FASILITAS PPN DAN PPn BM FASILITAS DI BIDANG
FASILITAS PPN DAN PPn BM
FASILITAS DI BIDANG PPN DAN PPn. BM FASILITAS SEBELUM 2001 SEBELUM 1 JANUARI 1995 1. PENANGGUHAN PEMBAY. PPN & PPn. BM ; 2. PENUNDAAN PEMBAY. PPN & PPn. BM ; 3. PPN & PPn. BM DTP ; 4. PPN & PPn. BM DIBAYAR OLEH PEM; 5. PPN & PPn. BM TIDAK DIPUNGUT ; 6. DIBEBASKAN. SEJAK 1 JANUARI 1995 1. PENANGGUHAN PEMBAY. PPN & PPn. BM ; 2. PENUNDAAN PEMBAY. PPN & PPn. BM ; 3. PPN & PPn. BM DTP ; 4. PPN & PPn. BM TIDAK DIPUNGUT ; 5. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK. SEJAK 1 JANUARI 2001 : 1. PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT 2. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK UU NO. 42 TAHUN 2009 SEJAK 1 APRIL 2010 : 1. PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT 2. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
DASAR HUKUM FASILITAS PPN DAN PPn. BM Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KMK. 01/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 855/KMK. 01/1993 Tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK. 01/1995. c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK. 05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK. 04/2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK. 05/1997 Tentang Kawasan Berikat.
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut d. e. f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/KMK. 04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KMK. 04/2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK. 04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dikawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK. 04/2003 tentang Pemasukan barang-barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK. 04/2005. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut g. h. i. j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK. 05/2000 tentang Toko Bebas Bea; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK. 03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK. 03/2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK. 04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK. 04/2005; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK. 04/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun.
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut Tambahan: k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. 011/2008 PPN DTP atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di DN U/ Tahun Anggaran 2009, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ. /2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan PPN yang DTP atas Minyak Goreng Sawit di DN, SE-02/PJ. /2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ. /2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan PPN yang DTP atas Minyak Goreng Sawit di DN.
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. 03/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas. SE-37/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. 03/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas. SE-39/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasan dan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan Bebas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. 03/2009.
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK. 011/2008 tentang PPN DTP atas Impor dan atau/Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-3/PJ. /2008 tanggal 08 Februari 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan PPN yang DTP atas Impor dan atau/Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu, SE-6/PJ. /2009 tanggal 8 Februari 2008 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-3/PJ. /2008 tanggal 08 Februari 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan PPN yang DTP atas Impor dan atau/Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu. n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK. 011/2007 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK. 011/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi. o. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK. 010/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK. 04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya.
Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM a. b. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK. 03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. (pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK. 04/2001 tentang Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK. 03/2002 dinyatakan tidak berlaku). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK. 03/2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK. 03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM c. Vienna Convention Tahun 1961 dan Tahun 1963 jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK. 01/1998 yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ. 52/1998 tentang Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan-badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya. Tambahan: d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan PPN a/ Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri, SE-47/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan PPN a/ Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri.
TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU Tindak Lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK. 04/2001 dan perubahannya, yaitu : l KEP-48/PJ/2001 jo. l KEP-102/PJ/2002 jo. l KEP-233/PJ/2003
TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS Tindak Lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK. 03/2001 dan Perubahannya, yaitu: l KEP - 294/PJ. /2001 jo. l KEP - 362/PJ. /2002 jo. l KEP - 234/PJ. /2003
FASILITAS PPN/PPn. BM Ps. 16 B ayat (1) FASILITAS SEJAK 2001 PP PAJAK TERUTANG TDK DIPUNGUT DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK 1. Kegiatan di kawasan/tempat tertentu di dlm daerah Pabean 2. Penyer. BKP Berwujud /JKP tertentu 3. Impor BKP tertentu 4. Pemanfaatan BKP tdk berwujud atau JKP tertentu dari luar, di dlm Daerah Pabean
PENJELASAN PASAL 16 B AYAT (1) Kemudahan perpajakan yang diatur dalam Pasal ini diberikan terbatas untuk:
PENJELASAN PASAL 16 B AYAT (1) g. mendorong pembangunan tempat ibadah; h. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana; i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara; j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak; k. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri; l. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk; m. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;
Ps. 16 B ay (2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan. FP di-cap : PPN Tidak Dipungut sesuai di Kwsn/tmp tertentu FP PKP A (INDUSTRI BENANG) BENANG DPIL FP PKP B (INDUSTRI TEKSTIL) TEKSTIL DPIL PPN PM DPT DIKREDITKAN PPN TDP PDKB (INDUSTRI GARMEN)
Ps. 16 B ay (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan. FP PKP A (PERCETAKAN) BR CETAKAN Bk. PELAJ. / KITAB SUCI FP di-cap : PPN Dibebaskan sesuai PP No. 146/2000 s. t. d. PP No. 38/2003 PKP B (PENERBIT) BUKU PELA JARAN/KITAB SUCI PPN = Nihil PPN PM TIDAK DAPAT DIKREDITKANKAN PEMBELI
Ps. 16 B ay (3) UU PPN 1984 FP di-cap : PPN Dibebaskan sesuai PP No. 12/2001 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No. 31/2007 SURAT KETERANGAN BEBAS PPN Nomor : . ………………. Tanggal : ………………. . FP PKP A (PEMASOK BKP) DPIL KOMPONEN MESIN & BKP TERKAIT PPN FP PKP B (INDUSTRI MESIN) DPIL PM TIDAK DAPAT DIKREDITKANKAN MESIN PPN = Nihil PDKB
KAWASAN BERIKAT Tempat Penimbunan Berikat Suatu bangunan mengolah menimbun PP 33/1996 s. t. d PP 43/1997 dan KMK 291/KMK. 05/1997 s. t. d PMK 101/PMK. 04/2005 Tempat/kawasan dg batas tertentu memamerkan menyediakan Barang untuk Dijual Perlakuan Khusus Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan KB Entreport u/ Tujuan Pameran Pergudangan Berikat Toko Bebas Bea
PP 33/1996 s. t. d. t. PP 43/1997 dan KMK 291/KMK. 05/1997 Jo. PMK 101/PMK. 04/2005 KAWASAN BERIKAT Kawasan Berikat (Kepmenkeu No. 291/KMK. 05/1997, 26 Juni 97) Mulai berlaku 1 April 1997 Suatu bangunan Pengolahan Ranc. bangun Perekayasaan Penyortiran Tempat/kawasan dg batas tertentu Pem. Awal/Akhir Pengepakan Barang dan bahan asal impor atau dari Daerah Pabean Ind. Lainnya (DPIL) Hasilnya terutama utk ekspor PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) PT Koperasi (BH) Yayasan Memiliki, menguasai, mengelola & menyediakan sarana, prasarana guna keperluan pihak lain di KB Pergud. / Penimb.
Entreport untuk Tujuan Pameran PP 33/1996 s. t. d PP 43/1997 dan PMK 101/PMK. 04/2005 s. t. d KMK 291/KMK. 05/1997 suatu bangunan atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilaksanakan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri impor atau barang industri dalam Daerah Pabean yang penyelenggaraannya bersifat internasional
PP 33/1996 s. t. d. t. PP 43/1997 dan PMK 101/PMK. 04/2005 Jo. KMK 291/KMK. 05/1997 KAWASAN BERIKAT Gudang Berikat Suatu bangunan Penimbunan Pengemasan Penyortiran Pengepakan Tempat dg batas tertentu pmberian merek/label Pemotongan rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor Tujuan DPIL Re-ekspor KB Kegiatan Lainnya
Toko Bebas Bea Bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal Daerah Pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak PP 33/1996 s. t. d PP 43/1997 dan KMK 291/KMK. 05/1997 s. t. d PMK 101/PMK. 04/2005
PP 33/1996 s. t. d PP 43/1997 dan KMK 291/KMK. 05/1997 s. t. d PMK 101/PMK. 04/2005 Penyelenggara Perseroan Terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum, atau yayasan, yang memiliki, menguasai, mengelola, dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di Tempat Penimbunan Berikat yang diselenggarakannya berdasarkan izin untuk menyelenggarakan Tempat Penimbunan Berikat.
Pengusaha Perseroan Terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha di Tempat Penimbunan Berikat PP 33/1996 s. t. d PP 43/1997 dan KMK 291/KMK. 05/1997 s. t. d PMK 101/PMK. 04/2005
PERLAKUAN PPN DI KAWASAN BERIKAT ( KEPMENKEU No. 291/KMK. 05/1997, 26 Juni 1997 jo PERMENKEU No. 101/PMK. 04/2005, 19 Oktober 2005 ) PAJAK HRS DIBAYAR Mak. , minuman & BKP yg tdk berhub langsung dg kegiatan menghasilkan komoditi ekspor. KAWA SAN BERIKAT Produk PDKB untuk diolah PRODUK PPN 0% PPN, PPn. BM & PPh Ps. 22 Tidak Dipungut PRODUK PPN 0% LUAR DAERAH PABEAN PDKB “A” Produk PDKB untuk diolah 1. Br. Modal/peral. / peral. perkantoran (PKB&PDKB) 2. Br. Modal & Peral. pabrik (PDKB) 3. Br. /Bh. Utk diolah (PDKB) PDKB “B” DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA (DPIL) BKP Orang yg memperoleh fasilitas pembebasan pajak dlm rangka impor. 1. BKP utk diolah 2. Alat pengemas PKP PRODUK PPN, PPn. BM, PPh Ps. 22 DIPUNGUT Br. /Bh. /Peminjaman Mesin & peralatan pabrik SUB KONTR. Produk & pengembalian mesin & peralatan pabrik
PPN ATAS PROYEK MILIK PEMERINTAH YG DANANYA AID BERASAL DARI PROJECT BANTUAN LUAR NEGERI IMPOR BKP TDK BERWUJ. JKP BKP/JKP PPN PM YANG DAPAT DIKREDITKAN BANTUAN LN FP FP SUB : KONTRAKTOR KONSULTAN PEMASOK PPN & PPn. BM TDK DIPUNGUT KONTRAKTOR UTAMA BKP/JKP FP dibubuhi cap : PPN & PPn. BM TDK DIPUNGUT SESUAI PP NO. 42 TAHUN 1995 PEMERINTAH DASAR HUKUM & JUKLAK PP No. 42/1995 jo. PP 25/2001; Kepmenkeu No. 239/KMK. 04/1995 Jo. Kepmenkeu No. 486/KMK. 04/2000; SE-19/PJ. 53/1996, 4 - 6 - 1996 (SERI PPN 34 -95)
KEMUDAHAN IMPOR UNTUK TUJUAN EKSPOR ( KITE) (KEPMENKEU No. 580/KMK. 04/2003, 31 Desember 2003) Jo. KEPMENKEU No. 111/PMK. 010/2006, 24 November 2006 PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT PRODUK BKP/ BAHAN PT A PT B Diolah BKP/ BAHAN Dirakit Dipasang pd BKP lain PRODUK UTK DIOLAH KB
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPn. BM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor
Pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn. BM) Tidak Dipungut Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPn. BM atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, sepanjang atas impor barang dan/atau bahan tersebut dibebaskan dari pengenaan BM
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/KMK. 04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KMK. 04/2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK. 04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dikawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
Ketentuan Perpajakannya Kepada PDKB di dalam wilayah KAPET dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas : a. impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB; b. impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB; c. pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia sebut selanjutnya untuk Lainnya, lanjut; d. pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut; e. pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke Perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak; f. penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal; g. peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal.
Ketentuan Perpajakannya Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai PKB di dalam wilayah KAPET dapat diberikan fasilitas berupa PPN dan PPn. BM tidak dipungut atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB yang bersangkutan.
Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK. 04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK. 04/2005.
Ketentuan Perpajakan Pemasukan 1. Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke TPB diberikan penangguhan Bea Masuk (BM), pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI. 2. Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari DPIL ke TPB tidak dipungut PPN dan PPn BM. 3. Pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dari DPIL ke TPB diberikan pembebasan cukai. 4. Pemasukan barang dari TPB diluar BBK ke TPB tidak dipungut PPN dan PPn. BM. 5. Pemasukan barang dalam rangka sub kontrak dari PDKB, PDKB selain di BBK atau dari DPIL ke PDKB tidak dipungut PPN dan PPn BM.
an Ketentuan Perpajakan – (1) Pengeluaran 1. 2. 3. 4. aran 5. penangguhan Bea Masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI. dan PPn BM. dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali terhadap barang-barang yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan BM dan PDRI. kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI. ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI.
Ketentuan Perpajakan – (2) Pengeluaran 6. 7. 8. Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke DPIL dipungut PPN, PPn BM dan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang merupakan : a. barang hasil olahan dari PDKB ke DPIL yang seluruh bahan bakunya berasal DPIL; b. barang selain hasil olahan asal DPIL; c. bakunya berasal dari DPIL. Barang asal DPIL yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan kembali ke DPIL, dipungut BM dan PDRI atas komponen/sparepart yang berasal dari LDP yang dipasang pada barang tersebut. Barang asal DPIL yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan kembali ke DPIL dipungut PPN atas komponen/spare part yang berasal dari DPIL yang dipasang pada barang tersebut.
Ketentuan Perpajakan – (3) Pengeluaran 9. Barang asal LDP yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan ke DPIL, dipungut BM dan PDRI. 10. Barang asal LDP yang direparasi/direkondisi di PDKB dengan menggunakan komponen/spare part asal DPIL yang dikeluarkan ke DPIL, dipungut PPN atas komponen/spare part yang berasal dari DPIL yang dipasang pada barang tersebut. 12. Pengeluaran barang asal DPIL yang tidak diproses lebih lanjut, kemudian dikembalikan (reject) dari PDKB ke DPl. L tidak dipungut PPN sepanjang pengirim dan penerima barang di DPIL adalah perusahaan pemilik yang sama.
FASILITAS PPN DIBEBASKAN Dibebaskan Dari penge. Naan ppn PERATURAN PEMERINTAH No. 146/2000 jo PERATURAN PEMERINTAH No. 38/2003 Impor/penyerahan BKP Tertentu dan penyerahan JKP tertentu Impor/penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis PERATURAN PEMERINTAH No. 12/2001 jo PERATURAN PEMERINTAH No. 31/2007
Ps. 1 PP No. 146/2000 jo PP No. 38/2003 DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK IMPOR BEBAS PPN (PP No. 146/2000 ) IMPOR 1. SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUT. DI AIR, BWH AIR, UDARA, DARAT, KEND. LAPIS BAJA, PATROLI, DAN ANGK. KHUSUS LAINNYA SERTA SUKU CAD. YG. DIIMPOR OLEH DEPHAN, TNI, POLRI/PIHAK LAIN YG DITUNJ. 2. KOMPONEN ATAU BAHAN YANG BLM DIBUAT DI DLM NEGERI YG. DIIMPOR OLEH PT PINDAD YG DIGUNAKAN DLM PEMBUATAN SENJATA & AMUNISI UTK DEPHAN TNI/POLRI 1. K. A & SK CAD. & PERAL. UTK PERBAIKAN/PEMEL & PRASRANA YG DIIMPOR OLEH PT KAI 2. KOMPONEN/BAHAN YG DIIMP. OLEH PIHAK YG DITUNJ. OLEH PT KAI YG DIGUNAKAN UTK PEMBUATAN K. A, SK CD PERAL. UTK PERBAIK-/PEMEL SERTA PRA SARANA YG AKAN DIGUNAKAN PT KAI PERAL. BERIKUT SK CAD. YG DIGUNAKAN OLEH DEPHAN/TNI UTK PENYEDIAAN DATA BATAS PHOTO UDARA WIL. NEG. RI YG AKAN DILAKUKAN UTK MENDUKUNG HANAS, YG. DIIMPOR OLEH DEPHAN, TNI, ATAU PIHAK LAIN YG DITUNJUK 1. KAPAL LAUT, KAPAL ANGK. SUNGAI, DANAU, ANGKUT. PENYEBER. SUNGAI, KPL PANDU TUNDA, PENANGKAPAN IKAN, TONGKANG. 2. SUKU CAD. & ALAT KESELAMAT. PELAY. / YG DIIMPOR & DIGUNAKAN OLEH PERUS. : a. PELAYARAN NIAGA NASIONAL b. PENANGKAPAN IKAN NAS. c. PENYELENGGARA JASA KEPELAB. NAS. d. PENYELENGGARA JASA ANGK. SUNGAI, DANAU, & PENYEBER. NASIONAL. 1. PESAW. UDARA & SK. CAD. & ALAT KESELAMATAN. PENERBANGAN/MANUSIA 2. PERAL. UTK PERBAIKAN/PEMELIHAR. MELALUI YG DIIMPOR & DIGUNAKAN OLEH PERUS. ANGK. UD. NIAGA NAS. 3. SUKU CAD. SERTA PERAL. PERBAIKAN/ PEMEL. PESAW. UDARA YG DIIMPOR OLEH PIHAK YG DITUNJUK OLEH PERUSAHAAN ANGK. UDARA NIAGA NAS. VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PIN BUKU PELAJ. UMUM/ AGAMA & KITAB SUCI
Ps. 2 PP No. 146/2000 jo PP No. 38/2003 DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PENYERAHAN 1. K. A & SK CAD. SERTA PERAL. UTK PERBAIKAN/PEMEL. & PRASARANA YG DISESERAH. KPD & DIGUNAKAN OLEH PT KAI 2. KOMPONEN/BAH. YG DISERAHKAN PIHAK YG DITUNJ. OLEH PT KAI YG DIGUNAKAN UTK PEMBUATAN KA, SK CD PEM BUATAN K. A, SK CADANG, PERAL. UTK PERBAIK. /PEMELIAHARAAN SERTA PRASARANA YG AKAN DIGUNAKAN PT KAI SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGK. DI AIR, BWH AIR, UDARA, DARAT, KEND. LAP. BAJA, PATROLI & ANGKUT. KHUSUS LAINNYA, DAN SK CD YG DISERAHKAN KPD DEPHAN, TNI, POLRI, & KOMPONEN/BH YG DIPERLUKAN DLM PEMBU ATAN SENJATA & AMUNISI OLEH PT PINDAD UTK KEPERLUAN DEPHAN, TNI ATAU POLRI VAKSIN POLIO DLM RANGKA PIN BUKU PELAJ. UMUM/AGAMA, KITAB SUCI 1. KAP. LAUT, KAP. ANGKUT. SUNGAI, DANAU, ANGKUT. PENYEB. SUNGAI, KPL PANDU, TUNDA, PENANGKAP IKAN, TONGKANG. 2. SK CAD. SERTA ALAT KESELAM. PELAY. /MANUSIA YG DISERAHKAN KPD & DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN : a. PELAYARAN NIAGA NASIONAL b. PENANGKAPAN IKAN NASIONAL c. PENYELENGG. KEPELABUHANAN NAS. d. PENYELENGG. JASA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, & PENYEBERANGAN NASIONAL PERAL. BERIKUT SK CAD. YG. DIGUNAKAN OLEH DEPHAN/TNI UTK PENYEDIAAN DATA BATAS & PHOTO UDARA WIL. NEG. RI YG AKAN DILAKUKAN UTK PERTAHAN. NAS. YG DISERAHKAN KPD DEP. HAN, TNI ATAU PIHAK LAIN YG DITUNJUK 1. PESAW. UDARA & SK. CAD. SERTA ALAT KESELAM. PENERB. /KESELAM. MANUSIA 2. PERAL. UTK PERBAIKAN/PEMELIH. YG DISERAHKAN KPD & DIGUNAKAN OLEH PERUS. ANGKUTAN. UDARA NIAGA NAS. 3. SK CAD. & PERAL. UT. PERBAIKAN/PEMELIHAR. PSW. UDARA YG DIPEROLEH PIHAK YG DITUNJ. OLEH PERUS. ANGK. UDR NIAGA NAS. YG DIBERIKAN DLM RANGKA PEMELIHAR. JASA PERAW. /REPAR. PSW UDARA KPD. PERUS. ANGK. UD. NIAGA NAS. PPN-BEBAS. 03. 1 UNTUNG SUKARDJI-03 RUMAH SDH, RSS, RUSUN SDH, PONDOK BORO, ASRAMA MAH. & PELAJ. SERTA PERUM LAINNYA YG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU STL MENDEDENGAR PERTIMBANGAN MEN. PERUM.
Ps. 3 PP No. 146/2000 jo PP No. 38/2003 DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PENYERAHAN JASA PEMBOR. BANGUNAN : 1. RMH SEDERHANA, RSS, RUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASIS. & PELAJ. , SERTA PERUM. LAINNYA YG BATASANNYA DITETAP KAN OLEH MENKEU SETELAH MENDEPERTIMB. MENTERI PERUMAHAN 2. SEMATA-MATA UTK KEPERLUAN TEMPAT IBADAH JASA SEHUB. DG. PENYEDIAAN DATA BATAS & PHOTO UDARA WIL. NEG. RI UTK MENDUKUNG PERTAH. NASIONAL KEPADA DEPHAN ATAU TNI JASA PERSEWAAN RUSUN SEDERHANA, RMH SEDERHANA, DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA. JASA : 1. PERSEWAAN KAPAL 2. KEPELABUHANAN MELIPUTI JASA TUNDA, PANDU, TAMBAT, DAN LABUH 3. PERAWATAN/REPARASI (DOCKING) KAPAL KEPADA PERUSAHAAN : a. ANGKUTAN LAUT NASIONAL b. PENANGKAPAN IKAN NASIONAL c. PENYELENGG. JASA KEPELAB. NAS. d. PENYELENGG. JASA ANGKUT. SUNGAI, DANAU, PENYEBER. NAS. JASA ; 1. PERSEWAAN PESAWAT UDARA 2. PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA KPD PERUSAH. ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API KEPADA PT KAI
PERKEMBANGAN FASILITAS BEBAS PPN EKS PP NOMOR 12/2001 PP No. 12/2001 SEJAK 1 JANUARI 2001 1. IMPOR/PENYERAHAN : a. BR. MODAL BERUPA MESIN & PERAL PABRIK YG SECARA LANGSUNG DIPERLUKAN DLM PROSES MENGHASILKAN BKP, OLEH/KPD PKP YBS. b. IMPOR/PENYER. BH BAKU/MAKANAN TERNAK, UNGGAS, DAN IKAN. c. BIBIT/BENIH BR. PERTANIAN, PERKEB. PERHUT. , PETERN. , PERIKANAN PENANGKARAN d. Bh. BAKU PERAK e. Bh. BAKU PEMBUATAN UANG KERTAS/LOGAM RUPIAH OLEH/KPD. BI DAN ATAU PERURI 2. PENYERAH. DI DLM DAER. PABEAN : a. BR HASIL PERTANIAN YG DILAKUKAN OLEH PETANI/KLMP. PETANI b. AIR BERSIH YG DIALIRKAN MELALUI PIPA OLEH PAM BR MODAL BEBAS PPN c. LISTRIK, KECUALI UTK PERUM. DG DAYA >6600 WATT. PP No. 12/2001 jo PP No. 43/2002 SEJAK 1 AGUSTUS 2002 1. IMPOR/PENYERAHAN : a. Dihapus b. IMPOR/PENYER. BH BAKU/MAKANAN TERNAK, UNGGAS & IKAN, c. BIBIT/BENIH BR. PERTANIAN, PERHUT. , PETERN. PERIK. , PENANG. d. Dihapus e. Dihapus 2. PENYERAHAN DI DLM DAERAH PABEAN : a. BR HASIL PERTANIAN YG DILAKUKAN OLEH PETANI/KELOMPOK PETANI; b. AIR BERSIH YG DIALIRKAN MELALUI PIPA OLEH PAM c. LISTRIK, KECUALI UTK PERUMAH. DG DAYA >6600 WATT. PP No. 12/2001 jo PP No. 43/2002 jo PP No. 46/2003 SEJAK 13 AGUSTUS 2003 1. IMPOR/PENYERAHAN : a. BR. MODAL BERUPA MESIN & PERAL. . PABRIK YG SECARA LANGSUNG DIPERLUKAN DLM PROSES MENGHASILKAN BKP, OLEH/KPD PKP YBS. b. IMPOR/PENYER. BH BAKU/MAKANAN TERNAK, UNGGAS, DAN IKAN. c. BIBIT/BENIH BR. PERTANIAN, PERKEB. PERHUT. , PETERN. , PERIKANAN , PENANGKARAN d. Dihapus e. Dihapus 2. PENYERAHAN DI DLM DAERAH PABEAN a. BR HASIL PERTANIAN YG DILAKUKAN OLEH PETANI/KELOMP. PETANI b. AIR BERSIH YG DIALIRKAN MELALUI PIPA OLEH PAM c. LISTRIK, KECUALI UTK PERUMAHAN DG DAYA >6600 WATT.
PERKEMBANGAN FASILITAS BEBAS PPN EKS PP NOMOR 12/2001 Perubahan ke-3 mulai 1/1/2007 PP No. 12/2001 jo PP No. 7/2007 1. IMPOR/PENYERAHAN : a. BR. MODAL BERUPA MESIN & PERAL. PABRIK YG SECARA LANGSUNG DIPERLUKAN DLM PROSES MENGHASILKAN BKP, OLEH/ KEPADA PKP YBS. b. BH BAKU/MAKANAN TERNAK, UNGGAS, DAN IKAN. c. BARANG HASIL PERTANIAN d. BIBIT/BENIH BR. PERTANIAN, PERKEB. , PERHUT. , PETERN. , PERIKANAN, PENANGKARAN 2. PENYERAH. DI DLM DAER. PABEAN : a. AIR BERSIH YG DIALIRKAN MELALUI PIPA OLEH PAM b. LISTRIK, KECUALI UTK PERUMAHAN. DE NGAN DAYA >6600 WATT. BR MODAL BEBAS PPN Perubahan ke-4 mulai 31 Mei 2007 PP No. 12/2001 jo PP No. 31/2007 1. IMPOR/PENYERAHAN : a. BR. MODAL BERUPA MESIN & PERAL. PABRIK YG SECARA LANGSUNG DIPERLUKAN DLM PROSES MENGHASILKAN BKP, OLEH/ KEPADA PKP YBS. b. BH BAKU/MAKANAN TERNAK, UNGGAS, DAN IKAN. c. BARANG HASIL PERTANIAN d. BIBIT/BENIH BR. PERTANIAN, PERKEB. , PERHUT. , PETERN. , PERIKANAN, PENANGKARAN 2. PENYERAH. DI DLM DAER. PABEAN : a. AIR BERSIH YG DIALIRKAN MELALUI PIPA OLEH PAM b. LISTRIK, KECUALI UTK PERUMAHAN. DE NGAN DAYA >6600 WATT. c. RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK ( RUSUNAMI )
RUSUNAMI (Rumah Susun Sederhana Milik) Ps 1 angka 4 PP No. 12/2001 jo PP No. 31/2007 Bangunan bertingkat yg dibangun dlm suatu lingkungan yg dipergunakan sbg tempat hunian dilengkapi kamar mandi/WC & dapur, baik bersatu dgn unit hunian maupun terpisah dg penggunaan komunal, yg perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tdk bersubsidi, yang memenuhi ketentuan : Luas > 21 m 2 & tdk > 36 m 2 Harga Jual tdk > Rp 144 juta BEBAS PPN/PP No. 12/2001 UNTUNG SUKARDJI - 07 Pembangunannya mengacu pd PERMEN PU Mrpkan unit hunian pertama yg dimiliki, digunakan sendiri sbg tempat tinggal & tdk dipindahtangankan dlm jangka waktu 5 th sejak dimiliki Utk or. Pribadi dg penghasilan tdk >Rp 4. 500. 000/bln dan telah memiliki NPWP
Dibebaskan dari Pengenaan PPN & PPn. BM PPN KORP DIPLOMATIK ( Kep. Menkeu No. 25/KMK. 01/1998, 27/1/1998 ) Asas Timbal Balik Perwakilan Negara Asing Atas rekomendasi Deplu/Sekab Badan Internasional di Indonesia yg memperoleh kekebalan diplomatik serta Pejabat/tenaga ahlinya KPP BADORA SURAT PEMBEBASAN PPN/PPn. BM Dlm hal terlanjur dipungut dapat dimintakan restitusi SE-10/PJ. 52/1998 18 Mei 1998 Restitusi mengacu pd surat DIRJEN PAJAK kpd KPP BADORA No. S-2678/PJ. 55/1993, 13/10/1993
Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas (kpbpb) (UU Nomor 1/2000 jo UU No. 36/2000) Ps. 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2000 jo UU No. 36 Tahun 2000 KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. Ps. 1 angka 2 UU No. 1 Tahun 2000 jo UU No. 36 Tahun 2000 Pelabuhan adalah pelabuhan laut dan bandar udara.
PEMBENTUKAN KPBPB (UU No. 1/2000 jo UU No. 36/2000) PERATURAN PEMERINTAH PEMBENTUKAN KPBPB (Ps. 4) Batas-batas daratan maupun perairan KPBPB (Ps. 2) Jenis kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi (Ps. 3)
PRESIDEN MEMBENTUK DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (DKPBPB) MEMBENTUK BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (BPKPBPB) * Ketua & Anggota ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur bersama-sama DPRD * Masa kerja Ketua & Anggota Dewan selama 5 (lima) th, dapat diangkat kembali utk satu masa jabatan. * Kepala & anggota Badan Pe ngusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan. * Masa kerja Kepala & Anggota BP 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali utk satu masa jabatan. * BP bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.
Barang-barang yg terkena larangan, dilarang dimasukkan ke dlm Kawasan Perdag. Bebas & Pel. Bebas LALU-LINTAS BARANG DARI & KE KAWASAN PERDAG. BEBAS & PELABUHAN BEBAS (Ps. 11 UU No. 36/2000) Pemasukan & pengeluaran barang ke/dari Kawasan Perdag. Bebas & Pelab. Bebas hanya dpt dilakukan oleh pengusaha yang memperoleh izin dari Badan Pengusahaan, & hanya berhub. dg. kegiatan usaha. Pemasukan & pengeluaran barang ke/dari Kawasan Perdag. Bebas & Pelab. Bebas melalui Pelabuhan & bandara yg ditunjuk & dibawah pengawasan pabean diberi pembebasan BM, PPN/PPn. BM, dan Cukai. Pemasukan & pengeluaran barang ke/dari Kawasan Perdag. Bebas & Pelab. Bebas ke Daerah Pabean berlaku tata laksana kepabeanan impor/ekspor & cukai. Pemasukan barang konsumsi yg jenis & jumlahnya Ditetapkan oleh Badan Pengusahaan dari luar Dar. Pab utk kebut. Penduduk di Kawasan Perdag Bebas & Pelab. Bebas ke Daerah Pabean dibebaskan dari BM, PPN, PPn. BM, dan Cukai.
Sabang UU No. 37 Tahun 2000 Batam PP No. 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan bebas & pelabuhan bebas Bintan PP No. 47 Tahun 2007 Karimun PP No. 38 Tahun 2007
- Slides: 52