FATWAFATWA PRODUK HALAL Manajemen Produk Halal FATWAFATWA MUI

FATWA-FATWA PRODUK HALAL Manajemen Produk Halal

FATWA-FATWA MUI • No. 02/2010 mengenai air daur ulang. • No. 02/MUNAS VI/MUI/2000 mengenai penggunaan organ tubuh, ari-ari, air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan & kosmetika. • No. 11/2009 mengenai hukum alkohol. • Kep-139/MUI/IV/2000 mengenai makan dan budidaya cacing & jangkrik. • Tanggal 12/03/1983 mengenai memakan daging kelinci. • Tanggal 15/06/2002 mengenai kepiting. • No. 03/MUNAS VI/MUI/2000 mengenai kloning. • No. 07/2010 mengenai kopi luwak. • Tanggal 01/06/1980 mengenai makanan & minuman yang bercampur dengan barang haram/najis. • Tanggal 12/11/1984 mengenai memakan & membudidayakan kodok. 2

FATWA-FATWA MUI (2) • No. 01/2010 mengenai penggunaan mikroba & produk mikrobial dalam produk pangan. • 10 Februari 1976 mengenai penyalahgunaan narkotika. • No. 09/2011 mengenai pensucian alat produksi yang terkena najis mutawassithah (najis sedang) dengan selain air. • No. 12/2009 mengenai standar sertifikasi penyembelihan halal. • Tanggal 28 Oktober 1976 mengenai penyembelihan hewan secara mekanis. • Tanggal 08 Oktober 2002 mengenai waksin polio khusus. • Tanggal 20 Desember 2009 mengenai penetapan produk halal. • No. 06/2010 mengenai penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji atau umrah. 3

KETENTUAN UNDANG-UNDANG • UU no 07/1996 mengenai pangan. • UU no 08/1999 mengenai perlindungan konsumen. • UU no 33/2014 mengenai jaminan produk halal. 4

SERTIFIKASI HALAL • Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI. • Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. 5

SERTIFIKASI HALAL (2) • Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. • Sertifikat SJH adalah pernyataan tertulis dari LPPOM MUI bahwa perusahaan pemegang sertifikat halal MUI telah mengimplementasikan SJH sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sertifikat tersebut dapat dikeluarkan setelah melalui proses audit SJH sebanyak dua kali dengan status SJH dinyatakan Baik (Nilai A). 6

Diagram of Halal Certification Procedure 7

PENYUSUNAN MANUAL • Dokumen SJH dalam bentuk Manual SJH memiliki komponen-komponen sebagai berikut: – Document Control: 1. 2. 3. 4. Daftar isi. Lembar pengesahan. Daftar distribusi manual. Daftar revisi dokumen. – Pendahuluan: 1. Informasi dasar perusahaan. 2. Tujuan penerapan. 3. Ruang lingkup penerapan. 8

LAMPIRAN MANUAL 1. Panduan Halal 2. Diagram alir Penetapan titik kritis – Identifikasi titik kritis bahan, bahan hewani, produk microbial, bahan lain (tambang, sintetik), penyimpanan & lini produksi, dan distribusi. 3. 4. 5. 6. SOP tiap bagian. Daftar bahan, titik kritis dan tindakan pencegahannya. Daftar proses produksi, titik kritis dan tindakan pencegahannya. Matriks bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong semua produk yang disertifikasi halal. 7. Formulir audit halal internal. 9

LAMPIRAN MANUAL (2) 8. Format laporan berkala. 9. Format laporan ketidaksesuain. 10. Daftar lembaga sertifikasi halal yang diakui MUI. 11. Notulen pertemuan tindakan manajemen. 12. Surat keputusan pengangkatan auditor halal internal. 13. Formulir administrasi: – – – – Pembelian. Penerimaan bahan oleh QC (kehalalan bahan). Penyimpanan bahan. R & D. Produksi. Penyimpanan produk. Distribusi. 10

IMPLEMENTASI SJH 11

REFERENCES • Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI. 2008. • www. halalmui. org. Diakses pada tanggal 26/11/2018. 12