FASILITAS KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI Direktorat Fasilitas Kepabeanan

FASILITAS KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI Direktorat Fasilitas Kepabeanan, 2012 ®

PENDAHULUAN BANYAK PERUSAHAAN INDUSTRI YANG BELUM MENGETAHUI BERBAGAI FASILITAS FISKAL (KHUSUSNYA FASILITAS BM) YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH BANYAK PERUSAHAAN MENGANGGAP BAHWA FASILITAS KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI HANYALAH KB PADA SAAT KETENTUAN KB DIUBAH BANYAK YANG MENGALAMI KENDALA PERLU ADANYA SOSIALISASI KEPADA PERUSAHAAN INDUSTRI MENGENAI FASILITAS FISKAL (KHUSUSNYA BM) APA SAJA YANG DAPAT DIPEROLEH BESERTA SYARAT UTAMANYA

FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI 1. PASAL 13 UU KEPABEANAN • BM dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap barang impor yang dikenakan tarif BM berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional Skema Free Trade Agreement 2. PASAL 25 UU KEPABEANAN • Pembebasan BM diberikan atas impor barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI 3. PASAL 26 UU KEPABEANAN • Pembebasan atau keringanan BM dapat diberikan atas impor: • barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; • mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; • barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu; • bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan; • barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau

FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI 4. PASAL 27 UU KEPABEANAN • Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian BM yang telah dibayar atas impor barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dan 26 KITE PENGEMBALIAN 5. PASAL 44 UU KEPABEANAN • Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai KB

FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI 6. BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP) • Fasilitas BMDTP diberikan atas impor barang/bahan untuk industri sektor tertentu 7. FASILITAS KEPADA INDUSTRI PERTAMBANGAN • Pembebasan/keringanan BM

1. FREE TRADE AGREEMENT

DEFINISI Perdagangan bebas (Free Trade Agreement) adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS), tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

STRUKTUR AGREEMENT FRAMEWORK AGREEMENT TRADE IN GOODS TARIFF PENGHAPUSAN / PENURUNAN ROO TRADE IN SERVICE S TRADE IN INVESTMEN T LAIN-LAIN OCP PRINSIPNYA ATAS IMPORTASI DENGAN NEGARA YANG TEAH MENJALIN KERJASAMA DAPAT DILAKUKAN PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF (PEMBERIAN TARIF KHUSUS) KETERANGAN : ROO = RULES OF ORIGIN OCP = OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE (Tata cara penerbitan CO)

BERBAGAI FTA DI INDONESIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ASEAN-FREE TRADE AGREEMENT (AFTA) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) ASEAN-JEPANG COOPERATION ON ECONOMIC PARTNERSHIP (AJCEP) ASEAN-AUSTRALIA-NEWZEALAND-FREE TRADE AREA (AANZFTA) ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA) INDONESIA-JEPANG ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

FTA YANG SUDAH BERLAKU DI INDONESIA JENIS FTA ATIGA (ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT) AK-FTA (ASEAN KOREA - FREE TRADE AGREEMENT) AC-FTA (ASEAN CHINA - FREE TRADE AGREEMENT) IJ-EPA (INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) KETERANGAN BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG DILENGKAPI DENGAN FORM D BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA KOREA YANG DILENGKAPI FORM AK BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA CHINA YANG DILENGKAPI FORM E BM ATAS BARANG IMPOR DARI NEGARA JEPANG YANG DILENGKAPI FORM JIEPA

FTA YANG AKAN BERLAKU DI INDONESIA JENIS FTA KETERANGAN ASEAN – ANZ AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEANAUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (Ratification Process) ASEAN – INDIA FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATIONS ASEAN – JAPAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG JAPAN AND MEMBER STATES OF ASEAN (Negotiation) INDONESIA – PAKISTAN PREFERENTIAL TARIFF AGREEMENT (Negotioation)

FTA YANG AKAN BERLAKU DI INDONESIA JENIS FTA KETERANGAN FTAAPEC 2004 ABAC INITIATIVE AND 2008 STUDY ON IDENTIFYING CONVERGENCES AND DIVERGENCES IN APEC’S RTAS/FTAS (Discussion) INDONESIA – INDIA COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AGREEMENT (Study) INDONESIA – TUNISIA FREE TRADE AGREEMENT (Study) INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

2. PEMBEBASAN/KERINGANAN BM

PEMBEBASAN /KERINGANAN BM UNTUK INDUSTRI PEMBEBASAN/KERINGANAN BM DAPAT DIBERIKAN ATAS IMPOR : 1. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara (PMK 107) 2. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (PMK 176/PMK. 011/2009); 3. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri (PMK 176/PMK. 011/2009 dan PMK 154/PMK. 011/2008 jo 128/PMK. 011/2009) 4. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu (PMK 176/PMK. 011/2009); 5. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan (PMK 105/PMK. 04/2007);

SKEMA PEMBERIAN FASILITAS Ø UNTUK BARANG & BAHAN YG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA INDUSTRI TERTENTU MENTERI KEUANGAN MELALUI DIRJEN BEA & CUKAI DOKUMEN YANG DIAJUKAN: A. PERMOHONAN DARI INDUSTRI TERTENTU; B. KONTRAK JUAL BELI; C. FOTOCOPY IZIN USAHA; D. FOTOCOPY KEPUTUSAN PENETAPAN SBG INDUSTRI TERTENTU; E. FOTOCOPI NIK; F. FOTOCOPY API/APIT; G. RENCANA IMPOR BARANG (RIB). DIRJEN BEA & CUKAI

PEMBEBASAN /KERINGANAN BM UNTUK INDUSTRI PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL (PMK Nomor 176/PMK. 011/2009 ) 1. SUBYEK PENERIMA a) Industri yang menghasilkan barang; dan/atau b) Industri yang menghasilkan jasa 2. DIBERIKAN DENGAN SYARAT a) Belum diproduksi di dalam negeri; b) Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau c) Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. 3. PERMOHONAN DIAJUKAN KE KEPALA BKPM

3. PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN TUJUAN EKSPOR (KITE)

DASAR HUKUM PEMBEBASAN BM : 1. Pasal 26 ayat (1) huruf k UU Kepabeanan Pembebasan atau keringanan BM dapat diberikan atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. 2. PMK Nomor 254/PMK. 04/2011 tentang Pembebasan BM Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor PENGEMBALIAN BM : 1. diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 2. PMK Nomor 253/PMK. 04/2011 tentang Pengembalian BM Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor

PRINSIP PEMBERIAN FASILITAS PENGEMBALIAN BAHAN BAKU IMPOR MEMBAYAR BM DENGAN AKUN KHUSUS PERMOHONAN PENGEMBALIAN BM DI PROSES DI PERUSH YBS EKSPOR SESUAI BM DIKEMBALIKAN TIDAK SESUAI BM TIDAK DIKEMBALIKAN DPT DI SUBKONTRAKAN

PRINSIP PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BAHAN BAKU IMPOR BM BEBAS DENGAN MENARUH JAMINAN LAPORAN PERTANGGJAWABAN DI PROSES DI PERUSH YBS EKSPOR SESUAI JAMINAN DIKEMBALIKAN TIDAK SESUAI JAMINAN DICARKAN DIKENAKAN DENDA DPT DI SUBKONTRAKAN

POKOK-POKOK ATURAN 1 Pertanggung jawaban yang diakui HANYA UNTUK EKSPOR (jual ke KB/pemusnahan scrap/jual lokal bukan lagi bentuk pertanggungjawaban) 2 BM yg diberikan pembebasan/yang dikembalikan hanya sebatas bahan baku yang BENAR-BENAR TELAH DIEKSPOR 3 Diberikan kepada perush yang mendapat NIPER diterbitkan oleh Kanwil yg mengawasi pabrik dan hanya diberikan kepada perusahaan yang benar -benar mempunyai past performance bagus 4 Wajib melampirkan konversi pemakaian bahan baku. Dalam hal diperlukan DJBC dapat meminta pengesahan konversi dari instansi atau lembaga profesional

POKOK-POKOK ATURAN 5 Pengolahan wajib dilakukan sendiri. Subkontrak hanya diperbolehkan untuk sebagian kegiatan pengolahan dan bukan kegiatan utama (perusahaan penerima subkon wajib tercantum di NIPER) 6 Penerapan manajemen risiko pelayanan dan pengawasan baik saat impor maupun ekspor 7 Pembongkaran dan penimbunan barang yang diimpor harus ditempat yang tercantum di NIPER 8 Sanksi : • Pembekuan NIPER • Pencabutan NIPER • Denda administrasi 100 % s. D. 500% dari BM yang seharusnya dibayar khusus pembebasan

4. KAWASAN BERIKAT

DASAR HUKUM 1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 (Pasal 44) 2. PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat 3. PMK Nomor 147/PMK. 04/2011 tentang Kawasan Berikat 4. Perdirjen BC Nomor 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat

DEFINISI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ADALAH BANGUNAN, TEMPAT, ATAU KAWASAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DIGUNAKAN UNTUK MENIMBUN BARANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DENGAN MENDAPATKAN PENANGGUHAN BEA MASUK KAWASAN BERIKAT ADALAH TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK MENIMBUN BARANG IMPORDAN/ATAU BARANG YANG BERASAL DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN GUNA DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN, YANG HASILNYA TERUTAMA UNTUK DIEKSPOR

FASILITAS YANG DIBERIKAN FASILITAS FISKAL 1. Importasi barang ke KB Diberikan Penangguhan BM, Pembebasan Cukai, dan Tidak dipungut PDRI, meliputi : 1. Barang untuk diolah/digabung (bahan baku/barang penolong) 2. Barang Modal 3. Peralatan Perkantoran 2. Pemasukan barang untuk diolah dari lokal ke KB tidak dipungut PPN FASILITAS LAIN 1. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan bongkar 2. Pengeluaran barang dari pelabuhan relatif lebih cepat 3. Ketentuan pembatasan impor (tata niaga) belum diberlakukan

KEGIATAN DI KB KB - LDP - KB Lain - TLDDP - Kawasan Bebas OUT IN Proses Produksi in Sub Kontrak out Perusahaan Industri Lain (TLDDP & KB) Proses Produksi - LDP (Ekspor) - KB Lain - Kawasan Bebas - TLDDP (max 25% dari realisasi ekspor dan antar KB)

SYARAT PENDIRIAN KB SYARAT UMUM : 1. Perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia 2. Perusahaan Industri (melakukan kegiatan pengolahan) dengan orientasi penjualan EKSPOR 3. Berlokasi di Kawasan Industri (atau Kawasan Peruntukan Industri untuk perusahaan dengan kriteria tertentu) 4. Fisik bangunan sesuai dengan yang dipersyaratkan (di pagar keliling, satu pintu utama, terdapat ruang untuk pengawasan DJBC, dll) 5. Tidak diajukan oleh Perusahaan/orang yang pernah melakukan tidak pidana kepabeanan atau pernah dinyatakan pailit (10 tahun teakhir) 6. Melampirkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan

5. GUDANG BERIKAT

DASAR HUKUM 1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 (Pasal 44) 2. PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat 3. PMK Nomor 143/PMK. 04/2011 tentang Gudang Berikat 4. Perdirjen Nomor Per-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat

DEFINISI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ADALAH BANGUNAN, TEMPAT, ATAU KAWASAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTUYANG DIGUNAKAN UNTUK MENIMBUN BARANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DENGAN MENDAPATKAN PENANGGUHAN BEA MASUK GUDANG BERIKAT ADALAH TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK MENIMBUN BARANG IMPOR, DAPAT DISERTAI SATU ATAU LEBIH KEGIATAN BERUPA PENGEMASAN/PENGAMASAN KEMBALI PENYORTIRAN, PENGGABUNGAN (KITTING), PENGEPAKAN , PENYETELAN, PEMOTONGAN, ATAS BARANG-BARANG TERTENTU DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU UNTUK DIKELUARKAN KEMBALI

FASILITAS YANG DIBERIKAN FASILITAS FISKAL Importasi barang ke GB diberikan Penangguhan BM, Pembebasan Cukai, dan Tidak dipungut PDRI FASILITAS LAIN 1. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan bongkar 2. Pengeluaran barang dari pelabuhan relatif lebih cepat 3. Ketentuan pembatasan impor (tata niaga) belum diberlakukan

KEGIATAN DI GB GUDANG BERIKAT IMPOR q MENIMBUN BARANG IMPOR q MELAKUKAN PEKERJAAN SEDERHANA : q Pengemasan/pengemasan kembali q Penyortiran q Penggabungan (kitting) q Pengepakan q Penyetelan q Pemotongan Distribusi Ekspor Supporting Industry Manufacturing Supporting TBB ATT : JANGKA WAKTU PENIMBUNAN MAKSIMAL 1 TAHUN Cat : Pilih salah satu

SYARAT PENDIRIAN GB SYARAT UMUM : 1. Perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia 2. Melakukan supporting ke Perusahaan Industri, ke TBB, atau untuk distribusi tujuan ekspor 3. Fisik bangunan sesuai dengan yang dipersyaratkan (di pagar keliling, satu pintu utama, terdapat ruang untuk pengawasan DJBC, dll) 4. Tidak diajukan oleh Perusahaan/orang yang pernah melakukan tidak pidana kepabeanan atau pernah dinyatakan pailit (10 tahun teakhir) 5. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan

6. BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP)

A. ATAS IMPOR BARANG/BAHAN UNTUK INDUSTRI SEKTOR TERTENTU DAPAT DIBERIKAN FASILITAS BMDTP B. SEKTOR INDUSTRI : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. SORBITOL PLTU PESAWAT TERBANG KAPAL PLASTIK KENDARAAN BERMOTOR KAWAT BAN KABEL KEMASAN INFUS ELEKTRONIKA BALLPOINT ALAT BESAR TELEKOMUNIKASI KARPET

C. Barang belum diproduksi di Indonesia, atau sudah diproduksi tetapi spesifikasi tidak memenuhi atau volume tidak mencukupi D. Rencana Impor Barang disetujui dan disyahkan oleh Pembina Sektor E. Dilakukan Verifikasi Teknis oleh Surveyor F. Mengajukan Permohonan kepada DJBC dilengkapi adminstrasi yang diperyaratkan

6. FASILITAS KEPADA INDUSTRI PERTAMBANGAN

FASILITAS PERTAMBANGAN KONTRAK Penandatanganan kontrak dilakukan sebelum atau sesudah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi SUBYEK Fasilitas diberikan kepada Kontraktor Kontrak Production Sharing (KKPS) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu migas, serta Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) untuk kegiatan usaha panas bumi. KEGIATAN Usaha yang dilakukan KKPS/KKKS/KKOB adalah kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi hulu migas dan panas bumi. STATUS BARANG Seluruh barang yang dibeli dan telah dilakukan importasi menggunakan fasilitas menjadi Barang Milik Negara.

PMK TERKAIT FASILITAS PERTAMBANGAN PMK No. 78/PMK. 010/2005 tanggal 6 September 2005 tentang Pembebasan BM atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya UU No. 27/2003 Tentang Panas Bumi PMK No. 20/PMK. 010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas PMK No. 177/PMK. 011/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi

FASILITAS SEKTOR MIGAS Sektor Landasan Kontrak Migas Ditandatangani sebelum UU 22/2001 Ditandatangani setelah UU 22/2001 dan PT Pertamina (persero) Jenis Kegiatan Bentuk Fasilitas Berdasarkan PMK 20/PMK. 010/2005: -BM bebas -PDRI tidak dipungut -Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi -Diberikan kpd KKPS (subject) -Diberikan kpd KKPS sampai berakhirnya masa kontrak -Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan Skep (tdk dpt diperpanjang) Usaha Hulu Migas Berdasarkan PMK 177/PMK. 011/2007: (eksplorasi -BM bebas dan/atau eksploitasi) -Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi -Diberikan kepada KKPS (subject) -Mengacu pada UU Kepabeanan -Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan Skep (tdk dpt diperpanjang)

FASILITAS SEKTOR PANAS BUMI Sektor Landasan Kontrak Panas Bumi Ditandatangani sebelum UU 27/2003 Badan Usaha mendapat Wilayah Kerja Pertambangan/survei pendahuluan/ijin usaha pertambangan (UU 27/2003), PT Pertamina dan PT Geo Dipa Energi Jenis Kegiatan Bentuk Fasilitas Berdasarkan PMK 78/PMK. 010/2005: -BM bebas -PDRI tidak dipungut (u/ kontrak sebelum 31 Des 1994) -Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi -Diberikan kpd KKOB (subject) -Diberikan kpd KKOB sampai berakhirnya masa kontrak -Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan Skep (tdk dpt diperpanjang) Usaha Hulu Panas Bumi (eksplorasi Berdasarkan PMK 177/PMK. 011/2007: dan/atau -BM bebas eksploitasi) -Terhadap kegiatan eksplorasi & eksploitasi -Diberikan kepada KKOB (subject) -Mengacu pada UU Kepabeanan -Kep. Fasilitas berlaku untuk importasi 1 thn dari tgl ditetapkan Skep (tdk dpt diperpanjang)

TERIMAKASIH INFO LEBIH LANJUT TERKAIT : 1. KETENTUAN FTA HUBUNGI SUBDIT KLASIFIKASI BARANG, DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN, LANTAI 1 KANTOR PUSAT DJBC 2. KETENTUAN PEMBEBASAN/KERINGANAN BM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/PENANAMAN MODAL, BMDTP HUBUNGI SUBDIT PEMBEBASAN, DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC 3. KETENTUAN KITE, KG, GB HUBUNGI SUBDIT KITE DAN TPB, DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC 4. KETENTUAN FASILITAS PERTAMBANGAN HUBUNGI SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN, DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC