EVALUASI SAKIP REFORMASI BIROKRASI BAKORWIL BOJONEGORO TAHUN 2018

EVALUASI SAKIP & REFORMASI BIROKRASI BAKORWIL BOJONEGORO TAHUN 2018

AGENDA PEMBAHASAN 1 EVALUASI SAKIP TAHUN 2018 2 PETA PROSES BISNIS 3 4 RANCANGAN RENSTRA 2019 -2024 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

SAKIP TAHUN 2018

Dasar Hukum : 1. PERDA JATIM No. 16 Tahun 2016 2. PERGUB JATIM No. 134 Tahun 2016 01 Perumusan Kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya 02 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 03 Monitoring, Evaluasi dan Supervisi 07 Penyelenggaraan Pemerintahan 04 Pemberdayaan dan Fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota 08 Pemberian Rekomendasi Kepada Gubernur atas Usulan DAK 05 Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota 09 Optimalisasi Pengembangan Potensi Pemerintah Kabupaten/Kota Dukungan Teknis dan Pengembangan Potensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur TUGAS Membantu Gubernur dalam melakukan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangungan dan Tugas Pembantuan serta Optimalisasi Pengembangan Potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 03 02 04 06 10 Pemberian Rekomendasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Antar Pemerintah Kab/Kota Pemberian Masukan/Saran Pertimbangan Kepada Gubernur

STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BADAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEMERINTAHAN SUB BAG TATA USAHA BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN SUB BAG KEUANGAN BIDANG PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SUB BIDANG PEMERINTAHAN I SUB BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI I SUB BIDANG PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN I SUB BIDANG PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA I SUB BIDANG PEMERINTAHAN II SUB BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI II SUB BIDANG PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN II SUB BIDANG PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA I

RENCANA STRATEGIS 2014 -2019 STRATEGI Meningkatkan Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawsan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Tugas Pembantuan serta Optrimalisasi pengembangan Potensi Pemerintah Daerah WIlayah ARAH KEBIJAKAN Peningkatan Jumlah Koordinasi Pembinaan, Pengawsan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Tugas Pembantuan serta Optrimalisasi pengembangan Potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti TUJUAN Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro SASARAN Meningkatnya Hasil Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro

TARGET RENSTRA 2014 -2019 2015 2016 2017 2018 2019 57% 80% 85% 90% 95%

CASCADING KINERJA PRESS

INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KINERJA UTAMA Meningkatnya Hasil Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja BAKORWIL Pemerintahan dan Pembangunan Di Bojonegoro INDIKATOR Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti FORMULASI PERHITUNGAN Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Jumlah Koordinasi X 100%

SASARAN STRATEGIS Meningkatnnya Hasil Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan di Wilker Bakorwil Bojonegoro No 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap Anggaran Rp. INDIKATOR KINERJA Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 698. 940. 000, 00 pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor. 2 Rp. 2. 104. 242. 300, 00 TARGET 2018 Persentase kelembagaan yang tepat fungsi. Rp. 1. 343. 401. 700, 00 90% Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan Rp. 382. 405. 000, 00 Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintahan yang ditindaklanjuti Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi. 3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah 4 5 Rp. 422. 000, 00 Bidang Pemerintahan 6 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti Rp. 352. 965. 000, 00 Bidang Pembangunan Ekonomi 7 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Rp. 350. 000, 00 Bidang Pembangunan Kemasyarakatan 8 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti Rp. 350. 000, 00 Bidang Sarana dan Prasarana 9 Program pengembangan Data Informasi Persentase keterisian data dan informasi Rp. 81. 400. 000, 00 Pembangunan daerah Kabupaten/Kota Total Rp 6. 085. 354. 000, 00 PERJANJIAN KINERJA 2018

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 SASARAN INDIKATOR SASARAN Meningkatnnya Hasil Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan di Wilker Bakorwil Bojonegoro TARGET 90 % 01 INDIKATOR 02 REALISASI TARGET REALISASI 03 CAPAIAN 91. 50% Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 04 CAPAIAN 05 SERAPAN 06 82. 35 % dari Target 17 rekomendasi, terealisasi 13 rekomendasi SERAPAN ANGGARAN 92. 11%

HASIL REKOMENDASI TINDAK LANJUT 01 02 03 Monitoring Penyudetan Kali Gandong Desa Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Disposisi Tindak Lanjut dari Gubernur Proses Tindak Lanjut ke Lapangan untuk dilakukan penyudetan Kali Gandong oleh Dinas Terkait

HASIL REKOMENDASI TINDAK LANJUT 01 02 03 Monitoring Rencana Pembangunan Infrastruktur Jembatan Penghubung Kanor-Rengel (Bojonegoro. Tuban Disposisi Tindak Lanjut dari Gubernur Proses MOU antara Bupati Bojonegoro dengan Perwakilan Kab. Tuban serta Gubernur Jatim

HASIL REKOMENDASI TINDAK LANJUT 01 02 03 Monitoring Bencana Banjir di Kab. Gresik Disposisi Tindak Lanjut dari Gubernur untuk melakukan Koordinasi dengan OPD terkait Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kab. Gresik

PETA PROSES BISNIS

PETA PROSES BISNIS INPUT ·Regulasi dan Kebijakan ·Anggaran ·Sumber Daya Aparatur ·Sarana dan Prasarana PROSES Meningkatkan Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi OUTCOME Peningkatan Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

PETA PROSES BISNIS Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro · Kerjasama Antar Daerah Wilayah RATUBANGN EGORO · Kerj. Asama Antar Daerah Bidang Statistik dan Perpustakaan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo Administrasi Penduduk Capil dan Tugas Pembantuan · Ketanggapdarur atan Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung · Trantibum Pilpres dan Pileg ·FORKOPIMDA Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan · Promosi dan · Peningkatan Kerjasama Investasi Produk Pertanian ·Pengembangan ·Festival KOPWAN Makanan Khas Daerah Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan · Ketenagakerjaan ·Kesehatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan · Pemberdayaan Masyarakat Desa ·Pengendalian Penduduk dan KB Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan · Kesiapan SARPRAS untuk Arus Mudik dan Balik ·Perlintasan Kereta Api Aman dan Nyaman Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan L 1 L 2 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi · Pengelolaan Lingkungan Hidup Fisik Kota ·Kerusakan Lingkungan akibat Pertambangan Liar L 3 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan L 0

PETA PROSES BISNIS INPUT • Regulasi dan Kebijakan • Anggaran • Sumber Daya Aparatur • Sarana dan Prasarana PROSES MANAJERIAL • Regulasi • Rencana Kerja dan Anggaran • Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan • Pelaksanaan Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan • Pengawasan dan Pertanggungjawaban OUTPUT • Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan • Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi PROSES UTAMA PROSES PENDUKUNG • Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan • Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana • Manajemen SDM berkompeten • Anggaran dan Keuangan • Ketersediaan Sarana dan Prasararana layak pakai • Dukungan Teknologi Informasi, Dokumentasi dan Publikasi • Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

RENSTRA 2019 -2024

KETERKAITAN RPJMD DAN RENSTRA RPJMD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAN MENENGAH DAERAH TAHUN 2019 -2024 VISI Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejaterah, Unggul dan Berakhlak dengan tata kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong MISI - 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka dan Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Khebinekaan RENCANA STRATEGIS BAKORWIL BOJONEGORO TAHUN 2019 -2024 Tujuan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilker Bakorwil Bojonegoro Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Bojonegoro 2. Meningkatnya hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilker Bakorwil Bojonegoro Indikator Sasaran 1. Nilai Sakip Bakorwil Bojonegoro 2. Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilker Bakorwil Bojonegoro

TARGET KINERJA RENSTRA SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA • Meningkatnya Akuntabilitas. Kinerja Bakorwil Bojonegoro 80. 10 2020 • Nilai SAKIP Bakorwil Bojonegoro 80. 20 2021 2022 80. 30 2023 2024 80. 25 80. 15 SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA • Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro 100% 2020 • Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 • Nilai SAKIP Bakorwil Bojonegoro PROGRAM / KEGIATAN 1 INDIKATOR 1. Persentase Indikator Program yang Program Pelayanan Kesekretariatan tercapai 2. Persentase Realisasi Anggaran 3. Indeks Profesionalisme ASN TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 85 96 75 90 96 76 90 96 77 95 96 78 100 96 78 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu 6 6 6 Pengelolaan Administrasi Keuangan Persentase realisasi anggaran yang tercapai 95 95, 5 96 96 96 Ketatausahaan dan Kepegawaian Indeks Profesionalisme ASN 75 76 77 78 78

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 2 • Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti NO 1 2 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 2, 51 2, 7 2, 9 3, 1 3, 26 6 6 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan East Java Super Coridor (EJSC) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan EJSC Sinkronisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Service Point Jumlah Masyarakat yang terlayani 200 250 300 350 400 Millenial Job Center (MJC) Jumlah Generasi Milenial yang difasilitasi 200 250 300 350 400 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Persentase Keterisian Data dan Pengelolaan Informasi dan Informasi Pembangunan Daerah Dokumentasi Kabupaten/Kota 60 62 64 65 66 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah 2 2 2 Jumlah Dokumen yang tersusun

Lanjutan. . . PROGRAM / KEGIATAN 3 4 INDIKATOR Program Koordinasi, Fasilitasi, Monev Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang Ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo Administrasi Penduduk Capil dan Tugas Pembantuan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan II Program Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 100 100 100 3 4 4 5 5

Lanjutan. . . PROGRAM / KEGIATAN 5 6 Program Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan INDIKATOR Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kemasyarakatan yang Ditindaklanjuti TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 100 100 100 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan I 3 4 4 5 5 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan II 3 4 4 5 5 100 100 100 3 4 4 5 5 Program Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang Ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana I Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Bidang Sarana dan Prasarana II Tugas Pembantuan

REFORMASI BIROKRASI

ARAH KEBIJAKAN PERPRES No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025 A RPJMD 2014 -2019 PERMENPANRB No. 11 Tahun 2015 Road Map Reformasi Birokrasi 2015 -2019 B C D Bakorwil Bojonegoro melaksanakan Misi ke-4 “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” 1. PERDA No. 16 Tahun 2016 2. PERGUB No. 134 Tahun 2016 Dasar Hukum Kinerja Bakorwil Bojonegoro dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkup OPD.

AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN PADA MISI - 4 RPJMD STRATEGI PADA RENSTRA Arah Kebijakan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat; 3. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi. Peningkatan Jumlah Koordinasi Pembinaan, Pengawsan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Tugas Pembantuan serta Optrimalisasi pengembangan Potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti Meningkatkan Hasil Koordinasi Pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah di wilayahnya Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik

REFORMASI BIROKRASI • Pembentukan TIM RB didasarkan SK Kepala Badan • Monev RB melalui Aplikasi PMPRB • Keterlibatan Pimpinan dalam Pelaksanaan RB • Pembentukan Agent Of Change Manajemen Perubahan Masih sebatas Pembuatan Surat Keputusan Kepala Badan BUKAN Peraturan Perundangan Penataan Perundang. Undangan Evaluasi Struktur Organisasi, Kelambagaan dengan Kinerja yang direncanakan dihasilkan Penataan dan Penguatan Organisasi • • • RENSTRA RENJA SOP PETA PROSES BISNIS PPID Penataan Tata. Laksana • Keterlibatan Pimpinan pada • ANJAB dan Analisis Beban Kerja • Pengukuran dan Penilaian Kinerja Individu • Evaluasi Standard Kompetensi Jabatan Penataan Manajemen SDM PMPRB Penyusunan Pelaporan Kinerja • Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Kinerja Triwulanan • Transparansi Pertanggungjawaban • Penyampaian Laporan Harta Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) • • Menindaklanjuti aduan Masyarakat lewat PPID • SOP Pelayanan • Pemanfaatan IT dalam Pelayanan • Penilaian kepuasan terhadap pelayanan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik SK

SARAN KOMITMEN Diperlukan Komitmen bersama seluruh pegawai Bakorwil Bojonegoro untuk Meningkatkan kualitas kinerja masing-masing INOVASI Diperlukan Terobosan dan Inovasi baru agar Pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien KUALITAS SDM Meningkatkan Pelaksanaan Fasilitasi, Diklat Pegawai serta Bimbingan Teknis Terhadap Seluruh Aparatur Sipil Negara

TERIMA KASIH