EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN SEMESTER

EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2016 DI LINGKUNGAN DITJEN FARMASI DAN ALKES KEMENTERIAN KESEHATN RI Disampaikan oleh : PLT SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL SURABAYA , 1 SEPTEMBER 2016 HOTEL ARIA CENTRA

PEMBAHASAN 1. PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PENGAWASAN PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2. PENGERTIAN DASAR HUKUM REVIU LAPORAN KEUANGAN 3. HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN FARMALKES 4. TINDAK LANJUT ATAS REVIU LAPORAN KEUANGAN

PERUBAHAN PARADIGMA PENGAWASAN WATCH DOG 1. Pendekatan birokrasi 2. Beorientasi Menghukum 3. Instruktif 4. Kurang memberi solusi 5. Kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu COUNSELLING PARTNER Koordinatif Partisipatif Konsultatif Guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan QUALITY ASURANCE Peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku Melalui langkah-langkah termaksud, secara ideal Pengawasan dapat memberikan input bagi pimpinan dalam : 1. Menghentikan, mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan; 2. Mencegah terulangnya kembali hal-hal tersebut; 3. Memperoleh cara-cara yang lebih baik / mencari solusi terbaik bagi auditan dalam melaksaakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam upaya mencapai visi / akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian Visi Kemenkes.

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN TUJUAN: Memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi & efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan Tupoksi Kemkes Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi yang akuntabel di lingkungan Kemkes Terselenggaranya pemerintahaan yang baik (good governance) serta terciptanya aparatur yang akuntabel, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Kesehatan

PENGAWASAN ITJEN TERHADAP PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN BENTUK PENGAWASAN SIKLUS KEGIATAN REVIU RKA-K/L • Pagu Anggaran • Alokasi Anggaran • Reviu Revisi Anggaran PERENCANAA N PELAKSANAA N BENTUK PENGAWASAN 1. 2. 3. 4. PEMBINAAN PENDAMPINGAN KONSULTASI PBJ TELAAH PENETAPAN PEMENANG >100 M 5. PROBITY AUDIT 6. Audt BMN hibah KEPEMERINTAHA AN YANG BAIK DAN BERSIH MONEV • Percepatan TLHA UMPAN BALIK (FEED BACK) ATAS SARAN/ REKOMENDASI PELAPORAN § AUDIT: OPERASIONAL dan ADTT § EVALUASI SAKIP § REVIU (LK) OPINI BENTUK PENGAWASAN LAINNYA: * Zona Integritas menuju WBK/WBBM * Penerapan SPIP *LHKPN dan LHKASN *DUMASDU

SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Paket Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004 PEMERINTAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat Proses Terintegras i Daerah PUBLIK UU 33/2004 • Perencanaan Tertib • Pelaksanaan Terkendali • Pengawasan Efisien • Pertanggungjawab Efektif an Keyakina n Memadai SPIP Kegiatan yang Efektif & Efisien Pengamanan Aset Negara Keandalan Pelaporan Keuangan Ketaatan terhadap Peraturan Akuntabil itas Pengelol aan Keuanga n Negara Akuntab el Transpar an

Standar Reviu atas Laporan Keuangan PP 60 tahun 2008 pasal 57 ayat 5 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan Standar Reviu atas Laporan Keuangan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah PMK No. 255/PMK. 09/2015 tanggal 31 Desember 2015 Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMASALAHAN HASIL REVIU LAPORAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT SATKER DI LINGKUNGAN DITJEN FARMALKES

PERMASALAHAN NERACA DALAM REVIU LK TINGKAT SATKER No Permasalahan Neraca *) Satker Provinsi 1 a. Persediaan Koreksi persediaan belum diregister sebesar Rp(5. 100. 000, 00) Menjadi tidak ada b. Ekuitas koreksi penambahan nilai ekuitas sebesar Rp 5. 100. 000, sebagai pengaruh dari koreksi persediaan belum diregister sebesar Rp(5. 100. 000, 00 Dit. Pengawasan Alkes dan PKRT DKI Jakarta (KP) 2 melakukan revisi POK dan revisi SPM terhadap akun 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) menjadi akun 521211 (belanja bahan). 3. Segera melakukan rekonsiliasi eksternal antara unit akuntansi dengan KPKNL periode 30 Juni 2016. Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan

PERMASALAHAN NERACA DALAM REVIU LK TINGKAT SATKER No Permasalahan Neraca *) Satker Provinsi 3 Melakukan koreksi: Neraca: a. Koreksi persediaan belum diregister sebesar Rp 1. 500. 000, 00 b. Koreksi saldo ekuitas dari sebesar Rp 1. 500. 000, 00 menjadi Rp 0, - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 4 Telah dilakukan rekonsiliasi antara Unit Akuntansi dengan KPKNL namun masih terdapat permasalahan terkait asset lain sebesar Rp 2. 577. 765. 000, 00 yang sudah dihibahkan tetapi di aplikasi masih terdapat catatan akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan serta asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp(423. 794. 070, 00) dan Rp 423. 794. 070, 00 yang seharusnya sudah Rp 0, 00 dan Rp 0, 00 sehingga BAR belum terbit. Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan

PERMASALAHAN NERACA DALAM REVIU LK TINGKAT SATKER No Permasalahan Neraca *) Satker Provinsi 51. Belum mengusulkan hibah barang penunjang dekonsentrasi yaitu 2 (dua) unit laptop kepada Sekretariat Jenderal Kefarmasian dan Alkes Kemenkes RI 2. Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK-BMN dari KPKNL belum diterima Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara 61. Belum dilakukan revisi atas penggunaan akun belanja fotocopy/penggandaan semula menggunakan akun 521811 seharusnya 521211. 2. Belum menerbitkan SPM atas belanja barang ATK dan komputer suplies senilai Rp 22. 422. 000, - Dinkes Provinsi Sumatera Utara 7 Belum melakukan revisi anggaran/ralat dokumen belanja atas kesalahan akun belanja bahan habis pakai menggunakan MAK 521811 yang seharusnya menggunakan MAK 521211 Dinkes Provinsi Papua Barat

Hasil Reviu Tingkat Eselon I A. LAPORAN REALIASASI ANGGARAN (LRA) Tidak ada permasalahan B. LAPORAN OPERASIONAL(LO) Terdapat saldo beban persediaan dengan nilai minus dari UAKPA/B Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) Tidak ada permasalahan

Hasil Reviu Tingkat Eselon I C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) Tidak ada permasalahan D. NERACA Terdapat perbedaan saldo aset lain-lain antara SAIBA dengan SIMAK-BMN E. Ca. LK Sampai berakhir reviu LK belum selesai dibuat

Tindak Lanjut Reviu LK semester I 2016 Catatan Hasil reviu dan Ikhtisar Hasil Reviu di lingkungan Ditjen Farmalkes dilakukan saat Proses Reviu Berlangsung, sehingga perbaikan terhadap Laporan Keuangan Tingkat satuan kerja segera dapat diselesaiakan. Hal ini tercermin dalam permasalahan saat melakukan Reviu Laporan Keuangan Tingan UAPPA E 1 tidak ada temuan yang signifikan seperti saat ditemukan di Reviu tingkat satuan Kerja.

SIKLUS LOGISTIK (Pengelolaan BMN) 1. Perencanaan Kebutuhan BMN 7. Pencatatan 2. & Pelaporan Penganggaran 6. Penghapusan 5. Pemeliharaan 3. Pengadaan 4. Pemanfaatan

Saldo Temuan Terkait Barang Milik Negara di Ditjen Farmalkes NO 1 PERMASALAHAN Aplikasi SIMAK BMN tidak digunakan Bangunan belum 2 memiliki IMB 3 SATUAN KERJA NILAI BMN Dinkes Kab. Tapin - - belum ada bukti updating data - koordinasi dengan unit utama Belum terlampir IMB - - belum ada koordinasi Dinkes Kab. Dompu Barang Dropping tidak Dinkes Kab. Tapin dilengkapi BAST BMN belum 4 diinventarisasi dan dinilai oleh KPKNL TINDAK LANJUT KETERANGAN Dinkes Kab. Sintang - - belum ada koordinasi dengan KPKNL Dinkes Kab. Barito Selatan - telah koordinasi dengan KPKNL belum ada BA dari KPKNL - belum ada koordinasi dengan KPKNL Dinkes Kab. Tapin -

Saldo Temuan Terkait Barang Milik Negara di Ditjen Farmalkes NO PERMASALAHAN 5 BMN belum dilakukan proses Hibah SATUAN KERJA Dinkes Kab. Pakpak Bharat Dinkes Kota Medan Dinkes Kota Pekanbaru Dinkes Kab. Tanjung Jabung Timur Dinkes Prov. Jambi Dinkes Kab. Jepara Dinkes Kab. Gresik Dinkes Kota Singkawang TINDAK LANJUT KETERANGAN Rp 374, 590, 300. 00 - Menunggu SK Hibah BMN Rp 110, 772, 750. 00 - Rp 334, 529, 000. 00 usulan hibah BMN Rp 97, 624, 000. 00 - Menunggu SK Hibah BMN usulan hibah BMN usulan hibah BMN Menunggu SK Hibah BMN Menunggu SK Hibah BMN NILAI BMN Rp 275, 750, 000. 00 Rp 36, 800, 000. 00 Rp 19, 170, 000. 00 Rp 315, 412, 000. 00 Rp 236, 546, 100. 00 Rp 306, 320, 000. 00 Menunggu SK Hibah BMN

Saldo Temuan Terkait Barang Milik Negara di Ditjen Farmalkes NO PERMASALAHAN 5 BMN belum dilakukan proses Hibah SATUAN KERJA Dinkes Kota Pontianak Dinkes Kab. Sambas Dinkes Kab. Barito Selatan NILAI BMN TINDAK LANJUT Rp 276, 072, 500. 00 usulan hibah BMN Rp 238, 050, 000. 00 usulan hibah BMN Rp 62, 350, 000. 00 - Dinkes Kab. Tapin Rp 676, 573, 000. 00 - Dinkes Kab. Paser Rp 243, 964, 224. 00 - Dinkes Prov. Rp 2, 577, 765, 000. 00 Sulawesi Selatan Dinkes Kab. Luwu Rp 783, 411, 069. 00 Timur Dinkes Kab. Rp 203, 295, 000. 00 Dompu Dinkes Kab. Rp 250, 900, 000. 00 Lombok Tengah - KETERANGAN Menunggu SK Hibah BMN Menunggu SK Hibah BMN Menunggu SK Hibah BMN

Saldo Temuan Terkait Barang Milik Negara di Ditjen Farmalkes NO PERMASALAHA SATUAN N KERJA 6 BMN tidak Dinkes Kab. ditemukan saat Dompu inventarisasi fisik 7 Kesalahan entry Dinkes Kab. data ke dalam Pontianak SIMAK BMN Dinkes Kab. Pontianak 8 pelatihan petugas BMN belum dilakukan Dinkes Kab. Sintang Dinkes Kab. Tapin Dinkes Kab. Luwu Timur NILAI BMN TINDAK LANJUT Rp 20, 669, 000. instruksi 00 penelusuran Rp 206, 931, 00 0. 00 - Rp 23, 600, 000. 00 - KETERANGAN belum ada hasil penelusuran belum dilakukan koordinasi dengan unit utama - belum ada bukti pelatihan

Saldo Temuan Terkait Barang Milik Negara di Ditjen Farmalkes NO PERMASALAHAN 9 Penatausahaan BMN kurang tertib 10 penghapusan barang rusak berat SATUAN KERJA Dinkes Kab. Sambas NILAI BMN TINDAK LANJUT KETERANGAN instruksi perbaikan belum ada hasil perbaikan - Dinkes Kab. Tapin - Dinkes Kab. Luwu Timur - belum ada SOP - menunggu SK Penghapusan Dinkes Kota Medan Rp 49, 999, 400. 00 Dinkes Kab. Rp 22, 173, 000. 00 Dompu Dinkes Kab. Rp 26, 000. 00 usulan penghapusan Lombok Tengah 11 satker belum melakukan input data ke dalam SIMAK BMN belum terlampir SOP dan hasil pencatatan & pelaporan belum ada laporan SIMAK BMN per semester Dinkes Kab. Tapin Dinkes Kab. Tanjung Jabung Timur telah melakukan rekonsiliasi ke KPKNL menunggu SK Penghapusan belum ada laporan hasil rekonsiliasi

Terima Kasih lebih Baik menyalakan Lilin kecil daripada mengutuk kegelapan