FAKTUR PAJAK Pasal 13 Ayat 1 UU PPN

FAKTUR PAJAK

Pasal 13 Ayat (1) UU PPN Objek PPN Yang Harus Dibuatkan Faktur Pajak a. penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha b. penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha c. ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak d. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak e. ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak f. penyerahan aktiva Pasal 16 D

Pasal 13 Ayat (1 a) UU PPN Saat Faktur Pajak Harus Dibuat a. saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Pasal 13 Ayat (2) & (2 a) UU PPN Faktur Pajak Gabungan § Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan q kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama q selama 1 bulan kalender § Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan

Pasal 13 Ayat (9) UU PPN Persyaratan Faktur Pajak § Memenuhi persyaratan formal § Memenuhi persyaratan material

Persyaratan Formal Faktur Pajak Pasal 13 Ayat (5) UU PPN § Paling sedikit harus memuat : o o o o nama, alamat, dan NPWP penjual BKP/JKP nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga PPN yang dipungut PPn. BM yang dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Persyaratan Material Faktur Pajak Pasal 13 Ayat (9) UU PPN § Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai o o o penyerahan BKP/JKP ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Dokumen Tertentu Pasal 13 Ayat (6) UU PPN § § Dirjen Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak Alasan : § § dokumen sudah dikenal luas penjual BKP/JKP berada di luar daerah pabean terdapat dokumen tertentu dalam hal impor dan ekspor BKP Berwujud Ketentuan Pelaksanaan : Per Dirjen No. 10/PJ/2010

Jenis Dokumen Tertentu Per Dirjen 10/PJ/2010 § § § Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Ditjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut; Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu; Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/ dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM/Non BBM Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi; Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

Jenis Dokumen Tertentu Per Dirjen 10/PJ/2010 § § § Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan, Tanda pembayaran atau kuitansi listrik, Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Pajak Tidak Berwujud, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP, dan SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean

Pasal 13 Ayat (8) UU PPN Peraturan Pelaksanaan § Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan § Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK. 03/2010

Bentuk, Ukuran dan Pengadaan Faktur Pajak §Per Menkeu 38/PMK. 03/2010 § § § Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai Pasal 13 Ayat (5) UU PPN, dan pengisiannya sesuai ketentuan, dipersamakan dengan Faktur Pajak

Faktur Pajak Pengganti, Hilang dan Pembatalan Faktur Pajak §Per Menkeu 38/PMK. 03/2010 § § § Atas Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, PKP dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti Atas Faktur Pajak yang hilang, PKP dapat membuat copy dari Faktur Pajak dan dibubuhi stempel dari KPP Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, PKP penerbit harus melakukan pembatalan Faktur Pajak

Ketentuan Lebih Lanjut §Per Menkeu 38/PMK. 03/2010 § Diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak : § § § bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak, dan tata cara pembatalan Faktur Pajak Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010

Peruntukan Faktur Pajak §Per Dirjen No. 13/PJ/2010 § Paling sedikit dibuat 2 rangkap : § Lembar 1 untuk pembeli BKP/JKP § Lembar 2 untuk penjual BKP/JKP § Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari yang ditetapkan maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan

Pengisian Faktur Pajak §Per Dirjen No. 13/PJ/2010 § § § Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk PKP dapat menambahkan keterangan lain Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani merupakan Faktur Pajak cacat tidak dapat dikreditkan Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak ditetapkan dalam Lampiran II Per Dirjen Pajak No. 13/PJ/2010

§Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Contoh Faktur Pajak

§Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak §Per Dirjen No. 13/PJ/2010 0 0 0. 000– 0 0 0 0 Kode Transaksi Kode Cabang Tahun Penerbitan Kode Status Kode FP Standar Nomor Urut Nomor Seri FP Standar

Kode Transaksi §Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Kode Penyerahan 01 penyerahan dilakukan kepada selain Pemungut PPN dan bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09 02 penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah 03 penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya 04 penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN 05 Kode ini tidak dapat digunakan lagi sejak 1 April 2010 06 penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) 07 penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut, Ditanggung Pemerintah (DTP), dan penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada selain Pemungut PPN 08 penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM kepada selain Pemungut PPN 09 penyerahan Aktiva Pasal 16 D kepada selain Pemungut PPN

§Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Kode Status § 0 (nol) untuk status normal § 1 (satu) untuk status penggantian

§Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Nomor Urut § Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak, Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan identitas pembeli BKP/JKP, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi § Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut 00000001 pada setiap awal tahun takwim, yaitu mulai Masa Pajak Januari dan secara berurutan, kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan Blog Pajak Indonesia

§Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Dianggap Tidak Menerbitkan Faktur Pajak § PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak § PKP yang menerima Faktur Pajak tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya Blog Pajak Indonesia

§Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Sanksi Administrasi § PKP dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP dalam hal : § menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau tidak ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya, dan/atau § menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan batas waktu Blog Pajak Indonesia

§Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Tidak Dikenakan Sanksi Administrasi § Dalam hal Faktur Pajak tidak memuat keterangan mengenai : § Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP, atau § Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP dan nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran Blog Pajak Indonesia