FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018 Sjamsul

FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018 Sjamsul Ariffin, SKM, M. Epid Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Sistem Kesehatan Nasional PERPRES NO 72 TAHUN 2012

Terbatasnya akses masyarakat terhadap SDM Kesehatan Kinerja SDMK Kompetensi SDMK Distribusi SDMK Gap Produktivitas : Insentif yang layak, Sistem jenjang karier, sistem merit Gap Kompetensi : pelatihan pre-servis dan in-servis, Binwas, tubel, PPDS, fellowship Gap Distribusi : Insentif untuk meningkatkan Retensi di daerah tidak diminati, redistribusi Ketersediaan SDM Akses masyarakat terhadap SDM Kesehatan Gap Jumlah dan Jenis SDMK : Perencanaan dan Investasi yang adekuat CAKUPAN KESEHATAN SEMESTA Kerangka Pemenuhan SDMK dalam Cakupan Kesehatan Semesta

Permasalahan Utama SDM Kesehatan 01 04 Ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan 02 Rendahnya retensi tenaga kesehatan yang tidak hanya terjadi di wilayah DTPK namun juga terjadi pada wilayah lain sesuai karakteristik dan spesifikasi permasalahan yang berbeda antar wilayah 03 Kompetensi tenaga kesehatan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tidak sepenuhnya mampu mengimbangi pesatnya perkembangan standar pelayanan kesehatan nasional, global dan regional ASEAN Kompetensi tenaga kesehatan yang telah berada dalam sistem pelayanan kesehatan membutuhkan peningkatan kompetensi untuk memenuhi persyaratan sesuai Permenkes 5 tahun 2014 tentang panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer

PNS Tetap/ Permanen Strategi Pemenuhan Tenaga Kesehatan di FKTP Pemenuhan Tenaga Kesehatan PPPK Kontrak/Honor swasta/PMA Sementara/ Temporary Kontrak/Honor BLU(D) Pendayagunaan Dokter Spesialis Nusantara Sehat Tim Penugasan Khusus Nusantara Sehat Individu : Pemenuhan Tenaga dibantu Pusat

DASAR KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI SDM KESEHATAN UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan, yang dilakukan melalui sistem informasi dan lintas sektor PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan • Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan Data, Informasi, dan Indikator Kesehatan yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesehatan. Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional • Pengelolaan kesehatan diselenggarakan salah satunya melalui pengelolaan sumber daya kesehatan Permenkes Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi • Data sumber daya manusia kesehatan termasuk dalam data kesehatan prioritas Permenkes Nomor 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015 – 2019 • Pemerintah melakukan standarisasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi kesehatan skala nasional

PERAN SISTEM INFORMASI SDM KESEHATAN PEMBINAAN & PENGAWASAN SDM KESEHATAN PERENCANAAN SDM KESEHATAN DATA & INFORMASI SDM KESEHATAN (SI SDMK) PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN PENGADAAN SDM KESEHATAN

INFORMASI SDM KESEHATAN PENDAY AGUNAA N PENGADAAN Jumlah Sumber daya pengembangan Sumber daya Pemberdayaan Jenis Pemerataan Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi Kewenangan Penyelenggaraan Pemberdayaan PERENCANA AN PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL BERBASIS BUKTI DATA YANG BERKUALITA S

MODEL PEMETAAN DATA SDM KESEHATAN DALAM SISTEM INFORMASI SDM KESEHATAN INPUT PENGELOLA DATA SET BPPSDMK PENDAMPINGAN/VERIFIKASI INFORMASI JUMLAH, JENIS DAN DISTRIBUSI SDMK DI SELURUH INDONESIA PEMUTAKHIRAN DATA SDMK NASIONAL PEMUTAKHIRAN DATA PROVINSI PENGELOLA DATA DINKES KAB/KOTA PENDAMPINGAN/VERIFIKASI PROSES KOMPILASI DATA SDMK PER PROVINSI OUTPUT PEMUTAKHIRAN DATA NASIONAL PENGELOLA DATA DINKES PROV PENDAMPINGAN/VERIFIKASI PROSES PENGOLAHAN DATA SDMK DENGAN DATA PENDUDUK PER PROVINSI INFORMASI RASIO SDMK DENGAN PENDUDUK PER PROVINSI PER JENIS TENAGA KESEHATAN PENGOLAHAN DATA SDMK DENGAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM PPSDMK INFORMASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PPSDMK PELAPORAN/ REGISTRASI PENGELOLA DATA DI FASYANKES www. bppsdmk. kemkes. go. id

KUALIFIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN DATIN DI DAERAH Keterangan Excel Desktop Web Based 1. Komitmen Daerah : a. Dukungan Anggaran Masih mengandalkan APBN (Dekon) Kegiatan Pengelolaan SI SDMK dianggarkan (APBD) + + ++ +++ 3. Pengelolaan Data + (Masih mengandalkan bimbingan Pusat) ++ (Bimbingan Pusat Minimal) +++ (Mampu Membimbing Pengelola Data Kab/Kota) 4. Knowledge SDM Pengelola + ++ +++ (Pengetahuan tentang Sisfo) 5. Interoperabilitas + ++ +++ (Integrasi lintas Program dan Sektor) b. Kebijakan Daerah 2. Tersedia Akses Internet

STRATEGI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SDM Kesehatan • Penguatan SI SDMK di Provinsi/Kab/Kota • Penguatan SI SDMK di fasyankes • Pendanaan Kegiatan Pengelolaan melalui APBN (Dana Dekonsentrasi) • Pendanaan Kegiatan Pengelolaan melalui APBD Data SDM Kesehatan termasuk data prioritas yang harus didukung dengan sumber daya anggaran

CAKUPAN PEMETAAN DATA SDMK TAHUN 2018 Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan, Desember 2018

REKAPITULASI SDM KESEHATAN YANG DIDAYAGUNAKAN DI FASYANKES

Pemenuhan Indikator 1 Program PPSDMK Tahun 2018 Jumlah Puskesmas yang memiliki 5 jenis Tenaga kesehatan

Kondisi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Keadaan SDM Kesehatan Sumber : SI SDM Kesehatan BPPSDMK per 31 Desember 2018 (http: //sisdmk. bppsdmk. kemkes. go. id) Kekurangan 31. 867 nakes Standar Permenkes 75/2014

Pemenuhan Indikator 2 Program PPSDMK Tahun 2018 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang

PROGRESS MIGRASI DATA SDMK KE SISDMK BERBASIS WEB Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan, Maret 2019

Roadmap Pengembangan SI SDMK Aplikasi Implementasi BI - SISDMK • Mobile Self input Uji Coba BI § Transisi Optimalisasi SI SDMK Online § Interoperabilitas SI § Output § Monitoring Elektronik (Absen) Pengembangan BI 2018 2019 2020

TERIMA KASIH www. bppsdmk. kemkes. go. id Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan badanppsdmkes Badan. PPSDMKes 22