • Sandaran pembenaran penjatuhan pidana dalam teori ini menurut Ramli Atmasasmita yakni: a. Memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya b. Sbg peringatan kpd pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yg lainnya bahwa setiap perbuatan yg merugikan org lain atw memperoleh keuntungan dr org lain scra tdk wajar mka akn mnerima ganjarannya c. Untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yg dijatuhkan

TEORI DETERRENCE (TEORI RELATIF) Teori Deterrence berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan, dengan dua orang tokoh utamanya, yaitu Cessare Beccaria (1738 -1794) dan Jeremy Bentham (1748 -1832). Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul dei Delitti e Delle Pene (1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana pembalasan masyarakat. 9

TEORI DETERRENCE( TEORI RELATIF) • Terminologi “deterrence” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “the net deterrence effect” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan • Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (reductivism) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (… the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency). 10

TEORI DETERRENCE( TEORI RELATIF) Penganut reductivism meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini: 1. 2. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (deterring the offender), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan; Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (deterring potential imitators), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya; 11

TEORI DETERRENCE( TEORI RELATIF) 3. 4. 5. Perbaikan si pelaku (reforming the offender), yaitu memperbaiki tingkah laku sipelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dar ancaman pidana; Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan; Melindungi masyarakat (protecting the public), melalui pidana penjara yang cukup lama. 12

TEORI DETERRENCE( TEORI RELATIF) Tujuan Teori Deterence : Prevensi khusus: Dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi perlindungan kepada masyarakat (Prevendi Umum): Memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku. 13

TEORI DETERRENCE( TEORI RELATIF) Selain Cessare Beccaria, maka tokoh aliran klasik yang juga sepakat dengat tujuan pemidanaan sebagai deterrence, adalah Jeremy Bentham dengan teori utilitarian. Legitimasi penjatuhan pidana dalam pandangan utilitaranism adalah untuk deterrence, incapacitation, and rehabilitation Menurut Ahmad Ali: Penganut paham utilitarian menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyaknya warga masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kebahagian tersebut. 14

TEORI TREATMENT • Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. • Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). 15

TEORI TREATMENT • Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835 -1909), Enrico Ferri (18561928), dan Raffaele Garofalo (1852 -1934). • Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya. 16

TEORI TREATMENT • Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. • Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. • Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (treatment) untuk re-sosialisasi dan perbaikan sipelaku. 17

TEORI TREATMENT • Gerber dan Mc. Anany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. • Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. • Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan. • Jadi gerakan rehabilitionist merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan deterrence. 18

TEORI TREATMENT • Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. • Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan. • Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (free will) dengan treatment dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya. 19

TEORI TREATMENT • Menurut Toby, Perbaikan terhadap pelaku kejahatan merupakan gelombang besar dari gerakan konformis yang dipengaruhi oleh tuntutan humanisme dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam ilmu pemidanaan yang lebih konstruktif dari pada penghukuman. Sebagian besar dari argumen paham ini adalah penentangan terhadap pemenjaraan dan bentuk-bentuk lain dari pemidanaan dalam kepustakaan penjara singkat yang dinyatakan secara tegas bahwa pemidanaan (punishment) bertentangan dengan perbaikan (rehabilitation). 20

TEORI TREATMENT Jackson Toby: Tingginya angka resedivis sebagai hasil dari proses pemenjaraan disebutkan sebagai bukti dari pemidanaan yang tidak rasional. Dalam hal ini muncul pertanyaan, mengapa terjadi “frustasi pemenjaraan” dari pelaku kejahatan sehingga menjadi resedivis? . Jika program rehabilitasi didisain untuk membantu pelaku dalam mengatasi rasa frustasi dalam situasi kehidupannya, maka cara yang baik untuk memulainya dengan ikut bertanggung jawab bahwa pemenjaraan yang keras adalah tidak cocok untuknya. 21

TEORI TREATMENT • Gerber dan Mc. Anany menyatakan bahwa Munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan. Jadi gerakan rehabilitionist merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan deterrence. 22

TEORI TREATMENT • Paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. • Kritikan pertama : Ditujukan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang mempunyai fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat dan kebijakan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (treatment) atas nama penahanan. 23

TEORI TREATMENT • Kritikan kedua: Adanya tuduhan yang serius bahwa pendekatan yang digunakan oleh paham rehabilitasi adalah pendekatan yang mengundang tirani individu dan penolakan hak asasi manusia. Misalnya dalam hal proses pelaksanaan rehabilitasi ini tidak seseorang pun yang dapat memprediksi berapa lama pengobatan akan berlangsung ketika seorang tahanan segera diserahkan kepada dokter untuk disembuhkan atau diobati sebelum tahanan itu dibebaskan. Dalam hal ini juga sulit untuk mengontrol otonomi keputusan dokter. Menurut Lewis sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerber Mc. Anany bahwa sebagian besar metode treatment yang dilakukan dengan penuh kebaikan dan atas nama kemanusiaan, namun akhirnya tidak terkontrol. 24

SOCIAL DEFENCE (PERLINDUNGAN SOSIAL) • Social Defence adalah aliran pemidanaan yang berkembang setelah PD II dengan tokoh terkenalnya adalah Fillipo Gramatica, yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan social defence ini (Setelah Kongres Ke-2 Tahun 1949) terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (ekstrim) dan aliran yang moderat (reformis). 25

SOCIAL DEFENCE (PERLINDUNGAN SOSIAL) Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatica, yang salah satu tulisannya berjudul “The fight against punishment” (La Lotta Contra La Pena). Gramatika berpendapat bahwa: “Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. 26

SOCIAL DEFENCE (PERLINDUNGAN SOSIAL) Gerakan yang dipelopori oleh Gramatica ini melahirkan gerakan yang menghendaki penghapusan hukum pidana (abilisionisme). Penggunaan hukum pidana sebagai salah satau sarana penanggulangan kejahatan ditentang secara radikal oleh kaum abolisionisme. Hukum pidana dalam perspektif kaum abolisionisme dirasakan sebagai sesuatu yang kurang manusiawi, oleh karena itu pemidanaan tidak perlu dan harus dihapuskan, serta diganti dengan hukum kerja sosial. 27

DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE • Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. • Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap semua pihak dengan mengedepankan prinsip kebersamaan. • Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana dalam tindak pidana tertentu melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. 28

DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE • Misalnya bagi anak pelaku tindak pidana, dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. • Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki dirinya. 29

DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE • Terdapat tiga jenis pelaksanaan deversi, yaitu: 1. Berorientasi kontrol sosial (social control orientation). Dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat; 2. Berorientasi pada social service, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi anak pelaku dan keluarganya; 3. Berorientasi pada restorative justice, yaitu memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak pelaku ini. 30

DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE • Konsep restorative justice diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut victim offender mediation. • Program ini dilaksanakan di negara Canada pada tahun 1970. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. • Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis dikalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi 31 masing-masing pihak.

Dr. Mahmud Mulyadi, SH. , M. Hum 32

Tujuan Pemidanaan dalam RUU-KUHP (Pasal 54 RUU-KUHP) (1) Pemidanaan bertujuan : a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. 33

Tujuan Pemidanaan di dunia Retributif Tujuan Pemidanaan dalam RUU Deterrence Treatment Soc. Defence Restoratif Treatment Deterrence RUU KUHP Menyelesaiakan konflik Memulihkan keseimbangan 34

Menyelesaikan konflik dan Memulihkan Keseimbangan 1. 2. Didasarkan pada pemikiran bahwa dalam masyarakat adat, bahwa delik bukan saja dipandang sebagai perbuatan yang merugikan secara materil pada diri seseorang semata, melainkan juga mengakibatkan kerugian secara magis berupa gangguan keseimbangan alam sehingga masyarakat juga merasa akan terkena pengaruhnya (kerugian) atas gangguan ini. Gangguan keseimbangan ini dalam bahasa Van Vollenhoven merupakan suatu keadaan keseimbangan magis yang terputus yang juga mengakibatkan gangguan ketertiban hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu bila terjadi perbuatan pidana di dalam masyarakat, maka keseimbangan yang terganggu ini harus dikembalikan atau dipulihkan melalui pengenaan reaksi adat; 35

Menyelesaikan konflik dan Memulihkan Keseimbangan 3. Ter Haar mengartikan delik adat sebagai segala sesuatu yang menyebabkan gangguan keseimbangan, segala sesuatu gangguan pada barang materil hak milik kehidupan seseorang atau masyarakat. Orang-orang yang melakukan delik ini harus dikenakan reaksi adat yang jenis serta besarnya reaksi adat ini ditentukan oleh hukum adat yang bersangkutan. Secara umum, reaksi adat ini adalah pebayaran delik dalam bentuk uang atau barang. Dengan dijatuhkannya reaksi adat ini, maka keseimbangan yang terganggu akan dapat dipulihkan. 36

Konsep Komunal dalam Hukum Adat menurut Koesnoe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pandangan hidup adat, yaitu manusia sebagai species ciptaan dalam; Sebagai ciptaan tersendiri, sebagai species adalah dikodratkan hidup dalam kebersamaan dan tidak sendiri; Hidup kebersamaan mengandung arti bahwa setiap orang selaku anggota masyarakat adalah sama; Hidup kerakyatan itu dipertahankan dengan hidup rukun; Hidup rukun itu diselenggarakan dengan hidup atau satu sama lain saling mengabdi sehingga setiap orang adalah abdi dan sekaligus adalah warga (keluarga); Saling mengabdi berarti berani berkorban untuk keseluruhan; Dengan demikian akan dicapai suatu hidup bersama yang 37 tertib dan tentram.

Konsep Komunal dalam Hukum Adat menurut Koesnoe Konsep ini lebih bernilai komunal dari pada individual, yang menekankan rasa kebersamaan dalam masyarakat, sehingga setiap delik yang terjadi di tengah masyarakat dipandang tidak hanya merugikan orang perorang, tetapi juga membawa kerugian pada masyarakat. Reaksi adat yang dikenakan kepada pelaku terutama bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis, yang kemungkinan bila tidak dilakukan maka akan membawa akibat buruk pada kehidupan masyarakat sekitarnya. 38

Contoh Sanksi Adat dalam UU Simbur Cahaya • • Pada delik perzinahan, pelakunya dikenakan hukuman adat berupa “pembasuh dusun atau tepung dusun. ”; Hukuman ini berupa membebankan kewajiban untuk menyembeli seekor kerbau atau seekor kambing yang bertujuan untuk menghapuskan kehinaan atau “sial” di dalam masyarakat akibat terjadinya kejahatan; Sanksi adat ini berfungsi untuk memperkuat masyarakat secara magis karena untuk menyeimbangkan lingkungan alam yang telah ternoda sehingga tidak membawa malapetaka bagi masyarakat lainnya; Pembasuh dusun atau tepung dusun sering juga disebut syukuran cuci dusun, yaitu pelaksanaan persedekahan dusun karena telah terjadinya perzinahan, yaitu dengan menyembelih seekor kerbau atau kambing atau perbuatan lain yang setara nilainya dengan biaya persedekahan itu, sesuai dengan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh kepala desa atau jajaran dan pemangku adat. 39